Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAK Tesis ini menggambarkan mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan adanya tukar menukar barang milik kekayaan negara yang dimiliki Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND). Ada 5 faktor yang berhubungan dengan tukar menukar barang milik kekayaan negara yang: (I) terkena Rencana Tata Ruang Kota, (2) belum dimanfaatkan secara optimal (idle), (3) assetnya dipersatukan karena lokasinya terpencar agar memudahkan koordinasi serta dalam rangka efisiensi, (4) memenuhi kebutuhan operasional pemerintah sebagai akibat pengembangan organisasi dan atau (5) mengandung pertimbangan khusus dalam rangka pelaksanaan rencana strategis Hankam. Permasalahannya adalah sampai sejauh mana faktor-faktor tersebut mempunyai hubungan terhadap terjadinya tukar menukar barang milik kekayaan negara yang dilakukan oleh Departemen/LPND dengan pihak swasta dan ditinjau dari segi manfaat dan biaya. Untuk mengctahui hubungan faktor-faktor tersebut dengan tukar menukar terlebih dahulu perlu ada penelitian terhadap kelima faktor tersebut. Tentunya dari hasil penelitian tersebut apakah kelima faktor tersebut semuanya mempunyai hubungan dengan transaksi tukar menukar. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 350/KMK 03/1994 tanggal 13 Juli 1994 bahwa tukar menukar barang milik kekayaan negara yang dilaksanakan oleh Departemen/LPND pada dasarnya dapat disetujui oleh Menteri Keuangan apabila salah satu faktor tersebut dapat dipenuhi sebagai pertimbangan untuk dilaksanakannya tukar menukar. Untuk mengetahui faktor-faktor tersebut di atas, diperlukan data mengenai tukar menukar yang telah dilaksanakan oleh Departemen/LPND sejak tahun 1992 sampai dengan 1994 dengan pihak swasta dan data luas tanah serta bangunan yang dimiliki oleh Departemen/LPND. Selanjutnya diperlukan data mengenai jumlah pegawai negeri sipil, standar bangunan yang berlaku untuk tiap Departemen/LPND yang ketentuannya diatur oleh Bappenas dan Departemen Keuangan. Dari hasil penelitian tersebut ditemukan adanya hubungan positif antara tukar menukar dengan Rencana Tata Ruang Kota, penyatuan asset, rencana strategi Hankam sangat kuat. Sedangkan terhadap asset idle dan pengembangan organisasi terdapat hubungan terbalik dengan tukar menukar karena dari basil penelitian mempunyai hubungan yang negatif. Dari hal tersebut di atas disarankan agar faktor Rencana Tata Ruang Kota, penyatuan asset dan rencana strategi Hankam apabila dilakukan transaksi tukar menukar agar dibuat kriteria pengukuran yang lebih tajam untuk diambil sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijaksanaan. Selanjutnya terhadap asset idle dan pengembangan organisasi tetap dipertahankan untuk tidak dilakukan tukar menukar."

"Barang Milik Kekayaan Negara, adalah bagian dari kekayaan negara yang harus dikelola dengan baik, pengelolaan ini dilaksanakan secara transparan, bersih dan bebas dari penyalahgunaan kekuasaan.Pengelolaan BMKN adalah dengan melakukan penatausahaan, yakni pencatatan, pendaftaran, pembukuan dan pelaporan secara baik sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ada.Menurut pengamatan, penatausahaan BMKN pada Kantor Wilayah Depkes Propinsi Sumatera Barat belum berjalan seperti yang diharapkan, ini terbukti tidak dijumpai dokumen-dokumen barang pada tiap Bidang dan Bagian dilingkungan Kantor Wilayah dan belum melaksananya penomoran atas barang-barang inventaris, serta belum dilakukan pelaporan secara berkala.Adapun tujuan penelitian ini untuk memperoleh informasi penyebab tidak terlaksananva ketatausahaan BMKN ini dengan semestinya yang dilihat dari pendekaan sistem, yang terdiri dari komponen masukan, proses dan keluaran. Sebagai komponen masukan adalah Tenaga pengelola/pengurus barang yang dilihat dari pengetahuan, lama bekerja, beban kerja dan sikap. Proses pengadaan barang dan ketersediaan dokumen dan peraturan. Komponen proses dilihat dari gambaran perencanaan dan penentuan kebutuhan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan, sedangkan dari proses keluaran adalah terlaksananya tertib penatausahaan barang.Penelitian ini dilakukan dengan memakai metoda kualitatif, dimana pengumpulan data dilakukan dengan melaksanakan wawancara mendalam (WM) dengan Kepala Kantor Wilayah Koordinator Administrasi, Kepala Bidang dan Bagian, Pengurus / pengelola barang dan Pemimpin royek dilingkungan Kantor Wilayah Depkes Propinsi Sumatera Barat.Dari hasil penelitian ini terlihat tingkat pengetahuan tenaga pengurus / pengelola barang di tangan, tentang penatausahaan barang dirasakan sangat rendah, serta lama bekerja sangat bervariasi dan semua tenaga pengelola barang mempunyai beban kerja yang rangkap dan sikap yang kurang serius. Dokumen-dokumen barang belum tersedia diruangan-ruangan Bagian dan bidang.Untuk terlaksananya tertib penatausahaan BMKN ini perlu dilakukan peningkatan profesionalisme pengurus / pengelola barang tentang penatausahaan barang, tidak memangku tugas rangkap dan disarankan supaya tenaga pengurus/ pengelola barang diangkat sebagai tenaga fungsional yang mendapat tunjangan fungsional, serta meningkatkan pembinaan dan pengawasan dari atasan langsung. Dari pihak penanggung jawab barang pada Kantor Wilayah diharapkan dapat selalu memberikan pembinaan dan umpan balik yang terjadwal.

---

System Analysis of State Property Administration in Regional Office of West Sumatra Province Year 2000State property is part of the state assets that must be managed properly, and this management is done in transparent way, clean and free from abuse of power.Management of state property is done by administration, namely recording, listing, filing and reporting property according to the prevailing regulations.According to observation, administration of state property in Regional Office of Health Department of West Sumatra Province has not been done as expected. This is because the lack of documents of the property in each department and section within the Regional Office and the absence of numbering of inventories, and the absence of periodic report.While the purpose of this research is to obtain the information regarding the cause why the state property administration is not implemented properly that can be seen in terms of system approach consists of input,? process and output components. The input components is the administrative personnel for the inventories in terms of knowledge, tenure, workload and attitude, inventories purchase process and availability of documents and regulation, The process component can be seen from the planning and need, organization, motivation and supervision while output process is the good implementation of inventories administration, this research is done by using qualitative method. in which the data collection is done by conducting in-depth interview with the Regional Office. Administration Coordinator, Department and Section Head, Management and Project Officer within the Regional Office of Health Department of West Sumatra.From this research it can be seen in the level of knowledge of the management. Administration knowledge regarding inventories is low, and tenure is varied and all management personnel have double task and not serious. The inventories documents are not available in Department and Section rooms.For good implementation of state property administration the professionalism of the management personnel needs to be improved. They must not have double tasks and it is suggested that the management personnel appointed as functional personnel that receive functional bonus, and direction and supervision from immediate supervisor. It is expected that the personnel in charge for inventories in Regional Office always provide periodic direction and feed back."

"Pelayanan pengelolaan barang milik negara (BMN) merupakan salah satu tugas pokok yang dilakukan oleh Bagian Pengelolaan BMN, di Biro keuangan dan BMN, Sekretariat Jenderal Departemen Agama. Bagian ini mempunyai peranan sangat penting yaitu tercapainya tertib administrasi pengelolaan barang milik negara/kekayaan negara, terlaksananya penghematan keuangan negara, serta mempermudah dalam perhitungan, pengawasan dan penyelamatan baranglaset milik Departemen Agama.Permasalahan pokok penelitian ini adalah analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan pengelolaan BMN di Sekretariat Jenderal Departemen Agama. Peiayanan pengelolaan Barang Milik Negara tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: strategi, kemampuan dan ketrampilan SDM, gaya kepemimpinan dan nilai-nilai yang dimiiiki oleh organisasi.Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis kuantitatif. Pengumpulan datanya dilakukan dengan dua cara, yakni studi kepustakaan dan kuesioner. Pengolahan datanya menggunakan bantuan program SPSS 11.5. Analisa statistik yang digunakan adalah Non parametrik.Hasil penelitian berdasarkan analisa statistikal menunjukan : terdapat hubungan yang rendah Ilidak signifikan dengan tingkat hubungan rendah, antara strategi dengan kualitas pelayanan pengelolaan BMN.Terdapat hubungan yang positif dan signifikan dengan tingkat hubungan cukup kuat, antara kemampuan dan ketrampilan staf dengan kualitas pelayanan pengelolaan BMW. Terdapat hubungan yang positif dan signifikan dengan tingkat hubungan kuat antara persamaan persepsi tehtang nilai-nilai dengan kualitas pelayanan pengelolaan BMN, serta terdapat hubungan yang positif dan signifikan dengan tingkat hubungan sangat kuat antara gaya kepemimpinan dengan kualilas pelayanan pengelolaan BMN.Berdasarkan basil penelitian di atas, penulis menyarankan dibuatnya standar ukuran kinerja dalam pengelolaan BMN, membuat sistem komputerisasi pengelolaan BMN yang terintegrasi secara on line di setiap unit satuan kerja yang mengelola BMN, perlunya pembinaan pegawai pengelola BMN secara rutin dengan cara memberikan pelatihan on job training dalam pengelolaan BMN, perlunya pemimpin yang berkualitas yang mempunyai nisi, komitmen dan pengetahuan luas dalam pengelolaan BMN, setiap petugas pengelola BMN baik pejabat maupun staf harus memiliki nilai-nilai moral yang balk seperti kejujuran, kedisiplinan serta efesiensi Iebih peduli terhadap penyelamatan Barang Milik Negara di Iingkungan Departemen Agama.

---

The organizing service of state property (BMN) is one of the main tasks of Finance and State Property (BMN) Bureau, General Secretary of Department of Religion Affairs. This bureau which plays important roles in achieving good administration of BMN management, attaining state finance efficiency, and enabling the accurate accounting, supervising and recovering the assets of Religion Affairs Department.

The main discussion in this research is how the factors in organizing service management influence the service quality in BMN Management Section. There are some influencing factors in BMN management, i.e. strategy, human resource ability and skill, leadership style and values of the organization. The success of service management can be observed from service duality offered to the service user measured from the dimensions of tangibility, reliability, responsiveness, assurance and empathy.

The research applies the quantitative analysis descriptive method. The data collected is carried out by two ways, namely library research and questionnaire. Data processing employs SPSS 1 1.5 program. The statistic analysis applied in this research is Non parametric.

The research results, based on statistical analysis, show that: There is a low/insignificant correlation with low correlation level, between strategy with the quality of BMN service. There is a positive and significant correlation with fair correlation level, between staff ability and skill with the quality of BMN service. There is a positive and significant correlation with strong correlation level, between perception agreement of values (shared values) with the quality of BMN service. There is a positive and significant correlation with very strong correlation level, between the leadership style with the quality of BMN service.

Based on the result above, the writer suggests the setting of work standard in state property (BMN) management, the providing of online computerization system of BMN management in each work unit, establishing routine on the job training for the BMN management staff, selecting qualified leader who has vision, commitment and broad knowledge on the BMN management, and each of the BMN management officer, both official and staff; who are required to have good morality like honesty, discipline and efficiency for the sake of BMN recovery in the Religion Affairs Department."

"Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis atas berbagai permasalahan yang terjadi dan merumuskan upaya perbaikan dalam penerapan perencanaan kebutuhan BMN yang lebih optimal dalam rangka integrasi perencanaan dan penganggaran dengan studi kasus pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian dilakukan dengan Soft System Methodology (SSM) dan dengan pendekatan Strategic Asset Management Framework..Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 4 root definition yang menjadi penyebab utama dari permasalahan belum optimalnya pelaksanaan perencanaan kebutuhan BMN dalam rangka integrasi perencanaan dan penganggaran. Permasalahan tersebut apabila ditinjau dari elemen dalam SAMF, muncul baik dari sisi people, process maupun technology. Dari sisi people terdapat 2 root definition yaitu belum sinergi antara DJA dan DJKN dalam perencanaan kebutuhan BMN dan Kendala tingkat pemahaman SDM dalam penyusunan RKBMN di Pengguna Barang. Dari sisi process yang menjadi root definition yaitu tidak terdapatnya Asset Management Srategy atau Strategic Asset Plan yang menghubungkan antara tujuan organisasi dengan pengelolaan aset dalam kerangka siklus hidup aset. Dari sisi technology yang menjadi Root definition yaitu tidak adanya interkoneksi data antara aplikasi untuk RKBMN dan RKA-K/L.

---

This study aims to analyze various problems that occur in the implementation of Planning of State-Owned Asset Need and to formulate improvements so that the implementation of Planning of State-Owned Asset Need is more optimal in the context of planning and budgeting integration with case studies at the Directorate General of State Assets Management. This research is qualitative with a case study approach. The research was conducted using Soft System Methodology (SSM) and with a Strategic Asset Management Framework approach. The results of this study indicate that there are 4 root definitions which are the main causes of the problem of not yet optimal implementation of Planning of State Owned Asset Need in the context of planning and budgeting integration. These problems when viewed from the elements in the Strategic Asset Management Framework arise from the people, process and technology side. In terms of people, there are 2 root definitions, first the lack of synergy between Directorate General of Budget and Directorate General of State Assets Management in planning of State Owned Asset Need and the second is constraints on the level of understanding of human resources in the preparation of the Planning of State Owned Asset Need in the Asset Users. From the process side, the root definition is that there is no Asset Management Strategy or Strategic Asset Plan that connects organizational goals with asset management within the framework of the asset life cycle. In terms of technology, the root definition is that there is no data interconnection between applications for Planning of State Owned Asset Need and Work Plan and Budget Ministry/Agency."

"lndependent state auxiliaries agencies status, may it be as lembaga (state institution), badan (state auxiliary body), or komisi (state commission) on its applications has long been a major problem, especially afar amendment of 1945 Constitution it should be clear whether it is an auxiliary or main institution, and its independency as well that mentioned in the scope of constitution. In constitutional and administrative law reform need to put emphasis on the solution focused that must be viewed as achievable and clarity by constitutional and administrative lawyers. This article focuses on the arising problems regarding position and categorization of state auxiliary or main institution, which have been interpreted roughly within the scope of interpretation of l 945 Constitution (amendment)."

"[Seiring dengan pembangunan yang dilakukan di berbagai bidang oleh pemerintah Indonesia, khususnya di Kementerian ESDM, yang merupakan salah satu Kementerian penyumbang pendapatan negara terbesar, jumlah Barang Milik Negara terus bertambah baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Barang Milik Negara merupakan sumber daya penting bagi pemerintah sebagai penopang pendapatan Negara. Oleh sebab itu diperlukan pengelolaan Barang Milik Negarayang baik dan optimal untuk dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) pengaruh faktor implementasi pengelolaan Barang Milik Negara, akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Negara serta monitoring dan evaluasi Pengelolaan Barang Milik Negara terhadap efektivitas pengelolaan Barang Milik Negara, 2) pengaruh peran Sumber DayaManusia terhadap efektivitas pengelolaan Barang Milik Negara dan 3) pengaruh Sumber Daya Manusia terhadap hubungan antara faktor implementasi pengelolaan Barang Milik Negara, akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Negara serta monitoring dan evaluasi Pengelolaan Barang Milik Negara dengan efektivitas pengelolaan Barang Milik Negara. Populasi penelitian adalah 27 unit Satuan Kerja dan Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara di Kementerian ESDM dengan jumlah responden sebanyak 115 orang. Data yang didapat diolah denganmenggunakan Software SPSS 19.0 dan Lisrel 8.7 dan dianalisis dengan path analysis model. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sumber Daya Manusia merupakan moderasi murni (pure moderation) dimana Implementasi, Akuntabilitas, serta Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Barang Milik Negara yang dimoderasi oleh Sumber Daya Manusia berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Efektivitas Pengelolaan Barang Milik Negara. Dimana semakin baik Implementasi, Akuntabilitas, serta Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan BarangMilik Negara yang didukung oleh Sumber Daya Manusia yang handal maka semakin efektif juga Pengelolaan Barang Milik Negara di Kementerian ESDM.;As the Government of Indonesia grows and develops, the amount of government assets continue to grow both quantitatively and qualitatively. This numbers grows exceptionally high in Ministry of Energy and Mineral Resource of Indonesia which is one of the largest contributors to the government incomes. Therefore, agood government assets management is required since it is a vital aspect to government incomes. An optimal government assets management will aid Indonesia to achieve good governance. This study aimed to determine: 1) the effect of implementation, accountability andmonitoring and evaluation of government assets management to the effectiveness of government assets management, 2) the role of human resources to the effectiveness of government assets management and 3) the influence of human resources role on the interaction of implementation, accountability and monitoring and evaluation of government assets management to the effectiveness of government assets management. In order to find out the outcome, this studyconducted a survey to 115 respondents from 27 different units within The Centre Management of Government Assets in the Ministry of Energy and Mineral Resources. The data acquired from the survey was processed using SPSS 19.0 software for the descriptive analysis and Lisrel 8.7 software for path analysis model. The study indicated that Human Resource is a pure moderation which has significant effects on the relation between implementation, accountibility, monitoring, and evaluation of government assets to government assets management. This mean better implementation, accountibility, monitoring andevaluation of government assets which supported by great human resource will lead to a better government assets management within Ministry of Energy and Mineral Resource of Indonesia, As the Government of Indonesia grows and develops, the amount of governmentassets continue to grow both quantitatively and qualitatively. This numbers growsexceptionally high in Ministry of Energy and Mineral Resource of Indonesiawhich is one of the largest contributors to the government incomes. Therefore, agood government assets management is required since it is a vital aspect togovernment incomes. An optimal government assets management will aidIndonesia to achieve good governance.This study aimed to determine: 1) the effect of implementation, accountability andmonitoring and evaluation of government assets management to the effectivenessof government assets management, 2) the role of human resources to theeffectiveness of government assets management and 3) the influence of humanresources role on the interaction of implementation, accountability and monitoringand evaluation of government assets management to the effectiveness ofgovernment assets management. In order to find out the outcome, this studyconducted a survey to 115 respondents from 27 different units within The CentreManagement of Government Assets in the Ministry of Energy and MineralResources. The data acquired from the survey was processed using SPSS 19.0software for the descriptive analysis and Lisrel 8.7 software for path analysismodel.The study indicated that Human Resource is a pure moderation which hassignificant effects on the relation between implementation, accountibility,monitoring, and evaluation of government assets to government assetsmanagement. This mean better implementation, accountibility, monitoring andevaluation of government assets which supported by great human resource willlead to a better government assets management within Ministry of Energy andMineral Resource of Indonesia]"

"Unitary state as provided for in Article l (l) injunction with Article i8 of the 1945 Indonesia?s Constitution, as amended in year 2000 in junction with Law No. 32/2004, falls into an decentralized unitary state model with a federalistic sub-model. In dealing with the problem, a research on the actualization of unitary state after the amendment of Article 18 of the 19-I5 Indonesia's Constitution was carried out. Research used methods of juridical-normative, juridical-historical, and juridical-comparative. The results obtained were as follows. First, notional territory is organized into provincial and local/municipal territories. Second, authority relationships between central government and local government and among local governments are in form of coordination, guidance, and supervision in administrative and territorial aspects. Third term of "territories extraordinary in nature" as provided for in Article 18 of the 1945 Indonesia`s Constitution is originally intended as Swapraja and Village. Based on proportionality principle as upheld by Law No. 32/2004. indonesia should pursue a proportional, decentralized unitary state, with a focus of local autonomy on district/municipal. In order to deal with the problem. under constitutional power, Law on Local Government should be invoked in actualizing a unitary state in implementing local governance."

"Prinsip yang telah diketahui secara luas tentang negara adalah bahwa sebuah negara harus memiliki rakrakyat, wilayah dan pemerintahan. Dalam montivideo on the rights and duties of states, 1933 pasal 1 di tetapkan bahwa sebagai suatu kesatuan , negara harus memiliki empat kualifikasi, yaitu : ..."