Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 7338 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Nazaruddin Sjamsuddin
"

Masalah yang saya bicarakan hari ini adalah berkenaan dengan keberadaan negara kita sebagai suatu negara-bangsa yang dipersatukan kembali melalui proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Disini saya sengaja menggunakan istilah "dipersatukan kembali", tentu saja dengan pengertian bahwa bangsa kita sebelumnya sudah pernah bersatu dalam suatu bentuk "persatuan", dan persatuan itu pun pernah pula berantakan. Persatuan yang diproklamasikan pada tahun 1945 itu kita beri nama, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pidato ini saya ingin memandang Negara Kesatuan Republik Indonesia itu sebagai Negara Nusantara Ketiga.

Jauh sebelum Negara Nusantara Ketiga ini diproklamasikan keberadaannya, secara berturut-turut kita mengenal adanya dua negara nusantara lainnya, yaitu Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit. 'Sejauh yang saya dapatkan dari para ahli sejarah kita, sekalipun sebagian 'diantara mereka masih mempersoalkannya, Sriwijaya dapat kita sebut sebagai- Negara Nusantara Pertama, sementara Majapahit adalah Negara Nusantara Kedua. Negara Nusantara Pertama itu dapat bertahan selama lebih "kurang ' empat abad, sedangkan Negara, Nusantara Kedua hadir selama hampir tiga abad? pada waktunya, masing-masing, negara itu terpecah belah atas sekian banyak kerajaan kecil, - ibarat ratna mutu manikam yang terlepas dari untaiannya. Kemudian, rnelalui proses yang cukup panjang, ratna mutu manikam yang terputus dari untaian Negara Nusantara Pertama; Kerajaaan Sriwijaya, dipersatukan lagi oleh Negara Nusantara Kedua, Kerajaan Majapahit. Barulah setelah lebih kurang400 tahun Negara Nusantara Kedua itu runtuh, kepulauan nusantara dapat dipersatukan lagi dalam Negara Nusantara Ketiga sekarang ini.

Dengan mengemukakan hal itu, saya tidak bermaksud untuk mengungkapkan kembali catatan sejarah nusantara yang demikian panjang. Tidak pula saya bermaksud untuk menelaah secara mendalam sebab-sebab runtuhnya Negara Nusantara Pertama dan Kedua, karena hal ini adalah jauh dari keahlian saya.

"
Jakarta: UI-Press, 1993
PGB 0490
UI - Pidato  Universitas Indonesia Library
cover
Mountjoy, Alan B.
Jakarta: Bina Aksara, 1983
338 MOU i
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Mountjoy, Alan B.
Jakarta: Bina Aksara, 1983
338 MOU i
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Hutahayan, Avriline M.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1990
S25603
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1983
S7833
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Soto, Hernando de
Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1991
320.1 SOT ot
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1994
R 320.17 KAM
Buku Referensi  Universitas Indonesia Library
cover
Jatna Supriatna
Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008
333.72 JAT m
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Ahmadie Azra Isnain
"Tulisan ini menganalisis bagaimana Prinsip Pengelolaan Keuangan Negara Dalam Otorita Ibu Kota Nusantara. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Ibu Kota Baru Republik Indonesia yang telah disahkan oleh Pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Ibu Kota Negara menjadi pusat perbincangan oleh Masyarakat dan Akademisi. Pembangunan Ibu Kota Baru tidak terlepas dari bagaimana cara pemerintah melakukan pendanaan dalam pembangunan Ibu Kota tersebut. Pendanaan Ibu Kota baru mendapatkan sumber pendanaan dari Keuangan Negara, Keuangan Negara dalam Ibu Kota Nusantara dikelola langsung oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara yang ditunjuk langsung oleh Presiden dan Kepala Otorita berkedudukan setingkat dengan Menteri. Kepala Otorita yang mendapatkan kewenangan dalam mengelola Keuangan Negara dalam Ibu Kota Nusantara dan berkedudukan setingkat dengan Menteri menjadikan terdapat indikasi adanya dualisme kelembagaan dalam pengelolaan Keuangan Negara. Pada praktiknya Pengelolaan Keuangan Negara ditujukan hanya kepada Menteri Keuangan sebagai Chief Financial Officer (CFO) namun pada Undang-Undang tentang IKN, Kepala Otorita juga dapat mengelola Keuangan Negara dalam rangka persiapan, Pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) digunakan dalam Pembangunan Ibu Kota Nusantara, sehingga terjadi kekhawatiran adannya pembengkakan APBN dalam Pembangunan Ibu Kota Nusantara.

This paper analyzes the Principle of State Financial Management in the Archipelago Capital Authority. This article was prepared using doctrinal research methods. The New Capital City of the Republic of Indonesia, which has been ratified by the Government based on Law Number 3 of 2022 as most recently amended by Law Number 21 of 2023 concerning the National Capital, has become the center of discussion among the public and academics. The development of the new capital city cannot be separated from how the government funds the development of the capital city. Funding for the new capital city receives funding sources from the State Finance. State Finances in the Archipelago Capital City are managed directly by the Head of the Archipelago Capital Authority who is appointed directly by the President and the Head of the Authority is at the same level as the Minister. The Head of the Authority who has the authority to manage State Finances in the Archipelago Capital and has a position at the same level as the Minister means that there is an indication of institutional dualism in the management of State Finances. In practice, State Financial Management is directed only to the Minister of Finance as the Chief Financial Officer (CFO), but in the Law on IKN, the Head of the Authority can also manage State Finances in the context of preparation, development and relocation of the National Capital. The State Revenue and Expenditure Budget (APBN) is used in the Development of the Archipelago Capital City, so there are concerns about the APBN swelling in the Development of the Archipelago Capital City."
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>