Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Peran koperasi dalam pembangunan, sebagai sahib satu dari usaha nasional mempunyai kekuatan untuk mengembangkan sayapnya dan mampu bersaing sehat dengan usaha negara dan swasta. Kekuatan pada koperasi yang tidak dimiliki oleh perusahaan lain, sebenarnya merupakan alat mempersatukan kepentingan, tujuan dan aktivitas yang sama, serta mempunyai fungsi sebagai pemilik, penuntut keuntungan maupun sebagai customer. Inilah sebuah prinsip yang tidak dimiliki oleh perusahaan lain (Hetherington, 1991). Keberadaan lembaga koperasi yang dibentuk oleh lembaga pemerintah, swasta, dan sekelompok masyarakat, dengan diterbitkannya undang-undang perkoperasian sebagai upaya pengembangan dan penyuburan koperasi belum maksimal. Sesungguhnya pasal 16, UU nomor 25/1992, memberikan kelonggaran untuk tumbuhnya lembaga koperasi dimana-mana dan dengan memajukan dirinya secara leluasa. Pasal 16 berbunyi jenis koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya. Dasar untuk menentukan jenis koperasi adalah kesamaan aktivitas, kepentingan dan kebutuhan ekonomi anggotanya, seperti antara lain; Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Kansumen, Koperasi Produsen, Koperasi Pemasaran, dan Koperasi Jasa. Khusus koperasi yang dibentuk oleh golongan fungsional seperti pegawai negeri, anggota ABRI, karyawan dan sebagainya, bukan merupakan jenis koperasi tersendiri."

"Identitas Perusahaan (Corporate Identity) merupakan faktor yang penting dan menjadi pendukung bagi kemajuan setiap organisasi atau perusahaan. Pada peruaahaan berbentuk koperasi, identitas perusahaan ini lebih penting lagi karena di dalamnya terkandung potensi perilaku oportunistik (opportunistic behavior). Perkembangan den pengembangan Jenis-jenis koperasi di Indonesia, primer maupun sekunder, tidak terarah dan tidak jelas. Terdapat puluhan Jenis koperasi dengan sebutan (nomenkiatur) yang bermacam-macam. Tetapi, hampir semuanya tidak menunjukkan dengan jelaa Jenisnya, bisnis (utamanya), siapa anggotanya, kompetensinya dan lain-lain. Dengan kata lain, koperasi-koperasi di Indonesia belum memiliki identitas koperasi (cooperative identity). Atas dasar itulah, perlu dilakukan penelitian pada berbagai tingkatan koperasi, baik tingkat primer maupun sekunder dengan mengidentifikasi berbagai faktor yang menjadi bagian dart proems pembentukan identitas koperasi. Penelitian ini dilakukan pada tingkat lokal dengan mengambil obyek pada koperasi-koperasi primer di Kotamadya Bandung. Ada tiga permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini. Pertama, apa latar belakang pembentukan koperasi-koperasi primer di Kotamadya Bandung. Kedua, sejauhmana keeratan hubungan (kohesifitas) koalisi antara anggota-koperasi. Ketiga, bagaimana keterlibatan dan Tanggapan Anggota dalam Proses Pembentukan Identitas Koperasi Koperasi. Penelitian dilengkapi dengan analisis perbedaaan antara cooperative identity dengan corporate culture perusahaan swasta dan analisis tantangan dan prospek pengembangan identitas koperasi. Penelitian den pengumpulan data dilaksanakan dengan menggunakan teknik wawancara mendalam kepada pengelola koperasi sebanyak 12 orang dan penyebaran angket kepada 55 orang anggota koperasi. Data dianalisis balk secara kualitatif dengan hasil berupa kalimat/kata (etatemen) maupun secara kuantitatif dengan hasil berupa angka-angka. Untuk menentukan kecenderungan apa yang teriadi dart data kuantitatif dinilai dengan menggunakan modus. Temuan penelitian menunjukkan hal-hal sebagai berikut:Pertama, koperasi didirikan tidak atas alas an kepentingan bisnis anggota-anggotanya serta tidak mencerminkan kepentingan bisnis anggota-anggotanya. Bisnis yang diselenggarakan oleh koperasi tidak terkait dengan bisnis-bisnis anggota-anggotanya. Dengan kata lain, bisnis koperasi dengan anggotanya berjalan sendiri-sendiri, tidak saling menunjang atau membesarkan. Bergayut dengan temuan di atas, pada umummnya anggota koperasi adalah bukan pelaku bisnis. Seseorang yang tidak pernah berkecimpung atau bertindak sebagai pelaku bisnis, dalam dirinya tidak akan terjadi pembentukan pengetahuan atas pengalaman praktek sehari-hari (ideocyncratic knowledge). Dengan kata lain, para anggota koperasi tidak memiliki ideocyncratic knowledge. Kedua, Kohesifitas koalisi antara anggota dengan koperasinya bersifat longgar (rendah). Longgarnya keeratan (kohesifitas) ini tidak menunjang tumbuhnya semengat berkoperasi (cooperative spirit). Hal ini disebabkan oleh entry barier anggota koperasi rendah. Siapa saja dapat menjadi anggota koperasi tanpa melihat latar belakang profesi bisnisnya maupun perilaku ekonomiknya. Demikian juga exit barier anggota koperasi rendah. Setiap anggota dapat dapat masuk atau keluar dengan mudah. Rendahnya exit barier ini karena rendahnya biaya inisiasi dan tidak adanya transaksi epesifik Akibatnya perilaku loyalis anggota koperasi (loyalty behavior) sulit untuk dibangun. Ketiga, Koperasi tidak memiliki norma-norma social sebagai alat untuk mencegah perilaku oportunistik. Peraturan yang ada sebatas sebatae Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang sudah distandarisasi oieh Kantor Departemen Koperasi dan PPK yang tidak mencerminkan nilai-nilai social. eetempat. Penelitian menemukan sejumlah kasue yang menunjukkan perilaku perilaku yang bersifat oportunsitik. Munculnya perilaku ini mencerminkan belum tumbuhnya rasa saling percaya (trust) sesama anggota koperasi. Dengan melihat sejumlah faktor pembentuk identitas koperasi (cooperative identity) seperti tidak tumbuhnya ideocyncratic knowledge anggota, cooperative spirit, trust, serta loyalty behavior maka dapat disimpulkan bahwa identitas koperasi pada koperasi primer tersebut belum terbentuk. Berdasarkan temuan penelitian tersebut dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut: Pertama, perlu mengevaluaei kembali Jenis-jenis koperasi serta perlu ditetapkan nomenklatur yang menoerminkan kegiatan bisnis dan kompetensinya. Kedua, perlu ditetapkan syarat-syarat keanggotaan (entry point) untuk setiap koperasi, khususnya syarat keanggotaan sebagai pelaku bisnis. Ketiga, adanya aturan kebijakan dari otoritas perkoperasian (pemerintah) berupa public goods untuk menetapkan den menegaskan jenis koperasi yang mencerminkan kegiatan bisnis dan syarat-syarat keanggotaannya."

"ABSTRAKIndonesia sebagai negara kepulauan memiliki garis pantai sepanjang 81.000 km, dan kurang lebih 17.508 pulau. Dua pertiga atau sekitar 62% (± 3,1 juta km2) dari keseluruhan wilayah Indonesia berupa perairan laut. Wilayah laut ini meliputi 0,3 juta km2 (5,17%) perairan teritorial dan 2,8 juta km2 (48,28%) perairan nusantara. Berdasarkan UNCLOS 1982 (United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982), Indonesia diberi hak kewenangan memanfaatkan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) seluas 2,7 juta km2 (46,55%).Di wilayah pesisir dan laut Indonesia terdapat bentukan-bentukan terumbu karang yang luas, ekosistem hutan mangrove yang luas dan berbagai ekosistem pesisir lainnya seperti padang lamun, pantai pasir, pantai berbatu. Di samping itu peran lain dari wilayah pesisir adalah sebagai kawasan wisata, budidaya perikanan, usaha penambangan, pelabuhan, transportasi dan sebagainya. Keadaan demikian menyebabkan banyaknya penduduk yang hidup di daerah pesisir, sehingga tingkat eksploitasi sumber alam dan jasa-jasa lingkungan (environmental services) di daerah pesisir menjadi tinggi, yang disertai dengan turunnya kualitas Lingkungan.Sementara itu, wilayah pesisir juga memiliki berbagai peranan penting bagi kelestarian fungsi ekosistem alam dan kehidupan umat manusia. Misalnya, dari segi biogeofisik sebagai daerah penyangga bagi kehidupan aneka ragam biota laut; secara ekologis merupakan tempat berkembangnya berbagai jenis ikan, udang dan biota laut lainnya, dan secara hidrologis berperan sebagai kelestarian sumber tanah dan air di daratan dan kepentingan lainnya.Pengertian wilayah pesisir dan laut yang mencakup semua aspek yang terkandung di dalamnya masih sulit dilakukan. Namun demikian penelitian ini mencoba mengambil pengertian; bahwa wilayah pesisir adalah daerah pertemuan antara darat dan laut; ke arah darat meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air yang masih dipengaruhi oleh sifat-sifat laut, sedangkan ke arah laut mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan atau kegiatan manusia di darat.Dilihat dari segi pembangunan berkelanjutan (sustainable development), pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut di Indonesia dihadapkan kepada suatu dilema. Di satu pihak beberapa kawasan pesisir telah dimanfaatkan secara intensif sehingga telah melampaui daya dukungnya seperti tangkap lebih dan pencemaran. Di pihak lain pemanfaatan wilayah pesisir dan laut belum optimal bahkan di beberapa wilayah belum dijamah sama sekali.Permasalahan yang menyebabkan kerusakan lingkungan di wilayah pesisir dan laut adalah disebabkan oleh meningkatnya kegiatan sektor pembangunan, baik oleh Pemerintah, swasta, dan masyarakat. Kegiatan pembangunan tersebut di samping belum dilakukan secara terkoordinasi, juga belum sepenuhnya memperhitungkan dampak lingkungan. Sebagai akibat dari kegiatan tersebut potensi sumberdaya laut semakin menurun, seperti kerusakan terumbu karang, menurunnya luas hutan mangrove, gejala penangkapan sumberdaya perikanan yang berlebihan (over fishing) dan pencemaran perairan laut. Apabila ditinjau dari aspek pengelolaan wilayah pesisir dan laut, salah satu penyebab permasalahan ini adalah belum adanya Kelembagaan Nasional dan Daerah yang mempunyai tugas dan wewenang secara khusus mengkoordinasikan perencanaan dan pengelolaan wilayah pesisir. Sementara instansi yang terkait dalam pengelolaan tersebut cukup banyak, seperti Departemen Pertanian, Kehutanan, Perhubungan, Perindustrian, Pariwisata dan Telekomunikasi, Pertambangan dan Energi, Pekerjaan Umum, Pertahanan Keamanan, Kantor Menteri Negara Lingkungan HidupBapedal, Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas, LIPI, dan lainnya.Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari aspek hukum dan kelembagaan serta sektor pembangunan yang berkaitan dengan pengelolaan wilayah pesisir dan taut, dengan mengambil studi kasus wilayah pesisir di Teluk Arnbon Dalam, Kotamadya Arnbon, Propinsi Maluku. Hipotesis penelitian yang digunakan adalah : " Adanya berbagai kepentingan memanfaatkan sumberdaya alam pesisir dan taut yang terbatas di Teluk Ambon Dalam telah mengakibatkan tumpang tindih tanggungjawab kelembagaan yang mengelola sumberdaya alam, sehingga penggunaan lahan pesisir dan sumberdaya kelautan tidak sesuai dan serasi dengan peruntukan dan daya dukungnya".Studi dilakukan di kawasan pesisir dan taut Teluk Ambon Dalam dengan difokuskan kepada pengumpulan data dan informasi melalui: (i) Pengkajian kebijakan Pemerintah dalam pembangunan wilayah pesisir dan taut yang dimuat dalam GBHN, Repelita VI Nasional, Pala Dasar Pembangunan Daerah, Repelita Daerah serta fungsi dan tugas instansi terkait lainnya yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan; (ii) Mengumpulkan data dan informasi tentang aktivitas pembangunan di wilayah pesisir, meliputi: potensi aktivitas pembangunan, kondisi lingkungan, Peraturan Perundangundangan, sosial-ekonomi penduduk, tingkat pendidikan dan sosial budaya masyarakat; dan (iii) Pengamatan langsung ke lapang untuk melakukan wawancara semi terstruktur terhadap pengambil kebijakan pada instansi Pemerintah dan masyarakat.Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif, meliputi kajian terhadap: (i) Aktivitas pembangunan yang ada (Existing Development Activities), (ii) Analisis Keserasian antar sektorlkegiatan Pembangunan (Compatibility Analysis), dan (iii) Analisis Fungsi dan Wewenang Kelembagaan.Hasil penelitian di Teluk Ambon Dalam menunjukkan bahwa pada saat ini telah berkembang berbagai kegiatan pembangunan seperti, perikanan tangkap, budidaya perikanan, pariwisata, pelabuhan, pangkalan angkatan laut, konservasi alam, industri, pertanian, pertambangan, energi, industri kayu dan perumahan. Namun atas dasar segi kesesuaian yang ideal (ekologis), maka pembangunan sektoral yang dapat dikembangkan di Teluk Ambon Dalam adalah Perikanan Tangkap, budidaya perikanan, pariwisata, pelabuhan/perkapalan, konservasi alam, lahan industri, pertanian dan perumahan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dari segi ekologis keruangan, pesisir Teluk Ambon Dalam telah jenuh dan relatif tidak dapat lagi menampung pengembangan sektoral. Hal ini diperkuat oleh adanya kerusakan lingkungan di wilayah pesisir ini, seperti pencemaran, sedimentasi, dan kerusakan fisik habitat.Terjadinya tumpang tindih dan pengembangan pembangunan sektor yang saling merugikan yang menimbulkan konflik di Teluk Ambon Dalam disebabkan karena kurang jelasnya tugas dan wewenang sektor, belum terkoordinasinya pelaksanaan tugas antar sektor serta belum jelasnya peran Pemerintah Daerah di wilayah pesisir dan laut.Penanggulangan permasalahan di atas dalam jangka pendek, perlu dikembangkan sistem pengelolaan yang bersifat terpadu di wilayah pesisir dan laut, melalui adopsi model pengelolaan wilayah pesisir terpadu yang dilakukan mulai dari proses penelitian, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengembangan. Sedangkan untuk jangka panjang diperlukan adanya restrukturisasi kelembagaan instansi Pusat dan Daerah dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut.Untuk mendukung terlaksananya pengelolaan terpadu di wilayah pesisir, diperlukan adanya wadah yang berfungsi sebagai koordinator pengelolaan, dengan anggota semua instansi dan lembaga masyarakat yang mempunyai kegiatan di wilayah pesisir dan laut dan memiliki ciri-ciri produktivitas dan kelestarian fungsi.Prinsip-prinsip keterpaduan yang perlu dikembangkan di Teluk Ambon Dalam adalah: Pertama, Prinsip keterpaduan antara tata lingkungan daratan dengan wilayah pesisir dan laut yang dapat mencerminkan perlindungan dan pelestarian lingkungan. Kedua, Pembentukan suatu wadah koordinasi yang bersifat integral antara instansi Daerah dan antara Pusat dan Daerah untuk mengatur kembali tumpang tindih pemanfaatan lahan dan untuk memelihara kelestarian lingkungan Teluk Ambon. Ketiga, Perlu diprioritaskan perlindungan dan rehabilitasi kawasan hutan mangrove, terumbu karang, dan padang lamun.

---

ABSTRAK

Institutional Arrangements For Marine And Coastal Resource Management (A Case Study in Ambon Dalam Bay, Ambon Regency)Indonesia is an Archipelagic Nation containing 17,508 islands with a coastline of approximately 81,000 kms. Two third of the area of Indonesia (approximately 5.8 million km2) is marine. This vast area is divided into Territorial Sea (0.3 million km2 or 5.2%) Archipelagic sea (2.8 million km2 or 48.28%) and Exclusive Economic Zone (2.7 million km2 or 46.55%)

Coastal and marine areas of Indonesia contain a wide range of ecosystem type; these support some of the largest and most divers assemblages of coral reefs , mangroves and sea grass in the world. These ecosystem also support a wide range of human activities. Marine transportation, port/harbors, mariculture, tourism, oil and gas production and coastal settlements all depends on coastal and marine ecosystem and resources. The multiple use nature of many coastal resources combined with rapid economic and industrial growth in recent decades has attracted an increasing percentage of the Indonesia population to live in coastal areas. With increasing in population and related direct and indirect use pressures, many coastal and marine resources throughout Indonesia have become depleted and degraded.

Coastal areas, as the interface between land and sea, serve several import biological, physical, economic and social functions and are inter-connected with adjacent terrestrial and marine ecosystems via a range of linking processes. For example, a key bio-geophysic function of coastal areas is to "buffer" the impact of land activities on marine areas and vice versa. Via physical and ecological processes and pathways, coastal ecosystems regulate the input of nutrients and sediments to marine waters. Many global studies have shown that the maintenance of these ecosystems and their component processes is required if the functions they serve are to be sustained.

Since function and processes of coastal ecosystems are broad and complex, an holistic approach to coastal and marine resource management is required. This study thus proposes that such an approach requires the definition of the coast as a road ecotone which extends from the inland limit of marine ecosystems on land systems to the seaward limit of land influences on marine ecosystems.

Management of coastal and marine areas poses a particular dilemma in the context of sustainable development due largely to uneven nature of coastal and marine resource exploitation throughout the archipelago. In many areas coastal and marine resources, particularly fisheries, have been overexploited beyond sustainable use (carrying capacity) limits. In other areas various resources remain unutilized or under-utilized, often due to access or technological constraints.

Various studies identified that the major problem facing coastal and marine management in Indonesia is the sectorally-oriented development approach which has been used by government agencies, private sector investors and local communities. Development activities throughout the archipelago have, in general, not been well coordinated, nor have they adequately taken into account the environmental impact of development. As a consequence resources have not been optimally utilized and, in many cases, have been degraded as a result of development activities. That degradation can be described in terms of both loss of ecosystem quantity (e.g. over harvesting of fisheries) and loss of quality (e.g. pollution of coastal waters by industry).

Contemporary coastal management practice now recognizes the important of adequate institutional arrangement that provide the authority and allocate responsibility for co-ordination of resource planning and management. However, at present in Indonesia there are many sectors (e.g. agriculture, forestry, transportation, industry, tourism, telecommunication, mining, public work, defense, environmental management and research) and levels (national, provincial, sub-regional and local) of government which act independently or in an uncoordinated manner in coastal and marine resources management.

The aim of this study is to review legal and institution arrangements and approach that are used in coastal and marine resource management. The study focuses on a case study of Ambon Dalam Bay (Teluk Ambon Dalam) in Ambon Regency, the capital of Maluku Province in Eastern Indonesia. The hypothesis of the study is that because of the uncoordinated and overlapping responsibilities of agencies involved in management of this area, resources are not being used optimally or sustainably.

The data and information for this study was collected from :

1. Reviews of government policy and planning documents and guidelines, including National Policy Guidelines (GBHN), the Sixth Five Years National Development Plan (REPELITA VI), Regional Policy Guidelines (Pola Dasar), the Sixth Five Year Regional Development Plan (REPELITADA), and overview of the role and function of various government agencies.

2. Data and information obtained as part of development activities including information on potential development options, environmental conditions, regulations, community/socio-economic studies; and

3. Field observations and survey interviews (using a semi-structural approach) of the local decision-maker and community leader.

This information was analyzed by descriptive and matrix-based methods which sought to assess (i) existing development activities and responsibilities for development control; (ii) the compatibility of existing development activities with sectoral objectives and (iii) improved institutional arrangements for coastal and marine resource management.

The case study analysis of Ambon Dalam Bay revealed that development activities have expanded considerably over time, both in terms of the area subject to development and in terms of the types of activities undertaken within development areas. These have led to physio-chemical, ecological and socio-economic change in the Bay and around the foreshores. These changes have also generated increasing conflict between resource uses.

Based on results of the compatibility analysis it was observed that activities which are most suitable for Ambon Dalam Bay are :

a) Fish catching/aquaculture;

b) Nature conservation;

c) Industrial development (indemnified areas)

d) Agriculture; and

e) Settlement/housing

When these most suitable activities were compared with the existing development pattern in the Bay area, it was concluded that developments within coastal areas of Ambon Bay currently exceed the carrying capacity of the Bay. Furthermore. it was noted that the overlapping jurisdiction of sectoral agencies have led to conflicting and inappropriate resource use. This is considered to be due largely to the fragmentation of administrative responsibilities and to the lack of clearly defined management authority. These problems are exacerbated by uncertainty about the roles and responsibilities of government agencies at all levels, especially at the local government level.

In order to overcome this problem in the short term, an integrated and systematic approach to coastal and marine resources management has to be imposed. This process should begin with identification and agreement on problems, development of spatial an/or resource use plans which better reflect the sustainable use limits of Bay resources, clarification of management responsibilities and institutional restructuring to facilitate plan implementation and evaluation. This process can be supported by adoption of integrated coastal zone planning and management (ICZPM) principles, including:

a. integrated of environmental management both terrestrial and marine ecosystems to ensure that resource uses within these areas sustainable;

b. establishment of a Co-ordinating board which involves regional and national agencies in Maluku Province and which embraces in the interest of all stakeholders in the Bay, including government agencies, private sector interests and NGOs so at to achieve a more effective balance between economic development and environmental quality; and

c. to define and then conserve andlor rehabilitate key ecosystems in the Bay - the initial priorities identified in this study included mangroves, coral reefs and seagrass ecosystems.

Total of References 68 bibliographies (1967-1997)"

"Penelitian tentang 'Analisis Kelembagaan Dalam Upaya Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat' ini dimaksudkan untuk mempelajari peran lembaga lokal dalam upaya mewujudkan ketahanan ekonomi masyarakat sebagai bagian dari pembangunan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data yang deskriptif dan diperoleh melalui wawancara yang mendalam dengan para informan. Koperasi Jasa Keuangan (KJK) PEMK merupakan organisasi lokal yang dibentuk oleh masyarakat dan berada ditengah-tengah komunitas masyarakat kelurahan, namun belum menjadi sebuah lembaga lokal karena harus menempuh proses pelembagaan didalamnya. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya perubahan organisasi pelaksana program pemberdayaan masyarakat adalah aspek yuridis, aspek filosofis dan aspek lembaga.

---

Research on "Institutional Analysis of Public Welfare In Development Effort" is intended to study the role of local institutions in an effort to realize the economic resilience of the community as part of the development of public welfare.

This study used qualitative methods to generate descriptive data obtained through in-depth interviews with informants.

Cooperative Financial Services (KJK) PEMK is a local organization formed by the community and in the midst of village communities, but has not become a local institution because they have to take the process of institutionalization in it.

Conclusions obtained from this study are the factors underlying the change in community empowerment programs implementing organizations are juridical aspects, philosophical aspects and aspects of the institution."

"Koperasi adalah badan usaha ekonomi yang sesuai bagi bangsa Indonesia karena di dalamnya tercantum dasar demokrasi ekonomi, yakni usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Kedudukan koperasi menjadi lebih strategis karena koperasi merupakan amanat kanstitusi negara kita dan diharapkan dapat menjadi sokoguru perekonomian nasional. Upaya untuk menumbuhkembangkan koperasi sudah banyak dilakukan. Namun dalam kenyataannya koperasi masih jauh ketinggalan dibandingkan kedua sektor perekonomian lainnya. Belum mampunya koperasi berperan dalan perekonomian nasional disebabkan oleh banyak faktor. Salah satu faktor yang mendasar dan diamati dalam penelitian ini adalah persepsi pengelola tentang hakekat tujuan koperasi yang akan berpengaruh terhadap penentuan kebijaksanaan dalam pencapaian tujuan. Hal ini erat kaitannya dengan tujuan koperasi yang berdimensi ganda, yakni sebagai organisasi ekonomi yang harus mempertahankan watak sosial yang dimilikinya. Untuk itu diteliti tentang kemampuan koperasi serta faktor-faktor apa yang mempengaruhi pengelola dalam penentuan kebijaksanaan organisasi. Penelitian dilakukan di wilayah Kotamadya Malang dan Kabupaten Malang. Untuk itu diambil sampel sebanyak 20 koperasi, yang terbagi dalam 10 koperasi yang dinyatakan telah berhasil atau memiliki kemampuan dan 10 koperasi yang tergolong belum berhasil. Variabel bebas yang diteliti meliputi faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan kebijaksanaan yakni nilai yang dianut oleh pengambil keputusan (Xi), kepribadian pengambil keputusan (X2), pembagian wewenang dalam organisasi (X3), persepsi manajemen tentang keteraantungan ekstern (X4), keberanian manajemen dalam mengambil risiko (X5) dan kekuasaan manajemen CX6). Sedangkan variabel tergantung adalah kemampuan koperasi (Y) dengan pendekatan melalui penerapan kebijaksanaan Model Tujuan Rasional dan Model Hubungan Manusia. Analisis yang digunakan untuk melihat pengaruh variabel X terhadap Y adalah regresi korelasi berganda. Sedangkan untuk mengukur sampai sejauh mana koperasi tersebut melaksanakan model kebijaksanaan,dilakukan analisis persentase. Hasil analisis memperlihatkan kecenderungan sebagai berikut : 1. Melalui analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan koperasi ditemukan bahwa : a. Sebagian besar para pengambil keputusan memiliki komitmen yang tinggi terhadap terhadap nilai-nilai koperasi. Hal ini terlihat antara lain dengan keinginan mereka untuk memberikan prioritas pada pelayanan anggota. Demikian pula mereka tidak menginginkan apabila aspek ekonomis lebih ditonjolkan dari pada aspek sosialnya, meskipun mereka memahami bahwa koperasi adalah organisasi ekonami. b. Kepribadian para pengambil keputusan secara umum cukup baik dan selaras dengan prinsip kebersamaan dalam koperasi. Hal ini terlihat antara lain dengan keinginan menerapkan keterbukaan dan persaingan sehat. Namun kepercayaan pada prang lain belum tumbuh secara balk. meskipun faktor kepercayaan termasuk penting dalam dunia usaha. 2. Mengenai pembagian wewenang, sebagian besar responden setuju bila pelaksanaan kegiatan operasional diserahkan pada manajemen, bahkan tidak hanya menyangkut masalah usaha raja tetapi termasuk pula masalah organisasi. Para pengambil keputusan tidak menginginkan adanya ketergantungan yang besar pada pemerintah. Untuk mengembangkan koperasi, tidak perlu bantuan yang bersifat langsung, melainkan cukup dengan adanya peluang-peluang usaha. Dijumpai adanya kecenderungan di kalangan para pengambil keputusan dalam koperasi bahwa tingkat keberanian mereka dalam mengambil risiko masih perlu ditingkatkan lagi. Para pengambil keputusan tidak menginginkan adanya kekuasaan yang berada di luar dirinya. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya kemandirian mereka cukup tinggi. Namun dalam praktek, keinginan tersebut masih belum dapat diwujudkan."

"LATAR BELAKANG

Menurut sejarahnya, koperasi timbul sebagai akibat dari Revolusi Industri di Eropa sekitar tahun 1770 yang telah menimbulkan kesengsaraan bagi kaum buruh.

Pada tahun 1844 dikota Rochdale, lahirlah yang pertama kalinya koperasi atas inisiatif 28 orang buruh yang mengusahakan kebutuhan sehari-hari. Koperasi ini dipimpin oleh seorang buruh yang bernama Charles Howarth, dan koperasi tersebut diberi nama The Equitable of Rochdale, yang mempunyai arti "Pelopor-pelopor yang dapat dipercaya dari Rochdale".

Koperasi Rochdale mempunyai lima dasar pokok koperasi, yaitu:

a. Koperasi dikendalikan/dikemudikan oleh anggota-anggota sendiri.

b. Keuntungan dibagi antara anggota berdasar besarnya jasa-jasanya didalam memajukan koperasi.

c. Setiap orang dapat diterima menjadi anggota koperasi secara sukarela (VOLUNTARY), tanpa adanya paksaan dan tanpa memandang perbedaan politik, perbedaan kepercayaan/agama, modal dan lain-lain. Kepada setiap anggota koperasi diperkenankan mengundurkan diri dari keanggotaannya karena mereka menghendakinya.

d. Setiap anggota mempunyai hak dan kewajiban yang sama.

e. Sebagian dari laba disediakan untuk dana pendidikan.

Gerakan koperasi ini kernudian menyeberang kenegara-negara lain, termasuk juga kenegara Belanda, yang kemudian dibawa ke Indonesia.

Di Indonesia dapat dikatakan bahwa koperasi baru mulai tumbuh pada tahun 1896 di Purwokerto oleh seorang Patih yang bernama R. Aria Wiria Atmadja dengan mendirikan Bank Penolong dan Tabungan, yaitu suatu Lembaga yang mirip dengan koperasi. Mula-mula usahanya terbatas hanya untuk lingkungan priyayi/teman-temannya saja, tetapi setelah usahanya tersebut berhasil, mereka memperluas usahanya dikalangan pertanian, sehingga nama dari Banknya dianggap perlu untuk ganti nama yaitu Bank Penolong, Tabungan dan kredit Pertanian.

Kehidupan koperasi terutama pada masa penjajahan Belanda dan penjajahan Jepang mengalami pasang surut, karena pemerintah penjajah sengaja memecah belah persatuan serta menindas/memeras ekonomi bangsa Indonesia, sehingga citra koperasi menjadi benar-benar rusak.

Menurut Undang-undnng Republik Indonesia No. 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian, Koperasi Indonesia adalah sebagai organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial dan beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan, yang mempunyai fungsi:

a. Sebagai alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi kesejahteraan rakyat.

b. Sebagai alat pendemokrasian ekonomi nasional.

c. Sebagai salah satu urat nadi perekonomian Indonesia.

d. Sebagai alat pembina insan masyarakat untuk memperkokoh kedudukan ekonomi bangsa Indonesia serta bersatu dalam mengatur tata laksana perekonomian rakyat.

Uraian diatas mencerminkan bahwa pandangan hidup bangsa Indonesia yang sosialistis dengan semangat kolektivisme, dimana hal ini akan memperkuat sifat koperasi sebagai soko-guru perekonomian bangsa."