Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 46761 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Bayu Parlinto
"ABSTRAK
Air pada saluran irigasi utama Tarum Barat yang merupakan pasok air baku dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Jakarta adalah suatu energi altenatif yang murah, bebas polusi, selalu tersedia dan berpotensi dimanfaatkan untuk membangkitkan energi listrik .
Pusat Listrik Tenaga Mikrohidro ( PLTM ) pada saluran irigasi utama Tarum Barat dirancang untuk memanfaatkan debit pasok air baku PDAM, dimana energi listrik yang dibangkitkan akan dipasok ke instalasi penjernihan air PDAM Buaran Jakarta Timur guna menghemat biaya operasi instalasi tersebut dan turut menyukseskan kebijaksanaan umum pemerintah di bidang energi.
"
1995
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
"A research of river water quality for irrigation purposes was conducted in West Java-Indonesia. Water samples from seven rivers and fourteen locations were taken and analyzed in the field and laboratory."
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Dominggas Nari
"Penelitian ini ingin memperoleh gambaran mengenai peman£aatan organisasi tradional dan aturan-aturannya dalam pembangunan kelembagaan irigasi sawah. Studi ini merupakan studi kasus pada kelompok tani sawah di kecamatan Wamena. Dan melihat mengapa jaringan irigasi yang dibangum dengan sangat baik oleh pemerintah tidak dimanfaatkan oleh masyarakat setempat dan apakah organisasi lokal dan aturan-aturannya dapat bermanfaat dalam pembangunan irigasi serta apakah dapat terjadi perpaduan antara pranata lama dan pranata baru.
Dengan melihat bagaimana petani dapat memanfaatkan organisasi lokal dan aturan-aturan yang ada di dalamnya untuk membentuk suatu kelompok tarsi sawah, dan bagaimana mereka dapat memadukan pranata mereka yang lama dengan pranata yang baru sehingga dapat membentuk kelembagaan irigasi sawah sebagai suatu pranata yang baru. Untuk menganalisa masalah ini penulis menggunakan konsep Institution, yang dikembangkan oleh Ostrom (1992). Dengan konsep ini penulis menganalisa mengapa beberapa institusi atau pranata yang ditentukan untuk penyediaan dan penggunaan air irigasi tidak berjalan sehingga pembangunan proyek irigasi tidak sustainable. Dan melalui konsep ini penulis juga akan melihat perubahan-perubahan yang terjadi dalam pranata "pengelolaan air" komunitas suku Dani. Disini Ostrom mengemukakan bahwa pembangunan irigasi dapat suistainable apabila terjadi crafting institution Melalui crafting institution penulis juga melihat apakah ada perubahan pranata dalam hal ini terjadi rekayasa atau perpaduan antara pranata lokai dan pranata irigasi sawah.
Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan, disini data yang dikumpulkan bersifat umum dan dijadikan dasar serta pendukung bagi wawancara mendalam. wawancara mendalam disini mencakup pengetahuan komunitas lokal mengenai pengelolaan sumberdaya air, lebih difokuskan pada pengelolaan air dalam kebun ubi jalar dan sawah (aturanaturan yang digunakan, organisasi kelompok tani dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan) serta rekayasa (ketrampilan) kelompok tani dalam pengembangan kelompoknya.
Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa, pembangunan irigasi di lembah Balim belum dapat dimanfnatkan dengan baik oleh komunitas suku Dani karena belum terjadi crafting institution. Dimaksudkan di sini dengan pembangunan irigasi tidak dimanfaatkan dengan baik karena belum terjadi crafting adalah, proses ini dapat terjadi apabila ada keterbukaan diantara kedua belah pihak (masyarakat dan pernerintah) namun yang terjadi pemerintah menyediakan fasilitas irigasi dan memberikan kepada masyarakat untuk memanfaatkan. Masyarakat berusaha sendiri dengan memanfaatkan pranata lokal terutama pranata pengelolaan air dalam kebun ubi jalar yang sangat berbeda dengan pengelolaan air dalam irigasi mengairi sawah. Pemerintah belum menciptakan semacam kondisi yang membuat ada keterpaduan pranata antara aturan aturan lokal yang dimiliki masyarakat dan aturan formal yang ada dan jika hal ini terjadi maka pembangunan irigasi dapat dimanfaatkan dengan baik."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1997
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
"Plant productivity is determined by watercontent management in the root zone with respect irrigation. A proper irrigation or irrigation scheduling requires a program which questions of when to irrigate, how much water at apply and what best method to apply the water. A way to calculate the amounts of water available and required for supplemental irrigation is to analyse the water balance. The principal of water balance analysis is the total water additions (from all source) must equal the total water losses. soil water must be maintained at the range of available for plant. Information about water balance components in the root zone will assist in decision making leading to improvement of irrigation efficiency. The water balance approach to irrigation scheduling choses a strarting point total soil water in the root zone. Then the water balance equation is solved on a daily basis, considering the amounts of water that move into and out of the root zone for that day. Actual readings of soil water using gravimetric soil water sampling or a calibrated soil-monitoruing device such as a neutron probe, time domain reflectometry, or transiometers should be taken to calibrate the estimated balance."
JUIRIGA
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Wili Andri Utama
"Irigasi mempunyai peran vital, karena berfungsi sebagai penyediaan air untuk lahan-lahan pertanian, perkebunan, dan perikanan. Untuk merancang saluran irigasi, perencanaan yang matang sangat diperlukan supaya tujuan pembuatan saluran tercapai. Namun di lain pihak, pada pelaksanaan proyek konstruksi di Indonesia secara umum jumlah kecelakaan kerja juga meningkat. Merujuk data Badan Penyelenggara Jasa Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, secara nasional angka kecelakaan kerja sektor konstruksi tercatat sebagai sektor terbanyak nasional angka kecelakaan kerja. Peraturan dan ketentuan tentang pembiayaan K3 yang ada di Indonesia belum diatur secara jelas dan terukur. Peraturan yang ada mengenai pembiayaan K3 diatur di tiga peraturan yaitu, Peraturan Menteri No. 31 Tahun 2015, Surat Edaran Menteri PUPR No. 66 Tahun 2015, Peraturan Menteri PUPR No. 28 Tahun 2016 serta yang terakhir Surat Edaran Menteri PUPR No. 11 Tahun 2019. Menurut Cooper dan Kaplan (1992), perhitungan biaya berbasis aktivitas telah muncul sebagai pendekatan baru yang menghubungkan biaya yang terkait langsung dengan kegiatan bisnis dengan produk manufaktur. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi risiko apa saja yang berpotensi bahaya pada pekerjaan irigasi, pembuatan safety plan dengan menggunakan standar WBS berbasis risiko, dan hasil dari peneltian ini dapat membuat analisa struktur biaya K3 untuk pekerjaan irigasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis deskriptif. Data Primer diperoleh dengan melakukan survey kepada para pakar dan responden. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa jatuh dari ketinggian merupakan potensi bahaya dengan nilai risiko tertinggi pada proyek Saluran/Irigasi. Pengendalian yang dilakukan dengan pengendalian administratif, penggunaan APD serta APK dengan Komponen Biaya K3 Umum dan Khusus. Dari hasil perhitungan biaya K3 berbasis WBS pada 2 proyek, diperoleh rata-rata sebesar 0.862% dimana persentase tersebut masih sesuai dengan kebijakan beberapa BUMN Konstruksi.

Irrigation have a vital role, because serves the provision of water for agricultural, plantation and fisheries lands. To design irrigation channels, careful planning is needed so that the goal of making the channel is achieved. But on the other hand, the implementation of construction projects in Indonesia in general the number of work accidents also increased. Referring to the data from the Social Services Provider Agency (BPJS), nationally the number of work accident accidents in the construction sector was recorded as the national sector with the highest number of occupational accidents. The regulations and provisions regarding HSE financing in Indonesia have not been clearly and measurably regulated. Existing regulations regarding HSE financing are regulated in three regulations, namely, Ministerial Regulation No. 31 of 2015, Circular of the Minister of Public Works and Public Housing No. 66 of 2015, the Minister of Public Works and Public Housing Regulation No. 28 of 2016, and the last in Circular of the Minister of Public Works and Public Housing No. 11 of 2019. According to Cooper and Kaplan (1992), Activity-Based Costing (ABC) has emerged as a new approach that connects costs directly related to business activities with manufactured products. This study aims to identify any risks that are potentially hazardous in irrigation work, making a safety plan using risk-based WBS standards, and the results of this research can make Analysis cost of safety for irrigation works. This research uses a qualitative approach and descriptive analysis. Primary data is obtained by conducting surveys of experts and respondents. Based on the results of the study it was found that falling from a height is a potential hazard with the highest risk value in the Irrigation/Channel project. Controlling proceed by administrative controls, the use of PPE as well as GER with General and Special OSH Cost Components. From the results of WBS-based OSH cost calculations on 2 projects, an average of 0.862% was obtained where the percentage is still in accordance with the policies of several Construction SOEs."
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
"Most of the existing water gates in Indonesia was made of iron or/and wood. Both materials are relatively easy to rusted , damaged or decayed and also attractive to be stolen. Alternative material and design was needed to overcome this issues. This study aim to design water gates using alternative material rather than iron.i.e GFRP (Glass Fiber Reinforced Plastics). This material has several advantages compared to the other material [such as metal] especially its weight, strength and price. The gate in this study was designed for width of 50 cm and 120 cm. Estimated optimal thickness for these width respectively 12 and 30 mm. Mechanical strength testings were conducted according to the Japanese Industrial standard for flexural strength. Testing conducted on two tipes of samples that have different thicknesses, i.e 12 mm and 30 mm. The average density of sample was 1,5 gr/cm, sample with 12 mm and 30 mm thickness reach fexural strength respectively about 200 kg/cm and 299 kg/cm at 10 mm strain. This result comply mechanical strenght requirement for water gate. Thus, recommended thickness for GFRP water gate was thicker than estimated,i.e was 10 mm for width of 50 am and 20 mm for width of 120 cm. The GFRP water gate with round shape in the bottom has contraction coefcient (c)= 0,951 and a value of dischage coefcient (c) can be determined by C=C {h-w); with ko =15 and K1=0,062"
JUIRIGA
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Yudi Lasmana
"ABSTRAK
Kabupaten Merauke mempunyai tiga sungai besar yaitu Sungai Bian, Sungai Kumbe dan Sungai Maro (BIKUMA), ketiga sungai tersebut mempunyai potensi pasang surut horisontal yang besar. Untuk pengembangan lahan irigasi rawa diperlukan kajian potensi pasang surut. Kajian ini didukung dengan survei hidrometri dan hidrolika yang dilakukan pada musim kemarau saat spring tide dan neap tide secara bersamaan untuk ketiga sungai. Survei meliputi aktivitas pengukuran geometri sungai dengan rentang per 5 km, pengukuran hidrometri sungai (pengamatan fluktuasi muka air dengan jarak proporsional untuk kalibrasi model dan kecepatan arus di hulu sungai untuk mendapatkan debit). Batasan pengukuran sungai bagian hulu dibatasi dengan jarak Sungai Bian 125Km, Sungai Kumbe sepanjang 171 km, dan Sungai Maro sepanjang 66 km dari muara laut. Kemudian dilakukan pemodelan hidrodinamika Sobek 1D yang menguraikan pergerakan air dari hulu sampai ke hilir. Dari hasil pemodelan diketahui bahwa air yang masuk dari laut ke Sungai Bikuma lebih besar dibandingkan air yang keluar ke laut. Adapun potensi pasang surutnya sebesar 1,7 Milliar m3. Selanjutnya dilakukan simulasi Sobek 1D2D untuk mengetahui sejauh mana pada kondisi alami daerah yang dapat digenangi adalah 123.609ha. Pemanfaatan potensi pasang surut tersebut dapat disalurkan ke zona pengembangan melalui sistem tata air irigasi rawa yang terintegrasi sehingga pemanfaatan air dapat optimal."
Bandung : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2018
627 JTHID 9:1 (2018)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Hansen, Vaughn E.
Jakarta: Erlangga, 1986
631.7 HAN it (1)
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Irfan Ridwan Maksum
"Penelitian ini membandingkan antara praktik pengelolaan air irigasi tertier di Kabupaten dan Kota Tegal dengan model Dharma Tirta, Subak di Kabupaten Jembrana Bali, dan di Hulu Langat, Malaysia. Oleh karena analisis perbandingan menuntut harus dipenuhinya prinsip-prinsip ketepatan dalam membandingkan antarobyek, maka ketiga lokasi mencerminkan kesederajatan tingkatan, yakni pada tingkatan kedua dalam sistem pemerintahan. Penelitian ini tidak mempersoalkan bentuk negara, sehingga walaupun Hulu Langat tepat di bawah Negara Bagian Selangor, yang seharusnya secara normatif berbanding dengan Provinsi di Indonesia; dalam penelitian ini disejajarkan dengan Kabupaten/Kota ditilik dari luas wilayah dan keseluruhan jenjang pemerintahan di Malaysia. Pendekatan verstehen menjadi kerangka umum metodologis karya ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan tipe deskriptif. Teknik penggalian data dilakukan dengan triangulasi-eklektik. Di samping itu, berbagai key informan diperlukan dalam penelitian karya ini dengan teknik analisis multilevel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga praktik bukanlah ejawantah dari desentralisasi fungsional walaupun di Indonesia potensial mengarah ke dalam praktik desentralisasi fungsional, sedangkan di Malaysia sepenuhnya sentralisasi melalui aparatus dekonsentrasi dengan karakter masing-masing. Praktik desentralisasi di Indonesia khususnya di bidang irigasi, baru menyangkut desentralisasi territorial, sedangkan desentralisasi fungsional tidak dipraktikkan meskipun wacana akademik dan potensi serta kebutuhan akan adanya lembaga yang merupakan perwujudan desentralisasi fungsional sudah muncul. Di tingkatan mikro menunjukkan terdapatnya kegagalan dalam pengelolaan urusan irigasi tersier khususnya dan urusan irigasi pada umumnya. Kegagalan tersebut juga didorong oleh kondisi makro persoalan distribusi urusan sektor irigasi yang berpaku pada desentralisasi teritorial semata. Pemerintah perlu membenahi organisasi pengairan di level grassroots dalam kerangka peningkatan kinerja pertanian dan pengelolaan sumberdaya air secara holistik bahkan sampai terciptanya regime irigasi lokal. Perubahan pasal 18 UUD 1945 agar lebih tegas kembali memasukkan konsep desentralisasi fungsional yang pernah digunakan pada 1920-an oleh Hindia Belanda.

This research compared tertiary irrigation management in the Municipality and Regency of Tegal, the Regency of Jembrana, and the Regency of Hulu Langat Selangor Malaysia. Malaysia has been developing water board at National and State Level. Although the two countries differed in governmental arrangements, the locus used in this research experienced the same level of governments. Verstehen has been as a general framework of this research approach. Qualitative and descriptive were the method of this research. Data are gathered using eclectic-triangulation methods and analyzed with multilevel tools. This research concluded that the tertiary irrigation in those three locus in Indonesia were not established based on functional decentralization, eventhough it has potential to do so. It is different from Malaysia which is fully centralized through deconcentration. Only the teritorial decentralization is the basic of tertiary irrigation management in Indonesia. Functional decentralization is not being practiced in tertiary irrigation management both in Indonesia and Malaysia. Empirically, Government should improve the performance of irrigation organization at the grassroot level in order to increase the whole agricultural performance which creating special local regime in the irrigation management. Furthermore, amandment to the constitution of 18th article should induce the concept of functional decentralization that was practiced in Indonesian local government system in 1920."
Depok: Lembaga Penelitian Universitas Indonesia, 2006
AJ-Pdf
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>