Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Di awal diberlakukannya UU Nomor 22 Tahun 1999 yang mengatur perubahan status desa menjadi kelurahan, faktual di lapangan menimbulkan resistensi di kalangan para kepala desa. Hal tersebut disebabkan adanya kekhawatiran dari para kepala desa terhadap masa jabatan yang harus berakhir dan persyaratan status PNS untuk para kepala kelurahan.Peraturan Daerah (Perda) pada dasamya adalah aktualitas dari kebijakan publik. Sebagai sarana administrasi bagi berjalannya fungsi-fungsi publik, Perda seyogyanya berfungsi sebagai jawaban dari berbagai masalah publik. Sehingga keberadaannya akan mengikat dan berpengaruh terhadap masyarakat. Hanya saja, sejauhmana perda dapat memenuhi fungsi-fungsi itu merupakan hal yang penting untuk diketahui.Penelitian ini mengupayakan kajian Persepsi Para Lurah Terhadap Implementasi Kebijakan Kota Bogor Dalam Mengkonversi Desa Menjadi Kelurahan. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan persepsi para Iurah mengenai efektifitas dan dampak pelaksanaan peraturan daerah No. 9 Tabun 2001 tentang Pembentukan, Pemecahan, Penggabungan dan Penghapusan Kelurahan di Kota Bogor.Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif, studi kasus dan ex post facto. Data yang dikumpulkan terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui kuesioner, sedangkan data sekunder diperoleh melalui penelusuran berbagai kepustakaan dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dengan menggunakan analisis deskriptif secara kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa prioritas langkah yang paling efektif di dalam pelaksanaan peraturan daerah adalah penanganan perubahan kelembagaan (administrasi) dan meningkatkan sosialisasi peraturan daerah. Dampak yang sangat signifikan di dalam pelaksanaan peraturan daerah ini adalah berjalannya pembangunan fisik dan sosial serta adanya peningkatan pelayanan masyarakat. Peran DPRD yang sangat efektif di dalam sosialisasi peraturan daerah adalah bahwa anggota DPRD harus mengetahui peraturan daerah, berkomunikasi dan bertukar informasi dengan para lurah sebagai pelaksana kebijakan.Peningkatan kinerja aparatur pemerintahan (good government) dan tata pemerintahan yang baik (good governance), merupakan prasyarat utama di dalam keberhasilan pelaksanaan peraturan daerah. Dengan hat tersebut, perlu adanya peningkatan komunikasi yang baik antara Pemerintah Kota dengan aparat di tingkat kelurahan.Penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Daerah, DPRD, Masyarakat dan Partai Politik (khususnya di wilayah Kota Bogor) dalarn upaya mereposisi peranan dan fungsinya di dalam proses pembuatan peraturan daerah ke arah yang optimal.

---

In the beginning of the implementation of UU No. 2211999 which convert the status of desa to kelurahan, there was some resistances among Kepala Desa (Head of Desa). Those resistances was caused by the uncertainties faced by Kepala Desa on their position and status. Under UU No. 2211999 there will be no more Kepala Desa and all must be converted to kelurahan headed by a government official (PNS).

Regional Acts (PERDA) are essentially reflection of public policy. As an administration tool for public services to function, PERDA should play a role as answer for various public problems such that PERDA has meaning and the benefits are felt by the people. How far PERDA has satisfied its basic objectives need to be investigated.

This research tried to investigate perception of Lurah on the implementation of Bogor municipality's policy in converting Desa to Kelurahan. This research is aimed at describing the perception of Lurah on affectivity and impact of the implementation PERDA No. 1912001 regulating establishment, breaking, merging, and alleviation of Kelurahan at Bogor.

The method used was descriptive, case study and ex post facto. Data consists of primary and secondary data. Primary data were collected using questioner and secondary data were collected from various references and documentations. Data were analyzed qualitatively using descriptive analysis.

The result shows that the most effective step in implementing a PERDA is managing the institutional change (Administration) and increasing the socialization of PERDA. The most significant impact in the implementation of this PERDA is the success of physical and social development and the improvement of public services. The role of DPRD (Regional Parliament) in socializing the PERDA is by making each parliament member. Understand every PERDA and communicate the PERDA with Lurah as executors of the PERDA.

The Improvement of performance of government officials (good government) and good governance are pre requisite for the implementation of a PERDA to be successful. For that reason, there is a need to increase the good communication between the executives of municipality with the officials at Kelurahan level.

This research is expected to be useful as inputs for regional government, DPRD, community and political parties especially those at Bogor municipality, in trying to reposition their role and function in the process of formulating an optimal PERDA."

"The title of the research is "Implementation license of found policy in Bogor Regency" (case at sub division of building management in Bogor Regency)...."

"Skripsi ini merupakan penelitian yang menganalisis kebijakan publik pemerintah Kota Makassar di masa pandemi COVID-19 yaitu program Bantuan Sosial. Dalam penelitian ini mengambil perspektif dari stakeholder yang mana dalam penelitian ini masyarakat yang menjadi stakeholder utamanya. Selain itu terdapat juga stakeholder lainnya seperti Dinas Sosial, Kecamatan, Kelurahan, Pendamping bantuan sosial. Penelitian ini akan menjelaskan mengenai implementasi kebijakan bantuan sosial di Kecamatan Mariso Kota Makassar dan bagaimana respon hingga reaksi masyarakat terhadap kebijakan ini. Selain itu pada penelitian ini terdapat aksi protes yang dilakukan oleh masyarakat penerima bantuan sosial di Kecamatan Mariso Kota Makassar sebagai bentuk kekecawaan terhadap implementasi kebijakan Bantuan Sosial di Kecamatan Mariso terbukti cukup berhasil untuk memberikan tekanan sehingga aspirasi dan masukannya bisa terealisasi dan pemerintah melakukan evaluasi program bantuan sosial COVID-19. Untuk Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara kepada informan yang dalam hal ini adalah para stakeholder. Penelitian ini menggunakan teori Stakeholder Mapping yang dipopulerkan oleh Eden, Ackermann dan Bryson. Penelitian ini menggunakan 3 analisis dalam teori ini yakni yakni 1) Power versus Interest Grid, 2) Problem-Frame Stakeholders Map dan 3) Policy Implementation Mapping. Power versus Interest Grid digunakan peneliti untuk melihat dan menganalisis dari sisi minat (Interest) dan kekuatan (Power) untuk masyarakat sebagai Stakeholder utama dalam penelitian ini. Problem-Frame Stakeholders Map digunakan peneliti untuk melihat bagaimana kondisi Stakeholder yang dalam hal ini adalah masyarakat. Bagaimana masyarakat memecahkan permasalahan dalam program bantuan sosial ini dan apa tindakan yang dilakukan masyarakat untuk memecahkan permasalahan tersebut. Policy Implementation Mapping digunakan peneliti untuk menggambarkan strategi yang dilakukan masyarakat untuk mempengaruhi kebijakan bantuan sosial khususnya di Kecamatan Mariso Kota Makassar.

---

This thesis analyzes the Makassar government's public policy during the COVID-19 pandemic, namely the social assistance program. In this study, the perspective of stakeholders is taken, in which in this study the community is the main stakeholder. In addition, there are also other stakeholders such as the Social Service, District, sub District, Social Assistance Assistants. This research will explain the implementation of social assistance policies in Mariso District, Makassar and how the community responds to this policy. In addition, in this study, there were protests carried out by social assistance recipient communities in Mariso District, Makassar as a form of disappointment with the implementation of the Social Assistance policy in Mariso District, which proved successful enough to put pressure on so that aspirations and input could be realized and the government evaluated social assistance programs. COVID-19. This research conduct qualitative methods with data collection techniques using interviews with informants, in this case are the stakeholders. This study also uses the Stakeholder Mapping theory which was popularized by Eden, Ackermann and Bryson. This study uses 3 analyzes in this theory, namely 1) Power versus interest grid, 2) Problem-frame stakeholders map and 3) Policy implementation mapping. The Power versus interest grid is used by researchers to see and analyze from the side of interest and power for the community as the main Stakeholder in this research. The Problem-frame stakeholders map is used by researchers to see how the conditions of stakeholders, in this case, are the community. How does the community solve problems in this social assistance program and what actions are taken by the community to solve these problems. Policy implementation mapping is used by researchers to describe the strategies carried out by the community to influence social assistance policies, especially in Mariso District, Makassar."

"Penelitian ini mengenai Persepsi Guru Tentang Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional. Penelitian yang dilakukan Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Serang, Provinsi Banten.Penelitian ini mengkaji secara mendalam dan terperinci tentang factor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penyelenggaraan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional. Model implementasi kebijakan yang digunakan dalam menganalisis implementasi Kebijakan adalah model George C. Edwards III. Model ini menjelaskan bahwa terdapat empat varibel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi, yaitu: komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah perpaduan (mix) antara kuantitatif dan kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor komunikasi atau sosialisasi dan sumberdaya manusia belum mendukung untuk pelaksanaan rintisan sekolah bertaraf internasional Pada dimensi struktur birokrasi artinya bahwa struktur birokrasi sudah memadai.

---

The research is about teacher perceptions of factors that affecting the implementation of pioneering international standart school policy. This research located in SMP Negeri 1 Serang, Banten Province.The purpose is to examine the factors that influence the implementation of pioneering international standart school policy both in depth and detail. The research is analyzed by using George C. Edwards III Implementation Policy Model. This model explains that there are four variables that play an important role in achieving a successful implementation, namely: communication, resources, disposition and bureaucratic structure. The method of this reseach used both of quantitative and qualitative.The results showed that the factor of communication or socialization and human resources not support to the implementation of pioneering international standart school policy in the dimensions of bureaucratic structure which means that bureaucratic structure is adequate."

"ABSTRAKSalah satu upaya Pemerintah Indonesia untuk mengurangi angka kemiskinan adalah melalui program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). BPNT merupakan transformasi dari program Beras Sejahtera (Rastra) yang memberikan bantuan pangan berupa beras dan telur melalui mekanisme akun elektronik. Namun, angka kemiskinan di beberapa daerah mengalami peningkatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai implementasi kebijakan program BPNT di Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan BPNT. Pendekatan  penelitian yang  digunakan  adalah  pendekatan  kuantitatif dengan paradigma Post-Positivist sedangkan teknik pengumpulan  data  yang  dilakukan menggunakan metode kualitatif melalui wawancara  mendalam dan studi pustaka. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori model rasional Khander dan Khan sebagai teori utama, subsidi, kebijakan publik, dan implementasi kebijakan publik.  Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa implementasi BPNT di Kecamatan Panjang masih belum sesuai harapan. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi tersebut meliputi kurangnya pemahaman aktor akan tugas, peraturan yang belum lengkap, kurangnya pengawasan pada tingkat kecamatan. Oleh karena itu, dibutuhkan kolaborasi antar Kementrian dalam melakukan pengawasan, menciptakan produk hukum yang lengkap, mengadakan kegiatan training dan seminar, dan meningkatkan koordinasi antara aktor kecamatan dengan petugas kelurahan.

---

ABSTRACTOne of the Indonesian government's efforts to reduce poverty is through the Non-Cash Food Assistance (BPNT) program. BPNT is a transformation of the Rice for the Poor (Rastra) program that provides food assistance in the form of rice and eggs through an electronic account mechanism. However, the poverty rate in some regions has increased. The purpose of this study is to analyze the implementation of Non-Cash Food Assistance (BPNT) in Sub-district Panjang, Bandar Lampung City and find out the factors that influence the implementation of BPNT. This research is conducted with quantitative approach, post-positive paradigm, while data collection technique using qualitative methods through in-depth interview and literature. This research uses the theory of Khander & Khan's rational model as the main theory, subsidy, public policy, and the implementation of public policy. The result shows that the implementation of Non-Cash Food Assistance (BPNT) in Sub-district Panjang is still not as expected. The factors that influence the implementation include the lack of understanding of the actor's duties, incomplete regulations, and lack of monitoring at the sub-district level. Therefore, the collaboration between ministries is needed in conducting supervision, creating complete legal products, holding training and seminar activities, improving coordination between sub-district actors and village officials."

"ABSTRAKPenetapan kebijakan Doi Moi di Vietnam merupakan langkah awal dari Partai Komunis Vietnam untuk menaikkan perekonomian negara. Hal tersebut dilakukan dengan cara mengubah sistem perekonomian sentralistik menjadi desentralistik dan membuka liberalisasi perdagangan. Penerapan Doi Moi tidak hanya berdampak pada sektor ekonomi, namun juga pada sektor kesehatan yang ditunjukan dengan adanya ketidakmerataan akses terhadap layanan kesehatan. Pemerintah selanjutnya mengeluarkan Dekrit 43 Tahun 2006 mengenai otonomisasi badan usaha publik, termasuk rumah sakit. Kebijakan tersebut diharapkan berfungsi sebagai solusi atas permasalan layanan kesehatan pada saat itu. Penulisan ini akan menganalisis implementasi Dekrit 43 tahun 2006 dengan menggunakan pendekatan kualitatif serta teori implementasi kebijakan publik yang digagas oleh Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier. Hasil dari temuan penelitian ini adalah pemberian otonomi tersebut dianggap tidak berhasil karena masih terdapat komersialisasi layanan kesehatan, sehingga menyebabkan ketidakmerataan layanan kesehatan.

---

ABSTRACTThe implementation of Doi Moi`s policy in Vietnam is the first step of the Communist Party of Vietnam to raise the country`s economy, by transforming the centralized economic system into a decentralized system and opening trade liberalization. The implementation of Doi Moi not only affects the economic sector, but also the health sector as indicated by the inequity of access to the health services. The government subsequently issued Decree 43 of 2006 about the autonomization of public business entities including hospitals. The policy is expected to work as a solution to health care problems at the time. However, after the policy is running, there is still commercialization of health services, so that the implementation of health care policy fails. Based on the problems, this paper will analyze the implementation of Decree 43 of 2006, using a qualitative approach and the theory of public policy implementation created by Daniel A. Mazmanian and Paul A. Sabatier. The finding of this study is that the provision of autonomization towards public health care is unsuccessful. Considering after the implementation of the policy, the commercialization of health services is still there, causing an inequality of health services."

"Implementasi kebijakan bantuan sosial APBD berupa uang tunai sebagai jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang ekonominya terdampak akibat pandemi COVID-19 di Kota Depok diberikan pada tahun 2020 secara tiga tahap, yaitu bulan April, bulan Mei dan bulan Juli. Bantuan sosial APBD diberikan sebesar Rp250.000/KK untuk masyarakat Kota Depok Non-DTKS yang kriterianya telah ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota Depok Nomor 38 Tahun 2020. Pemberian bantuan sosial APBD tersebut bertujuan sebagai bentuk perlindungan untuk menjamin masyarakat yang terdampak ekonomi akibat adanya pandemi COVID-19. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi bantuan Sosial APBD sebagai jaring pengaman sosial bagi masyarakat terdampak COVID-19 di Kota Depok dengan menggunakan teori policy implementation framework analysis oleh Moulton da Sandfort (2017). Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu post-positivist dengan teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam sebagai data primer dan studi literatur sebagai data sekunder, serta teknik analisis yang digunakan adalah kualitatif. Hasil dari penelitian ini bahwa pengimplementasian kebijakan bansos APBD sebagai jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang ekonominya terdampak akibat pandemi COVID-19 di Kota Depok berlangsung dengan baik dikarenakan dari 8 subdimensi dari 10 subdimensi yang ada pada komponen dalam kerangka kerja analisis kebijakan publik sudah terpenuhi. Perubahan yang ingin dicapai dampaknya sudah dirasakan oleh masyarakat melalui koordinasi dan mobilisasi yang dilakukan oleh para pelaksana agar intervensi yang dilakukan sesuai dengan yang ditetapkan. Walaupun demikian, sebagai bansos tidak terduga masih ada permasalah yang terjadi akibat adanya trial error. Rekomendasi yang dapat diberikan adalah Dinsos Depok meningkatkan upaya koordinasi pembuat kebijakan serta pelaksana lainnya dan memperbaiki database penerima bantuan sosial baik DTKS maupun Non-DTKS

---

Implementation of the APBD social assistance policy in the form of cash as a social safety net for people whose economies are affected by the COVID-19 pandemic in Depok City will be given in 2020 in three stages, namely April, May and July. The APBD social assistance is given in the amount of Rp. 250,000/KK for the people of Depok City Non-DTKS whose criteria have been set in the Depok Mayor Regulation Number 38 of 2020. The provision of APBD social assistance is intended as a form of protection to ensure that people are economically affected by the COVID pandemic -19. Therefore, this study aims to analyze the implementation of APBD Social assistance as a social safety net for communities affected by COVID-19 in Depok City using the theory of policy implementation framework analysis by Sandfort and Moulton (2017). The research approach used is post-positivist with data collection techniques with in-depth interviews as primary data and literature study as secondary data, and the analysis technique used is qualitative. The results of this study are that the implementation of the APBD social assistance policy as a social safety net for people whose economies are affected by the COVID-19 pandemic in Depok City is going well because of the 8 subdimensions of the 10 subdimensions that exist in the components in the framework of public policy analysis have been fulfilled. The impact of the changes to be achieved has already been felt by the community through coordination and mobilization carried out by the implementers so that the interventions carried out are in accordance with what has been determined. However, as an unexpected social assistance, there are still problems that occur due to trial error. The recommendation that can be given is that the Depok Social Service Office increases the coordination of policy makers and other implementers and improves the database of recipients of social assistance, both DTKS and Non-DTKS."

"Kebijakan Kurikulum Merdeka ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan pedoman Nomor 262/M/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran dengan tujuan mengatasi learning loss. Learning loss merupakan ketertinggalan hingga hilangnya pengetahuan dan keterampilan yang sebelumnya telah dipelajari siswa yang mana learning loss pada siswa SMAN di Jakarta Utara dipicu oleh tingginya tingkat putus sekolah serta dominasi latar belakang ekonomi tidak mampu, yang secara signifikan mempengaruhi proses pembelajaran. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Kebijakan Kurikulum Merdeka belajar pada SMAN di Jakarta Utara dalam mengatasi Learning Loss berdasarkan perspektif Guru dengan menggunakan teori implementasi kebijakan publik oleh Van Meter dan Van Horn (1975). Metode yang digunakan adalah kualitatif post positivist dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Kebijakan Kurikulum Merdeka berdasarkan perspektif guru dinilai mampu mengatasi learning loss. Hasil capaian belajar siswa mengalami peningkatan selama menggunakan Kurikulum Merdeka. Selain itu, kebijakan Kurikulum Merdeka telah memiliki standarisasi dan tujuan yang jelas, adanya koordinasi, dan terdapat buku pedoman bagi guru untuk mengajar. Guru memahami dan mendukung implementasi dalam mengatasi learning loss melalui adanya upaya pemberian metode dan materi pembelajaran sesuai kebutuhan siswa. Meskipun begitu, terdapat beberapa aspek yang perlu menjadi perhatian yakni belum sepenuhnya guru ingin belajar serta kurangnya jumlah guru dalam menerapkan kebijakan Kurikulum Merdeka guna mengatasi learning loss pada SMAN Jakarta Utara. Rekomendasi yang diberikan yakni memperkuat koordinasi dan sinergitas Kemendikbud Ristek, Sudin Jakarta Utara, hingga guru SMAN untuk menyelenggarakan pembukaan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian Kontrak (PPPK), melaksanakan kolaborasi antar sekolah untuk mengatasi keterbatasan guru, dan mengoptimalkan penggunaan PMM dalam penerapan kebijakan Kurikulum Merdeka.

---

The Merdeka Curriculum Policy is established based on the Decree of the Minister of Education, Culture, Research, and Technology with guideline Number 262/M/2022, amending the Decree of the Minister of Education, Culture, Research, and Technology Number 56/M/2022 on Guidelines for Curriculum Implementation in the Context of Learning Recovery, with the aim of addressing learning loss. Learning loss refers to the lag or loss of knowledge and skills previously acquired by students, which in the case of students at SMAN in North Jakarta is triggered by high dropout rates and the dominance of economically disadvantaged backgrounds, significantly affecting the learning process. This study aims to analyze the implementation of the Merdeka Curriculum Policy at SMAN in North Jakarta in overcoming Learning Loss from the perspective of teachers using the public policy implementation theory by Van Meter and Van Horn (1975). The method used is qualitative post-positivist with deep interview data collection techniques and literature studies. The results show that the implementation of the Merdeka Curriculum Policy from the perspective of teachers is considered effective in addressing learning loss. Student learning outcomes have improved during the use of the Merdeka Curriculum. Furthermore, the Merdeka Curriculum policy has clear standards and goals, coordination, and there are teaching guidelines for teachers. Teachers understand and support the implementation in addressing learning loss through efforts to provide teaching methods and materials according to student needs. However, there are some aspects that need attention, namely that not all teachers are fully willing to learn and there is a shortage of teachers in implementing the Merdeka Curriculum policy to address learning loss at SMAN in North Jakarta. The recommendations given are to strengthen coordination and synergy between the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology, the North Jakarta Education Office, and SMAN teachers to conduct the recruitment of Government Employees with Contract Agreements (PPPK), carry out collaboration between schools to address teacher shortages, and optimize the use of PMM in implementing the Merdeka Curriculum policy."

"Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang "Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima, Studi Kasus di Pasar Ciputat, Tangerang, Banten." Penelitian ini penting dilakukan karena pedagang kaki lima merupakan salah satu permasalahn kota yang hingga kini belum tertangani dengan baik. Selama ini kebijakan yang diterapkan adalah mengusir dan menggusur para pedagang kaki lima karena dinggap membuat kotor, kumuh dan macet. Padahal di sisi lain, pedagang kaki lima mempunyai daya serap tenaga kerja yang tinggi apalagi pasta krisis ekonomi. Pemerintah daerah Tangerang juga memberikan perhatian khusus terhadap penanganan pedagang kaki lima dengan menggelar operasi penertiban. Namun, operasi penertiban ini tidak efektif membuat jera para pedagang kaki lima dan bahkan mereka seolah-olah "main petak umpet" dengan aparat.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan menggunakan jenis penelitian deskriptif karena tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan penertiban pedagang kaki lima di pasar Ciputat. Untuk memperoleh data, penelitian ini menggunakan teknik wawancara, studi pustaka serta observasi langsung ke lapangan. Data yang diperoleh dari lapangan akan di olah sesuai dengan kebutuhan penelitian dan akan dianalisis dengan teori yang terkait dengan penelitian.Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah mencakup sepuiar sektor informal, lebih spesifik tentang karakteristik usnum pedagang kaki lima, peranan pedagang kaki lima, permasalahan yang seringkali muncul akibat keberada pedagang kaki lima, dan beberapa penanganan pedagang kaki lima. Teori yang terkait dengan penelitian ini juga adalah teori kebijakan publik, baik itu sebagai produk, proses, dan analisis, implementasi kebijakan publik dan variable yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan publikBerdasarkan temuan lapangan bahwa implementasi kebijakan penertiban pedagang kaki lima tidak berjalan dengan baik karena terdapat beberapa penyimpangan yang dilakukan oleh para pelaksana kebijakan yakni tidak mengikuti prosedur yag telah ditetapkan dalam SK Bupati No. 180 tahun 1995 tentang Petunjuk Teknis Praktis Penegakan Hukum dalam Bidang Pemerintahan. Penyimpangan itu antara lain adalah tidak adanya sangsi berupa tindak pidana ringan bagi para pelanggar dan tidak adanya sikap konsistensi aparat pemerintah terhadap operasi penertiban pedagang kaki lima. Dari implementasi kebijakan yang sedemikian rupa menghasilkan suatu kondisi yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Keindahan, kebeisihan dan ketertiban hanya dapat dirasakan secara sementara. Tidak berhasilnya penertiban tersebut disebabkan oleh beberapa kendala yakni kendala internal meliputi tidak adanya SOP (Standart Operating Procedures), tidak adanya kesepahaman antar aparat pemerintah, terbatasnya personil aparat pemerintah, terbatasnya dana operasional dan kendala eksternal yang terdiri dari rendahnya kesadaran pedagang kaki lima dan terbatasnya lahan dagang di pasar Ciputat.Hasil analisis mengemukakan kebijakan yang diterapkan Pemda Tangerang dalam menangani pedagang kaki lima termasuk dalam-kategori relokasi sangat keras karena dilarang berjualan kembali di tempat yang dilarang tanpa ada solusi alternatif yang memihak pedagang kaki lima. Terdapat beberapa point yang tidak terpenuhi dalam implementasi kebijakan penertiban pedagang kaki lima di ciputat baik dari aspek komunikasi, sumber daya, sikap dan struktur birokrasi. Oleh karena itu kebijakan yang diterapkan dikategorikan unseccesfull implementation.Oleh karena itu perlu ada beberapa perbaikan yakni pada aspek dasar hukum sebagai landasan operasional yang perlu dibuat juknis penertiban dan direvisi perda tentang penertiban, dialokasikan dana operasional dalam APBD secara tepat, adanya komunikasi antara Camat dengan dinas yang terkait dalam menangani pedagang kaki lima, ditambahnya personil satuan polisi pamong praja dalam meningkatkan kinerjanya dan disediakan lahan khusus untuk pedagang kaki lima yang sudah lama berjualan di lahan pasar Ciputat."