Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkenankanlah saya terlebih dahulu memanjatkan puji syukur kepada Tuhan yang Masa Esa atas rahmat dan karunia-Nya hingga upacara pengukuhan saya sebagai Guru Besar Tetap dalam lhnu Gizi di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dapat terselenggara pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada para hadirin sekalian yang telah memberikan perhatian dan meluangkan waktu untuk menghadiri pengukuhan saya.Pada tahun ini kita akan mengakhiri Pembangunan Jangka Panjang Tahap I (PJPT-I) dan akan memulai PJPT II pada tahun depan yaitu awal era tinggal landas. Tujuan utama era tinggal landas pembangunan nasional ini adalah pengembangan sumberdaya manusia yang berkualitas tinggi. Salah satu upaya di bidang kesehatan yang mempunyai dampak besar terhadap peningkatan kualitas sumberdaya manusia tersebut, adalah upaya peningkatan gizi masyakarat. Kiranya wajar kalau pada kesempatan ini saya memilih judul:Peranan Perguruan Tinggi dalam Upaya Perbaikan Gizi di IndonesiaMasalah gizi telah diidentifikasi di Indonesia sebelum Perang Dunia II. Setelah Perang Dunia II yaitu setelah kemerdekaan, sekitar tahun 1950-1965, beberapa daerah di Indonesia mengalami krisis pangan, busung lapar, 3-5% anak-anak menderita Kurang Kalori Protein berat dan pendarita Kwashiorkor serta Marasmus mudah ditemukan di bangsal-bangsal rumah sakit.Usaha pemerintah untuk menanggulangi masalah gizi telah lama dilakukan di Indonesia. Ini tercermin pada program-program sebelum dan selama PJPT-I. Pada tahun lima puluhan dibentuk Panitia Negara Perbaikan Menu Makanan Rakyat, dibangun Lembaga Makanan Rakyat dan pada tahun 1963 diadakan Applied Nutrition Program, yang kemudian dikenal sebagai Usaha Perbaikan Gizi Keluarga (UPGK). Dalam Repelita I (1969-1974) dan Repelita II (1974-1979) pembangunan sektor pertanian serta produksi pangan mendapat prioritas, Nutritional Surveillance System/Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) dirintis dalam bentuk Pilot Project pada tahun 1979. Pilot Project ini berkembang menjadi Sistem Isyarat Dini dan Intervensi (SIDI)/Early Warning Information and Intervension System yang kemudian menjadi Timely Warning System. Selanjutnya salah satu tujuan utama Repelita III adalah pengembangan UPGK hingga mencakup 75% desa yang tersebar di 27 propinsi. Dalam Repelita IV program perbaikan gizi merupakan bagian dari program program bidang kesehatan, pertanian, pembangunan daerah pedesaan serta kependudukan, sedangkan dalam Repelita terakhir PJPT-I (1989-1994) upaya perbaikan pangan dan gizi dikaitkan dengan peningkatan kualitas hidup penduduk.Ternyata PJPT-I berhasil dan keberhasilannya dalam bidang pertumbuhan ekonomi, perkembangan bidang pertanian, keluarga berencana serta penunman angka kematian bayi telah mengubah keadaan pangan dan gizi di Indonesia. Dan pengimpor beras nomor satu di dunia, Indonesia menjadi negara swasembada pangan dan prevalensi penyakit-penyakit kurang gizi utama sekitar tahun 1990 lebih rendah jika dibandingkan dengan sekitar tahun 1980; penyakit Kurang Kalori Protein dari 29,9% menjadi 10,48%, Kurang Vitamin A (KVA) dari 1,4% menjadi 0,7%, Gangguan Akibat Kekurangan Iodium (GAKI) dari 37,2% menjadi 23,2% dan Anemia Gizi dari 70% menjadi 55%. Tetapi juga diidentifikasi gizi lebih di kelompok masyarakat tertentu.Keberhasilan PJPT-I dalam upaya perbaikan gizi tidak lepas dari pendekatan sistem yang dipakai serta perkembangan kelembagaan gizi di Indonesia."

"ABSTRAKPermasalahan produk legislasi yang dihasilkan anggota legislatif, baik yangmenyangkut kualitas, maupun pelibatan partisipasi masyarakat di dalam prosespenyusunan dan perancangan suatu Perda sedang menjadi sorotan. Kebijakanupaya perbaikan gizi dikembangkan dan diarahkan untuk meningkatkan statusgizi masyarakat khususnya di provinsi Bengkulu, Tujuan dari penelitian ini adalahuntuk memperoleh informasi mengenai partisipasi masyarakat dalam prosespenyusunan Peraturan Daerah menggunakan pendekatan kualitatif, denganwawancara mendalam dan studi literatur di DPRD Provinsi Bengkulu.Berdasarkan analisis dapat disimpulkan bahwa Tahapan-tahapan dalampenyusunan Perda Perda no 12 tahun 2013 tentang Perbaikan Gizi , telahmelakukan semua tahapan yang direkomendasikan mulai dari tahap Definition,Aggregation, Organitation, Representation, Agenda Setting, Formulation danterakhir tahap Legitimation. Secara keseluruhan proses penyusunan Perda No 12tahun 2013 belum mencerminkan Perda yang partisipatif karena belummelibatkan masyarakat dalam setiap proses penyusunannya. Tingkat partisipasimasyarakat yang terjadi dalam konteks formal berada pada tingkat peredamanyaitu Masyarakat dapat memberi masukan/saran dalam penentuan hasil kebijakannamun pengambilan keputusan akhir tetap berada ditangan penguasa. Tidakoptimalnya pemanfaatan ruang paritsipasi dalam proses penyusunan Perda karenakurangnya informasi yang tersedia bagi masyarakat .Kedudukan naskah akademikmerupakan bahan awal yang memuat gagasan-gagasan tentang urgensi,pendekatan, ruang lingkup dan materi muatan suatu Peraturan Daerah, sebagaibahan pertimbangan yang digunakan dalam permohonan izin prakarsapenyusunan Raperda. Disarankan untuk meningkatkan partisipasi masyarakatdalam setiap proses penyusunan produk hukum daerah dapat dilakukan denganadvokasi atau pendampingan kepada kelompok-kelompok masyarakat yangdilakukan oleh Perguruan Tinggi, Organisasi Masyarakat maupun pemerintahandaerah Provinsi Bengkulu sendiri, memiliki produk hukum daerah yang mengaturdan menjamin partisipasi masyarakat dalam setiap proses penyusunan Perda, sertaperlu dukunganan sumber daya manusia yang memadai, dana yang cukup danwaktu yang lebih banyak sehingga Naskah Akademik yang dihasilkan layakdijadikan acuan dalam proses penyusunan suatu peraturan daerah

---

ABSTRACTProblems resulting product legislation legislators, both concerning the quality, aswell as the involvement of community participation in the process of drafting anddesigning a regulation was a concern. Policy efforts to improve nutritiondeveloped and directed to improve the nutritional status of public, especially inthe province of Bengkulu, The aim of this study was to obtain information aboutpublic participation in the formulation of Local Regulation uses a qualitativeapproach, with in-depth interviews and literature studies in Bengkulu ProvincialParliament. Based on the analysis concludes that the stages in lawmakingRegulation No. 12 of 2013 on Improving Nutrition, have done all therecommended stages ranging from stage Definition, Aggregation, Organitation,Representation, Agenda Setting, Formulation and Legitimation last stage. Overallthe process of drafting Regulation No. 12 of 2013 do not yet reflect recentlegislation participatory because the community has not been involved in anydrafting process. The level of community participation that occurs in formalcontexts are at the level of damping that is public can provide input / advice on thedetermination of the policy but the final decision remains in the hands of theauthorities. Not optimal utilization of space paritsipasi in the decision-makingprocess because of the lack of information available to the public .existenceacademic text is a starting material containing ideas of urgency, approach, scopeand substance of a Regional Regulation, as consideration used in the licenseapplication initiative of drafting the proposed regulation. It is advisable to increasecommunity participation in every process of drafting local regulations to do withadvocacy or assistance to community groups conducted by universities,community organizations and the regional government of Bengkulu provincealone, have local regulations that regulate and ensure community participation inevery law making process, as well as the need support adequate human resources,adequate funding and a lot more time so that the resulting academic paper worthyof reference in the process of drafting a regional regulation."

"Program kesehatan pokok untuk mencapai Indonesia Sehat 2010 diantaranya pengembangan manajemen pembangunan yang bertujuan meningkatkan fungsi perencanaan kesehatan. Perencanaan adalah hal yang penting pada era desentralisasi, karena itu daerah dituntut mempunyai kemampuan menyusun program kesehatan secara akurat dan sesuai kebutuhan daerah, termasuk penyusunan program perbaikan gizi dan kesehatan keluarga yang menjadi program unggulan Departemen Kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang mekanisme sistem perencanaan program perbaikan gizi dan kesehatan keluarga di Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat tahun 2001. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan pengumpulan data menggunakan teknik wawancara mendalam, observasi dan telaahan dokumen data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan mekanisme sistem bottom up planning telah dilaksanakan di Kabupaten Bekasi dengan melibatkan puskesmas, Dinkes dan Kessos, Bappeda dan DPRD. Kegiatan program yang sebelumnya dibiayai APBN maka pada tahun 2001 pembiayaannya diusulkan dari anggaran block grant (DAU) dan pada masa transisi penyusunan program di daerah tetap mengacu pada program kesehatan di Depkes pusat. Kedudukan unit perencanaan di bawah bagian tata usaha dan tingkat eselon yang tidak setara dengan Subdin teknis program dapat menghambat pelaksanaan sistem perencanaan di Dinkes dan Kessos. Perubahan struktur organisasi baru belum banyak berpengaruh terhadap kinerja perencanaan program. Secara kuantitas tenaga perencana yang ada sudah cukup memadai, namun secara kualitas masih perlu ditingkatkan lagi.Tidak tersedia dana khusus di unit perencanaan untuk penyusunan program kesehatan. Target program disusun tidak berdasarkan pagu anggaran tapi sesuai dengan kebutuhan program. Sarana komputasi dan telekomunikasi masih belum memadai, sedangkan sarana transportasi sudah mencukupi. Secara kuantitas data yang ada sudah cukup baik sedangkan secara kualitas data kurang valid. Komponen proses berkaitan dengan langkah-langkah perencanaan telah dilaksanakan untuk penyusunan program perbaikan gizi dan kesehatan keluarga dengan memperhatikan juga usulan tahun lalu. Kontribusi dari pusat kepada daerah berupa bimbingan teknis dan memberikan arahan berkaitan dengan pembiayaan program. Pelaksanaan koordinasi lintas program sudah cukup baik, namun dalam koordinasi lintas sektor perlu memberikan pemahaman lebih dalam kepada Bappeda tentang program kesehatan. Petunjuk perencanaan yang digunakan berasal dari Bappeda (sumber dana DAU dan APBD II) dan pedoman satuan biaya yang digunakan berasal dari Pemda. Jadwal kegiatan penyusunan program perbaikan gizi dan kesehatan keluarga telah dibuat dan pelaksanaannya relatif tepat waktu. Komponen keluaran berkaitan dengan kualitas dokumen perencanaan secara umum cukup baik, namun jenis kegiatannya tidak beda dengan program tahun lalu. Pembiayaan program perbaikan gizi tahun 2001 meningkat 26,8% dan kesehatan keluarga meningkat dananya 3,1% jika dibandingkan tahun 2000. Saran untuk jangka pendek dapat dibuat tim perencana di kabupaten, peningkatan kualitas tenaga perencana, penyediaan dana khusus perencanaan. peningkatan sarana komputasi, peningkatan kualitas data dan advocacy terutama dengan Rappeda/Pemda.

---

Planning System of Nutrition Improvement and Family Health Program Analysis in Bekasi District, West Java, 2001The among main health programs for achieving "Healthy Indonesia 2010" is expansion of development program which has to increase planning function as a purpose. Planning is the most important part in decentralization era. Therefore local government is pursuit for having ability to arrange health programs accurately and conform to local necessity including the arrangement of nutrition improvement and family health program that is the prime program in Health Department.

The aim of this research is having a description of planning system mechanism about nutrition improvement and family health program in Bekasi District, West Java, 2001.

The method of research is a qualitative approach and data collection is using broaden interview, observation, and analyse secondary data document.

Result of this research shows that bottom-up planning system mechanism have already implemented in Bekasi District which is involving Public Health Service, Local Health and Social Welfare Office, Provincial Level Development Planning Agency, and Provincial Level People's Representative Council. The previous activity program was cost by National Budget (APBN) and in year 2001. the budgeting is proposed from block grant budget (DAU) and in transition era, the program in region will still pointed in health program at Central Health Department.

The position of planning unit is under Administration Department and echelon level which not equal with technical program Sub-service can impede planning system implementation in Local Health and Social Welfare Office. The change of new organization structure influence a little for planning program activity. Amount of planner is enough in quantity but for quality still have to improve. There is no special budget in planning unit to arrange health program_ The target of program composed by program necessity not budget ceiling. Computer and means of telecommunication are not sufficient while means of transportation are sufficient. The presence data in quantity is quite enough but invalid as quality.

Process component that related with planning of nutrition improvement and family health program arrangement have been done by take note of proposal last year. The central gives contribution to local health with technical guidance and direction on program budgeting. Implementation of cross-program coordination is good while cross-sector coordination in Provincial Level Development Planning Agency needs comprehension about health program. Planning instruction based on Provincial Level Development Planning Agency (budget source from DAU and APBD Ill and financial unit guidelines comes from Local Government. The schedule of nutrition improvement and family health program arrangement has been made and implemented punctuality.

Output component that related with quality of planning document generally is good whereas the activity grogram is not different from last year. The expenses of nutrition improvement year 2001 are increased 26,8 % and family health program increases 3,1% compared with last year.

Suggested for a short term can make the planner team in district, the increasing a quality planner power, to prepare a specialist planning fund , the increasing a computacy facilities, the increasing a quantity data and the most important to approarch with the Provincial Level Development Planning Agency or Local Goverment. "

"Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat konsumsi pangan penduduk belum sepenuhnya mengacu pada PUGS, namun demikian perkembangannya menuju ke arah yang lebih baik..."

"ABSTRAKPositive Deviance (PD) atau penyimpangan positif adalah salah satu inisiatifprogram gizi bagi balita yang bcrbasis pada partisipasi masyarakat.Di Indonesia, pada tahun 2004 tercatat 11 propinsi tclah melaksanakan pendekatanPD. Ncgara-negara yang telah berhasil menyelesaikan masalah anak-anak malnutzisidiantaranya adalah Vietnam, Haiti, Guinea, Bangladesh dan Nepal (PD dan HearthUSAID, 2004). Di Indonesia, informasi yang telah dipublikasikan di antaranya yaituKelurahan Palrneriam Jakarta Timur (Anisah, 2005), Kanagarian Guguak SeraiSumatera Bafat (Ulfah, 2006), Proyek BP-Tangguh Papua (Nuhamara, 2006) danKelurahan Mulya Harja Bogor.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi mcndalam tentangpartisipasi masyarakat sejak berdiri sampai terlaksananya kegiatan pos gizi serta upayamempertahankan keberhasilan pencapaian pos gizi untuk menekan prevalensi gizi bumkdan gizi kurang pada balita.Penelitian ini menggunakan desain Icualitatif dengan metode wawancara mendalamdan FGD. Penelitian dilaksanakan di Kelurahan Mulya Haija selama Juni 2007. Sumberinformasi diperoleh dari 38 informan (5 kelompok FGD, 26 informan; 8 WM, 12informan) dari LSM, dinkes, kelurahan, puskesmas induk, puskesmas pembantu, tokohmasyarakat, kader posyandu dan orang tua balita.Dari hasil penelitian didapatkan bahwa partisipasi rnasyarakat sudah terbentukdengan keterlibatan unsur-unsur masyarakat, yaitu memenuhi kriteria tingkatan fungsional. Kegiatan untuk menumbuhkan panisipasi tersebut' adalah melalui pelatihan,sosialisasi program, pertemuan masyarakat, pendekalan personal dan pemberian insentifbagi kader. Pihak-pihak yang bcrperan paling dominan dalam mendorong tumbuhnyapartisipasi masyarakat adalah ketua RW, ketua RT dan kader.Faktor pcnghambat partisipasi adalah kondisi ekonomi, pengclolan keuangankeluarga dan pendidikan masyarakat, tidak adanya pengalaman masa lalupenanggulangan masalah gizi balita, luntumya budaya gotong royong di masyarakat(salah satunya karcna ketergantungan pada bantuan pemerintah untuk masyarakatmiskin) serta kurangnya dukungan aparat kesehatan setempat. Faktor pendukungnyaadalah pengaruh besar tokoh masyarakat yaitu ketua RW dan RT serta kader posyandu.Belum terlihat adanya sistern kemitraan yang dibangun atas dasar pembagian peranuntuk mencapai suatu tujuan bersama.Dari pcnclitian ini disarankan LSM mendapatkan upaya pendampingan yangefektif untuk menumbuhkan kemandirian melalui partisipasi masyarakat. Selain itu,LSM sebaiknya dapat menjadi lebih dari sekedar membuat model dari programpenanggulangan gizi, melainkan menjadi mitra pemerintah atau disebut sebagai servicebase NGO. Sementara aparat pemerintah dapat lebih optimal mendorong Iahirnyapartisipasi masyarakat, dan donor dapat menjadikan partisipasi masyarakat sebagaiindikator keberhasilan program.

---

ABSTRACTPositive Deviance (PD) is one of the inisiative of nutrition community baseprogram intervention for children under 5 (U5).In Indonesia, ll provinces has conducted PD in year 2004. While countries whichhave children malnutrition problem also use this approach. They are Vietnam, Haiti,Guinea, Bangladesh dan Nepal (PD dan Hearth USAID, 2004). Areas covered by PD inIndonesia (published data) are Village of Palmeriam Jakarta Timur (Anisah, 2005),Village of Guguak Serai Sumatera Barat (Ulfah, 2006), Village of Proyek BP-TangguhPapua (Nuhamara, 2006) and Village of Mulya Hanja Bogor.The objective of this research is to identify deeply community participation in PD-hearth implementation from the very beginning stage to implementation of hearth inorder to solve children malnutrition problem. Besides, partnertship and the role of eachgovernment institutions involved to encourage community participation were also partof the objectives.This qualitative research using indepth interview and FGD was conducted duringJune 2007 in Village of Mulya Harja..Tl`otal informant involved was 38 people (5 groupsof FGD, 26 people; 8 indepth interview, I2 people) hom NGO, city health office,village office, community health in village and sub district level, community leaders,local volunteers (kader) and parents of children US.This research was succesfully investigated that community participation existed,approved by the involvement of community members and categorized as functional levelof participation. The activities to encourage participation were programme socialization, community meetings, trainings, personal approaches and incentive for kader. Localinformal leaders (head of RT/RW and kader) were dominantly stimulated communityparticipation. Some obstacles of community participation were economic condition,household financial management, education, no experiment of participation and declinedtradition of partnership within community members, as well lack of partnership amongall competent govemment institutions.This research suggested NGO to conduct more effective facilitation too developindependence through community participation. Besides, it is better for NGO to playmore than just creating model for government, furthermore NGO can act as a servicebase NGO due some govemment?s limitations investigated. In addition, funding agency(in this case, government/Dinkes is the source of funding) would consider communityparticipation as one principle of programme.

---

"