Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSejak Repelita pertama hingga kelima dalam pola umum pembangunan jangka panjang pertama, pembangunan bidang ekonomi dititik beratkan pada sektor pertanian. Untuk itu berbagai jenis program pembangunan telah dan akan dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia, mulai dan program intensifikasi, diferensiasi dan ekstensifikasi pertanian serta berbagai program penunjang lainnya. Hal ini semua secara ideal bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan rakyat Indonesia sesuai dengan tujuan Pembangunan Nasional, yakni mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara merata berdasarkan Pancasila (GBHN, 1988).Berbicara tentang masyarakat petani di Indonesia, tidak terlepas dari masyarakat petani menetap dan masyarakat peladang berpindah karena kedua fenomena tersebut nyata keberadaannya. Khususnya petani lading berpindah banyak dijumpai di luar pulau Jawa, Bali dan Madura (Koentjaraningrat, 1984: 1; Dephut, 1988-1993). Clifford Geertz (1976: 13-16) mengkategorikannya sebagai ekosistem Indonesia luar yang mencakup Sumatera, Kalimantan, Irian Jaya, Sulawesi, Flores, Maluku.Data tentang jumlah peladang menurut Departemen Kehutanan ada sekitar 1. 200.000 kepala keluarga atau 6.000.000 jiwa (Dephut, 1988 - 1993). Biro Pusat Statistik memperkirakan sekitar 5.553.935 jiwa. Sedangkan menurut Food and Agricultural Organization (FAO) menyatakan sekitar 12.000.000 jiwa (Mering Ngo, 1990; Santoso, 1991; Mubyarto; 1991). Michael Dove (1981; 63-64) memperkirakan sekitar 3.800.000 kepala keluarga. Departemen Sosial (1991) menyatakan jumlah peladang sekitar 224.000 kepala keluarga atau 1.200.000 jiwa yang tersebar di 93 kabupaten dari 20 propinsi di seluruh Indonesia.Mengingat jumlah peladang yang masih begitu besar, sejak lama pemerintah sudah berusaha mencari berbagai alternatif dan solusi dalam hal penanganan pembangunan, karena selain dianggap tidak standar dalam tingkat kehidupan ekonomi juga mempunyai andil yang besar dalam kerusakan ekosistem hutan. Perhatian tersebut telah ada sejak jaman pemerintah kolonial walaupun secara lebih sungguhsungguh diperhatikan sejak terbentuknya pemerintahan Republik Indonesia (Wirakusumah, 1980: 33).Beberapa departemen pemerintah diikutsertakan dalam berbagai program pembangunan dalam mengantisipasi peladang. Misalnya Departemen Sosial yang dikordinir oleh Direktoral Jenderal Bina Sosial, Departemen Pertanian yang dikordinir oleh Direktorat Jenderal Kehutanan, Departemen Dalam Negeri yang dikoordinir oleh Direktorat Jenderal Pembangunan Desa, dan Departemen PUTL yang dikordinir oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya (Departemen Dalam Negeri, 1978:18-20).Direktorat Jendral Kehutanan sejak tahun 1971 melaksanakan program pembangunan dalam usaha penanggulangan perladangan berpindah dengan penekanan pada reboisasi dan resetlemen penduduk. Inti pengendaliannya dilakukan dengan tiga pokok usaha, yakni: pembentukan usaha tani menetap, rehabilitasi areal bekas perladangan dan pembinaan serta pengembangan usaha tani (Departemen Pertanian, 1981).Kemudian tahun 1986 dilahirkan program Social Forestry atas bantuan Ford Foundation yang secara khusus menggarap petani ladang yang hidup di sekitar hutan lindung. Kemudian dikenal juga adanya program Desa Bina Hutan yang bertujuan mengikut sertakan konsesi pemegang HPH (Hak Pengusahaan Hutan) untuk mengembangkan masyarakat di sekitar dan dalam area konsesi serta program alokasi penempatan penduduk sekitar daerah transmigrasi. Departemen Dalam Negri dengan program pernerataan desa masyarakat peladang dan Departemen Sosial dengan program Resetlemen) desa (Santoso, 1991)."

"Sistem perladangan merupakan adaptasi terbaik dari masyarakat yang tingkat teknologinya sederhana. Sistem perladangan ini dapat dipertahankan selama penduduk masih sedikit dan hutan tersedia, namun sekarang telah mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup, sehingga menimbulkan pertanyaan :Mengapa sistem perladangan di Bengkulu mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup ?Apakah batas secara teknis dari kawasan hutan lindung yang ada sekarang sudah memadai ?Penelitian ini mengajukan dua hipotesis.(a) Terlalu besarnya jumlah penduduk yang bergantung pada bidang pertanian kecil, memaksa sebagian penduduk menggunakan tanah di kawasan hutan lindung sehingga mengakibatkan kerusakan hutan.(b) Batas secara teknis dari kawasan hutan lindung di Kecamatan Kepahiang belum memadai.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sebab-sebab sistem perladangan di Kecamatan Kepahiang mengakibatkan kerusakan hutan dan mengetahui batas secara teknis yang sesuai dari kawasan hutan lindung.Variabel bebasnya adalah penggunaan tanah, yang mempengaruhi kerusakan hutan sebagai variabel tidak bebas. Responden berjumlah 127 kepala keluarga, dan data dikumpulkan melalui wawancara berdasarkan daftar pertanyaan. Sampel kesuburan tanah diambil di wilayah berlereng 15%-40% dan lebih dari 40%. Data penggunaan tanah dan kemampuan tanah berasal dari Badan Pertanahan Nasional.Data dianalisis dengan uji Kruskal Wallis, dan data peta dianalsis dengan pendekatan analisis wilayah melalui teknik Overlay, kemudian keseluruhan data dikorelasikan.Temuan hasil penelitian ini yang penting adalah bahwa sistem perladangan di Kecamatan Kepahiang dilakukan dengan membuka hutan primer dan luas tanah garapan 2,61 hektar tiap keluarga serta laju perluasan 0,49 hektar tiap keluarga tiap tahun. Daya dukung lingkungan yang ada sudah terlampaui sehingga sistem perladangan ini tidak dapat dipertahankan. Di samping itu, sifat berpindah-pindahnya bidang tanah garapan dengan mencari hutan primer mengakibatkan kerusakan hutan.Orientasi usahatani penduduk adalah perkebunan kopi, di mana penggarapan tanah wilayah berlereng lebih dari 40% menyebabkan terjadinya penurunan kandungan N,P,K dan pH. Penggarapan di kawasan hutan lindung merupakan akibat terlalu besarnya jumlah petani yang bergantung pada tanah dan timbulnya lapar tanah karena meningkatnya kebutuhan petani.Batas secara teknis dari kawasan hutan lindung menurut Tata Hutan Guna Kesepakatan, ternyata belurn memadai dan sebagian tanahnya digarap sebagai tempat usahatani. Batas secara teknis untuk kawasan hutan lindung meliputi 28.049 hektar, yang terdiri dari 15.202 hektar sebagai kawasan hutan lindung mutlak, dan 12.847 hektar sebagai daerah penyangga.

---

Shifting cultivation system is the best adaptation from community with simple level technology. The shifting cultivation system can be maintained as long as population are rare and forest are still available, however this system now results in environmental destruction, therefore rise the question:

Why do the shifting cultivation system in Bengkulu cause the destruction of environmental?

Is the present technical boundary of the protecting forest area appropriate?

The research proposes two hypothesis:

The large population that depends on small farming area, press forces the part of the population to cultivate the land in protecting forest area, that resulting forest destruction.

Technical boundary from protecting forest area in Kepahiang Sub-district is not sufficient yet.

The aims of the research are to get to know the causes of shifting cultivation system in Kepahiang Sub-district which result in forest destruction, and to know the appropriate technical boundary from protecting forest area.

The independent variable of this research is land utilization that influences forest destruction as a dependent variable.

The number of respondence are 127 head of household, and the data was collected by interviewing based on the questionnaire list, and soil fertility samples were taken from area of slope 15%-40% and more than 40 %. The data of land utilization and land capability were gained from "Badan Pertanahan Nasional".

The data were analyzed by Kruskal-Wallis test, and the data of maps were analyzed by region analysis approach with Overlay technic, then all of the data were correlated.

The important finding of this research is that the shifting cultivation system in Kepahiang Subdistrict is carried out by cultiving primary forest and cultivation area 2,61 hectare for each family with growth area 0,49 hectare each family every year. The present environmental carrying capacity is exceeded therefore this shifting cultivation system can not be maintained. In addition, the shifting cultivation system by looking for primary forest causes forest destruction.

The orientation of the farmer's work is coffee plantation, which the area cultivation in slope region is more than 40%, causes the declining deposit of N,P,K, and pH. The cultivation_ in protecting forest area is the result of too large number of farmers that depend on land, and need of land because of the increase of farmer's need.

Technical boundary of the protecting forest area according to "Tata Guna Hutan Kesepakatan" actually is not appropriate yet, and part of this land cultivated as farmer's work area. Technical boundary of this protecting forest area comprises 28.049 hectare, consists of 15.202 hectare as an absolute protecting forest area, and 12.847 hectare as a buffer zone."

"Pertanian ladang berpindah oleh Suku Dayak Iban di Desa Mensiau mempunyai beberapa tahapan dalam pengelolaannya, yaitu membakar lahan, kemudian menanam padi dalam beberapa kali musim tanam, lalu di tinggalkan agar menjadi hutan kembali. Tahapan pertumbuhan tanaman dalam satu siklus perladangan berpindah idelanya mulai dari jejak bakar, ladang, semak belukar, belukar muda, belukar tua, kemudian hutan sekunder, sehingga dalam satu wilayah tanam suatu siklus perladangan berpindah dapat berlangsung selama 20 tahun sekali. Penelitian ladang berpindah bertujuan untuk melihat karakteristik lahan melalui data dari hasil perekaman pesawat tanpa awak, melihat perubahan siklus ladang berpindah menggunakan analisis temporal NDVI Landsat, serta menghitung pengaruh jarak ladang terhadap aksesibilitas terhadap tempat tinggal dengan menggunakan Euclidean Distance Analysis. Hasil penelitian menunjukan bahwa sebagian besar perladangan berpindah dilakukan pada lahan yang berbukit kecil dengan kemiringan 15 - 25 dan jenis tanah Ultisol. Analisa NDVI pada beberapa ladang menunjukan peningkatan siklus perladangan berpindah dari sebesar 3 sampai 5 tahun sekali, dan hasil analisis jarak memperilhatkan perladangan berpindah banyak dilakukan pada wilayah di sekitar jalan, dibandingkan dengan sungai atau tempat tinggal.

---

Shifting cultivation by Dayak Iban Tribe on Mensiau village have several stages, burn the land, rice cultivating for two or three planting season, then abandoned for reforestation. Vegetation growth trough several stages on one cycle, ideally strated from burn scar, rice field, bushes, young secondary regrowth, old secondary regrowth, then become secondary forest, so that cycle needs 20 years.

The aim of this research is to identify the spatial charactheristic of shifting cultivation from UAV data, calculating the change on cycle from Landsat NDVI temporal analysis, also calculating the distance from home and access to the field using Euclidean Distance Analysis.

The result shows most of shifting cultivation happen on hilly area with 15 25 slopes and Ultisol soil type. NDVI analysis for some field shown increasing of cycle time from 3 to 5 year, and distance analysis reveal that shfting cultivation mostly take place near the roads."

"ABSTRAKStudi ini bermaksud untuk mempelajari penyebab terjadinya penurunan kualitas lingkungan alam di Doloduo, Kecamatan Dumoga, Kabapaten Bolaang Mongondow, Propinsi Sulawesi Utara yang berada di sekitar Taman Nasional Dumoga Bone. Secara lebih Khusus studi ini bertujuan untua mempelajari proses dan mekanisme perladangan yang ada.Aktivitas perladangan di Sana yang sifatnya menetap tidak membawa akibat penurunan kualitas lingkungan hutan yang ada. Tetapi peningkatan intensitas aktifitas yang dilatarbelakangi oleh faktor-faktor dan alasan-alasan tertentulah yang sebenarnya mengakibatkan penurunan kualitas tadi.Meningkatnya intensitas merambah hutan untuk perladangan selain dilatar belakangi oleh adanya alasan demografis juga karena meningkatnya angka petani musiman dari luar Kecamatan Dumoga, invasi tanaman keras dan pilihan atas tanaman kedele yang mengganti kedudukan tanaman utama padi. Selanjutnya hal ini juga didasari olen adanya alasan sosial/budaya bahwa tanah adalan pengesahan status sosial Serta warisan.Pada hakekatnya menaiknya intensitas perladangan di Doloduo tidak dapat dipandang lepas dari pandangan pelaku aktifitas ternadap hutan. Berlakunya konsep hak Totabuan di mana di dalamnya mengandung makna milik umum Serta tidak Jalannya mekanisme kontrol yang ada menyebabkan tergadinya pemanfaatan hutan yang berlebih-lebihan. Dengan berpedoman pada pandangan atau nilai milik umum di atas masing-masing pelaku merasa berhak untuk menggarap hutan semaunya dan menikmati hasil yang cepat dari kegiatan tebang-jual. Apabila hal semacam ini berlangsung terus maka apa yang dikhawatirkan oleh Hardin dalam teorinya the tragedy of the commons akan betul-betul menjadi kenyataan.Pemilihan Desa Doloduo sebagai lokasi aktivitas perladangan oleh para pelaku yang berasal dari luar desa didukung oleh oeberapa faktor. Pertama, adanya anggapan bahwa tanah. di kecamatan-kecamatan lain di Kabupaten Bolaang Mongondow tidak sesubur tanah yang ada di Desa Doloduo, Kecamatan Dumoga. Kedua, adanya kemudahan infrastruktur. Ketiga, adanya sarana transportasi darat dari lokasi perladangan ke tempat asal petani.Pembentukan Taman Nasional Dumoga-Bone yang di satu pihak dimaksudkan untuk menyelamatkan lingkungan hutan, di lain pihak, menyebabkan sejumlah petani kehilangan lahan garapan dan berstatus tunakisma."

"Many previous researches conveyed the superiority of Steepest Ascent (SA) method to find the optimal area in Response Surface Methodology (RSM) by shifting the experiment factor level. By using this method, Design of Experiment (DoE) is enabled to shift the factor level gradually in the right track, so that the global optimum can be reached. However, the response variable that is commonly optimized by using RSM cannot fulfill the classical statistics assumption of surface regression model. Taguchi’s orthogonal array, as alternative of RSM, gives loose statistics assumptions in performing the analysis. However, Taguchi’s orthogonal array has not yet been supported to shift the factor level to an optimum direction. Adopting the procedures of RSM in finding the optimal level combination using SA, integrating SA method in the Taguchi experiment is proposed in this paper. This procedure is applied into a simulated response surface. Then, the performance of this procedure is evaluated based on its direction to reach the optimum solution. The simulation data representing the real case is generated for two factors. Then, the proposed procedure is applied. The result of this simulation study shows that the integrated SA method in the Taguchi experiment successfully found the factor level combination that yields optimum response even though it is not as close as possible as the RSM results."

"Selama beberapa waktu terakhir, Battery Energy Storage System (BESS) telah menjadi salah satu komponen penting dalam jaringan listrik pintar untuk meningkatkan kinerja dan keandalan sistem tenaga listrik di beberapa negara. Indonesia yang merupakan negara terpadat nomor empat di dunia tentunya membutuhkan juga teknologi ini untuk memaksimalkan kinerja sistem tenaga listriknya. Namun, harga investasi untuk BESS masih tergolong cukup tinggi untuk saat ini dan dibutuhkan metode yang tepat untuk menentukan kapasitas BESS tersebut. Oleh sebab itu, pendekatan feasibility study digunakan untuk memastikan pemasangan BESS pada jaringan sistem tenaga listrik bisa memberikan keuntungan dari sisi ekonomi. Makalah ini menyajikan metodologi pengukuran dan strategi optimasi biaya BESS untuk aplikasi Load Shifting di sistem tenaga listrik Sumatera Bagian Tengah dengan menggunakan perangkat lunak excel dan phyton serta data beban listrik yang diberikan PLN di wilayah tersebut pada tahun 2019. Energi BESS akan dilepas pada saat Waktu Beban Puncak (WBP) untuk menggantikan pembangkit listrik biaya mahal sehingga dapat megurangi biaya operasional. Hasil optimasi biaya BESS untuk load shifting di Sumbagteng mampu mengurangi PLTMG dan PLTD yang notabene menggunakan BBM sebesar 20% dari kondisi awalnya.

---

Over the past few years, the Battery Energy Storage System (BESS) has become one of the important components in smart power grids to improve the performance and reliability of electric power systems in several countries. Indonesia, which is the fourth most populous country in the world, certainly needs this technology to maximize the performance of its electric power system. However, the investment price for BESS is still quite high for now and an appropriate method is needed to determine the capacity of the BESS. Therefore, a feasibility study approach is used to ensure that the installation of BESS on the power system network can provide economic benefits. This paper presents the measurement methodology and cost optimization strategy of BESS for Load Shifting applications in the Central Sumatra electric power system using excel and python software as well as electricity load data provided by PLN in the region in 2019. BESS energy will be released at Load Time. The peak (WBP) to replace power plants is expensive so that it can reduce operational costs. The results of the optimization of BESS costs for load shifting in Central Sumatra were able to reduce PLTMG and PLTD which incidentally used fuel by 20% from their initial conditions."