Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tap MPR No. IV/ MPR/ 2000 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah, telah memberikan peluang yang semakin terbuka bagi kemandirian daerah untuk berkreasi secara pro aktif mengatur rumah tangganya. Pengaturan rumah tangga secara teknis juga diatur dafam PP Nomor 84 tahun 2000 tentang Pedoman perangkat Daerah.Hasil penataan perangkat daerah Pemda Propinsi. Kabupaten dan Kota yang ada saat ini pasta PP nomor 84 tahun 2000 disinyalir telah menciptakan bentuk-bentuk perangkat daerah yang dari sisi jumlah, besaran unit organisasi dan bentuknya cenderung membesar dan gemuk. Terkait dengan kecendrungan ketidak efisien dan efektifitasnya pengorganisasian perangkat daerah yang ada, Pemerintah telah menerbitkan PP Nomor 8 tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang merupakan revisi terhadap PP nomor 84 tahun 2000. Dalam PP No 8 tahun 2003, penataan diatur perangkat daerah dengan memperhatikan hasil perhitungan skor yang akan menentukan dan menetapkan kriteria dan bentuk organisasi yang bersangkutan serta batasan maksimum untuk Dinas dan Lembaga Teknis Daerah. Sehubungan dengan itu, tentunya penerapan PP 8/2003 membawa beberapa konsekuensi, oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan analisis mengenai kemungkinan diimplementasikannya PP nomor 8 tahun 2003 dimaksud.Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah; Bagaimana dampak diterapkannya PP 8/2003 terhadap kelembagaan jumlah perangkat daerah yang ada saat ini, dan terhadap kemungkinan munculnya potensi konflik (Potensi konflik merupakan jumlah unit perangkat daerah yang mengalami likuidasi/perampingan sebagai akibat diberlakukannya PP nomor 8 tahun 2003 dengan asumsi semua Pemda dalam penataan organisasinya menerapkan batasan maksimun yang ditetapkan, untuk kabupaten/kota 22 perangkat bereselon II dan untuk Propinsi 18 perangkat bereselon II).Dari hasil analisis dan pengujian yang penulis lakukan ditemukan bahwa:· Terdapat perbedaan karakteristik yang signifikan pada Pemda Propinsi., Pemda Kabupaten dan Pemda Kota.· Terdapat hubungan yang sangat signifikan antara variabel potensi konflik dengan jumlah perangkat daerah suatu pemda. Sementara variabel lainya tidak cukup signifikan mempengaruhi potensi konflik.· Elatisitas potensi konflik terbesar terjadi pada Pemda Kabupaten yang diikuti dengan Pemda Kota dan Pemda Propinsi.Dari 30 Pemda Propinsi yang ada,1O% mengarah untuk terciptanya konflik yang sangat tinggi, sisanya 86,7% memiliki potensi konflik yang relatif sedang dan 3,3 % lainnya memiliki potensi konflik rendah. Namun secara rata-rata nasional ada 8,8 atau 9 unit perangkat daerah yang harus dirampingkan bila diterapkan PP nomor 8 tahun 2003 dengan konsisten.Dari 88 pemda Kota, 22,7% mengarah munculnya potensi konflik yang sangat tinggi, 76,13% mengarah pada dimungkinkannya penerapan PP 8/2003, sedangkan sisanya yang lain yaitu 1,13 % lainnya relatif potensi konflik sedang. Dengan rata-rata nasional ada 0,4 Unit Perangkat daerah yang akan mengalami perampingan.Dari 287 Pemda Kabupaten, 1,4 % mengarah untuk diimplementasikannya PP nomor 8 tahun 2003, 71,42°/o lainnya mengarah pada kemungkinan diimplementasikannya PP nomor 8 dengan mengikuti pola maksimum sementara sisanya yaitu sebesar 27,5 % adalah Pemda Kabupaten yang memiliki potensi konflik tinggi yaitu pemda yang mengalami perampingan sebanyak rata-rata 2,3 unit perangkat daerah.Terkait dengan hasil temuan tersebut, penulis menyarankan bahwa implementasi PP 8 tahun 2003 perlu diiakukan dengan hati-hati dan dan dalam jangka pendek tidak semua pemda dapat diberlakukan secara generalisir dengan menerapkan batasan maksimum."

"Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX 2021 di Provinsi Papua menghabiskan anggaran negara dan daerah (APBN dan APBD) yang cukup besar, yakni lebih dari Rp 10 triliun. Kebijakan dan pengeluaran pemerintah untuk menjadikan Provinsi Papua sebagai tuan rumah mega event olahraga nasional berpotensi untuk memberi dampak pada perekonomian Papua, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dampak pengeluaran pemerintah terhadap perekonomian provinsi Papua dengan menggunakan tabel Input-Output 2016 yang diterbitkan dan dimutakhirkan oleh Badan Pusat Statistik pada 27 Mei 2021 dengan 52 sektor. Kajian ini menemukan bahwa dengan menggunakan pendekatan multiplier effect dampak terhadap perekonomian Provinsi lebih besar dari pengeluaran pemerintah pusat dan daerah, dimana secara keseluruhan, pengeluaran pemerintah pada penyelenggaraan PON XX Papua pada perhitungan menggunakan I-O menyebabkan peningkatan output sebesar 5,83% dan peningkatan nilai tambah sebesar 5,01%.

---

The XX 2021 National Sports Week in Papua Province spends a fairly large state and regional budget (APBN and APBD), which is more than IDR 10 trillion. Government policies and expenditures to make Papua Province the host of a national mega sports event have the potential to have an impact on the Papuan economy, both directly and indirectly. This study aims to identify the impact of government spending on the economy of the Papua province using the 2016 Input-Output table published and updated by the Central Statistics Agency on 27 May 2021 with 52 sectors. This study finds that by using the multiplier effect approach the impact on the provincial economy is greater than the expenditure of the central and local governments, where overall, government spending on organizing The XX 2021 National Sports Week in Papua Province on calculations using I-O causes an increase in output of 5,83% and an increase in value added of 5,01%."

"[Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis struktur perekonomian di Provinsi Nusa Tenggara Timur, sektor mana saja yang menjadi unggulan dan bagaimana peranan Pemerintah Daerah untuk mendorong berkembangnya sektor-sektor perekonomian tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Input-Output (I-O). Berdasarkan hasil pengolahandata diperoleh hasil yaitu tahun 2010 sektor kunci dalam perekonomian Provinsi NTT adalah sektor bangunan. Nilai pengganda output terbesar adalah Industri Semen. Nilai pengganda pendapatan dan tenaga kerja terbesar adalah Jasa-jasa lainnya. Grafik MPM paling tinggi pada tahun 2010 adalah Sektor bangunanKajian ini berkesimpulan bahwa anggaran dan belanja pemerintah daerah bisa mendorong perekonomian tumbuh lebih baik apabila dialokasikan ke sektor perkebunan dan sektor bangunan.

---

The research wants to analyze which one is the leading sector of Nusa Tenggara Timur Province and how gornment spend their budget to stimulate these sector. The result shows that the leading sector in economy of Nusa Tenggara Timur Province on 2010 is building sector. While sector with highest output multiplier is cement industry and sector with highest income multiplier and employment multiplier is Others Service sector. Base on simulation there are two sector that can be priority sector namely plantion sector and building sector. The conclusion of this research is government spending will give big impact to the economy of Nusa Tenggara Timur Province if they spend more in bulding sector and plantation sector., The research wants to analyze which one is the leading sector of Nusa

Tenggara Timur Province and how gornment spend their budget to stimulate

these sector. The result shows that the leading sector in economy of Nusa

Tenggara Timur Province on 2010 is building sector. While sector with highest

output multiplier is cement industry and sector with highest income multiplier

and employment multiplier is Others Service sector. Base on simulation there are

two sector that can be priority sector namely plantion sector and building sector.

The conclusion of this research is government spending will give big impact to the

economy of Nusa Tenggara Timur Province if they spend more in bulding sector

and plantation sector.]"

"Tesis ini membahas tentang Penggunaan Hak Budget DPR-RI Periode 2001-2004 (Studi Kasus Penetapan APBN Pada Masa Pemerintahan Megawati Soekarnoputeri). Penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana DPR-RI menjalankan Fungsi Anggaran yaitu dalam hal penggunaan hak budget yang dimilikinya, khususnya dalam rangka penetapan APBN pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputeri. Penelitian ini mambahas tentang faktor eksternal yaitu perubahan politik dan faktor internal yaitu kelompok kepentingan yang mans sangat mempengaruhi dalam penggunaan hak budget DPR-RI khususnya dalam proses penetapan APBN di Panitia Anggaran DPR RI.Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa adanya perubahan kekuasaan dalam penggunaan hak budget khususnya pada periode 2001-2004 dengan masa pemerintahan sebelumnya, dimana hak budget DPR Ri dapat digunakan sesuai dengan aturan konstitusi negara, yaitu sejak adanya amandemen pertama dan kedua dalam 'IUD 1945 walau belum sepenuhnya optimal.Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif-analistis, yaitu suatu tipe penelitian yang berusaha melukiskan realitas sosial yang kompleks melalui penyederhanaan dan klasifikasi dengan memanfaatkan konsep-konsep yang bisa menjelaskan suatu gejala sosial secara analistis. Untuk menganalisa masalah menggunakan pendekatan komprehensif integralistik sedangkan mekanisme pembahasannya dilakukan secara terbuka, serta pengambilan keputusan dengan menggunakan voting secara musyawarah/mufakat dan lobby apabila tidak mencapai titik temu yang diinginkan.Dengan gambaran umum hasil penelitian penulis, mudah-mudahan dapat menjadi bahan pemikiran bagi kita dan juga sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang akan datang agar dimaksudkan DPR dapat melakukan pembenahan khususnya di bidang hak budget dan anggaran merupakan salah satu dasar pembenahan dari parlemen Indonesia. Sehingga dengan mengadakan pembenahan menyeluruh akan didapatkan parlemen yang benar-benar menjalankan amanat kedaulatan rakyat.

---

Usage Of Rights Of Budget DPR-RI Period 2001-2004 (Case Study Stipulating Of APBN At A Period Of Governance Of Serious Condition of Soekarnoputeri)This thesis study about Usage Of Rights of Budget DPR-RI Period 2001-2004 ( Case Study Stipulating Of APBN A Period of Governance of Megawati of Soekarnoputeri). This Research is meant to explain how DPR-RI run Function Budget that is in the case of usage of rights of budget owned it, specially in order to stipulating of APBN at a period of governance of Megawati of Soekarnoputeri. This Research study about factor of external that is change of internal factor and politics that is which importance group very influencing in usage of rights of budget DPR-RI specially in course of stipulating of APBN in Committee Budget of DPR RI.

Result of from this research indicate that the existence of change of power in usage of rights of budget specially at period 2001-2004 with a period of previous governance, where rights of budget DPR-RI can be used as according to state constitution order, that is since existence of first amendment and second in UUD 1945 although not yet optimal fully.

This research is conducted with method of deskriptif-analistis, that is a research type trying to portray complex social reality through classification and moderation by exploiting concepts which can explain a social symptom by analistis. To analyze problem use comprehensive approach of integralistik while its solution mechanism is conducted openly, and also decision making by using voting deliberationly / general consensus and of lobby if do not reach wanted meeting dot.

With public picture result of research of writer, hopefully can become food for thought for us as well as upon which evaluate management of governance to come so that meant by DPR can do correction specially in rights area of budget and represent one of the correction base of Indonesia parliament. So that by performing a correction totally will be got by really running parliament of democracy commendation."

"Tesis ini membahas tentang Fungsi Legislasi DPR-RI : Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan Bagaimana DPR-RI menjalankan Fungsi Legislasi yaitu Usul Inisiatif RUU Penyiaran. Penelitian ini membahas tentang faktor internal dan ekstemal yang mempengaruhi Fungsi Legislasi DPR-RI.Pendekatan teori yang digunakan adalah komprehensif integralistik. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data, yaitu wawancara mendalam dan dokumentasi. Untuk menganalisa menggunakan analisis data secara induktif, agar lebih dapat menemukan pengaruh yang mempertajam hubungan-hubungan dan nilai-nilai secara eksplisit sebagai bagian dari struktur analitik.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pembahasan RUU Penyiaran terjadi polarisasi antara eksekutif dan legislative yakni mereka yang pro terhadap RUU Penyiaran (F-PDI Perjuangan, F-PG, F-PPP, F-Reforrnasi, F-PDU) dan. yang kontra terhadap RUU Penyiaran (F-KKI), sedangkan yang netral (F-PBB dan F-TN1/Polri). Pansus RUU Penyiaran keanggotaannya didasarkan pada perimbangan fraksi-fraksi. Masyarakat penyiaran menjadi terpolarisasi yang saling berhadapan.Mekanisme pembahasan dilakukan secara terbuka, serta pengambilan keputusan dengan menggunakan voting, secara musyawarah/mufakat dan lobby apabila tidak mencapai titik temu.Dilihat dari kepentingan mayoritas fraksi menginginkan terciptanya Rancangan Undang-Undang Penyiaran yang demokratis, karena Undang-Undang No. 24 Tahun 1997 dinilai sangat sentralistik sehingga tidak sesuai dengan perkembangan demokratisasi. Oleh sebab itu, DPR RI mengajukan Hak Usul Inisiatlf tentang Penyiaran.Dewan Perwakilan Rakyat RI telah menjalankan fungsi legislasi sesuai dengan UUD 1945 dalam suasana keterbukaan dan demokratis, Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran merupakan hasil tertinggi yang dapat Pansus putuskan melalui proses dan prosedur yang berlaku."

"ABSTRAKStudi ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh belanja pendidikan pemerintah terhadap output pendidikan yang dikaitkan dengan tata kelola pemerintahan di setiap provinsi dan kab/kota. Studi ini menggunakan data panel dengan metode analisis fixed effect. Data yang digunakan mencakup 32 provinsi dengan periode tahun 2005sampai 2016.Variabel dependen yang digunakan adalah Angka Partisipasi Murni (net enrollment rate) dan Angka Putus Sekolah pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan Menengah Pertama (SMP) atau pada usia 7-15 tahun. Kontribusi dari studi ini yaitu seberapa besar pengaruh belanja pendidikan pemerintah dan tata  kelola pemerintahan mempengaruhi output pendidikan di Indonesia.

Hasil dari studi ini menunjukkan bahwa belanja pendidikan pemerintah dan tata kelola pemerintahan dapat menurunkan angkaputus sekolah baik pada jenjang SD maupun SMP.Sedangkan belanja pendidikan pemerintah tidak berpengaruh terhadap enrollment rate SD dan SMP, begitupun dengan tata kelola pemerintah hanya berpengaruh terhadap enrollment rate SMP.

 

---

This study aims to determine the effect of government education spending on educational output which is associated with governance in each province and district.This study uses panel data with fixed effect analysis method. The data used cover 32 provinces with the period from 2005 to 2016. The dependent variable used is the net enrollment rate and the drop out rate in primary and junior secondary education (7-15 year). The contribution of this study is how much influence the government education spending and governance affect the output of education in Indonesia.

The results of this study indicate that government education spending and governance can reduce dropout rates both in elementary and junior secondary levels. While government education expenditures do not affect the enrollment rate of elementary and junior high schools, as well as the governance only affect the enrollment rate of SMP.

 

"

"Penelitian ini menganalisis realokasi belanja pemerintah yang ditujukan untuk mencapai output perekonomian maksimal dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang optimal. Model ekonomi yang digunakan untuk memaksimalkan output perekonomian dengan alokasi belanja pemerintah yang terbatas adalah model Linear Programming. Sebagai koefisien fungsi tujuan digunakan angka pengganda output dari Leontief inverse matrix yang dihitung dari tabel Input Output nasional transaksi domestik atas dasar harga produsen tahun 2008 Data belanja pemerintah yang menjadi dasar simulasi model adalah realisasi belanja pemerintah pusat tahun 2014, berdasarkan klasifikasi 11 fungsi alokasi yang dikonversi ke 66 belanja sektoral.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa hasil simulasi model selalu mengarahkan realokasi belanja pemerintah yang lebih besar ke fungsi ekonomi F4 untuk menghasilkan output perekonomian maksimal. Belanja pemerintah pada fungsi ekonomi F4 dialokasikan pada sektor sektor yang memiliki angka pengganda output lebih tinggi antara lain sektor angkutan kereta api 55 sektor bangunan 52 sektor listrik gas dan air minum 51 sektor angkutan darat 56 dan sektor angkutan air 57. Angka multiplier dari peningkatan alokasi belanja pemerintah secara agregat terhadap peningkatan output perekonomian adalah sebesar 2 06 Artinya peningkatan belanja pemerintah sebesar Rp1 miliar dalam kondisi alokasi optimal dapat menghasilkan output perekonomian sebesar Rp2 06 milar.

---

This study analyzes the reallocation of government spending which is aimed at achieving maximize economic output in order to realize optimal economic growth. The economic model which is used to maximize the economic output subject to a limited allocation of government spending is Linear Programming model. As a coefficient of objective function the study use the Leontief inverse matrix output multiplier which is calculated from the national Input Output domestic transaction 2008 producer prices. The government spending data used as a basic simulation model is the actual 11 classification functions of central government spending on 2014 which is converted into 66 sectoral expenditures.

The study concludes that the result simulation of model always direct at higher reallocation to economic functions F4 spending in order to generate maximum output. The government spending on economic functions F4 is allocated to the sectors that have higher output multiplier such as railways transportation sector 55 construction sector 52 electricity gas and water sector 51 land transportation sector 56 and water transportation sector 57 The multiplier of aggregate government spending on economic output is 2 06 It rsquo s meaning that for each Rp1 billion increase in government spending under the optimum allocation can result in Rp2 06 billion increase in the economic output."

"Penyederhanaan anggaran terkait Penyatuan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2020-2021 merupakan perubahan besar dalam sistem penganggaran secara internal yang dilakukan oleh salah satu lembaga riset di Indonesia. Tujuan kebijakan ini untuk melakukan reformasi penganggaran dalam perbaikan manajemen riset, merubah paradigma yang dulu berbicara cost dirubah menjadi investasi dalam arti mewujudkan efek dari riset untuk kemaslahatan masyarakat, dan riset sebagai evidence based untuk mengambil kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan untuk mengetahui efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan dari kebijakan penyederhanaan anggaran. Adapun metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan post positivism. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Dengan beberapa indikator dan kriteria evaluasi yang dikembangkan William Dunn untuk menilai suatu kebijakan. Hasil dari penelitian ini menunjukan gambaran keberhasilan kebijakan dan kendala yang dihadapi sehingga memberikan dampak baik secara internal dan eksternal.

---

XThe simplification of the budget related to the Unification of the Budget Implementation Entry List (DIPA) for the 2020-2021 Fiscal Year is a major change in the internal budgeting system carried out by a research institute in Indonesia. The purpose of this policy is to carry out budgetary reforms in improving research management, changing the paradigm that used to talk about costs to being changed to investment in the sense of realizing the effects of research for the benefit of society, and research as evidence based for making policies. This study aims to evaluate policies to determine the effectiveness, efficiency, adequacy, alignment, responsiveness, and accuracy of the budget simplification policy. The method in this study uses a post positivism. Data collection techniques used through in-depth interviews and literature studies. With several indicators and evaluation criteria developed by William Dunn to assess a policy. The results of this study show a picture of the success of the policy and the obstacles it faces so that it has an impact both internally and externally."

"Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat melalui pendekatan fungsi produksi, misalnya Akai, Nishimura, dan Sakata (2004). Fungsi produksi sendiri akan dipengaruhi oleh sumbangan faktor produksi utamanya, yaitu modal dan tenaga kerja. Realisasi belanja modal pemcrintah diasumsikan sebagai investasi pemerintah yang akan memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah dengan mendatangkan lebih banyak input ke dalam proses produksi. Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana pengaruh belanja modal pemerintah dan faktor-faktor lainnya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di era desentralisasi fiskal. Pengamatan dilakukan terhadap 316 kabupaten/kota yang memiliki data Icngkap dari variabel-variabel yang dibutuhkan dalam peneiitian ini. Analisis penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif yang clidukung dengan pendekatan kualitatifi Regrcsi data menggunakan metodc kwadrat tcrkecil atau Ordinary Leasr Squares (OLS) dengan alat bantu program Eviews 4.1. Parameter yang diestimasi kemudian diuji dengan lcriteria ekonomi, kriteria statistik, dan kriteria ekonometrik. Hasil regresi mcnunjukkan bahwa realisasi belanja modal pemerintah pusat dan realisasi belanja modal pemerintah daerah memiliki pengaruh yang relatif kecil terhadap PDRB. Namun demikian, pengaruh realisasi belanja modal pemerintah daerah tcrnyata lebih besar dari pada realisasi belanja modal pemerintah pusat. Hal ini menunjukkan bahwa pcmerintah daerah lebih efisien dalam mengalokasikan belanja modal dibandingkan dengan pcmerintah pusat. Sementara itu, pemerintah daerah yang realisasi dana bagi hasilnya di alas rata- rata memiliki pcngaruh realisasi belanja modal pemerintah daerah terhadap PDRB kabupaten/kota lebih besar dari pengaruh rcalisasi belanja modal pemerintah daerah secara keseluruhan. Di sisi lain, tenaga kerja memiliki pengaruh yang relatifbesar dan dominan terhadap PDRB.

---

The economic growth could be observed through production iimction approach, as an example, Akai, Nishimura, and Sakata (2004). Production function itself influenced by contribution of the main production factor, those are capital and labor. The realization of government capital spending assumed as government investment that would stronger the local economy growth by inviting more input for the production process. The objectives of this research are to overview the impact of government capital spending and other factors to the local economy growth in the decentralization era.

The observation involved 316 cities/regions which have comprehensive data on research variables, as needed. Research analysis would have quantitative approach which supported by qualitative approach. Data regression using Ordinary Least Square (OLS) is executed by Eviews 4. l. The estimated parameter then tested by economic criteria, statistic criteria, and econometric criteria.

The result of regression indicates that the central govemment capital spending and local government capital spending has relatively small impact to GDRP. Nevertheless, in fact the realization on local govemment capital spending has bigger impact then the central government capital spending. It indicates that the local government is more efficient in allocate the capital spending compare then the central government.

Mean while, for the local government which realized their revenue sharing fund above average, the local government capital spending has bigger impact to GDRP, then the central government capital spending as a whole. In other side, labor has relatively bigger and dominant impact to GDRP."

"Upaya Asnerika Serikat (AS) untuk membantu pemulihan kondisi perekonomian Indonesia ditujukan untuk memenuhi kepentingan nasional AS itu sendiri. Kepentingan AS tersebut didasarkan pada beberapa faktor : Pertama, secara kuantitas, dengan jumlah penduduk 215 juta jiwa dan berpenduduk nomor empat terbanyak di dunia, Indonesia merupakan pasar yang sangat potensial bagi pemasaran produk-produk AS ; Kedua, tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada saat sebelum krisis ekonomi cukup tinggi dan stabil ; Ketiga, Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat besar ; Keempat, kondisi goegrafis Indonesia yang terletak diantara dua benua dan dua samudra dinilai sangat strategis bagi kepentingan AS ; Kelima, Indonesia secara politis memainkan peranan penting baik di kawasan regional Asia Tenggara, Asia Pasifik maupun di dunia internasional yang ditunjukkan dengan keanggotaan aktif Indonesia dalam ASEAN, APEC, Nonblok, PBB, dan lain sebagainya ; Keenam, Indonesia adalah salah satu negara utama yang mendukung diberlakukannya perdagangan bebas di Asia Tenggara dan Asia Pasifik. Amerika Serikat, dalam rangka pemulihan ekonomi Indonesia menempuh cara : Pertama, memberikan bantuan dana, pangan, suplai medis, dan lain sebagainya secara langsung kepada pemerintah Indonesia ; Kedua, memperjuangkan agar Senat dan Kongres AS mendukung rencana penambahan dana kepada IMF yang ditujukan untuk membantu negara-negara di Asia yang dilanda krisis seperti Indonesia, Thailand, dan Korea Selatan ; Ketiga, mengirimkan utusan-utusan khusus untuk membantu pemerintah Indonesia dalam menghadapi krisis ekonomi. Namun demikian, pemberian bantuan AS tersebut, terutama yang disalurkan melalui IMF, terlihat kurang mampu memperbaiki kondisi perekonomian Indonesia. Hal itu disebabkan karena rendahnya komitmen pemerintah terhadap langkah-langkah yang telah ditetapkan oleh IMF, sehingga IMF seringkali menunda pengucuran dana bantuannya kepada Indonesia. Selain itu, ketidakmampuan pemerintahan Suharto dan Habibie dalam menyerap aspirasi masyarakat agar pemerintah melakukan reformasi di segala bidang telah memicu merebaknya berbagai aksi unjuk rasa dan kerusuhan massa di berbagai tempat di Indonesia. Metode Penelitian:Deskriptif Analitis dengan mengumpulkan, menyusun, dan menginterpretasikan data yang ada kemudian dilanjutkan dengan menganalisa data tersebut."