Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Salah satu keberhasilan kebijakan terletak pada kemampuan meningkatkan penerimaan dalam negeri, mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman luar negeri dan meningkatkan penerimaan perpajakan. Undang-undang perpajakan sendiri pada dasarnya menyediakan banyak fasilitas dalam bidang perpajakan baik secara eksplisit maupun implisit melalui penelaahan undang-undang Pajak Penghasilan dan Ketentuan Perpajakan lainnya yang menjadikan dasar hukum perpajakan.Perubahan UU PPh No. 17 Tahun 2000 memberikan fasilitas pajak penghasilan yang dapat dilakukan Wajib Pajak dalam rangka perencanaan pajak penghasilan untuk mengurangi biaya pajak dan meningkatkan penghematan pajak dalam rangka memaksimalkan nilai pajak secara keseluruhan. Hal ini diberikan agar dapat dimanfaatkan wajib pajak untuk mencapai tujuan administratif, keadilan, bersifat program dan pertumbuhan ekonomi.Tujuan penelitian perencanaan Pajak Penghasilan sehubungan dengan Fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan UU sebagimana telah diubah terakhir dengan UU No. 17 Tahun 2000 merupakan upaya pemerintah agar Wajib Pajak memahami secara mendalam hakekat perubahan Undang-undang Pajak Penghasilan itu sendiri. Dimana akhirnya mampu meningkatkan penerimaan pajak penghasilan melalui sistem self assessment dalam setiap pemenuhan kewajiban perpajakan.Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis mencakup analisis teoritis melalui studi kepustakaan dengan melakukan kegiatan pencarian, pengumpulan, dan pengkajian dari sumber-sumber bacaan yang relevan seperti undang-undang, peuaturan pemerintah, buku, majalah."

"Pertumbuhan yang cepat advance technology telah mendorong perubahan strategi perusahaan dalam menjalankan bisnis dari cara-cara yang bersifat konvensional menjadi secara elektronik atau dikenal dengan nama e-commerce Volume transaksi elektronik tersebut di dunia cukup besar, dan di Indonesia walaupun transaksi tersebut baru dikenal dan volume transaksinya masih relatif kecil, akan tetapi pertumbuhannya menunjukkan tingkat yang cukup tinggi.Kondisi ini telah menciptakan beberapa kemungkinan antara lain; adanya situasi bahwa pemerintah telah kehilangan potensi penerimaan pajak (tax windfalls), kemungkinan terjadinya pemajakan berganda (double taxation), atau terjadinya kompetisi yang tidak fair antara transaksi yang dilakukan secara konvensional dan transaksi yang dilakukan secara elektronik. Bagi Indonesia fenomena ini membawa implikasi pertama, berupa peluang adanya potensi penerimaan pajak yang cukup besar, dan kedua, tantangan bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk membuat design ketentuan perpajakan atas transaksi ecommerce dengan tetap mengacu kepada prinsip-prinsip pemungutan pajak yang adil (fairness), netral (neutrality), efisien (efrciency) dan memberikan kepastian hukum (certainty).Hasil analisis dengan melakukan pendekatan; pertama, terhadap ketentuan-ketentuan perpajakan atas transaksi e-commerce sesuai rekomendasi Negara-negara Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), dan kedua, mempelajari praktek pemajakan atas transaksi e-commerce pada beberapa negara, serta ketiga, menelaah ketentuan-ketentuan Undang-undang PPN Tahun 2000 beserta peraturan pelaksanaannya didapatkan kesimpulan bahwa ketentuan-ketentuan yang ada dalam UU PPN beserta peraturan pelaksanaannya sudah dapat diterapkan terhadap transaksi e-commerce, walaupun ada beberapa rumusan yang tidak secara jelas dan tegas diatur, sehingga dihawatirkan akan menimbulkan kondisi ketidak pastian (certainty) terhadap Wajib Pajak.Dari kesimpulan di atas maka disarankan agar dilakukan penyempurnaan terhadap UU PPN Tahun 2000 beserta aturan pelaksanaannya, yaitu beberapa ketentuan perlu dirumuskan secara jelas dan tegas, antara lain pengertian mengenai jenis-jenis barang dan jasa dalam berbagai bentuknya, perlakuan PPN atas ekspor barang kena pajak tidak berwujud dan penyerahan jasa kena pajak keluar daerah pabean. Disamping itu DP sebagai otoritas pajak juga harus mengembangkan teknologi untuk memperluas aspek-aspek pelayanan dalam upaya menurunkan biaya kepatuhan Wajib Pajak, serta sistem pemungutan PPN dalam upaya menjamin efektifitas pemungutan pajak atas transaksi e-commerce."

"PT. Astra Internasional Tbk telah melakukan penawaran umum terbatas II dalam rangka penerbitan hak memesan efek terlebih dahulu (rights issue) pada awal tahun 2003. Harga penawaran saham baru dalam rights issue tersebut berada di bawah harga pasar sebelum pengumuman dan nilai buku saham per 31 Desember 2002.Penulisan tesis ini didasari oleh pokok permasalahan yang terdiri dari keuntungan pemegang saham dari rights issue tersebut, pengaruh rights issue tersebut terhadap harga saham PT. Astra Internasional Tbk, perlakuan pajak penghasilan atas keuntungan penjualan saham di pasar modal dan penghematan pajak yang dapat diperoleh investor di pasar modal dari proses rights issue tersebut.Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat substansi ekonomi dari penjualan saham di pasar modal, mempelajari pendapat para ahli tentang pasar modal dan pajak penghasilan atas capital gain dari penjualan saham, dan mempelajari perlakuan pajak penghasilan atas keuntungan penjualan saham di pasar modal sehubungan dengan rights issue PT. Astra Internasional Tbk.Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian deskriptif analitis. Data-data yang dikumpulkan berdasarkan studi pustaka dan studi lapangan. Studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan buku- buku dan sumber-sumber Iainnya yang berhubungan dengan topik bahasan. Studi lapangan dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan rights issue PT. Astra Internasional Tbk dan peraturan-peraturan pajak penghasilan yang berlaku atas keuntungan penjualan saham. Data-data mengenai PT. Astra Internasional Tbk terdiri data-data keuangan dan data-data sehubungan transaksi saham dan rights.Pajak penghasilan dikenakan atas penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak dengan nama dan bentuk apapun dari seluruh dunia yang dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak. Keuntungan dari penjualan Saham di pasar modal merupakan Salah Satu penghasilan yang dikenakan pajak. Pajak penghasilan dikenakan atas penghasilan pada saat penghasilan tersebut direalisasi, atau dengan kata Iain tidak ada pajak penghasilan jika tidak ada penghasilan. Keuntungan penjualan saham di bursa efek, di Indonesia dikenakan pajak tersendiri (schedular taxation) yang dihitung atas dasar harga jual, bukan atas dasar keuntungan yang diperoleh.Dari hasil penelitian dapat ditarik beberapa kesimpulan. Pertama, dengan proses rights issue PT. Astra Internasional Tbk tersebut, pemegang saham dapat memperoleh keuntungan yang besar. Kedua, jumlah pajak penghasilan atas keuntungan penjualan saham di bursa efek berdasarkan ketentuan yang beriaku sekarang, relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan jumlah pajak penghasilan yang dihitung dengan tarif umum. Ketiga, berdasarkan tax treaty tidak semua pemegang saham asing yang memperoleh keuntungan dari penjualan saham PT. Astra Internasional Tbk dapat dikenakan pajak di Indonesia.Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis menyarankan agar keuntungan penjualan saham di bursa efek dikenakan pajak secara umum sesuai dengan pasal 4 ayat (1) dengan tarif pasal 17 Undang-undang PPh, minimal terhadap wajib pajak badan dan orang pribadi yang menyelenggarakan pembukuan atau dengan membuat pembatasan harga minimal penawaran umum terbatas."

"Definisi penghasilan yang dapat dipakai sebagai objek pajak baIk yang dapat memenuhi asas keadilan maupun yang secara adminsitratif dapat dilaksanakan pemungutannya adalah tambahan kemampuan ekonomis, baik secara stelsel kas maupun stelsel akrual, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri, dengan nama dan dalam bentuk apapun, yang dapat dipergunakan untuk konsumsi maupun untuk menambah kekayaan. Tambahan kemampuan ekonomis ini mengandung arti penghasilan neto. Tariff pajak yang mencenninkan Azas Keadilan Vertikal adalah tarif pajak yang progresif, di mana tingkat progresivitas tarif pajak tersebut ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Pelaksanaan dari Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 dan yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1994 sangat mengutamakan target penerimaan pajak berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan temyata mengabaikan faktor keadilan. Secara yuridis yang dipakai untuk mengatur perlakuan pajak dan tarif-tarif pajak yang berbeda dengan ketentuan Undang - Undang Pajak Penghasilan sendiri adalah Pasal 4 ayat 2 dari Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994. Produk-produk hukum yang berdasarkan Pasal 4 ayat 2 tersebut seperti Peraturan-Peraturan Pemerintah bahkan Keputusan-keputusan Menteri Keuangan Ialu menjadi berbeda dengan ketentuan yang dimuat dalam Undang-Undang sendiri. Oleh karena itu, ketentuan seperti Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan dan peraturan-peraturan pelaksanaan yang bertentangan dengan a$as-asas yang dianut oleh Undang-Undang Pajak Penghasilan disarankan untuk dibatalkan dan diganti dengan ketentuan yang sepenuhnya sejaian dengan azas,vzas yang dianut oleh Undang-Undang, khususnya azas keadilan."

"Income tax with references to Indonesian laws and regulations."