Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Buku ini membahas mengenai gambaran umum simbol sejarah, sasaran kesadaran sejarah, bentuk kesadaran sejarah dan fungsi kesadaran sejarah"

"Tata cara atau prosedur eksekusi putusan Pengadilan Agama tidaklah secara rinci diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pasal 54 Undang-undang tersebut hanya mengatur dan menjelaskan bahwa Hukum Acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sehingga peraturan hukum pelaksanaan (eksekusi) putusan Peradilan Agama menggunakan, terutama, pasal-pasal yang terdapat dalam HIR (Het Herziene Inlandsche Reglement) atau RBg (Rechts Reglement Buitengewesten) sebagaimana yang berlaku di pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.Sampai saat ini perkara yang paling banyak diterima dan diputus oleh Pengadilan Agana Yogyakarta adalah perkara perceraian (gugatan cerai dan permohonan talak), yang sebagian besar diajukan oleh pihak wanita. Dalam hal suami tidak bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga, pihak isteri dapat segera mengajukan gugatan perceraian. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 memberikan perlindungan dan kemudahan tata cara atau prosedur pengajuan gugatan perceraian, yaitu cukup diajukan di tempat domisili hukum pihak wanita.Eksekusi putusan Pengadilan Agana secara umum dapat dijalankan. Namun, eksekusi, dalam prakteknya terdapat faktor-faktor yang menghambat atau menjadi kendala yaitu ketidakhadiran pihak-pihak ketika eksekusi dilakukan, ketidakmauan termohon eksekusi untuk melaksanakan putusan secara sukarela. Eksekusi putusan yang berisi beberapa hukuman atau perbuatan hukum sekaligus yang harus dilakukan pihak-pihak yang berperkara (kumulasi), dan hilang atau tidak adanya barang/harta (objek eksekusi), atau karena disita oleh pihak lain yang berhak (pengadilan lain atau bank) yang baru diketahui saat sita eksekusi atau eksekusi dijalankan.Meskipun terdapat faktor-faktor yang membuat terhambatnya atau tertundanya eksekusi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, secara umum eksekusi putusan tetap dapat dijalankan oleh Pengadilan Agama Yogyakarta. Bahkan, eksekusi putusan itu semua dapat diselesaikan tanpa ada yang melalui tahap penjualan lelang."

"PPMK merupakan program pemberdayaan masyarakat yang menyediakan bantuan masyarakat dengan pendekatan Bantuan Langsung Masyarakat, berbasis Komunitas, senilai 2 Milyar setiap kelurahan sifatnya block grant dengan mengutamakan prinsip Demokratis, Transparan dan Akuntabilitas. Adapun sasarannya secara garis besar sebagal berikut:- Memperkuat kelembagaan komunitas RW untuk diberdayakan secara keseluruhan.- Penambahan modal bagi usaha produktif untuk meningkatkan produktifitas dan membuka lapangan kerja baru.- Meningkatkan prasarana dan sarana dasar lingkungan dan adanya matching fund swadaya dari masyarakat.Dalam pelaksanaannya ada berbagai kendala tekhnis yang menafikan upaya sungguh-sungguh dari pelaku utama dalam hal ini adalah Dewan Kelurahan dan tidak tepat sasaran. Adapun beberapa kendala tekhnis tersebut adalah sebagai berikut:- Kelembagaan yang sudah berakar dalam komunitas RW tidak diperankan justru dalam pelaksanaan PPMK membentuk kelembagaan baru sehingga perlu waktu untuk sosialisasi.- Kegiatan PPMK dibatasi dengan beberapa kegiatan fisik dan ekonomi sedangkan nilai proyek 2 Milyar itupun melalui 4 tahap, sehingga menimbulkan kesenjangan, realisasi tidak sejumlah usulan, ada yang tertunda bahkan belum jelas, akhirnya banyak masyarakat yang tidak puas.- Situasi banjir yang berakibat pada dialihkannya dana fisik untuk kegiatan bidang lain, namun prosesnya memerlukan waktu sehingga penyerapan tahap pertama dinilai lambat.Namun demikian dari hasil penelitian yang menggunakan Analisis Dampak yang dipadukan dengan Analisis SWOT didapatkan bahwa strategi SO terpilih dengan nilai total 10,23.Strategi ini menghendaki keterlibatan seluruh kelembagaan komunitas RW {Ketua LPM, Ketua RT-RW dan organisasi kemasyarakatan dalam pembinaannya yaitu PKK, Karang Taruna Indonesia, dan lainnya khas komunitas setempat} sebagai stakeholder untuk berperan sesuai dengan fungsinya dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan didanai dengan BLM PPMK dengan tetap mengutamakan pada prinsip demokratis, transparan dan akuntabilitas. Kalupun mekanismenya baru, perlu dilakukan pelatihan khusus kepada kelembagaan komunitas RW tersebut. Tidak perlu dibentuk kelembagaan baru yang pada akhirnya banyak kelembagaan baru tapi aktivitasnya minim, timbul tenggelam dan tidak berkelanjutan.Sehingga dengan melibatkan para stakeholder tersebut meskipun dalam pencapaian tujuan tidak maksimal namun dapat memberikan kepuasan kepada para stakeholder yang nantinya akan timbul saling pengertian dan kepercayaan yang dapat mengarahkan pemberdayaan masyarakat komunitas secara keseluruhan dalam meningkatkan kesejehteraan hidupnya."

"ABSTRAK Kebijakan dalam menangani masalah pemukiman kumuh menunjukkan adanya kecenderungan yang mengarah pada usaha untuk menyingkirkan pemukiman beserta penghuninya dari kawasan yang menjadi tempat bernmukimnya. Kebijakan pemerintah yang demikian ini dilatarbelakangi oleh kepentingan bahwa kawasan perkotaan sedapat mungkin harus bersih dari keberadaan pemukiman yang kumuh (slum area). Di lain pihak, masyarakat dengan keterbatasan yang dimilikinya mempunyai kepentingan untuk memperoleh lahan yang dapat digunakan untuk bermukim. Perbedaan kepentingan ini sering menimbulkan konflik antara pemerintah dengan masyarakat . Suatu hal yang jarang dipertimbangkan oleh para pembuat kebijakan, bahwa penataan atau pengelolaan suatu kawasan pemukiman. yang kumuh dapat dilakukan tanpa harus menggusur para pemukim yang menempati kawasan tersebut. Hal ini ingin menegaskan bahwa masyarakat yang bermukim di pemukiman kumuh perlu diberi suatu kesempatan untuk menunjukkan kemampuan yang dimilikinya dalam mengelola permkimannya. Dengan demikian kebijakan yang dibuat sebaikaya mengarah pada suatu pemberdayaan (empowerment) masyarakat, sehingga masyarakat mempunyai kesempatan untuk mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya. Penelitian ini menunjukkan bahwa adanya prakarsa serta partisipasi yang muncul dari masyarakat pemukim, temyata mampu mengelola kawasan pemukimau yang semula merupakan pemukiman yang kumuh menjadi suatu pemukiman yang layak untuk dihuni. Pengelolaan yang dilakukan tersebut didasarkan pada suatu konsep yang muncul dari masyarakat itu sendiri yang dikenal dengan nama Konsep Tri Bina yang mencakup Bina Manusia, Bina Usaha, dan Bina Lingkungan. Berbagai upaya yang dilakukan oleh masyarakat pemukim yang didasarkan pada konsep tersebut, ternyata dapat mengintegrasikan antara kepentingan pemerintah di satu pihak dengan kepentingan masyarakat pemukim itu sendiri di lain pihak. Tentu saja upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat tersebut tidak dapat lepas dari peran serta tokoh-tokoh masyarakat serta kelompok kelompok yang ada diluar pemukiman tersebut. Oleh karena itu pemerintah perlu mempertimbangkan untuk memberikan kesempatan bagi individu atau kelompok seperti misalnya Lembaga Swadaya Masyarakat ikut serta dalam menangani masalah munculaya pemukiman kumuh tersebut. Berdasarkan kasus yang diambil dari kawasan pemukiman di Daerah Aliran Sungai Code Kotamadya Yogyakarta maka hal ini dapatlah dijadikan suatu usulan model percontohan, mengingat pemerintah juga masih mempunyai keterbatasan dalam menyediakan fasilitas pemukiman yang mudah dijangkau oleh masyarakat yang berada pada lapisan bawah."

"Prilaku kebersihan lingkungan. di kalangan masyarakat Cirebon golongan Islam, nampaknya belum seauai dengan sistem gagasan yamg diajarkan Islam, berdasarkan Al- Qur1 am dan Hadiets Nabi Muhammad saw. Banyak ayat-ayat Al- Qur'an dan Hadiets Nabi Muhammad sebenarnya yamg mengajarkan tentang norma dan nilai-nilai kebersihan, baik kebersihan diri menyangkut badan, pakaian dan makanan ataupun kebersition lingkungan, menyangkut pumah, halaman, pekarangan dan alam sekitar. Masalah kebersihan lingkungan pada akhir-akhir ini banyak menarik perhatian, sehingga para birokrat dan cendekiawan. membicarakannya dalam berbagai kesempatan. Kebersihan lingkungan erat kaitannya dengan upay a pelestarian sumber daya alam y/ang sangat bepmanfaat bagi kelang-sungan hidup manusia dan kesejahteraan masyarakat bersama dalam kehidupan. Tercemarnya lingkungan hidup, sama arti-Kaya terancamnya kehidupan manusia sebagai penghuni bumi. pencemaran lingkumgan itu telah menjadi gejala yang sedang, berkembang pesat di pusat-pusat kota khususnya, searah dengan berkembangnya tehnologi dan modemisasi, Kemajuan tehnologi telah mendorong terjadimya perubahan dalam semua aspek kehidupan:, sehingga peluang manusia untuk memenuhi ke-butuhan hidupnya semakin terbuka. Dengan terpenuhinya kebutuhan, manusia dapat mempertahankan Kelangsungan hidup bahkan. meningkatkam poduktivitasnya, sehingga memperbesar jumlah penduduk. Besarnya jumlah penduduk yang tidak terkendali serta laju urbanisasi mengejar kemajuan teknologi, berakibat menimbulkan pencemaran lingkumgan, baik karena industri maupun limbah sampah dan sebagainya. Pertumbuhan penduduk di suatu kota, kemajuan tehnologi dan masalah lingkungan, pada hakikatniya merupakan siklus alami yang tidak bisa dihindari. Melalui pendekatan ideologis, sebagai salah satu kompoten kebudayaan menurut White, dapat dijelaskan bahwa si stem gag as an bagaimanapun baiknya, tidak akan terwujud tanpa dukimgan si stem soslal dalam masyarakat dan si stem tehnologi. Gagasan kebersihan lingkungan, berdasarkan norma dan ndlai ajaran Islam atau program pemerimtah yang telah ditetapkan, tidak akan terlaksana dalam tingkah laku sehiari-hari, jika sistem-sistem lain tidnk mendukungnya. Secara antropologis, berbedanya respoas maayarakat golong-an Islam dalam pemeliharaan kebersihan lingkungan, dlaebab kan oleh perbedaan latar belakang siaten sosial budaya, sosial pendidikan, sosial ekonomik dan sistem tehnologi."

"Penelitian tentang 'Analisis Kelembagaan Dalam Upaya Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat' ini dimaksudkan untuk mempelajari peran lembaga lokal dalam upaya mewujudkan ketahanan ekonomi masyarakat sebagai bagian dari pembangunan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data yang deskriptif dan diperoleh melalui wawancara yang mendalam dengan para informan. Koperasi Jasa Keuangan (KJK) PEMK merupakan organisasi lokal yang dibentuk oleh masyarakat dan berada ditengah-tengah komunitas masyarakat kelurahan, namun belum menjadi sebuah lembaga lokal karena harus menempuh proses pelembagaan didalamnya. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya perubahan organisasi pelaksana program pemberdayaan masyarakat adalah aspek yuridis, aspek filosofis dan aspek lembaga.

---

Research on "Institutional Analysis of Public Welfare In Development Effort" is intended to study the role of local institutions in an effort to realize the economic resilience of the community as part of the development of public welfare.

This study used qualitative methods to generate descriptive data obtained through in-depth interviews with informants.

Cooperative Financial Services (KJK) PEMK is a local organization formed by the community and in the midst of village communities, but has not become a local institution because they have to take the process of institutionalization in it.

Conclusions obtained from this study are the factors underlying the change in community empowerment programs implementing organizations are juridical aspects, philosophical aspects and aspects of the institution."