Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"In order to follow and apply all agreements in GATT including The General Agreement on Customs Valuation (Article VII GATT) as one of main agreements of World Trade Organization (WTO), Directorate General of Customs and Excise (DJBC) should be able to create an efficient, effective, and responsive customs value establishment service system based on modern techniques and management. An efficient service system is required to reduce incurred costs in trading, while an effective service is obtained through quality service system by existing human resources and to omit insignificant trading barriers. Implementation of custom value establishment service mechanism is expected to be able to improve importer compliance in fulfilling custom obligations. The point in this thesis writing i.e. does customs value establishment service system influence importers in complying with customs obligations?Study on this thesis included in type of associative research, namely a study that seek the relationship between one variable wither other variables. Population in this study is all importers carrying out importation activities in the area of Customs and Excise Service Office Type A Special Tanjung Priok II. Used sampling technique is simple random sampling namely sample determination technique by taking the sample randomly without paying attention to strata existed in the population members. Supranto (2001:239) explains research sample covers a number of respondents greater than minimum requirement of 30 respondents. Then according to Gulford (1987:125) explains that greater sample will provide more accurate results. Therefore samples in this research are 75 importers including high risk group obtaining Red Lane with physical inspection of goods 100%.Data analysis technique in research uses simple regression model. Output of simple regression model besides in form of regression equation also in corm of inter variable correlation value. Equation of simple regression is Y = a + bX, where Y is dependent variable in this case customs obligation compliance, a is constant, b is regression coefficient and X is independent variable namely customs value establishment service.Indicator to measure customs value establishment system based on Valeri, Parasuraman and Berry's theory (1990:26) dividing service quality dimension into five, those area reliability dimension (suitability between the actual service reality given and promised), responsiveness (ability in providing fast and accurate service), assurance (skill required in providing services, so the customers feel free from risks or loss because of service failure), empathy (closeness of service provider and service users), and tangibility (physical appearance, equipment, personnel and utilization of auxiliary equipment owned by company).While indicator used to measure customs obligation compliance variable based on theoretical study of customs obligations regulated in Law Number 10 Year 1995 on Custom Article 1 Number 1 stating that customs obligations are all activities in customs area that obliged to be carried out to comply with this law. Further Gade & Grade (1995:49) explains that there area five taxation obligation by taxpayers namely registration obligation, obligation to submit report, obligation to pay and deposit unpaid tax, book and recording obligation and taxpayer obligation at the inspection time.Based on correlation table it is seen that correlation coefficient value between customs value establishment service with customs obligation compliance is 0,182. It shows very low relationship level between the two variables.Based on calculation of R square/determination coefficient figure according to model. Summary R square is 0,033. It means 3,30% customs obligation compliance can be explained with customs value establishment service variable, while the remaining explained with other factors.Resulted simple regression namely Y = 71,857 + 0,082X. It means each addition of one score of customs value establishment service variable will improve the customs obligation compliance of 0,082 score unit.Based on t test in coefficient table the probability numbers for customs value establishment service is 0,118, so probability t > 0,05 so Ho is accepted or there is no influence between customs value establishment service variable with customs obligation compliance variable.From this research result, then recommended some suggestion among them to evaluate whether aforesaid Customs Value Declaration (DNP) will remain to be utilized or substituted with valuation advice procedure namely procedure encouraging importer to consult with Customs and Excise before importation carried to obtain official estimation how much received customs duty and Tax Collection in Importation (PDRI) especially in debt on the said importation or the implementation of valuation ruling the system representing a procedure for imported goods customs value establishment formalization."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh: (1) Kriteria seleksi penyaluran terhadap pemenuhan kewajiban pabean; (2) Audit kepabeanan terhadap pemenuhan kewajiban pabean; dan (3) Kriteria seleksi penjaluran dan audit kepabeanan secara simultan terhadap pemenuhan kewajiban pabean. Kriteria seleksi penjaluran merupakan salah satu alat penerapan konsep risk management yaitu risiko yang terjadi di bidang kepabeanan meliputi ketidakpatuhan atas perundang-undangan kepabeanan dan peraturan perijinannya, pemberitahuan nilai pabean, peraturan asal barang, pembebasan bea masuk, larangan dan pembatasan maupun potensi kerugian yang disebabkan dan fasilitas perdagangan internasional.Audit kepabeanan bertujuan untuk mempertimbangkan apakah audit telah mengikuti prosedur atau aturan tertentu yang telah ditetapkan. Pemenuhan kewajiban kepabeanan mempunyai 5 (lima) kewajiban, yaitu pendaftaran diri, menyampaikan surat pemberitahuan, membayar dan menyetor pajak yang terutang, pembukuan dan pencatatan serta pemeriksaan. Populasi penelitian ini adalah seluruh importir yang telah melakukan registrasi importasi dan melakukan importasi barang di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Priok I, II dan III yaitu sejumlah 1.150 importir. Sampel penelitian diambil dengan metode Proportionate Stratified Random Sampling dikarenakan populasi mempunyai anggota yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional, yaitu sebesar 185 importir. Kurun waktu penelitian adalah selama 1 (satu) tahun takwin yaitu tahun 2005 untuk data sekunder dan 2 (dua) bulan pada bulan Maret 2006 sampai dengan bulan April 2006 untuk data primer.Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dalam bentuk studi hubungan (correlation studies) dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Instrumen pengumpulan data disusun dalam kuesioner yang menggunakan skala Likert.Teknik analisis data dilakukan dengan 2 (dua) macam analisis, yaitu Teknik Analisis Deskriptif dan Teknik Analisis Statistik Inferensial. Kesimpulan dari penelitian ini adalah : (1) Terdapat pengaruh yang positif dan relatif cukup signifikan antara Kriteria Seleksi Penjaluran terhadap Pemenuhan Kewajiban Pabean. Koefisien korelasi untuk hubungan kedua variabel ini adalah sebesar 0,940 dan koefisien determinasi adalah sebesar 0,833. Hal ini menyatakan bahwa 83,30 % variansi yang terjadi pada Pemenuhan Kewajiban Pabean dapat dijelaskan oleh Kriteria Seleksi Penjaluran melalui regresi Y = 3,017 + 0,940 X1. Berdasarkan hasil pengujian signifikansi ternyata korelasi X, dengan Y relatif cukup signifikan, hal ini disebabkan karena 17,901 > usher 1,96. (2) Terdapat pengaruh yang negatif dan relatif cukup signifikan antara Audit Kepabeanan Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pabean. Koefisien korelasi untuk hubungan kedua variabel ini adalah sebesar -0,887 dan koefisien determinasi adalah sebesar 0,786. Hal ini menyatakan bahwa 78,60 % variansi yang terjadi pada Pemenuhan Kewajiban Pabean dapat dijelaskan oleh Audit Kepabeanan melalui regresi Y = 94,331 - 0,887 X2 . Berdasarkan hasil pengujian signifikansi ternyata bahwa korelasi Audit Kepabeanan dengan Pemenuhan Kewajiban Pabean relatif cukup signifikan. Hal ini dibuktikan dengan t hitung 9,615 > t tabel 1,96. (3) Terdapat pengaruh yang positif dan relatif cukup signifikan antara Kriteria Seleksi Penjaluran dan Audit Kepabeanan terhadap Pemenuhan Kewajiban Pabean. Koefisien korelasi antara kedua variabel bebas dengan variabel terikat adalah sebesar 0,960 dan koefisien determinasinya dapat adalah sebesar 0,923. Angka ini mencerminkan bahwa variansi Pemenuhan Kewajiban Pabean dapat dijelaskan oleh variabel Kriteria Seleksi Penjaluran dan Audit Kepabeanan secara bersama-sama sebesar 92,30 %. Dengan kata lain variabel Kriteria Seleksi Penjaluran dan Audit Kepabeanan secara bersama-sama dapat memprediksi variansi yang ada pada variabel Pemenuhan Kewajiban Pabean sebesar 92,30 %. Uji signifikansi hubungan kedua variabel bebas dengan variabel terikat dilakukan dengan uji F. Dari uji Anova atau F test diperoleh F hitung = 1083,374 dan Fu ei pada a = 0,05 adalah 3,04 karena F hitung > F table.Saran dari penelitian ini adalah (1) berhubungan dengan Kriteria Seleksi Penjaluran diharapkan ada perbaikan atau upaya peningkatan dan pemutakhiran data pada Sistem Intelijen Database; penambahan kriteria pada Profil Importir menjadi 5 (lima) tingkatan dan diversifikasi kriteria seleksi berdasarkan Profil Negara Asal dan Profil Negara Transit; (2) berhubungan dengan Audit Kepabeanan diharapkan teknik-teknik pelaksanaan Audit Kepabeanan dapat dilakukan dengan seefisien dan seefektif dengan cara targetting atas obyek audit yang akan diaudit dan selanjutnya akan dimutakhirkan ke dalam Profil Importir.

---

The aim of research is to know influences of: (1) Lining selection criterion to Customs obligation fulfillment; (2) Customs audit to Customs obligation fulfillment; (3) Lining selection criterion and Customs audit simultaneously to Customs obligation fulfillment.Lining selection criterion is one of the ways in applying Risk Management Concept is mean a risk happened at Customs sector covering in-obedience on Customs Law and its license rules, informing of Customs value, rules of source of goods, free of import obligation. Prohibition and limitation or loss potential caused by International Trading Facilities. Customs Audit is mean an aim to consider whether the audit has followed procedures or certain rules, which has been applied. Customs obligation fulfillment according has 5 (five) obligations, namely self-registration, delivering information letter, pay and distribute tax liability, bookkeeping, and recording and checking (examining). Research population is all importers which have done import registration and have imported goods in Customs Service Office Tanjung Priok I, II dan III of 1.150 importers. Research sample is using Proportionate Stratified Random Sampling method is caused of population has no homogeny members and strata proportionally, consist of 185 importers. The length time of research is I (one) year calendar, in 2005 for secondary data and 2 (two) months in March 2006 till April 2006 for primary data. The research uses descriptive method in the form of correlation studies by using quantitative approach. While data collecting instrument is arranged in questionnaire in Likert's scale. Data analysis technique is done by 2 (two) kinds of analysis, namely Descriptive analysis technique and Inferential Statistic Analysis Technique.Summary of this research is: (1) there is a positive influence and relatively significance enough between Lining Selection Criterion to Customs Obligation Fulfillment. Correlation coefficient relation of both variables is 0,940 and determination coefficient is 0,833. It shows that 83,30 % variants which is happened on Customs Obligation Fulfillment can be explained by Lining Selection Criterion through regression Y = 3,017 + 0,940 XI. Based on significance test result, in fact correlation of X, with Y relatively significance enough, this case is caused of t counting17,901 > t table 1,96. (2) there is negative influence and relatively significance enough between Customs Audit and Customs Obligation Fulfillment. Correlation coefficient relation of both variables is -0,887 and determination coefficient is 0,786. It shows that 78,60 % variants which is happened to Customs Obligation Fulfillment can be explained by Customs Audit through regression Y = 94,331 - 0,887 X2 . Based on significance test result actually correlation of Customs Audit with Customs Obligation Fulfillment is relatively significance enough. It is proven by t counting 9,615 > t table 1,96. (3) There is positive influence and relatively significance enough between Lining Selection Criterion and Customs Audit to Customs Obligation Fulfillment Co-relation coefficient between those two free variables with tight variable is 0,960 and determination coefficient is 0,923. The numbers shows that variants of Customs Obligation Fulfillment can be explained by Lining Selection Criterion variable and altogether with Customs Audit is 92,30 %. In another word Lining Selection Criterion variable and altogether with Customs Audit can predict the existing variants in Customs Obligation Fulfillment variable of 92,30 %. Significance test relation of both free variable with tight variable is done through F test. From Anove test or F test is got F counting = 1083,374 and F table at a = 0,05 is 3,04 because F counting F table.Suggestion of the research is (1) connecting with Lining Selection Criterion hopefully there will be correction or effort of improvement and modernizing data of Database intelligent System; Adding criterion to importer profiles become 5 (five) levels and diversification of selection criterion based on Source Country Profile and Transit Country Profile; (2) connecting with Customs Audit hopefully application techniques of Customs Audit can be done effectively and efficiently by targeting on audit object which will be audited and next will be modernized into Importer Profile."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh kualitas pemeriksaan barang dalam sualu prosedur kepabeanan terhadap penentuan pemenuhan kewajiban pabean di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai (KPBC) Tanjung Priok I, II, dan III.Populasi penelitian ini adalah seluruh Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen (PFPD) di iingkungan KPBC Tanjung Priok I, II, dan III. Sampel penelitian diambil dengan metode sampel jenuh yaitu seluruh anggota populi dijadikan sampel, dikarenakan jumlahnya yang sedikit yaitu sebesar 70 responden.Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif ekploratiff Sementara itu instrumen pengumpulan data disusun dalam angket yang menggunakan skala model Likert.Penelitian ini melibatkan l (satu) variabel bebas yaitu kualitas pemeriksaan barang dalam suatu prosedur kepabeanan (X), yaitu kemampuan pegawai dalam melakukan pemeriksaan fisik barang yang dapat diukur dengan indikator pemahaman tugas dan kewajibannya, keirampilan bidang kelja, dan kualitas hasil kerja, sedangkan l (satu) variabel trikatnya yaitu penentuan pemenuhan kewajiban pabean (Y) adalah kewajiban yang dilakukan oleh importir yang dapat diukur dengan indikator kewajiban mendaftarkan diri, kewajiban menyampaikan dokumen impor, kewajiban membayar bea masuk dan pajak dalarn rangka impor, dan kewajiban pada waktu pemeriksaan.Analisis data dilakukan pada taraf signifikansi 95% dan hasilnya adalah koefisien korelasi antara kualitas pemeriksaan barang (X) dengan penentuan pemenuhan kewajiban pabean (Y) adalah sebesar 0,694. Koeiisien determinasi adalah sebesar 0,481, yang maknanya adalah bahwa kontribusi yang diberikan variabel kualitas pemeriksaan barang dalam suatu prosedur kepabeanan kepada variabel penentuan pemenuhan kewajiban pabean adalah sekitar 45,1%, sehingga persamaan regresinya adalah Y = 26,088 + 0,770 X.Hasil penelitian memberikan kesimpulan bahwa variabel kualitas pemeriksaan barang merupakan faktor penting dalam meningkatkan penentuan pernenuhan kewajiban pabean Dengan kata lain, penentuan pemenuhan kewajiban pahean dapat ditingkatkan dengan meningkatkan kualitas pemeriksaan barang, karena sudah terbukti secara empiris.Saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah (1) pemeriksa barang dituntut untuk memiliki kernarnpuan dalam mengidentifikasi barang dengan jelas, sehingga hal ini dapat memudahkan PFPD dalam menelapkan tarif dan nilai pabean yang terutang, (2) meningkatkan pemahaman pemeriksa harang akan peraturan-peraturan yang dititipkan oleh instansi lain.Mengingat bahwa pentingnya kualitas pemeriksaan barang sebagai output pekerjaan pemeriksa barang, yang terbukti berpengaruh terhadap penentuan pemenuhan kewajiban pabean yang ditetapkn oleh PFPD, maka perlu diperhatikan agar LHP yang dibuat oleh pemeriksa barang dapat berkualitas atau dapat dijadikan acuan dalam menentukan pemenuhan kewajiban pabean yang timbul. Artinya, jika saja PFPD (selaku pengawas alur dokumen di tingkat pertama) sekali salah dalam membaca LHP, maka hal ini dapat mengakibatkan kesalahan fatal yang berkaitan dengan pekerjaannya.

---

The objectives of this research was to examine how far the influence of goods examination quality on a customs procedure toward decision of fulfilled customs obligation in Customs Service Office Tanjung Priok I, II, and Ill.

The population of this research was all of PFPD in of Customs Service Office Tanjung Priok I, Il, and III, meanwhile its sample was 70 respondents that was taken by total sampling.

The methods used in this research is survey method using descriptive explorative. The instruments of this research was ananged using questionnaires of Likert Scale Type.

This research consist of 1 (one) independent variable, that is goods examination quality on a customs procedure (X), with the meaning ability ofofficer do physical goods examination which able to be measured with indicators : understanding of duty and obligation, skill of job, and quality result of job, while l (one) dependent variable is decision of fulfilled customs obligation (Y), with the meaning duty done by importer which able to be measured with indicators 1 duty on register company, duty on submit impon document, duty on pay for customs duty, and duty when inspected.

The research was done on 95% level of significance and the results were: (1) the coefficient correlation between goods examination quality on a customs procedure (X) and decision of fulfilled customs obligation (Y) was 0,694 and its coemcient detemiination was 0,481, which its meaning is that contiibution variable of goods examination quality to variable decision of fulfilled customs obligation is 48,l%, so that its regression equation is Y = 26,088 + 0,770 X.

Result of this research give conclusion that variable goods examination quality is an important factor in improving decision of fulfilled customs obligation. In other word, decision of fulfilled customs obligation can be improved by improving goods examination quality, because have proven empirically.

Suggestion in this research were (1) goods examiner Claimed to have ability in identifying goods clearly, so that can assist PFPD in specifying customs value and tariff on import goods, (2) by improving the ability of goods examiner of regulation goods will entrusted by other institution.

Considering that very significant of goods examination quality as output job of goods examiner, proven have an effect to decision of fulfilled customs obligation, therefore require attention as a result goods examiner with quality report (LHP) in determining accomplishment of fulfilled customs obligation, with the same meaning meaning, if PFPD once wrong in reading LHP, consequently can result serious mistakes related to his job."

"Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan good public governance di lingkungan KPUBC Tipe A Tanjung Priok. Selanjutnya penelitian ini juga menganalisa penerapan whistleblowing system di KPUBC Tipe A Tanjung Priok sebagai salah satu langkah dalam melaksanakan good public governance. Penelitian dilakukan dengan metode studi kasus pada KPUBC Tipe A Tanjung Priok.Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa whistleblowing system mendukung pelaksanaan good public governance dari sisi akuntabilitas dan pengendalian internal. Penerapan whistleblowing system pada KPUBC Tipe A Tanjung Priok juga berperan sebagai wujud nyata salah satu indikator good public governance yaitu daya tanggap responsivenes.

---

This research discusses the implementation of good public governance in Prime Customs and Excise Office Type A Tanjung Priok. Furthermore, this research also analyzes the application of whistleblowing system in Prime Customs and Excise Office Type A Tanjung Priok as one of the steps in implementing good public governance. The research was conducted by case study method in Prime Customs and Excise Office Type A Tanjung Priok.

The results of this study explain that whistleblowing system supports the implementation of good public governance in terms of accountability and internal control. The implementation of whistleblowing system in Prime Customs and Excise Office Type A Tanjung Priok also serves as a real manifestation of one of the good public governance indicator that is responsiveness."

"ABSTRAKPenerapan Reformasi Birokrasi merupakan sesuatu yang sangat penting dilaksanakan . Untuk mengetahui hasil penerapan Reformasi perlu dilakukan evaluasi dan analisis. Sebagai tempat penelitian dipilih KPU BC (Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai) Tanjung Priok karena sebagai bagian dari DJBC (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai) di bawah Kementrian Keuangan, bertanggungjawab terhadap 70% penerimaan Kebeacukaian secara nasional dan sebagian besar masalah kebeacukaian ada di Tanjug Priok. Permasalahan yang terjadi sebelum proses reformasi adalah belum adanya penataan SDM, sistem penggajian yang tidak memperhatikan resiko dan tanggung jawab pekerjaan/jabatan, belum cukup dan memadai sistim/prosedur ketatalaksanaa, belum ditatanya organisasi/ kelembagaan.Secara umum tujuan reformasi birokrasi adalah mewujudkan kepemerin-tahan yang baik, didukung oleh penyelenggaraan Negara yang professional, bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga tercapai pelayanan prima. Guna mencapai tujuan tersebut dilakukan dengan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, sumberdaya manusia, akuntabilitas dan pelayanan umum . Untuk mengetahui penerapan Reformasi Birokrasi di KPU BC Tanjung Priok perlu dilakukan analisis penerapan Reformasi Birokrasi terhadap aspek-aspek di atas.Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode pengumpulan data dilakukan metode campuran yaitu pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif. Sampel penelitian sebanyak 156 responden dari unsur internal pegawai KPU BC Tanjung Priok, 60 responden dari unsur pengguna jasa serta 4 orang informan sebagai nara sumber dalam wawancara mendalam. Pengumpulan data sekunder menggunakan studi kepustakaan, studi dokumen dan observasi. Pengumpulan data primer kuantitatif menggunakan teknik kuesioner dan pengumpulan data primer kualitatif menggunakan teknik wawancara.Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa penerapan reformasi birokrasi telah memenuhi ke lima aspek yang diteliti dengan nilai mutu baik, namun masih ditemukan beberapa faktor yang bernilai kurang baik yaitu tentang pola karier, penempatan pegawai, penggunaan dana operasional dan standar pelayanan. Untuk perbaikan disarankan agar dilakukan pemberian motivasi dan refresing terhadap pegawai secara berkelanjutan, penciptaan inovasi sistem dan prosedur pelayanan, penggunaan teknologi informasi yang terpadu dengan sistem lain di luar kebeacukaian, automatisasi sistem, modernisasi kantor pelayanan diluar Kantor Pelayanan Utama. Sedang untuk mengatahui hasil Reformasi Birokrasi perlu dilakukan evaluasi dan analisis yang terus menerus dan berkesinambungan

---

ABSTRACTImplementation of Bureaucratic Reform is something that is very important to be done. To know the results of the implementation of Reform it is necessary to carry out evaluation and analysis. As a research site KPU BC (Main Service Office of Customs and Excise) of Tanjung Priok is selected because as part of DJBC (Directorate General of Customs and Excise) under the Ministry of Finance, is responsible for 70% of Customs revenue nationally and most of the customs problems exist in Tanjung Priok. The problems that occurred prior to the reform process are the absence of HR management, payroll systems that do not pay attention to the risk and responsibility of the job/position, not enough and adequate administration system/procedures, no management of organization/ institution.Generally, objective of bureaucratic reform is to realize good governance, supported by the professional organization of the State, free of Corruption, Collusion and Nepotism and improve services to the public thus the prime service is achieved. To achieve such objective the management of institution, administration, human resources, accountability and public service can be done. To know the implementation of the Bureaucratic Reform in KPU BC Tanjung Priok it is necessary to analyze the implementation of Bureaucratic Reform to the above aspects.The study used the quantitative approach with the methods of quantitative and qualitative data collection. The research sample of 156 respondents that were from the internal staffs of KPU BC Tanjung Priok, 60 respondents were from service users as well as 4 informants as resource persons in depth interviews.Quantitative primary data collection used the literature study, document and observational studies. Quantitative primary data collection used questionnaires techniques and qualitative primary data collection used interview techniques.From the results of the study it is concluded that the implementation of bureaucratic reform has met the five aspects researched with a good quality grade, but still found several factors having poor grade namely about the career patterns, staffing, the use of the operational fund and service standards. For improvement it is suggested that continuous motivation and refreshing be given to the staffs, creation of service system and procedure innovation, the use of information technology that is integrated with other systems outside the customs, automation of systems, modernization of service office outside the Main Service Office. While to know the results of Bureaucratic Reform the continuous and sustainable evaluation and analysis need to be done."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pengendalian intern pada kegiatan pemeriksaan fisik barang impor di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai (KPU BC) Tipe A Tanjung Priok berdasarkan komponen pengendalian intern COSO 2015 dan peran tiap lini dalam kerangka pengendalian intern berdasarkan Three Lines Model IIA 2020. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi lapangan dan wawancara. Data primer diperolah dari observasi lapangan dan wawancara dengan pegawai Bea Cukai dan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, sedangkan data sekunder bersumber dari laporan, arsip, dokumen bukti penerapan SPI. Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar komponen pengendalian intern COSO 2015 telah diterapkan dalam kegiatan pemeriksaan fisik barang impor di KPU BC Tanjung Priok. Namun, terdapat beberapa komponen yang belum sepenuhnya dilaksanakan, seperti komitmen terhadap kompetensi dan penegakan akuntabilitas. Pada lini pertama dalam Three Lines Model, tugas dan tanggung jawab telah dipenuhi dengan baik. Namun, terdapat beberapa keterbatasan pada lini kedua dan ketiga terkait analisis risiko dan pengawasan yang belum dilakukan secara menyeluruh.

---

This study aims to analyze the application of internal control in the physical inspection of imported goods at KPU BC Tanjung Priok based on the 2015 COSO internal control components and the role of each line in the internal control framework based on the Three Lines Model IIA 2020. The research method used is descriptive qualitative with data collection through field observations and interviews. Primary data is obtained from field observations and interviews with Customs and Inspectorate General employees of the Ministry of Finance, while secondary data comes from reports, archives, documents of evidence of SPI implementation. The analysis results show that most of the COSO 2015 internal control components have been implemented in the physical inspection of imported goods at KPU BC Tanjung Priok. However, there are several components that have not been fully implemented, such as commitment to competence and enforcement of accountability. In the first line in the Three Lines Model, duties and responsibilities have been fulfilled properly. However, there are some limitations in the second and third lines related to risk analysis and supervision that have not been carried out thoroughly."

"Tesis ini membahas penerimaan Bea Masuk sebelum dan sesudah pembentukan kantor modern pada Kantor Pelayanan Utama Tipe A Tanjung Priok. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif melalui model regresi berganda dan menggunakan dummy variabel. Hasil penelitian mendapatkan pembentukan kantor modern pada Kantor Pelayanan Utama Tipe A Tanjung Priok tidak signiffikan mempengaruhi penerimaan Bea Masuk. Namun demikian terdapat tiga variabel independen yang secara signifikan mempengaruhi penerimaan Bea Masuk yakni Jumlah dokumen impor, Tarif Bea Masuk rata-rata dan Produk Domestik Bruto. Untuk itu agarKantor Pelayanan Utama Tipe A Tanjung Priok meningkatkan pelayanan kepabeanan khususnya dokumen impor. Selain itu diperlukan extra effort oleh Kantor Pelayanan Utama Tipe A Tanjung Priok misalnya dengan melakukan pemeriksaan dan penelitian dokumen yang lebih baik sehingga dapat dieliminir upaya penghindaran atau pemberitahuan tarif Bea Masuk yang lebih kecil dibanding yang seharusnya.

---

This thesis discusses the revenue import duties before and after establishment of a modern office in the Prime Customs and Excise Office Type A Tanjung Priok. This research is quantitative research through multiple regression model and using dummy variables. The results obtain in the formation of modern office The Prime Customs and Excise Office Type A Tanjung Priok not signiffikan affect reception import duties. However, there are three independent variables that significantly affect the acceptance of the amount of import duty import documents, the average Import duty Tariff and the Gross Domestic Product. For it to the Prime Customs and Excise Office Type A Tanjung Priok improve customs services specially import documents. In addition to the extra effort required by the Prime Customs and Excise Office Type A Tanjung Priok for example by examination and verification documents more better so that can be eliminated or notification attempt evasion of import duty tariff are lower than they should be."

"Penerapan Reformasi Birokrasi merupakan sesuatu yang sangat penting dilaksanakan . Untuk mengetahui hasil penerapan Reformasi perlu dilakukan evaluasi dan analisis. Sebagai tempat penelitian dipilih KPU BC (Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai) Tanjung Priok karena sebagai bagian dari DJBC (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai) di bawah Kementrian Keuangan, bertanggungjawab terhadap 70% penerimaan Kebeacukaian secara nasional dan sebagian besar masalah kebeacukaian ada di Tanjug Priok. Permasalahan yang terjadi sebelum proses reformasi adalah belum adanya penataan SDM, sistem penggajian yang tidak memperhatikan resiko dan tanggung jawab pekerjaan/jabatan, belum cukup dan memadai sistim/prosedur ketatalaksanaa, belum ditatanya organisasi/ kelembagaan.Secara umum tujuan reformasi birokrasi adalah mewujudkan kepemerintahan yang baik, didukung oleh penyelenggaraan Negara yang professional, bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga tercapai pelayanan prima. Guna mencapai tujuan tersebut dilakukan dengan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, sumberdaya manusia, akuntabilitas dan pelayanan umum . Untuk mengetahui penerapan Reformasi Birokrasi di KPU BC Tanjung Priok perlu dilakukan analisis penerapan Reformasi Birokrasi terhadap aspek-aspek di atas.Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode pengumpulan data dilakukan metode campuran yaitu pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif. Sampel penelitian sebanyak 156 responden dari unsur internal pegawai KPU BC Tanjung Priok, 60 responden dari unsur pengguna jasa serta 4 orang informan sebagai nara sumber dalam wawancara mendalam. Pengumpulan data sekunder menggunakan studi kepustakaan, studi dokumen dan observasi. Pengumpulan data primer kuantitatif menggunakan teknik kuesioner dan pengumpulan data primer kualitatif menggunakan teknik wawancara.Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa penerapan reformasi birokrasi telah memenuhi ke lima aspek yang diteliti dengan nilai mutu baik, namun masih ditemukan beberapa faktor yang bernilai kurang baik yaitu tentang pola karier, penempatan pegawai, penggunaan dana operasional dan standar pelayanan. Untuk perbaikan disarankan agar dilakukan pemberian motivasi dan refresing terhadap pegawai secara berkelanjutan, penciptaan inovasi sistem dan prosedur pelayanan, penggunaan teknologi informasi yang terpadu dengan sistem lain di luar kebeacukaian, automatisasi sistem, modernisasi kantor pelayanan diluar Kantor Pelayanan Utama. Sedang untuk mengatahui hasil Reformasi Birokrasi perlu dilakukan evaluasi dan analisis yang terus menerus dan berkesinambungan.

---

Application of Bureaucracy Reform is an important thing to be implemented. In order to know the result of Bureaucracy Reform Application it is important to be evaluated and analyzed. As the place of research be chosen KPU BC (Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai) Tanjung Priok because as the part of DJBC (Directorate of General of Customs and Excise under the Ministry of Finance, responsible about 70% in receiving the Customs and Excise nationally and a big part of problem of customs and excise sector is in Tanjung Priok. The problem that occurred before reform process is there is not administration of Human resources yet, learning system which is not pay attention about the risk and responsibility of job/title is not enough and feasible about administration procedure system, be managed about organization/ institution.Generally the purpose of bureaucracy reform is to realize good governance be supported by the implementation of state professionally, free of corrupt, collusion and nepotism, and to increase the service to the society so that, reached the primary service in reaching such purpose be done by the administration of institution, the management of human resources, accountability and general service. In order to know bureaucracy Reform Application in main Service office of Customs and Excise Tanjung Priok to be it is important to be done bureaucracy Reform Application Analysis to the aspect above.The research use quantitative approach data collecting method be done the combination method of collecting data quantitative and qualitative. Research sample is about 156 respondent from the element of employee internal of main Service office of Customs and Excise Tanjung Priok, 60 respondents from the element of user of service and 4 informants as a source for in-depth interview. Secondary data collecting use library study, document and observation study. Quantitate primary data collecting use questioner and data collecting use interview.From the Result of research be concluded where the application of bureaucracy reform have been fulfill the five aspect that be researched by good quality grade, but still be founded some factors not good enough grade namely about carrier pattern, the placement of employee the usage and operational and service standard. For revision be suggested in order that be done the giving of motivation and refreshing to the employee continually , to create the innovation of system and service procedure, the usage of united information technology by other system in outside of customs sector, automatic of system, service office modernization in outside of main Service office of Customs and Excise Tanjung Priok. Meanwhile in order to know the result of reform of bureaucracy need to be done the evaluation and analysis continually."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan registrasi importir dan pencapaian tertib administrasi importir pada KPBC Tipe A Khusus Tanjung Priok II. Penelitian ini menggunakan pendekatan evaluasi dengan analisa deskriptif kualitatif.Penilaian atau evaluasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi tentang keadaan yang terjadi dan hasil yang dicapai dengan sebenarnya, kemudian membandingkannya dengan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposif proporsional random sampling, yaitu sampel yang dipilih secara sengaja dan acak yang hanya mengambil partisipan dari masyarakat yang sudah mengalami, berdasarkan kriteria sebagai berikut: (1) perusahaan atau importir yang melakukan kegiatan importasi paling sedikit sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun, (2) perusahaan atau importir yang membayar Bea Masuk (BM) dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) minimal sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Berdasarkan data yang diperoleh dari Tim Registrasi DJBC, di lingkungan wilayah kerja KPBC Tipe A Khusus Tanjung Priok II, dari 1.150 importir atau perusahaan yang telah mendapatkan SRP diketahui sebanyak 973 perusahaan yang masih aktif melakukan kegiatan importasi. Kemudian dari 973 perusahaan yang aktif tersebut, sebanyak 185 perusahaan atau importir yang memenuhi kriteria di atas. Dengan demikian peneliti menetapkan untuk mengambil sampel sebanyak 185 perusahaan atau importir. Skala yang digunakan untuk mengukur jawaban kuesioner dari para responden adalah skala Likert yang menyediakan 6 (enam) alternatif jawaban dengan skor 0 sampai dengan 5.Hasil penelitian ini adalah:1. Sertifikat Registrasi Kepabeanan (SRP) sebagai nomor identitas importir yang diterbitkan oleh DJBC merupakan input database menyangkut segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan usaha para importir, yaitu dalam hal: a. Kejelasan dan kebenaran alamat perusahaan (existance); b. Kejelasan dan kebenaran identitas pengurus dan penanggung jawab perusahaan (responsibility); c. Kejelasan dan kebenaran jenis usaha (nature of business); d. Terselenggaranya pembukuan yang dapat diaudit (auditable). Hanya importir yang memiliki nomor identitas yang dapat mengakses atau berhubungan dengan sistem aplikasi kepabeanan. Implementasi kebijakan Registrasi Importir dimaksudkan dapat memudahkan pengawasan kegiatan importasi, meningkatkan percepatan pengeluaran barang serta mengurangi bahkan meniadakan penyerahan data secara berulang oleh importir.2. Melalui penilaian terhadap perubahan pola perdagangan di era globalisasi, perilaku pelaku bisnis dan trend kegiatan ekspor-impor yang sedang berjalan, kebijakan pemberlakuan SRP cukup efektif dalam meningkatkan tertib administrasi importir, karena sangat membantu bagi aparat DJBC dalam menginventarisir data/identitas importir yang aktif melakukan kegiatan importasi, menetapkan klasifikasi dan penjaluran importir berdasarkan tingkat risiko, mentertibkan atau memberikan sanksi bagi importir nakal, bahkan meningkatkan kinerja aparat DJBC di lapangan.3. Meningkatnya tertib administrasi importir diharapkan akan berdampak pada meningkatnya kepatuhan importir untuk menyelenggarakan pembukuan sesuai standar kepabeanan yang ditetapkan, meningkatnya kesediaan/kesadaran secara suka rela melaporkan kegiatan importasinya dengan baik dan benar, serta meningkatnya kesadaran untuk membayar kewajiban melunasi kekurangan/tunggakan Bea Masuk (BM) dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) tepat waktu."

"Penelitian ini dilatarbelakangi adanya potensi kerentanan pengawasan importasi barang akibat vitalnya posisi pelabuhan Tanjung Periok pada perdagangan internasional Indonesia. Kerentanan yang timbul membutuhkan evaluasi pengawasan yang dilakukan dari sudut pandang intelijen strategis untuk perbaikan kinerja pengawasan di masa yang akan datang. Menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini menggunakan data dari hasil wawancara terhadap sejumlah narasumber yang terkait dengan aktivitas importasi barang di Pelabuhan Tanjung Priok. Hasil penelitian menunjukan pengawasan yang dilakukan belum sepenuhnya menerapkan pendekatan intelijen strategis pada pengawasan importasi barang. Kendala utama yang menjadi penghalang adalah keterbatasan sumber daya baik faktor manusia dan teknologi pendukungnya. Disamping itu, metode yang digunakan dalam mengelola data intelijen dan kebijakan yang mengatur aktifitas intelijen juga menjadi penghambat kinerja intelijen Bea dan Cukai di Tanjung Priok memaksimalkan tugas dan fungsi Revenue collector, Communicaty protection, Trade facilitator dan Industrial Assistance. Kata Kunci: Kepabeanan, Intelijen Strategis, Revenue collector, Communicaty protection, Trade facilitator, Industrial Assistance.

---

This research is motivated by the potential vulnerability of monitoring the import of goods due to the vital position of the Tanjung Periok port in Indonesia's international trade. The vulnerabilities that arise require an evaluation of supervision carried out from the perspective of strategic intelligence to improve supervisory performance in the future. Using a qualitative approach, this study uses data from interviews with a number of informants related to the activity of importing goods at the Port of Tanjung Priok. The results of the study show that the supervision carried out has not fully implemented the strategic intelligence approach in controlling the import of goods. The main obstacle that becomes a barrier is the limited resources of both the human factor and its supporting technology. In addition, the methods used in managing intelligence data and policies governing intelligence activities also hinder the performance of Customs and Excise intelligence at Tanjung Priok in maximizing the duties and functions of Revenue collector, Communication protection, Trade facilitator and Industrial Assistance. Keywords: Customs, Strategic Intelligence, Revenue collector, Communication protection, Trade facilitator, Industrial Assistance"