Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKUndang-undang Nomor 5 Tahun 1979 adalah Undang-undang tentang Sistem Pemerintahan Desa yang berlaku seragam untuk seluruh Indonesia. Pengaturan penyelenggaraannya diarahkan kepada usaha memperkuat kedudukan pemerintahan Desa agar mampu menggerakkan masyarakat sehingga dapat berpartisipasi dalam pembangunan serta mampu menyelenggarakan administrasi Desa yang semakin luas dan efektif. Pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa, Lembaga Musyawarah Desa dan perangkat Desa. Perangkat Desa terdiri Sekretaris Desa, kepala-kepala Dusun dan Kepala-kepala Urusan. Dalam menjalankan tugasnya masing-masing aparat tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979. Padahal sebelumnya Nagari yang merupakan organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat telah menjadi pendorong dan penggerak masyarakat untuk serta aktif dalam pembangunan sejak zaman sebelum zaman penjajahan Belanda sampai berlakunya Undang-undang baru tersebut. Di samping itu Nagari merupakan persatuan masyarakat hukum adat juga merupakan suatu kesatuan wilayah pemerintahan, maka perpaduan ini telah menyebabkan terjadinya suatu hubungan yang erat antara adat dengan pemerintahan. Undang-undang baru itu pada awalnya menghapuskan Nagari dan mengangkat Jorong sebagai suatu Desa ( Jorong di sini merupakan bagian wilayah dari Nagari). Hal ini tidak berjalan efektif, maka diperlukan penataan Desa yang mengambil bentuk seperti Nagari dalam arti posisi Jorong ditempatkan kembali di bawah Nagari dan Nagari berubah nama menjadi Desa. Secara formal bentuk Desa seperti Nagari tetapi dalam pelaksanaannya terjadi banyak perbedaan. Misalnya, pada Nagari. kuatnya lembaga KAN ( Kerapatan Adat Nagari dengan kuatnya peranan penghulu dalam lembaga ini), pucuk pimpinan Nagari dipegang oleh Wali Nagari, terpisahnya kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif. Sedangkan pada Desa, pucuk pimpinan dipimpin oleh kepala Desa di mana ia memimpin baik bidang eksekutif maupun legislatif sehingga di sini tidak ada pemisahan antara kekuasaan eksekutif dengan kekuasaan legislatif serta lembaga KAN ada di luar jalur struktur pernerintahan yang menjadikan posisi KAN itu lemah. Sebenarnya Perda 13 tahun 1983 telah mengembalikan fungsi KAN sebagai salah satu lembaga sentral dalam masyarakat namun belum berjalan sebagaimana mestinya karena masih banyak para Kepala Desa belum mempedomani keputusan-keputusan KAN dalam menyelenggarakan dan membantu menegakkan roda pemerintahan Desanya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

"In developed countries, literature, study and research for bureaucracy in 50 60's is dominated by trying to understand model and dynamic bureaucracy application in government, business and modern society...."

"Skripsi ini membahas tentang pelayanan kesehatan yaitu Program Askeskin yang dibentuk oleh pemerintah agar dapat digunakan oleh seluruh masyarakat. Program ini dibentuk sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap peningkatan kemiskinan dan teknologi di Negara ini. Program Askeskin dibentuk untuk seluruh masyarakat pada umumnya dan masyarakat miskin pada khususnya yang sudah diterapkan sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2007. Pada tahun 2008, program Askeskin diganti dengan program JAMKESMAS. Melalui penelitian ini, peneliti ingin mengetahu persepsi pengguna Askeskin terhadap pelaksanaan pelayanan Program Askeskin. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner kepada pengguna Askeskin yang telah diolah menggunakan metode statistik SPSS. Analisa penelitian ini diuraikan dengan menggunakan metode deskriptif.

---

This research is describing about Askeskin Program which is one of the healthy program that made by government hence could be used by all society. This program was made in order to help society from the development of poverty and technology. Program Askeskin was made for whole society in general and especially for poor people which already been implemented from the year of 2005 to 2007. In the year of 2008, Askeskin Program was changed with JAMKESMAS Program.

Through this research, researcher has an intention to get the information about perception of Program Askeskin Users to the Conduction of Program Askeskin services. This research was using quantitative method with spreading the questionnaires to Askeskin Program users that already processed by SPSS statistic method. The analysis of this research was described with descriptive method."

"Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa adalah tuntutan seluruh masyarakat dan merupakan cita-cita bersama. Maka dari itu kinerja inspektorat sebagai lembaga pengawasan pemerintah daerah sangatlah penting untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat demi terciptanya ketahanan pemerintah daerah. Inspektorat Provinsi Sumatera Utara memiliki tugas membantu gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan dibidang pengawasan, sehingga inspektorat juga berfungsi sebagai kontrol terhadap penyalahgunaan, penyimpangan maupun penyelewengan dalam penggunaan anggaran di pemerintahan Provinsi Sumatera Utara.Evaluasi kinerja sangat diperlukan untuk mengukur kinerja inspektorat Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini dilakukan untuk mengukur atau menilai keberhasilan maupun kegagalan kinerja inspektorat Provinsi Sumatera Utara dalam melaksanakan tugasnya dibidang pengawasan. Penelitian ini menggunakan data primer yang di olah dari hasil pengamatan serta wawancara dengan pegawai inspektorat dan yang terkait. Sedangkan data sekunder merupakan dokumen-dokumen pendukung untuk menganalisis persoalan. Indikator kinerja dalam penelitian ini adalah, efektivitas, efesiensi dan kualitas layanan pemeriksaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus.Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya kinerja organisasi inspektorat Provinsi Sumatera Utara masih belum maksimal dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi organisasinya. Masih rendahnya kualitas kinerja organisasi inspektorat Provinsi Sumatera Utara dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai organisasi pengawasan internal pemerintah Provinsi Sumatera Utara sangat dipengaruhi beberapa faktor antara lain: kepemimpinan dan sumber daya manusia.

---

Authoritative, clean and good governance is the demand of the entire community and common will. Thus the performance of the inspectorate as government oversight agencies is essential to the welfare of society in order to create local government of resilience. Inspectorate of North Sumatra province has the task to assist the governor in governance in supervision, so the inspectorate also serves as a control against misuse, abuse and fraud in the use of funds in the government of North Sumatera Province.Performance evaluation is necessary to measure the performance of the inspectorate of North Sumatera. This research was conducted to measure or assess the success or failure of the performance of the inspectorate of North Sumatera Province in performing their duties in supervision. This study uses primary data from observations in though and interviews with employees and relevant inspectorates. While secondary data are the supporting documents to analyze the issue. The performance indicator in this study is effectiveness ,efficiency and service supervision quality. The method used in this study is a qualitative by using case study approach.The results showed that the performance of the inspectorate of North Sumatera has not been optimal to carry out the principal duties and functions of the organization. Low quality of the performance of North Sumatera province inspectorate in carrying out its duties and functions as an internal control organization in North Sumatera provincial government greatly influenced by several factors such as: leadership and human resources."

"LPPD gives the top executives, both in regency/municipality and province level, obligation to report their government annually. This report has to be received by Department of Home Affairs maximum 3 months after the end of budgetary year. Government Act No. 3/2007 issued on January 2007 has change the substance and reporting process of LPPD. The research is aimed to describe the reporting process of LPPD DKI Jakarta Government year 2007 and to analyze the factors influencing the implementation. The research is using a positivism approach. Descriptive analysis done based on primary data collected through in-dept interview with the officials from Government of DKI Jakarta and Department of Home Affairs. These interviews using guided questions were collected from November to December 2006. The Analysis also done based on the Government Act, literatures, and institution documents.Based on the result of this research, in the substance aspect, The DKI Jakarta?s 2007 LPPD is still combining the systematic by Government Act No. 56/2001 and Government Act No. 3/2007, due the transition in Jakarta?s Governor in October 2007. But, the document has followed the procedures ruled by Government Act No. 3/2007. The factors influencing the implementation are divided into two major aspects: policy and policy executor. The policy aspects indicated by policy formulator, goals and measurements, substances, and policy resources. The formulation of this regulation held by central government with the contributions from local government. This regulation has two main origins. For the central government, it is use to control the local government. On the other side, the local government takes this as a part of accountability to the higher-level government. In resources side, the policy executor has to deal with the limitation of the budget to socialize policy. The policy executor aspects indicated by characteristic of organization, communication inter organization and intra organization, and characteristic of street-level bureaucrats. Due the peculiarity of DKI Jakarta on their structure, the LPPD from it regency/municipality are inseparable with the province LPPD. There are problems in the communication process between DKI Jakarta government and Department of Home Affairs. On the other side, the researcher found that communication within the DKI Jakarta government and its agencies run well. Problems also occur in the frontline executors, where the officers have limits on their competence and integrity."

"Pemerintahan terbuka secara sederhana berarti bagaimana pemerintah memfasilitasi arus informasi antara pemerintah dan warga negara Pemerintahan terbuka dapat didefinisikan sebagai sistem pemerintahan yang transparan dapat diakses dan responsif dimana informasi mengalir secara bebas dari dan kepada pemerintah melalui berbagai kanal Salah satu pemerintah di Indonesia yang telah menerapkan konsep pemerintahan terbuka melalui tools e government adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Hal tersebut didukung oleh tingginya jumlah pengguna internet di DKI Jakarta Secara lebih lanjut penelitian ini membahas penerapan pemerintahan terbuka melalui sistem Respon Opini Publik ROP di DKI Jakarta sebagai sistem pertama dan satu satunya sistem komunikasi antara pemerintah dan masyarakat secara aktif yang dikembangkan oleh pemerintah daerah di Indonesia Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan jenis pendekatan deskriptif melalui pengumpulan data primer dan sekunder Hasilnya menunjukkan bahwa sistem ROP telah memenuhi dua nilai dari pemerintahan yang terbuka yakni transparan dan responsif Namun sistem tersebut belum memenuhi prinsip aksesibilitas karena kurangnya sosialisasi publik guna membangun kesadaran publik akan keberadaan sistem Selain itu terdapat beberapa kendala dalam penerapan sistem ROP yakni keberadaan landasan hukum kualitas dan kuantitas sumber daya manusia kurangnya komitmen SKPD di DKI Jakarta kurangnya pengetahuan masyarakat akan keberadaan sistem dan banyaknya kepentingan politik di ibu kota

---

Open government has simply meaning as facilitating flow of information between government and citizen Besides open government also defined as open decision making in government while the citizens easily could monitoring based on their right to know what government do There are three values in implementing open government transparency accessible and responsive One of government in Indonesia that apply open government concept through e government is Provincial Government of DKI Jakarta This is supported by the quantity of the social media and internet users in Jakarta The research discusses the implementation of open government through Respon Opini Publik ROP system in DKI Jakarta as the first and the only system that developed by local government in Indonesia The research conducted with qualitative approach to the type of descriptive approach The result shows that ROP system has complied two values of open government transparency and responsive However the system has not fulfill accessible as well because the lack of public socialization in purpose to built public awareness Furthermore there are some hindrances in implementing ROP System the legal basis the human resources less commitment of the other public institutions in DKI Jakarta less public awareness and political interests in the capital city "

"Praktek penyalahgunaan wewenang di badan peradilan cenderung menguat dan merusak seluruh sendi peradilan,oleh karena itu mengakibatkan menurunnya kewibawaan dan kepercayaan badan perdadilan terhadap masyarakat dan dunia internasional...."