Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan penulisan penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dimakasudkan untuk mengetahui : 1) penuntasan SD menggunakan APM, 2) penuntasan SMP menggunakan APK, 3) perbandingan penuntasan SD dan SMP dan, 4) penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun...."

"ABSTRAKProgram penuntasan wajib belajar pendidikan dasar semakin lama akan semakin sulit oleh adanya latar belakang dan masalah yang bervariasi. Oleh karena itu perlu adanya alternatif perencanaan yang tepat sesuai dengan tingkat kesulitan yang dihadapi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji tingkat kesulitan yang dihadapi dalam melaksanakan wajib belajar pendidikan dasar serta mengembangkan sistem perencanaan penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sesuai dengan tingkat kesulitannya.. Dalam penelitian ini digunakan metode Cartwright untuk menentukan tingkat kesulitan yang dihadapi dalam penuntasan wajib belajar pendidikan dasar dan menggunakan teknik analisis Delphi untuk mengembangkan model perencanaan wajib belajar pendidikan dasar yang sesuai dengan karakteristik sasaran target. Berdasarkan hasil penelitian ini ada 14 problem yang menghambat bagi terlaksananya wajib belajar. Dari analisis DELPHI dihasilkan : (a) analisis untuk setiap item pertanyaan, terjadi perubahan baik dalam skor rerata maupun angka penyimpangan baku selama tiga kali putaran. Hai ini merupakan indikator bahwa pengiriman kembali hasil analisis putaran sebelumnya kepada responden memiliki dampak pada pengisian kuisioner berikutnya; (b) analisis setiap responden untuk semua pertanyaan merupakan sajian pandangan dari masing-masing responden untuk seluruh item pertanyaan yang diberikan. Maka pandangan masing-masing responden diberlakukan sebagai pandangan terhadap ide model perencanaan gabungan dari atas dan dari bawah, karena responden yang dipilih adalah para pakar pendidikan dan perencanaan pendidikan. Dari hasil evaluasi dan analisis dapat disimpulkan bahwa problem yang berupa jarak dan sekolah jauh, aspirasi pendidikan keluarga rendah, motivasi sekolah anak rendah, kehidupan keluarga siswa secara ekonomi kurang mampu, anak diperlakukan sebagai tenaga kerja, anak dipaksa untuk membantu bekerja, penduduk jarang karena tersebar tidak merata, mobilisasi dana masyarakat rendah, secara geografis daerah sulit, memiliki variabilitas tinggi dan status problem kompleks, upaya pemecahannya harus direncanakan dari bawah. Sedangkan problem yang berupa kekurangan ruang kelas dan gedung sekolah, kekurangan guru, anggaran dari Pemerintah Daerah terbatas, komunikasi dan transportasi belum lancar, memiliki variabilitas rendah dan status problem sederhana, maka upaya pemecahan problem harus direncanakan dari pusat. Dari hasil penelitian ini disarankan agar perencanaan penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun disusun menggunakan model kombinasi antara perencanaan dari bawah dan perencanaan dari atas. "

"Pembangunan yang terbaik adalah yang berwajah manusia mencakup peningkatan kualitas manusia sehingga dapat lebih meningkatkan taraf hidupnya, mengelola sumber-sumber alamnya secara optimal dan bertanggung jawab terhadap lingkungannya. Kebijakan nasional tentang pendidikan telah diatur dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No.2/1989. Dalam kaitan ini, Pemerintah Indonesia telah mengatur mekanisme dan prosedur pelaksanaan desentralisasi pengelolaan pendidikan dasar pada skala nasional, lokal khususnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan dasar yang salah satu programnya adalah wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Beberapa penelitian tentang penyelenggaraan pendidikan dasar tersebut telah merekomendasikan beberapa pola manajemen dan strategi-strategi sejak diperkenalkannya konsep desentralisasi dan otonomi daerah. Fokus penelitian ini adalah mengenai (1 ) pemantauan dan evaluasi proses pengambilan keputusan di tingkat taktis yang dilakukan dalam hal ini oleh staf Bappeda dan/atau dinas pendidikan di tingkat kabupaten dalam menterjemahkan kebijakan nasional ke dalam kebijakan dan/atau progam lokal yang sifatnya lebih spesifik dan operasional; (2) Penataan kelembagaan pendidikan di daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi pendidikan. Pengambilan sampel dilakukan secara purposive dengan mengambil salah satu kabupaten yang termasuk ke dalam Proyek Percontohan Otonomi Daerah untuk Daerah Tingkat II, yaitu Kabupaten Bandung dan satu kabupaten yang tidak termasuk proyek percontohan yaitu Kabupaten Bogor. Dari proses pengumpulan data dan informasi melalui wawancara dengan para narasumber di dua kabupaten sampel, terungkap sejumlah temuan bahwa ke dua sampel tidak jauh berbeda dalam menanggapi/merespon isu desentralisasi tersebut. Setelah adanya desentralisasi dan otonomi daerah, kebijakan kedua daerah agak berbeda; di mana Kabupaten Bogor (yang tidak termasuk proyek percontohan otda) merasa bahwa bidang pendidikan merupakan bidang sangat prioritas dalam menyongsong era globalisasi. Perbedaan tersebut disebabkan karena (1) adanya ketidaksamaan persepsi tentang pendidikan dasar; (2) Kapasitas Bappeda dan kantor dinas; serta (3) kebutuhan atau tuntutan masyarakat. "

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara faktor sosial ekonomi keluarga, faktor karakteristik siswa, faktor karakteristik sekolah, faktor lingkungan belajar siswa terhadap angka melanjutkan siswa SD ke SLTP. Jumlah variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak dua puluh variabel bebas (X) dari satu bush variabel terikat (Y), yaitu terdiri dari variabel -variabel : angka melanjutkan SD ke SLTP, pekerjaan orang tua siswa, penghasilan tetap orang tua, pendidikan orang tua, jenis sekolah, jumlah siswa disekolah, jumlah siswa dikelas, fasilitas di sekolah, lingkungan sekolah, jenis kelamin siswa, nilai raport, pemah mengikuti TK, pemah tinggal kelas, usia siswa, jarak dari rumah kesekolah, belajar mengajar yang menyenangkan, waktu belajar di rumah, orang tua membantu menyelesaikan tugas-tugas disekolah, belajar kelompok , mengikuti bimbingan belajar (les), guru memberikan PR, siswa membantu pekerjaan orang tua. Penelitian ini dilaksanakan di seluruh wilayah DKI Jakarta yang mewakili 30 Sekolah dasar sebagai sampel untuk dianalisa. Besar sarnpel berjumlah 600 siswa. Tehnik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi berganda dengan metode stepwise yang menggunak.an program statistik SPSS For Windows. Untuk mengetahui secara umum mean, standar deviasi dan nilai maksimum dan minimum dari tiap variabel yang digunakan dalam penelitian ini digunakan statistik deskriptif . Secara umum hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pada faktor sosial ekonomi keluarga hanya penghasilan tetap orang tua yang mempunyai pengaruh paling besar dalam meningkatkan angka melanjutkan siswa SD ke SLTP. Pada faktor karakteristik sekolah hanya jumlah siswa disekolah dan lingkungan sekolah yang paling besar dalam meningkatkan angka melanjutkan siswa SD ke SLTP. Pada faktor karakteristik siswa hanya nilai raport siswa yang mempunyai pengaruh dalam meningkatkan angka melanjutkan siswa SD ke SLTP. Pada faktor lingkungan belajar siswa hanya variabel belajar kelompok, mengikuti bimbingan belajar (les) dan guru memberikan PR yang mempunyai pengaruh dalam meningkatkan angka melanjutkan siswa SD ke SLTP."

"ABSTRAKPogram wajib belajar pendidikan dasar adalah suatu programyang mendukung jalannya pembangunan dalam bidangpendidikan,yang mana kontribusi yang amat sangat besar dalampembangunan bangsa adalah pendidikan.Berbagai negara didunia ikut melaksanakan program pendidikan dasar sebagaiupaya dari pemenuhan hak warga negara dalam bidangpendidikan.Pendidikan adalah salah satu upaya untukmewujudkan tujuan nasional yang tertuang dalam Alineakeempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.Perwujudan itudijabarkan pada amanat konstitusi yaitu seperti yangtertuang dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945.Permasalahan yang dikaji pada penulisan tesis ini adalahbagaimana hubungan program wajib belajar pendidikan dasardengan implementasi pasal 31 UUD 1945,bagaimana hubungankebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan program wajibbelajar pendidikan dasar untuk mewujudkan pemerataan danperluasan akses pendidikan,dan faktor-faktor apa saja yangmenghambat jalannya penyelenggaraan program wajib belajarpendidikan dasar.Metode yang dipakai dalam penulisan tesis ini adalah metodepenelitian normatif,dengan mengumpulkan data dari bahanbahankepustakaan sebagai data sekunder.Data tersebutdiperoleh melalui:bahan primer berupa peraturan perundangundangandan konvensi internasional yang sudahdiratifikasi,bahan hukum sekunder berupa buku-bukuteks,kumpulan makalah,tulisan dan artikel yang berkaitandengan permasalahan,bahan hukum tersier berupa kamus danlain sebagainya.Alat pengumpulan data selain melalui studidokumen,juga dilakukan wawancara dengan informan untukmencari informasi yang berkaitan dengan permasalahan, metodepengolahan data yaitu dengan metode kualitatif dan bersifatdeskriptif analitis.Hubungan program wajib belajar pendidikan dasar denganimplementasi pasal 31 UUD 1945 adalah pemenuhan hakpendidikan atas warga negara Indonesia sebagai upayamencerdaskan kehidupan bangsa,kebijakan pemerintah yangmendukung jalannya program pendidikan dasar telahterealisasikan dalam kehidupan bangsa Indonesia,danhambatan dalam penyelenggaraan program wajib belajarpendidikan dasar adalah faktor ekonomi,sosial-budaya bangsa Indonesia.

---

ABSTRACTEducation accountability program is a program whichsupports an education development program, which providesthe best contribution towards nation's development. Manynations in the world has join this basic education programas an effort to fulfill the right of a citizen to obtaineducation. Education is on of several efforts to createnation's objective which consists in the Forth paragraph ofUndang-Undang Dasar 1945. Which also lies in theconstitutional amendment such as article 31 of UUD 1945.Research issue will be observed in this thesis is therelationship between the basic education accountabilityprogram by implementing the article 31 of UUD 1945, and therelationship of government policy in implementing the basiceducation accountability program to achieve thesustainability and expansion of education access, and whatfactors which could limit the implementation of basiceducation accountability program.Method was used in this thesis is the normativeresearch method, by collecting data from research literatureas the secondary data. Data was obtained through : primarysource which is the constitution and internationalconvention which has been ratified, secondary source, suchas literatures, papers, and articles related to the researchissue; and lastly, tertiary source such as dictionary andothers. Data collection instrument was using documentarystudy, and interview with the informants to obtain relatedinformation toward research's issue, and the data processingmethod was using the qualitative method and analyticdescriptive.The relationship of the basic accountability educationprogram with the implementation of the article 31 of UUD1945 is the fulfillment of educational rights of the peopleof Indonesia as an effort to enhance the education standardof the nation, and the government policies to sustain thisbasic education accountability program has been realized,and several obstacles towards the basic educationaccountability program are as follows : economic factors,and the socio-culture of the Republic of Indonesia."