Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Implementasi strategi akan menberikan hasil yang diharapkan jika organisasi bisnis yang melakukan mampu menciptakan keunggulan bersaing disemua sisi dan saling terkait, sebagaimana dikatakan Porter, mulai dari mendesain produk; membuat; memasarkan atau mendistribusikan; hingga pada faktor-faktor pendukungnya. Hal ini mengisyaratkan semua sumber daya organisasi harus berperan aktif di dalamnya, yang oleh Pearce disebut sebagai key internal factors, sedang dalam teori Grant dikenal dengan sebutan resource based strategy (strategi yang didasarkan pada sumber daya internal atau kapabilitas internal perusahaan).Implementasi strategi inilah yang menjadi tema sentral penelitian. Penelitian ini bertolak dari realita bahwa semenjak diluncurkannya Pakto 1988, persaingan menperebutkan dana masyarakat makin bertambah ketat sehingga permasalahan yang hendak dicari jawabnya adalah bagaimana implementasi strategi bersaing BRI pasca pakto 1988 dalan pengerahan dana masyarakat serta implikasi yang ditimbulkan.Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan unit analisis PT. BRI. Informasi yang dibutuhkan sebagian besar bersifat kualitatif. Data kuantitatif yang ada hanya sebagai pendukung analisis. Teknik penggalian informasi nenggunakan wawancara mendalam pengamatan tidak terlibat dan studi pustaka.Hasil penelitian nenunjukkan pada inplementasi kebijakan fungsional, pada aspek pemasaran. PT. BRI menerapkan strategi pertumbuhan dengan sub strategi konsentrasi, dengan variasinya penetrasi pasar; pengembangan produk; dan perluasan pasar. Di padu pula dengan nenerapkan strategi generik Porter, yaitu overall cost leadership (misal skala ekononi); differentiation (misal Simpedes dan Sinaskot); fokus (misal Simpedes), selain menerapkan kebijakan ALBA dalam menentukan harga produk.Peningkatan kualitas tenaga peneliti dengan tugas belajar (dalam maupun luar negeri) agar mampu melakukan riset sendiri, baik nenyangkut produk maupun pelayanan merupakan sasaran penting untuk menumbuhkan keunggulan sumber daya manusia dari bagian penelitian dan pengembangan. Pengenbangan ini dilengkapi pula dengan adanya in house training di setiap kantor wilayah merupakan wujud lain dari bagian sumber daya manusia.Pengkomputerisasian di semua kantor cabang dan unit, penggantian sistem kasir menjadi sister teler, pembentukkan all round teller system, customer service group adalah ditujukan pula untuk membangun keunggulan bersaing di bagian back office dan front office.Demikian pula penyempurnaan struktur dengan membentuk RGH, Desk Retail Banking, RBH, UBH, HLO, UDO pada implementasi organisasional dan perekayasaan gaya kepempimpinan serta budaya organisasi yang mengacu pada nilai-nilai kedisiplinan dalan menjalankan tugasnya pada implementasi, kepemimpinan dimaksudkan pula kearah keunggulan bersaing.Jelas, konsep value chain Porter dan resource based strategy Grant diupayakan diterapkan sebaik mungkin. Namun implikasi dari implementasi strategy bersaing yang dikembangkan oleh BRI masih terdapat beberapa kelemahan yang secara jangka panjang akan menghambat berjalannya rantai nilai tersebut, yaitu pada sistem insentif pengerahan dana; perluasan jaringan kantor cabang dan sistem pengembangan sumber daya manusia.Walau demikian, dari beroperasinya rantai nilai yang ada saat ini kinerja (pangsa pasar) pengerahan dana PT. BRI menunjukkan hasil yang menggembirakan karena terjadi peningkatan di setiap tahunnya, yaitu tahun 1989:7,30 % ; tahun 1990 : 7,75 %; tahun 1991 : 7,54 %; dan tahun 1992 : 8,18 %."

"Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki perbedaan kinerja Perbankan sebelum dan sesudah deregulasi paket Oktober 1988, melalui studi perbandingan antara periode sesudah deregulasi (1989,1990,1991,1992) dan periode sebelum deregulasi (1984,1985,1986,1987 dan 1988) dengan cut off period tahun 1988.Sebagai responden dari penelitian ini adalah Bank Devisa yang sudah ada sejak tahun 1984 dan masih ada sampai dengan tahun 1992. Jumlah bank yang terpilih menjadi sample sebanyak 23 Bank atau 80 % dari populasi. Analisis data dilakukan dengan analisa silang (cross Sectional Analysis) dan Uji Beda Dua Rata-rata Berpasangan (difference between means: paired observation).Hasil penelitian menunjukkan telah terjadi perubahan tingkat kinerja Perbankan sebelum deregulasi dibanding tingkat kinerja sesudah deregulasi. Ditinjau dari jumlah Bank yang mengalami penurunan kinerja (57%) lebih besar dibanding yang meningkat, (43%). Maka bisa dikatakan terjadi penurunan kinerja pada perbankan di Indonesia sesudah deregulasi Pakto 1988.Kelompok Bank Swasta Nasional Devisa berhasil meningkatkan pangsa pasarnya dengan merebut pangsa pasar Bank Pemerintah, porsi kelompok Bank Pemerintah masih teratas namun seluruh Bank Pemerintah mengalami penurunan kinerja.Hasil uji beda dua rata-rata menunjukan bahwa variabel yang dominan membedakan tingkat kinerja usaha perbankan sebelum dan sesudah deregulasi adalah varibel-variabel;(1) interest margin, (2) Cost Of Fund, (3) Burden rasio dan, (4) Biaya operasional.Untuk lebih memperkuat hasil penelitian ini disarankan agar dilakukan penelitian lanjutan dengan menambah tahun penelitian dan memperluas ruang lingkup penelitian pada kinerja bukan keuangan."

"Bank sebagai lembaga intermediasi memiliki peranan yang sangat penting baik sebagai penerima simpanan maupun sebagai penyalur dana masyarakat. Sehingga faktor kepercayaan masyarakat terhadap bank menjadi sangat penting pula dipelihara. Penyimpan dana mau menyimpan dananya di bank umum apabila dia yakin bahwa dananya akan aman tersimpan. Kepercayaan masyarakat akan lenyap apabila kondisi keuangan bank dalam keadaan buruk antara lain tidak likuid yaitu bank tidak mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya kepada nasabah. Apabila ini terjadi, maka nasabah akan mengambil dananya di bank beramai-ramai (rush) sebagai cerminan ketidakpercayaan masyarakat terhadap bank umum. Hal ini terjadi di Indonesia pada saat krisis ekonomi melanda yang mempengaruhi kondisi keuangan perbankan secara keseluruhan yang memburuk. Untuk mengatasi hal tersebut Pemerintah mengeluarkan kebijakan Program Penjaminan Pemerintah (blankeet guarantee) terhadap kewajiban pembayaran bank umum. Namun mengingat kebijakan program penjaminan tersebut bersifat sementara dalam rangka langkah darurat untuk mengatasi krisis perbankan sehingga apabila tidak disertai dengan kebijakan yang lebih jelas akan menimbulkan moral hazard dikalangan perbankan maupun masyarakat.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak program penjaminan pemerintah terhadap penghimpunan dana masyarakat dan perkembangan kinerja perbankan serta untuk melihat hubungan antara suku bunga penjaminan dengan suku bunga simpanan dan suku bunga SBI.Data yang digunakan adalah data skunder dari Bank Indonesia tahun 1993 - 2003 untuk deposito dari tahun 1995 - 2003 untuk data perbankan dan suku bunga, sedangkan data pendapatan perkapita bersumber dari data Biro Pusat Statitik periode 1993-2003. Analisis untuk menguji hipotesis penelitian dilakukan melalui analisis tabulasi dan grafik, analisis korelasi, analisis regresi serta analisis sensitivitas terhadap simpanan dana pihak ketiga, kinerja bank, suku bunga deposito, suku bunga penjaminan, suku bunga SBI serta pendapatan perkapita.Dari hasil penelitian terhadap dampak Program Penjaminan Pemerintah terhadap simpanan masyarakat menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara program penjaminan pemerintah dengan penghimpunan dana masyarakat artinya program penjaminan telah memberikan pengaruh yang positif terhadap peningkatan penghimpunan dana masyarakat di Bank Umum. Hal ini ditunjukkan dengan hasil estimasi fungsi deposito dengan memasukkan variabel program penjaminan sebagai variabel dummy. Sementara itu selama pelaksanaan program penjaminan secara tidak langsung telah mendorong perbaikan kinerja bank umum sebagai akibat krisis keuangan yang melanda Indonesia.Berdasarkan hasil estimasi pengaruh suku bunga penjaminan terhadap hubungan suku bunga deposito dan suku bunga SBI, ditemukan bahwa suku bunga penjaminan memiliki pengaruh dalam penentuan suku bunga simpanan. Dalam hal ini telah terjadi pergeseran acuan penentuan suku bunga simpanan yang sebelumnya selalu mengacu kepada suku bunga SBI maka setelah adanya program penjaminan, suku bunga penjaminan menjadi acuan bank dalam menentukan suku bunga simpanannya."

"ABSTRAKSebagian implikasi yang perlu dipahami pada era deregulasi perbankan dewasa ini adalah terjadinya restrukturisasi organisasi BRI Unit dan reorientasinya terhadap nasabah "baru" melalui program kredit usaha pedesaan (KUPEDES). Implikasi ini berarti pula menggambarkan adanya perubahan orientasi bagi BRI Unit dalam mengalokasikan program kreditnya, yakni dari orientasi kolektif pada program kredit BIMAS/INMAS (nasabah tani) menjadi orientasi individual pada program KUPEDES (nasabah umum, terutama nasabah non usaha tani). Situasi yang sedang mengalami perubahan demikian itu membuka peluang bagi perilaku rasional yang mencerminkan pilihan rasional (rational choice) individu, yang didorong oleh situasi yang kondusif bagi pengembangan kebebasan pribadi (otonomi individu) terutama bagi kewirausahaan masyarakat di pedesaan. Pola usaha masyarakat seperti dimaksudkan diatas merupakan esensi dari persepsi, nilai-nilai dan sikap kewirausahaan. Secara sosiologis, kajian mengenai kewirausahaan (entrepreneurship) umumnya memfokuskan dua tema pokok yang terkait, yaitu : "(1) Nilai dan sikap yang merupakan tindakan sebagai dorongan untuk berwirausaha, dan (2) Berhubungan dengan pertanyaan rekruitmen sosial (social recruitment), yang berarti dorongan untuk berwirausaha dapat ditinjau atas dasar latar belakang sosial (social background) seseorang. Latar belakang sosial tersebut meliputi status sosial ekonomi, sifat-sifat sosial (social attributes) serta tanggungjawab ideologis (ideological commitment) seseorang" (Long, 1977). Oleh karena pada era deregulasi perbankan dewasa ini telah mengakibatkan "reorientasi" bagi BRI Unit, maka peranan BRI Unit dalam proses formasi sosial pedesaan tidak boleh diabaikan, dalam arti mendorong tumbuh--kembangnya persepsi, nilai-nilai dan sikap kewirausahaan masyarakat di pedesaan dan sekaligus memunculkan wirausaha-wirausaha "baru" di pedesaan. Dan yang lebih panting bagi suatu tinjauan sosiologis adalah implikasinya terhadap struktur sosial ekonomi masyarakat di pedesaan. Munculnya wirausaha atau "entrepreneur" baru di pedesaan kemungkinan akan meningkatkan "kesenjangan" antar lapisan sosial atau justru akan menjadi mekanisme untuk mendinamisasikan perekonomian masyarakat di pedesaan, dalam arti memperluas kesempatan kerja. Jika kemungkinan pertama yang terjadi, maka proses formasi sosial pedesaan berjalan relatif kurang fungsional. Sebaliknya, jika kemungkinan kedua yang terjadi, maka proses formasi sosial pedesaan berjalan relatif fungsional. Mengingat BRI Unit telah menerapkan pola seleksi nasabah yang baru dalam program KUPEDES, maka kemungkinan kedua tidak boleh diabaikan meskipun kesenjangan itu sendiri tidaklah fiktif dan telah terjadi sejak masa sebelumnya. Dengan demikian, pokok permasalahan yang ingin dijelaskan dalam laporan hasil penelitian (tesis) ini adalah "Bagaimana momentum deregulasi perbankan sebagaimana telah dinyatakan diatas dapat mendorong tumbuh-kembangnya nilai-nilai dan sikap kewirausahaan masyarakat di pedesaan, serta peranannya dalam proses formasi sosial pedesaan dan implikasinya bagi struktur sosial ekonomi masyarakat di pedesaan"."

"PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk (PERSERO) yang bergerak di bidang perbankan juga memiliki strategi komunikasi pemasaran untuk mengembangkan produk perbankannya BRI Call Banking.Secara umum tujuan penelitian ini ialah untuk memberikan gambaran dari permasalahan yang dihadapi, disertai dengan rekomendasi beberapa saran-saran dengan melakukan pendekatan analisa secara komprehensif terutama menyangkut pengembangan produk perbankannya melalui strategi komunikasi pemasaran. Secara khusus tujuan dari penelitian ini ialah untuk memperoleh gambaran mengenai strategi komunikasi pemasaran BRI Call Banking.Dengan mengetahui adanya faktor intern dan faktor ekstern yang dapat mempengaruhi proses pemasaran dan perkembangan suatu produk dan dibantu dengan menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif maka akan diketahui kekuatan yang dimiliki pada fungsi manajemen khususnya Divisi Consumer Banking pada unit kerja Pemasaran (marketing), faktor intern apa yang paling berpengaruh dalam mengembangkan sebuah produk perbankan. Sedangkan faktor lingkungan ekstern biasanya menggambarkan tingkat persaingan dan kondisi pasar yang kompetitif.Untuk dapat menunjang keberhasilan strategi komunikasi pemasaran melalui bauran pendekatan pemasaran jasa, maka hendaklah dilakukan peningkatan fasilitas produk, promosi, pelayanan, SDM, agar supaya rencana pengembangan produk perbankan berjalan dengan baik dan strategi komunikasi pemasaran yang diupayakan dapat berjalan dengan optimal dan sampai pada target pasar.Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori manajemen pasar, teori komunikasi pemasaran terpadu dan teori mengenai image.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Bank Rakyat Indonesia belum melaksanakan kebijakan komunikasi pemasaran terpadu secara komprehensif. Secara sistematik terjadi korelasi yang positif dan signifikan antara faktor internal dan eksternal terhadap image produk BRI Call Banking.Rekomendasi teoritis dari penelitian ini adalah masih harus dilakukan penelitian yang lebih lanjut untuk mendapat hasil yang komprehensif dan terfokus mengenai strategi komunikasi pemasaran terpadu yang diterapkan khususnya dalam bisnis jasa perbankan di Indonesia.Rekomendasi praktis penelitian ini diharapkan agar manajeman Bank BRI khususnya Divisi Consumer Banking dapat menetapkan suatu garis kebijakan komunikasi pemasaran yang utuh dan terperinci sehingga dapat diimplementasikan ke seluruh cabang Bank BRI secara bersamaan."

"Penelitian ini menitikberatkan pada kepemilikan saham bank umum oleh investor asing, karena bank-bank besar di Indonesia sebagian besar telah dimiliki sahamnya oleh pihak asing. Dengan berlakunya ketentuan Peraturan Bank Indonesia No. 14/8/PBI/2012 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum ("PBI No. 14/8/PBI/2012"), terdapat kesatuan pengaturan yang baru sehubungan dengan kepemilikan saham pada bank umum. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk membahas pengaturan hukum sehubungan dengan kepemilikan saham asing pada bank umum di Indonesia. Selain itu, penulisan skripsi ini juga bertujuan untuk membahas terkait posibilitas yang dapat terjadi sebagai dampak dari berlakunya suatu peraturan, yaitu PBI No. 14/8/PBI/2012 terhadap industri perbankan Indonesia. Bentuk penelitian ini disajikan dalam bentuk kajian yuridis normatif, yang menggunakan metode penelitian berupa tinjauan kepustakaan.Kesimpulan yang dihasilkan dalam penelitian ini, dengan berlakunya PBI No. 14/8/PBI/2012, maka terhadap calon pemegang saham bank umum, diwajibkan untuk memperhatikan ketentuan batas maksimum kepemilikan saham. Terhadap pemegang saham eksisting, maka terdapat konsekuensi kewajiban penyesuaian kepemilikan saham bank yang perlu diperhatikan. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini juga menunjukan bahwa terdapat potensi terjadinya divestasi yang dilakukan oleh bank-bank di Indonesia, sebagai akibat dari konsekuensi penyesuaian batas maksimum kepemilikan saham tersebut. Namun, dibalik potensi permasalahan divestasi tersebut, dengan adanya pengaturan kepemilikan saham bank yang baru, Bank Indonesia telah mengupayakan agar kepemilikan saham bank menjadi pendorong industri perbankan Indonesia untuk semakin meningkatkan kualitasnya dengan memperhatikan kontinuitas penilaian Tingkat Kesehatan Bank dan GCG yang baik.

---

This study focus on the law arrangements that regulating the ownership of commercial banks by foreign investors, with respect that ownership in major banks in Indonesia showed that most of it shares is owned by foreign investors. Entity of legal arrangements in relation to bank ownership has renewed within the enforcement of the provision of Peraturan Bank Indonesia No. 14/8/PBI/2012 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum ("PBI No. 14/8/PBI/2012"). This study aims to discuss the legal arrangements with respect to foreign ownership in Indonesian banking industry. In addition, the writing of this study also aims to discuss the related possible problems that can occur as a result of the enactment of the regulations of PBI No.14/8/PBI/2012 to the banking industry in Indonesia. The study written as a form of normative juridical, and using literatures review for the research methods.

The conclusion from this study found, that the upcoming candidates of bank shareholders must required the maximum ownership limits, which enforced by the latest provision. Also the existing shareholders must considering the consequences regarding the liability of adjusting limits on shares ownership as defined by the latest ownership provisions. This study also found that the new bank ownership regulation has possible problems that could impact Indonesian banking industry, whereas several banks in Indonesia could be doing a divestment, as the result of the liability to adjusting the new ownership limit. However, behind the possibility of divestment, trough the recent bank ownership regulation, Bank Indonesia has strive Indonesian banking industry to further improve its quality by keeping up the continuity of good rating in banks soundness and good corporate governance."

"Tesis ini bertujuan untuk melakukan perhitungan terhadap nilai efisiensi pada bank-bank di Indonesia setelah peningkatan masuknya kepemilikan asing di Indonesia. Penelitian ini difokuskan pada cost efficiency. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode parametrik Distribution Free Approach dengan fungsi translog. Titik tolak pada penelitian ini adalah Peraturan Pemerintah no. 29 tahun 1999 yang mengakibatkan peningkatan kepemilikan asing pada bank-bank di Indonesia. Untuk melihat dampak peraturan tersebut maka penelitian ini terbagi pada tiga periode penelitian yaitu periode 2001-2006, 2005-2010, dan 2001-2010. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bank-bank dengan kepemilikan asing lebih efisien dalam hal biaya dibandingkan dengan bank-bank domestik. Namun secara keseluruhan, cost efficiency sampel bank-bank di Indonesia pada penelitian ini menurun. Sehingga dibutuhkan peraturan tambahan untuk mengatur masuknya kepemilikan asing pada bank-bank di Indonesia.

---

The purpose of this research is to calculate the efficiency of banks after the increase in foreign entry in Indonesia. The research is focusing on cost efficiency. Distribution Free Approach method with translog function is used to calculate the value of cost efficiency. The starting point of the foreign entry is Government Regulation no. 29 Year 1999, which caused the increase in foreign entry on some banks in Indonesia. The effect of the increasing entry can be seen by dividing the calculation into three periods, which are 2001-2006, 2005-2010, and 2001-2010. The result on these periods shows that banks with foreign entries have higher cost efficiency compared to domestic banks. Nevertheless, cost efficiency for all sample banks in Indonesia in this research generally has decreased. Therefore, modification on government regulation is needed to regulate the foreign entry on banks in Indonesia."

"Thesis ini dimaksudkan untuk mengevaluasi kinerja perbankan Indonesia, khususnya bank yang telah go public. Pada dasarnya ada dua masalah utama perbankan, yaitu aspek penarikan dana dan aspek penyaluran / pengelolaan dana. Aspek kedua relatif lebih penting mengingat bahwa prestasi bank ditentukan oleh kemampuannya memperoleh penghasilan / income dari pengelolaan dana. Masalah pengelolaan dana adalah masalah pengambilan keputusan penentuan alokasi dana ke beberapa bidang investasi. Islam thesis ini, berdasarkan data aktual , terdapat tiga bidang alokasi yang dipertimbangkan karena memberikan kontribusi terbesar sedangkan bidang lainnya relatif tidak signifikan kontribusinya. Adapun tiga bidang alokasi tersebut adalah aktiva pemberian pinjaman, aktiva surat berharga , dan aktiva penempatan.Aspek strategis dari alokasi dana adalah eksisensi trade off dalam hal pencapaian tujuan keuntungan, likuiditas, dan keamanan (safety). Fenomena ini menarik untuk dikaji lebih lanjut berkaitan dengan ketentuan dalam Paket Februari 1991 yang mengharuskan bank memenuhi standard kinerja tertentu dengan batas akhir December 1993. Substansi pembahasan thesis ini adalah penentuan kombinasi proporsi dana yang harus dialokasikan ke tiga bidang alokasi sedemikian rupa sehingga mampu mencapai tingkat ROA ( indikator keuntungan ), LDR ( indikator likwiditas ) dan CAR (indikator keamanan/safety) sesuai ketentuan Bank Indonesia. Bila ini tercapai berarti alokasi sudah efisien atau optimal.Untuk mengukur pencapaian efisiensi alokasi, perlu diperbandingkan antara hasil riil dengan hasil potensiil - potensiil. Aplikasi program linear goal programming (LGP) memungkinkan untuk menghitung hasil optimal yang secara teoritis seharusnya bisa dicapai. Keunggulan program LGP adalah kemampuannya untuk mencapai beberapa tujuan secara simultan, sehingga cocok digunakan sebagai alert analisa dalam thesis ini.Hasil operasional periode 1989 - 1993 secara rata-rata menunjukkan bahwa sebagian besar bank yang dijadikan sample telah mampu memenuhi ketentuan standard minimal Bank Indonesia. Namun hasil komputasi program LGP memberikan indikasi bahwa hasil operasional yang rill masih dibawah potensi yang sesungguhnya. Dalam kondisi tanpa memberikan prioritas pada salah satu tujuan , menunjukkan hasil atau tingkat efisiensi yang lebih tinggi bila di bandingkan dengan kondisi pemberian priozitas pada salah satu tujuan. Secara umum dapat disimpulkan bahwa bank yang go public belum efisien dalam mengalokasikan dananya."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh partisipasi bank asing terhadap net interest margin (NIM) bank umum dengan studi kasus perbankan di Indonesia pada rentang tahun lima tahun (2007-2011). Setelah dilakukan regresi terhadap model dengan tiga pendekatan yaitu pooled least square, fixed effect model, dan random effect model yang kemudian dilakukan uji pemilihan terhadap ketiga pendekatan tersebut yaitu chow test, hausman test, dan The Breusch Pagan LM Test, penelitian ini menemukan bahwa partisipasi Bank Asing berpengaruh positif signifikan terhadap net interest margin di perbankan Indonesia dalam kurun waktu 2007-2011. Selain itu, juga ditemukan pengaruh-pengaruh dari variabel teoritikal, environmental, dan makroekonomi terhadap NIM bank umum Indonesia.

---

ABSTRACTThe focus of this study is to observe the impact of foreign bank participation in Net Interest Margin (NIM) of bank in Indonesia in five years range, period of 2007-2011. By using three kind of approaches in regression, pooled least square, fixed effect model, and random effect model, which are continued by chow test, hausman test, and The Breusch Pagan LM Test, this research comes with a conclusion that foreign bank participation significantly effects Net Interest Margin of bank in Indonesia period of 2007-2011. Moreover, this research finds the relationship between theoritical variables, environmental variables, and macroeconomy variables in NIM of bank in Indonesia."

"ABSTRAKIstilah gadai dalam Islam disebut ar-rahn. Definisi ar-rahn yaitu menjadikan benda yang bersifat harta sebagai kepercayaan dari suatu utang yang dapat dibayarkan dart (harta) benda itu bila utang tidak dibayar. Hukum gadai terdapat dalam al-qur'an surat al-Baqarah ayat 282 dan 283, As-sunnah dan ijma' para ulama. Bank BNI Unit Usaha Syariah lahir dengan konsep Dual Banking System yaitu penyediaan dua layanan perbankan secara konvensional dan syaniah sekaligus, telah mengeluarkan salah satu produk jasa yaitu gadai emas Syariah (ar-rahn). Dengan konsep Dual Banking System serta produk jasa ar-rahn yang cenderung baru tersebut tentu akan timbul permasalahan. Dalam tesis ini penulis mengangkat permasalahan mengenai keberadaan bank BNI Unit Usaha Syariah yang harus sesuai dengan hukum Islam, proses pemberian ar-rahn serta upaya penyelesaian pihak bank BNI Unit Syariah Syariah terhadap nasabah yang tidak melunasi pembiayaan pada saat jatuh tempo (wanprestasi), faktor pendukung dan faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan ar-rahn pada BNI Unit Usaha Syariah. Untuk dapat menjawab permasalahan ini, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif yang didukung dengan wawancara.Berdasarkan penelitian yang dilakukan di temukan bahwa modal awal yang berupa modal inti pada bank BNI Unit Usaha Syariah berasal dari bank BNI Konvensional. Pengaturan dan pengawasan terhadap bank BNI Unit Usaha Syariah tetap dilakukan oleh Bank Indonesia dan badan khusus yaitu Dewan Syariah Nasional dengan menempatkan Dewan Pengawas Syariah sedangkan terhadap pemberian ar-rahn berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Upaya penyelesaian apabila nasabah wanprestasi melalui penjualan secara lelang baik di hadapan umum maupun di bawah tangan, namun apabila dikemudian hari terjadi perselisihan maka akan diselesaikan secara musyawarah, arbitrase atau pengadilan. Adapun yang menjadi salah satu faktor pendukung dalam pelaksanaan ar-rahn adalah jumlah penduduk yang beragama Islam cukup banyak di Indonesia, kurang lebih hampir 90% dari total penduduk Indonesia dan salah satu faktor yang menjadi kendala adalah sumber daya insani yang kurang ahli, terutama juru taksir yang harus memiliki keahlian khusus.

---

ABSTRACT

The mortgage term in Islam is mentioned as ar-rahn. The definition of ar-rahn is making the object that is considered like a wealth as the belief from a debt that could be paid from (the price) the object when the debt was not paid. The mortgage law was received in al-qur'an, al-Baqarah verses 282 and 283, As-sunnah and ijma' the Muslim scholars. BNI Sharia Business Unit was born with the Dual Banking System concept that is the provisions of two banking services conventionally and Islamic canon law (sharia) at the same time, issued one of the service products that is the mortgage of Islamic canon law (sharia) gold (ar-rahn). With the concept of Dual Banking System as well as the service product ar-rahn that is considered new will certainly caused some problem.

In this Thesis the writer promoted the problem about the condition of BNI Sharia Business Unit must to run appropriate with Islamic law, giving ar-rahn as well as efforts of the resolution of the BNI Sharia's Business Unit side against the customer who did not settle funding when it is due (wanprestasi), the supporting factor and the factor that became the hindrance in the implementation of ar-rahn to BNI Sharia Business Unit. To be able to answer this problem, the writer used the method of bibliography research and juridical normative, supported with the interview. According to the research that was carried out, it was found that the initial capital that took the form of core capital to the BNI Sharia Business Unit came from conventional BNI. The regulation and the supervision of BNI Sharia Business Unit continue to be carried out by the Bank of Indonesia and government organization such as the Sharia National Council by placing Sharia Supervisor Council whereas towards giving ar-rahn was based on the Article number 8 commandment number 10, 1998. Resolution efforts if the wanprestasi's customer through the selling in a manner of good auction in the public or under the hands, but if in the later days should there be any dispute then it will be completed in a manner of the conference, arbitration or the court. Another supporting factor is the Muslim population which consists of 90% of the national population. However, good appraiser is hardly found in Indonesia."