Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pariwisata Indonesia merupakan sektor unggulan dalam perekonomian nasional. Sektor ini diproyeksikan menjadi penghasil devisa non-migas terbesar pada akhir Repelita VII, melalui peningkatan jumlah wisman ke Indonesia. Salah satu negara potensial bagi promosi pariwisata Indonesia adalah Taiwan. Akan tetapi, promosi yang dilakukan belum memberikan hasil yang optimal. Melalui studi ini, kegiatan komunikasi pemasaran pariwisata Indonesia di Taiwan diungkap dan diulas dengan menggunakan kerangka analisa proses komunikasi pemasaran. Pengumpulan data primer dilakukan dengan metode desk research. Kesimpulan studi ini adalah bahwa promosi pariwisata Indonesia di Taiwan perlu dilakukan secara terpadu dan koordinatif. Materi pesan harus dikemas secara spesifik sesuai dengan target market Taiwan dan sebaiknya menggunakan bahasa Mandarin untuk menghindari -communication-barrier. Hal ini harus didukung dengan peningkatan jumlah pemandu wisata yang mampu berbahasa Mandarin. Saluran komunikasi "word of mouth" temyata lebih efektif karena bersifat dua arah, sehingga peran repeater dan biro wisata menjadi sangat penting. Selama ini, terbatasnya dana, materi promosi dan summber daya manusia di P31 menyebabkan kesinambungan promosi belum berjalan dengan baik. Sehingga efek program komunikasi pemasaran menjadi tidak optimal. Selain itu, urrtuk meningkatkan daya tarik promosi perlu dibuat, diversifikasi produk paket wisata bagi wisatawan Taiwan dan pengkajian terhadap kemungkinan pembukaan jalur penerbangan langsung ke beberapa destinasi wisata potensial selain Bali, kemudahan pengurusan keimigrasian, dan pemberian berbagai insentif terutama bagi wisman yang sudah menjadi repeater. Pengembangan lain yang juga dipandang perlu adalah membentuk pusat infarmasi pariwisata Indonesia yang menerbitkan newsletter secara berkala dengan memanfaatkan teknologi informasi seperti intemet, dan produk-produk wisata baru yang variatif & inovatif agar lebih kompetitif."

"Penelitian ini mengetengahkan gambaran tentang persentuhan kebudayaan dan proses adaptasi di dalam kehidupan sehari-hari dunia usaha kaum migran Indonesia di Taiwan. Gambaran ini dapat dilihat melalui bentuk-bentuk strategi bertahan yang dijalankan dan berbagai bentuk jaringan sosial yang tercipta pada kelompok pengusaha ini. Institusi sosial muncul sebagai implikasi dari strategi rumah tangga yang dijalankan serta jaringan usaha yang mereka bangun, melalui penggunaan simbol atau identitas kebudayaan yang ada dalam lingkungan sosial mereka. Penelitian kualitatif menggunakan metode etnografi.Hasil penelitian menunjukkan, bahwa optimalisasi menciptakan prestasi dan produksi dalam bekerja, bernegosiasi dengan lingkungan setempat dan menjalani kehidupan sesuai dengan norma setempat, sangat ditentukan oleh kemampuan pekerja migran usahawan ini dalam melakukan proses adaptasi ketika dia ingin menjalankan usaha dan mensiasati kehidupan yang mereka alami, maupun dalam melakukan jaringan sosial dan manipulasi identitas mereka.

---

This research is conducted in order to study about Indonesian migrant entrepeneurship in Taiwan. This thesis to identify and examine form of strategic adaptation and its impact experience at migrant workers entrepeneur, as well as their strategy to deal with the problems emerged, and describing recent condition is due to the Indonesian migrant condition in Taiwan. The research used qualitative paradigm with ethnography approach.The result of this research showed that Indonesia migrant workers entrepeneur responses on daily live and working place and migrant situation create some strategic in their household and in their business. Also, Indonesian migrant workers entrepeneur in the destination area/place usually were involved themselves in developing certain social groups or network. and strategic adaptation. Such groups or networks function as source for fulfilling everyday social needs as well as source information on another better jobs opportunity and tool?s to adaptation on ?migrant culture? situation in Taiwan."

"Indonesia adalah negara yang memiliki potensi pasar besar dalam industri makanan halal, sehingga menarik negara lain untuk masuk mengembangkan bisnis di Indonesia, termasuk makanan ringan asal Taiwan, khususnya Shihlin Taiwan Street Snacks. Perkembangan Shihlin di Indonesia merupakan hal yang perlu disoroti konsumen, karena berkaitan dengan isu tidak halal dibeberapa titik kritis, seperti rantai pasokan, mulai dari pengadaan bahan baku (termasuk proses pemotongan hewan), penyimpanan, hingga pendistribusian. Oleh karena itu, Shihlin menjawabnya dengan sertifikasi halal Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang didapatkan pada 16 Januari 2020. Namun hal itu berpotensi menimbulkan peningkatan harga dan mempengaruhi willingness to pay. Penelitian ini merupakan replikasi penelitian Hosseini et al. (2019), yang bertujuan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi willingness to pay konsumen Muslim terhadap makanan ringan Taiwan di Indonesia dengan studi kasus Shihlin Taiwan Street Snacks. Responden merupakan 326 Warga Negara Indonesia (WNI) Muslim yang berdomisili di wilayah Indonesia, kemudian data diolah menggunakan SPSS22 dan SmartPLS3.0. Hasil penelitian menunjukan animal slaughter, halal logo, price consciousness, food quality, dan religious commitment memiliki pengaruh positif terhadap willingness to pay konsumen Muslim pada produk Shihlin di Indonesia.

---

Indonesia is a country that has a large market potential in terms of the halal food industry, thus attracting other countries to develop businesses in Indonesia, including snacks from Taiwan, specifically Shihlin Taiwan Street Snacks. The development of Shihlin in Indonesia is something that needs to be highlighted by consumers, because it is related to non halal issues at several critical points, such as the supply chains, starting from procurement of raw materials (including slaughtering processes), storage, to distribution. Therefore, Shihlin responded with halal certification from the Indonesian Ulema Council (MUI) obtained on January 16, 2020. However, this has the potential to increase prices and affect willingness to pay. This research is a replication of the research by Hosseini et al. (2019), which aims to analyze the factors that influence Muslim consumers' willingness to pay for Taiwanese snacks in Indonesia with case study of Shihlin Taiwan Street Snacks. Respondents are 326 Muslim Indonesian Citizens domiciled in the territory of Indonesia, then data was processed using SPSS22 and SmartPLS3.0. The results of the study show animal slaughter, halal logos, price consciousness, food quality, and religious commitment have a positive influence on Muslim consumers' willingness to pay for Shihlin in Indonesia."

"Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi yang berhasil kita capai selama Repelita V disebabkan oleh adanya investasi yang terus meningkat, baik yang dilakukan oleh Pemerintah maupun oleh dunia usaha dan masyarakat. Dari tahun ke tahun penananan modal oleh dunia usaha terus berkembang. Namun, perkembangan penanaman modal yang sangat pesat terjadi dalam 5 tahun terakhir.Berdasar teori-teori tentang aliran modal, banyak faktor yang dapat mempengaruhi minat investasi asing di Indonesia. Salah satunya adalah "pull and push theory". Dalam teori ini dikemukakan adanya faktor pendorong dan penarik modal asing mengalir dari satu negara ke negara lain.Faktor pendorong adalah faktor kondusif yang dimiliki oleh negara asal-modal (home countries) seperti kebijaksanaan investasi atau aliran modal keluar, pertumbuhan/perkembangan sosial dan ekonomi serta perkembangan lingkungan global.Faktor penarik adalah keunggulan yang dimiliki oleh negara penerima modal (host countries) seperti stabilitas sosial, politik dan ekonomi, iklim usaha dan investasi yang menarik, ketersediaan sumber.daya alam dan dan sumber daya manusia, potensi pasar, insentif dan fasilitas serta ketersediaan prasarana dan sarana pendukung. Dari berbagai faktor tersebut, berdasarkan penelitian penulis atas persetujuan PMA sejak tahun tahun 1990 s/d Juni 1995 dengan mengambil sampel PMA dari Jepang, Korea Selatan dan Taiwan terungkap bahwa faktor rendahnya upah buruh (low labor cost) di Indonesia tetap merupakan salah satu daya tarik utama aliran PMA ke Indonesia.Meningkatnya dengan pesat PMA di Indonesia, terutama dari Jepang, Korea Selatan dan Taiwan pada tahun 1994 dan 1995, di samping faktor-faktor pendorong dan penarik yang disebutkan dimuka, juga disebabkan karena adanya faktor pemicu (triggering factor) yakni PP No. 20 Tahun 1994. Sebagai suatu kebijaksanaan yang sangat liberal, PP No. 20 Tahun 1994 telah memberikan dampak positif untuk menarik PMA ke Indonesia."

"ABSTRAKLisa Astrianti (0790060175). Suku Bangsa Minoritas Gaoshan Di Taiwan(di bawah bimbingan Christine Tala Bachrun M.A. dan Anita L. Amran S.S.y, Depok, Fakultas Sastra, Universitas Indonesia, 1996. Taiwan atau dikenal juga dengan Formosa, memiliki suku bangsa minoritas Gaoshan yang merupakan salah satu dari 55 suku bangsa minoritas di Cina. Suku bangsa minoritas Gaoshan ini, berdasarkan bukti-bukti arkeologis diperkirakan datang ke Taiwan kira-kira 2000 tahun yang lalu. Mereka berasal dari Semenanjung Melayu dan Pasifik Selatan. Sebenarnya suku bangsa minoritas Gaoshan ini terdiri dari 19 kelompok, namun yang masih mempertahankan kebudayaan tradisionalnya di tengah-tengah suku bangsa miyoritas Han dan pengaruh yang ditimbulkan dari bangsa-bangsa asing yaitu Belanda, Spanyol, Inggris, Perancis, dan Jepang, hanyalah tinggal 9 kelompok yaitu Atayal, Saisiat, Bunun, Ami, Tsou, Rukai, Puyuma, Paiwan, dan Yami. Menurut penelitian kepustakaan, pada saat ini kesembilan kelompok ini masih dapat mempertahankan kebudayaannya yaitu tempat tinggal, pernikahan, pakaian, perhiasan, makanan, dan ciri khas masing-masing kelompok. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk menggambarkan kehidupan suku bangsa minoritas Gaoshan ini dilihat dari aspek budayanya.

---

"

"Skripsi ini membahas tentang perbandingan peraturan perundangan skema program antara Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan dalam program BPJS Kesehatan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Indonesia dan National Health Insurance (NHI) di Taiwan. Dua fokus permasalahan yang diteliti adalah pengaturan hukum yang mengatur skema program jaminan kesehatan nasional kedua negara dan juga perbandingan kedua skema tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis-normatif dan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa skema program JKN di Indonesia, diatur oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Sementara itu, National Health Insurance di Taiwan, yang dijalankan oleh National Health Insurance Administration, diatur oleh National Health Insurance Act Taiwan Tahun 1994. Terdapat persamaan dan perbedaan dalam aspek kepesertaan, fasilitas dan pelayanan kesehatan, serta sumber pendanaan di kedua skema tersebut. Baik program BPJS Kesehatan maupun National Health Insurance menerapkan kepesertaan wajib dan dibiayai melalui iuran peserta, hasil investasi, dan alokasi dana pemerintah. Namun, klasifikasi kepesertaan dan fleksibilitas pemilihan layanan kesehatan di kedua negara berbeda. Skripsi ini menyarankan agar program BPJS Kesehatan mengadopsi pemberlakuan premi tambahan yang besarannya ditentukan berdasarkan kondisi finansial masing-masing peserta, seperti yang dilakukan oleh NHI Taiwan, untuk menciptakan sistem premi yang lebih adil. Program BPJS Kesehatan juga disarankan untuk memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam pemilihan layanan kesehatan, tanpa terpaku pada sistem rujukan berjenjang. Selain itu, integrasi pengobatan alternatif ke dalam program BPJS Kesehatan, sebagaimana dilakukan NHI di Taiwan, juga disarankan.

---

This thesis discusses the comparison of legal regulations for the National Health Insurance scheme between Indonesia's Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), managed by Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) under the BPJS Kesehatan program, and Taiwan's National Health Insurance (NHI). The two main focuses of the research are the legal regulations governing the National Health Insurance schemes of both countries and the comparison between the two schemes. This research is conducted using a juridical-normative method and qualitative data analysis. The research results indicate that the JKN scheme in Indonesia is regulated by Law Number 40 Year 2004 concerning the National Social Security System and Law Number 24 Year 2011 concerning the Social Security Administering Body. Meanwhile, the National Health Insurance in Taiwan, managed by the National Health Insurance Administration, is regulated by the National Health Insurance Act Taiwan Year 1994. There are similarities and differences in aspects of membership, health facilities and services, and funding sources in both schemes. Both the BPJS Kesehatan program and the National Health Insurance implement mandatory membership and are funded through participant contributions, investment returns, and government fund allocations. However, there are differences in the classification of membership and the flexibility of choosing health services in both countries. This thesis suggests that the BPJS Kesehatan program should adopt the implementation of additional premiums, the amount of which is determined based on each participant's financial condition, as implemented by the Taiwan NHI, to create a fairer premium system. The BPJS Kesehatan program is also advised to provide greater flexibility in choosing health services, without being tied to a tiered referral system. Furthermore, the integration of alternative medicine into the BPJS Kesehatan program, as carried out by the Taiwan NHI, is also suggested."

"Nowadays, international transactions become common in obtaining goods or services abroad of a country. The ac- tors are not limited to natural person. Most of the time the actors are legal persons. The emergence of legal person in the said activity is due to its mere permanent existence compared to natural person. Asian countries such as Indonesia, Thailand, Vietnam, PRC, Japan, Taiwan, and South Korea are called the High performing Asian Economies (HPAEs) by World Bank. Due to their geographical affinity, actors within the HPAEs started to conduct international transactions to obtain eccentric goods or services that each country offers. This thesis focuses on the forms of legal person in the HPAEs. Apart from it, there is personal status to which law is applicable to the legal person. It plays an important role in international transactions. It has drawn an attention that the determination of personal status varies from one country to another. On how it varies, is one of the reason in conducting this thesis. The research is con- ducted through normative juridical method by examining positive law of the said countries. The result of the re- search will list the known forms of legal person as well as its personal status that each country adhere.

---

Saat ini, transaksi internasional menjadi hal yang umum dalam memperoleh barang atau jasa di luar negeri. Para pelaku tidak terbatas pada pribadi kodrati, sebagian besar, mereka adalah badan hukum. Munculnya badan hukum dalam kegiatan tersebut adalah karena keberadaannya yang lebih abadi dibandingkan dengan pribadi kodrati. Ne- gara-negara Asia seperti Indonesia, Thailand, Vietnam, RRC, Jepang, Taiwan, dan Korea Selatan disebut sebagai High Performing Asian Economies oleh Bank Dunia. Karena lokasi geografisnya yang dekat satu sama lain, pelaku dalam HPAEs mulai melakukan transaksi internasional untuk mendapatkan barang atau layanan eksen- trik yang ditawarkan masing-masing negara. Karena salah satu pelaku adalah badan hukum, sangatlah penting untuk mengetahui bentuk-bentuk dari badan hukum yang dikenal dalam HPAEs. Selain itu, dalam berbicara tentang orang, ada status personal untuk menentukan hukum mana yang berlaku untuk orang tersebut. Menegaskan pada badan hukum, status personal memainkan peran penting di dalam transaksi internasional. Penentuan status personal telah menjadi perhatian dikarenakan caranya yang bervariasi dari satu negara ke negara lain. Adanya variasi tersebut adalah merupakan salah satu alasan dalam melakukan tesis ini. Penelitian ini dilakukan melalui metode yuridis nor-matif dengan memeriksa hukum positif negara- negara tersebut. Hasil penelitian akan memaparkan bentuk badan hukum yang diketahui serta status pribadinya yang dianut oleh masing-masing negara."

"Penelitian ini menganalisis pengaruh rezim buruh migran di Taiwan terhadap upaya pemerintah Indonesia dalam mendorong kenaikan upah pekerja migran Indonesia (PMI) domestik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan studi literatur dan wawancara mendalam untuk memperoleh data empiris dari studi kasus yang diangkat. Berdasarkan Chia-Wen Lu (2011), konsep rezim buruh migran mengacu pada kontrol terhadap populasi pekerja migran yang memiliki karakteristik tidak sama di berbagai negara tujuan pekerja migran. Rezim buruh migran di Taiwan menurut Lu memiliki karakteristik tidak transparan dan mengisolasi pekerja migran domestik dari hak-hak politik mereka dalam memengaruhi kebijakan. Oleh karena itu, peranan pemerintah Indonesia menjadi penting dalam mengadvokasikan kepentingan PMI domestik di Taiwan. Mengingat kondisi PMI domestik di Taiwan bekerja dalam kondisi yang eksploitatif, ketika upah yang mereka terima relatif tidak setimpal dengan panjang dan intensitas jam kerja yang dijalani. Hasil penelitian ini mengonfirmasi bahwa karakteristik rezim buruh migran di Taiwan telah memengaruhi upaya pemerintah Indonesia dalam proses negosiasi kenaikan upah minimum bagi PMI domestik. Selain itu, penelitian ini menemukan faktor lain di luar kerangka analisis Lu (2011) yaitu bahwa meskipun pemerintah Indonesia memiliki bargaining power untuk mengusulkan kenaikan upah minimum PMI domestik kepada otoritas Taiwan, dalam prosesnya terdapat hambatan untuk mencapai kesepakatan dalam waktu singkat. Hal ini terkait dengan karakteristik rezim buruh migran di Taiwan yang lebih mengutamakan kepentingan atau kondisi pemberi kerja atau majikan ketimbang pada pekerja migran. Hal ini yang menyebabkan proses negosiasi kenaikan upah minimum antara pemerintah Indonesia dan otoritas Taiwan, memakan waktu cukup lama hingga mencapai kesepakatan resmi. Hasil proses resmi tersebut pun masih tergantung pada itikad baik pemberi kerja di Tawan untuk mematuhinya.

---

This research analyzes the influence of the labour migrant regime in Taiwan on the Indonesian government’s efforts to enforce a wage increase for Indonesian domestic migrant workers. This research uses a qualitative method by conducting literature studies and in-depth interviews to obtain empirical data. According to Chia-Wen Lu (2011), the labour migrant regime is the state’s control over the migrant worker population. Hence, each country has its own characteristic of control. For instance, the characteristics of the labour migrant regime in Taiwan are non-transparency and isolates domestic migrant workers from their political rights to influence a policy-making process. Due to the exploitative conditions, when the wage received is not worth the working hours they took. Therefore, the role of the Indonesian government is essential to advocate the needs of Indonesian domestic migrant workers in Taiwan. The findings in this study confirm the characteristics of the labour migrant regime in Taiwan affect the Indonesian government’s effort to increase the minimum wage of Indonesian migrant domestic workers. In addition, this study found other factors aside from Lu’s analytical framework. It discovered the characteristics of the labour migrant regime in Taiwan prioritize the interests of employers. Therefore, although the Indonesian government has the bargaining power to propose an increase in the minimum wage, there are obstacles to reaching an agreement immediately. This is related to the characteristics of the labour migrant regime in Taiwan, which prioritizes the interests or conditions of employers or employers instead of migrant workers. This characteristic caused the negotiation process for the minimum wage increase between the Indonesian government and the Taiwanese authorities to take a long time to reach an official agreement. The results of the official process also depend on the goodwill of employers in Taiwan to comply."