Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kebijakan pembebasan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang diterapkan pemerintah saat ini adalah untuk meringankan beban pajak, baik bagi kalangan pengusaha maupun bagi masyarakat sebagai konsumen. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 6 tahun 2003 tanggal 20 Januari 2003 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 145 tahun 2000 tentang kelompok barang kena pajak yang tergolong mewah yang dikenakan pajak penjualan atas barang mewah. Hal ini disebakan karena pemerintah ingin memberikan kepastian hukum dan keadilan dalam penanganan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) atas Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah.Produk telekomunikasi juga dikategorikan sebagai barang mewah. Karena itu, dampak dari pembebasan PPnBM bagi investasi di bidang pelayanan jasa telekomunikasi juga menjadi bagian penting yang harus diketahui lebih lanjut. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan hubungan antara pembebasan PPnBM dengan tingkat investasi di bidang jasa telekomunikasi.Jenis penelitian ini adalah penelitian survai dengan metode kuantitatif. Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui hubungan antara kebijakan pembebasan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) dengan investasi bidang usaha jasa telekomunikasi yang diimpor oleh pengusaha jasa telekomunikasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh importir yang mendapat fasilitas pelayanaan Pembebasan PPnBM di lingkungan kerja Wilayah Kerja KPBC Soekarno Hatta. Importir yang sudah diujicoba dan yang telah ditetapkan mendapat kebijakan pembebasan PPnBM berjumlah 4 perusahaan yakni PT. Exelcomindo Pratama, PT. Indosat, PT. Telekomunikasi Selular dan PT, Ericsson Indonesia. Sedangkan sample penelitian berjurnlah 20 orang.Penelitian ini menggunakan dua macam teknik analisis, yaitu analisa deskriptif dan analisa inferensial. Analisa deskriptif bertujuan untuk menggambarkan data hasil pemrosesan data yang terekam dalam lembaran koding yang merupakan jawaban responder untuk setiap pertanyaan yang diajukan. Analisis inferensial untuk menguji hipotesis apakah hipotesis yang diajukan diterima atau ditolak. Analisis ini dilakukan setelah seluruh data yang ditanyakan melalui kuisioner masuk, lalu diberi kode dan skor berdasarkan variabel dan kemudian diolah dengan menggunakan SPSS (Statistical Package for Social Sciences) versi 10.Hasil penelitian ini adalah bahwa pada tingkat signifikansi 0,05 terdapat hubungan positif antara variabel pembebasan PPnBM dengan variable investasi di bidang jasa telekomunikasi. Akan tetapi hubungan ini sangat lemah. Hal tersebut ditunjukkan oleh koefisien korelasi sebesar 0,1485. Begitupun halnya setelah dikontrol oleh variabel lain, misalnya faktor perizinan dengan koefisien korelasi sebesar 0,0248, faktor market dengan koefisien korelasi sebesar 0,1261, dan faktor keamanan dengan koefisien korelasi sebesar 0,0746.Karena itu, rekomendasi penelitian ini secara praktis pemerintah (Departemen Keuangan) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) seharusnya berkoordinasi dengan instansi lain yang terkait dalam memutuskan sebuah kebijakan. Agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar merupakan solusi yang berkontribusi dalam meningkatkan investasi, khususnya investasi di bidang jasa telekomunikasi. Secara akademis, penelitian ini merupakan rangsangan bagi keberlanjutan lahirnya penelitian serupa khususnya di bidang perpajakan.

---

The policy of sale tax free over the luxurious product which is fixed by the government is to loosen tax obligation, either for the entrepreneurs or society as consumer. That policy is written on government regulation (PP) of Indonesia Republic number 6, on 20 January 2000 about product category which is touched sale tax of luxurious product. That happened because the government want to give the law certainty and justice in handling sale tax over the luxurious product over product category which is touched sale tax of luxurious product.

Also, telecommunication product is categorized as the luxurious product. Because of that, the impact from the sale tax free over the luxurious product for investment in the telecommunication service become the important part to be known moreover. The aim of this research is to explain correlation between the freedom of the sale tax over the luxurious product with investment degree in the telecommunication service field.

This research is survey research with quantitative method. In this research, researcher want to know correlation between the freedom of sale tax over the luxurious product with the investment in the telecommunication service field which is imported by the telecommunication entrepreneur. Population in this research is all of the importer who get freedom service facility in the work environment of work region of KPBC Soekamo Hatta-Jakarta. The importers who have been examined and have been confirmed to get the freedom of sale tax which amount four corporate, they are; Exelcomindo Pratama Corporation,Indosat Corporation, Telekomunikasi Selular Corporation, and Indonesia Ericsson Corporation. And the sample of this research is twenty person.

This research uses two technical analysis, descriptive analysis and inferential analysis. Descriptive analysis purposes to illustrate the document processing that record in coding paper as answer for every questioner that present. Inferential analysis purposes to experiment the hypothetical research, does the hypothetical that present is accepted or leaved. This analysis is done after all of document questioner that questioned entranced, than the document to be coding and scoring based on the variable and to be process with version 10 of SPSS (Statistical Package for Social Sciences) method.

This research yield is that at 0,05 signification there is positive correlation between the freedom of sale tax over luxurious products with investment on telecommunication service viewed. But, this correlation is week that showed by the correlation coefficient amount 0,1485. As soon as possible after controlled by the others variable, such as submit factor with the correlation coefficient amount 0,0248, by the market factor with the correlation coefficient amount 0,1261, and the last by the security factor with the correlation coefficient amount 0,0746.

There for, the practical recommendation from this research is how the government (Ministry of Finance) especially Tax of General Directorate (DIP) should coordinate with the others institution that relevant to make the public policy. This mechanism aims to be produced the policy that saluted and contributed in the infestation, especially telecommunication infestations. And academically, this research aims to stimulate the same continued research especially in the tax yield."

"Perubahan ambang batas (threshold) hunian yang tergolong mewah berupa apartemen menjadi awal permasalahan penelitian ini. Penelitian menggunakan analisis data kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah PMK 206/PMK.010/2015 Tentang Perubahan atas PMK Nomor 106/PMK.010/2015 Tentang Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah belum memenuhi aspek penegakan, namun memenuhi aspek penerapan. Upaya penghindaran pajak yang dapat dilakukan pada penerapan PMK tersebut dengan tidak menjual apartemen mencapai threshold dan tidak mencantumkan harga jual saat transaksi yang sebenarnya terjadi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah diperlukan kerja sama dengan pihak ketiga untuk pengawasan pemungutan PPnBM apartemen mewah dan kajian untuk penegakan upaya penghindaran pajak yang dapat dilakukan pada penerapan PMK 206/PMK.010/2015.

---

Changing the threshold of luxury apartments become a problem of this research. Research using qualitative data analysis with descriptive research. The results obtained from this study are PMK 206/PMK.010/2015 about the amendment PMK 106/PMK.010/2015 not meet enforcement aspects yet fulfilling aspects of the application. Tax avoidance can be made on the application of the PMK to sell the apartment with did not reach the threshold and did not state the selling price when the transaction actually happened. The conclusion of this study is necessary cooperation with third parties for the supervision of polling sales tax on luxury apartments and assessment for tax evasion enforcement can be made on the application of PMK 206/ PMK.010/2015."

"Penelitian ini membahas evaluasi perubahan kebijakan pungutan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan cukai pada Minuman Mengandung Etil Alkohol. Penelitian ini meneliti tentang evaluasi perubahan kebijakan PPnBM dan cukai atas MMEA dengan menggunakan empat kriteria yaitu biaya pemungutan pajak, pertumbuhan ekonomi dan efisiensi, kesederhanaan dan kewajaran penerimaan bagi pemerintah. Pertanyaan penelitian ini yaitu apa yang menjadi latar belakang perubahan kebijakan atas PPnBM dan cukai atas MMEA dan bagaimana evaluasi perubahan kebijakan pemungutan PPnBM dan Cukai atas MMEA ditinjau dari prinsip pajak ideal. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan tidak ada perubahan biaya administrasi atau biaya kepatuhan pajak. Kenaikan tarif cukai atas MMEA membuat beberapa pabrik MMEA tutup dan peningkatan mutu MMEA dari produsen yang berhasil bertahan.. Pengadministrasian pemungutan cukai menjadi lebih sederhana dan dapat memprediksi jumlah penerimaannya.

---

This research discusses the evaluation of of policy change in sales tax on luxury goods and excise over ethyl alcohol beverage. The research is about evaluation of policy change in sales tax on luxury goods and excise over ethyl alcohol beverage by using four criterias which are economy in collection, economic growth and efficiency, simplicity and appropiate government revenue.

The research questions are what is the background of policy changes in sales tax on luxury goods and excise over ethyl alcohol beverage and how does the evaluation of policy changes in sales tax on luxury goods and excise over ethyl alcohol beverage with good tax policy principle. The study was descriptive qualitative research. This research used qualitative method.

The results of the research are no differences of the administrative cost and the complaince cost after the policy applied. The increase of excise rate cause some factory shut down and increase the quality of ethyl alcohol beverage. Administration of collecting excises are more simple than before. Using specific rate in excise lead to predictable revenues."

"ABSTRAKSelf assessment merupakan metode pemungutan pajak yang diterapkan pada sistem perpajakan Indonesia. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) belum sepenuhnya menganut sistem ini karena Wajib Pajak (WP) belum mempunyai hak untuk menentukan harga jual tanah yang dimilikinya. Hak WP hanya sampai pada penentuan luas, letak, bentuk dan lokasi tanahnya saja, sementara Pemerintah yang menentukan harga jual tanah itu berdasar pada ketentuan yang dibuat berdasarkan penelitian dan dugaan. Penulis berpendapat bahwa dalam hal penentuan NJOP, UU Nomor 12 Tahun 1985 dan UU Nomor 12 Tahun 1994 masih menggunakan sistem campuran antara "self' dan ?official assessment". Penelitian ditujukan untuk membuktikan adanya jalan keluar terhadap kesulitan pemerintah dalam mempercayakan penentuan NJOP kepada Wajib Pajak dengan cara pengedaran questionaire kepada KPPBB dilima wilayah Kotamadya di Daerah Khusus Ibukota JakartaRaya. Data Wajib Pajak diambil dari Surat Keberatan yang diajukan Wajib Pajak kepada KPPBB dan telah dijawab aleh KPPBB. Hasil penelitian menunjukkan bahwa surat keberatan yang diterima KPPBB sangatlah sedikit sehingga dapat disimpulkan bahwa penentuan NJOP oleh pemerintah telah adil dan secara umum dapat diterima oleh Wajib Pajak, bahkan terbuka kemungkinan untuk meningkatkan pendapatan pemerintah dari sektor PBB ini. Selain itu ditemukan data tentang adanya hubungan antara banyaknya Surat Keberatan dengan penghasilan, pendidikan, pekerjaan, umur dan aksebilitas tanah Wajib Pajak. Penulis menyarankan agar pemerintah dalam hal ini BAPPEDA, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pendapatan Daerah bersama Wajib Pajak dan penilal independen menuntukan kebijakan nilai tanah sebagai acuan untuk NJOP tanah. Perlu adanya konsistensi dalam program daerah pengembangan perumahan agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan antar instansi. Penentuan NJOP dengan melibatkan pihakpihak yang terkait akan menimbulkan rasa adil bagi semua pihak dan tidak menimbulkan banyaknya Surat Keberatan yang mempengaruhi kinerja KPPBB. "

"Penelitian ini membahas mengenai rencana pemerintah dalam mengalihkan PPnBM kendaraan bermotor menjadi cukai atas kendaraan bermotor karena terdapat kesamaan filosofi dan untuk mengurangi emisi gas buang kendaraan bermotor. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Terdapat perbedaan dan kesamaan antara pengenaan PPnBM dengan cukai atas kendaraan bermotor. Kesamaannya yaitu pemungutannya hanya 1 satu kali. Sedangkan perbedannya yaitu PPnBM lebih bertujuan untuk penyeimbang PPN yang bersifat regresif dan hanya dikenakan pada barang yang tergolong mewah, sedangkan cukai tujuan pemungutannya untuk ekstenalitas negatif yang dikeluarkan oleh kendaraan bermotor, dan membuka ruang untuk mengenakan kendaraan atas luxury mewah . PPnBM hanya dapat dikenakan di tingkat pabrikan, sedangkan cukai dapat dikenakan ditingkat pabrikan dan eceran. PPnBM hanya memiliki 1 satu jenis tarif, sedangkan cukai terdiri dari 3 tiga jenis tarif. Pengawasannya pun berbeda, PPnBM lewat faktur pajak, sedangkan cukai lebih spesifik. Didalam cukai terdapat konsep earmarking tax dan cukai atas kendaraan bermotor sudah diadopsi di beberapa negara, termasuk semua negara di ASEAN telah mengenakan cukai atas kendaraan bermotor. Sehingga, kebijakan yang dianggap tepat untuk pengenaan kendaraan bermotor adalah cukai karena cukai bisa dikenakan atas emisi dan dapat berperan sebagai PPnBM yang artinya dalam pengenaannya mempertimbangkan faktor kemewahan.

---

Penelitian ini membahas mengenai rencana pemerintah dalam mengalihkan PPnBM kendaraan bermotor menjadi cukai atas kendaraan bermotor karena terdapat kesamaan filosofi dan untuk mengurangi emisi gas buang kendaraan bermotor. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Terdapat perbedaan dan kesamaan antara pengenaan PPnBM dengan cukai atas kendaraan bermotor. Kesamaannya yaitu pemungutannya hanya 1 satu kali. Sedangkan perbedannya yaitu PPnBM lebih bertujuan untuk penyeimbang PPN yang bersifat regresif dan hanya dikenakan pada barang yang tergolong mewah, sedangkan cukai tujuan pemungutannya untuk ekstenalitas negatif yang dikeluarkan oleh kendaraan bermotor, dan membuka ruang untuk mengenakan kendaraan atas luxury mewah. PPnBM hanya dapat dikenakan di tingkat pabrikan, sedangkan cukai dapat dikenakan ditingkat pabrikan dan eceran. PPnBM hanya memiliki 1 satu jenis tarif, sedangkan cukai terdiri dari 3 tiga jenis tarif. Pengawasannya pun berbeda, PPnBM lewat faktur pajak, sedangkan cukai lebih spesifik. Didalam cukai terdapat konsep earmarking tax dan cukai atas kendaraan bermotor sudah diadopsi di beberapa negara, termasuk semua negara di ASEAN telah mengenakan cukai atas kendaraan bermotor. Sehingga, kebijakan yang dianggap tepat untuk pengenaan kendaraan bermotor adalah cukai karena cukai bisa dikenakan atas emisi dan dapat berperan sebagai PPnBM yang artinya dalam pengenaannya mempertimbangkan faktor kemewahan."

"Industri properti merupakan salah satu industri yang berkembang cukup pesat di Indonesia. Banyak potensi pajak yang dapat digali dari industri ini. Salah satunya adalah pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) khususnya atas hunian yang dikategorikan sebagai hunian mewah.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan perubahan batasan pengenaan PPnBM atas hunian mewah dan menganalisis apakah aspek harga jual dapat dijadikan batasan pengenaan PPnBM. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan analisis data kualitatif. Data kualitatif didapat dengan studi literature dan wawancara mendalam. Alasan dikeluarkannya perubahan batasan PPnBM untuk hunian mewah adalah untuk memenuhi asas keadilan, memaksimalkan penerimaan negara, dan untuk mengurangi tax avoidance pelaku usaha. Berdasarkan hal tersebut, tentu saja harga jual dapat dijadikan batasan pengenaan PPnBM atas hunian mewah.

---

The property industry is one industry that is growing rapidly in Indonesia. Many potential taxes that can be extracted from this industry. One is the imposition of Sales Tax on Luxury Goods (Sales Tax), especially on residential categorized as residential mewah.The research aims to determine the reason of change the imposition of restrictions on sales tax on luxury residences and analyze whether aspects of the sales price can be imposition of restrictions sales tax The method used is qualitative method with qualitative analysis. The qualitative data obtained with the study of literature and in-depth interviews. Reason limits of plan changes sales tax for luxury residences is to meet the principles of fairness, maximize revenue, and to reduce tax avoidance businesses. Based on this, of course, the price can be imposition of restrictions sales tax on luxury residences."

"Masuknya pandemi covid-19 telah memberikan dampak beragam kepada banyak perusahaan, salah satu perusahaan terdampak yakni perusahaan otomotif. Dampak tersebut berupa penjualan otomotif sekitar 50% dibandingkan tahun sebelumnya. Melihat penurunan tersebut pemerintah membuat suatu kebijakan insentif berupa kebijakan insentif PPnBM Ditanggung Pemerintah. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan PPnBM DTP masa covid-19 terhadap penjualan otomotif dengan menggunakan teori analisis kebijakan Dunn (2014) lima prosedur analisis kebijakan yakni 1) Definisi, 2) Prediksi, 3) Preskripsi, 4) Deskripsi, dan 5) Evaluasi. Metode pendekatan yang digunakan penelitian ini adalah post-positivist dengan teknik analisis data kuantitatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder pertumbuhan penjualan kendaraan bermotor setelah penerapan kebijakan insentif PPnBM Ditanggung Pemerintah dan menggunakan wawancara mendalam dan kajian literatur atau studi pustaka. Hasil analisis penelitian ini menyimpulkan terdapat dampak positif yang sangat signifikan antara kebijakan PPnBM DTP dengan penjualan otomotif yang mendapatkan manfaat kebijakan. Hasil riset menunjukan terdapat peningkatan sekitar 49% dibandingkan tahun sebelumnya. Kebijakan PPnBM dinilai tepat dalam mengatasi kondisi penjualan serta perekonomian yang terhenti beberapa waktu. Akan tetapi, apabila pemerintah ingin melanjutkan kebijakan insentif PPnBM diperlukan kajian serta evaluasi terkait dampak yang akan ditimbulkan baik forward linkage maupun backward linkage.

---

The entry of the COVID-19 pandemic has had various impacts on many companies, one of which is the automotive company. The impact is in the form of automotive sales of around 50% compared to the previous year. Seeing the decline, the government made an incentive policy in the form of an incentive policy for a sales tax on luxury goods borne by the government. Therefore, this study aims to analyze the sales tax on luxury goods borne by the government policy during the Covid-19 period on automotive sales using Dunn's (2014) policy analysis theory of five policy analysis procedures, namely 1) Definition, 2) Prediction, 3) Prescription, 4) Description and 5) Evaluation. The approach method used in this research is post-positivist with quantitative data analysis techniques. The type of data used is secondary data on the growth of motor vehicle sales after the implementation of the PPnBM incentive policy borne by the Government and uses in-depth interviews and literature review or literature study. The results of the analysis of this study concluded that there is a very significant positive impact between the sales tax on luxury goods borne by the government P policy and automotive sales that benefit from the policy. The results of the research showed that there was an increase of about 49% compared to the previous year. sales tax on luxury goods borne by the government policy is considered appropriate in overcoming sales conditions and the economy which has stalled for some time. However, if the government wants to continue the sales tax on luxury goods incentive policy, it is necessary to study and evaluate the impact that will be caused by both forward linkage and backward linkage."

"Dalam teori, pajak umumnya mengenal dua fungsi, yaitu fungsi budgeter untuk meningkatkan penerimaan dan fungsi regulerend untuk mengatur masyarakat dan mencapai tujuan tertentu. Ketika diatur ulang melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 73 Tahun 2019, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) pada kendaraan bermotor diubah menjadi lebih didasarkan pada tingkat emisi dalam rangka mendorong penggunaan kendaraan bermotor yang hemat energi dan ramah lingkungan, dengan mengenakan dasar pengenaan pajak yang lebih besar terhadap kendaraan yang menghasilkan emisi lebih besar pula. Hal ini menyiratkan adanya tujuan pengendalian emisi dari PPnBM kendaraan bermotor, khususnya melalui fungsi regulerend. Penelitian ini membahas bagaimana penerapan PPnBM ditinjau dari fungsi budgeter dan fungsi regulerend dan bagaimana penerapan PPnBM Kendaraan Bermotor menurut PP No. 73 Tahun 2019 dapat berpengaruh terhadap emisi kendaraan bermotor. Penelitian ini ditulis dengan menggabungkan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan studi pustaka dengan metode analisis doktrinal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPnBM memiliki kedua fungsi budgeter maupun regulerend, adapun PPnBM kendaraan bermotor yang berlaku saat ini tidak berkaitan langsung dengan emisi, namun kaitan antara PPnBM dengan emisi dapat dipertegas melalui earmarking pendapatan PPnBM kendaraan bermotor.

---

In theory, taxes commonly know two functions, the budgeter function to increase revenue and the regulerend function to regulate people and achieve certain goals. When re-regulated through Government Regulation No. 73 of 2019, the Sales Tax on Luxury Goods (PPnBM) on motorized vehicles is modified to be based more on emission levels in order to encourage the use of energy-efficient and environmentally friendly motor vehicles, by imposing a larger tax base on vehicles that produce more emissions. This implies the objective of controlling emissions of PPnBM on motor vehicles, particularly through the regulerend function. This study discusses how PPnBM is implemented according to the budgeter and regulerend functions and how the application of PPnBM on motorized vehicles, according to Government Regulation No. 73 of 2019, can affect motor vehicle emissions. This research is written by combining secondary data in the form of regulations and literature with a legal-doctrinal analysis method. The result of the study shows that PPnBM has both budgeter and regulerend functions, as for the current PPnBM on motorized vehicle is not directly related to emissions, but the connection between PPnBM and emissions can be emphasized through earmarking the revenue of PPnBM on motorized vehicles."