Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kalimantan Barat adalah bagian dari wilayah Negara Republik Indonesia yang terdiri atas 6 Kabupaten dan 1 Kotamadya dengan luas wilayah 146.760 Km2 dan merupakan seperlima luas dari pulau Kalimantan dengan jumlah penduduk ± 3.228.073 jiwa, yang jumlah Pria 1.644.509 jiwa dan jumlah Wanita 1.583.564 jiwa (BPS Kai.-Bar 1990).Kalimantan Barat mempunyai potensi sumber daya alam yang relatif cukup besar terutama hasil hutan, pertambangan, perkebunan, namun pemanfaatannya masih terbatas, sehingga perlu mendapat perhatian khusus untuk dikembangkan.Luas kawasan hutan Kalimantan Barat meliputi 9.121.093 Ha (62%)dengan rincian sebagai berikut :Hutan Suaka dan Satwa : 1.303.106 haHutan Lindung : 2.011.045 ha -- Hutan Produksi : 4.347.296 haHutan Produksi yang dikonversi : 1.459.291 haKebijaksanaan pada saat ini ditekankan pada usaha-usaha rehabilitasi hutan melalui program penghijauan dan reboisasi serta hutan tanam industri (Parjoko S. 1993)."

"Kasus trafiking merupakan kasus yang berawal dari suatu kondisi dimana seseorang berusaha untuk meneari kehidupan yang lebih baik akan tetapi dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mencari keuntungan pribadi tanpa melihat akibat buruk yang ditimbulkan bagi korban. Dewasa ini kasus trafiking perempuan dan anak telah berkembang menjadi permasalahan yang kompleks dan menimbulkan dampak multidimensi. Kalimantan Barat merupakan daerah yang paling tinggi peringkatnya dalam kasus trafiking di Indonesia. Hal ini tentu saja berpengaruh pada ketahanan wilayah setempat.Tesis ini meneliti tentang perdagangan perempuan dan anak (trafiking) di Kalimantan Barat dalam hubungannya dengan Ketahanan Wilayah. Permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah mengenai motif, modus dan pola kejahatan trafiking, serta faktor-faktor yang menjadi penyebabnya. Tesis ini juga menganalisis peraturan perundang-undangan yang ada untuk menindak kejahatan trafiking, berikut kendala-kendala yang dihadapi dalam proses penanggulangannya. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan teknik analisis data fenomenologi, deskriptif analisis dan sosiologi hukum. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder yang didapatkan dari pengamatan langsung di lapangan, wawancara dengan responden dan narasumber serta berbagai sumber lain.Temuan yang panting dalam penelitian ini adalah trafiking merupakan kegiatan yang rantai aktivitasnya melibatkan banyak pihak. Pola kasus trafiking ada yang terputus dan terorganisir. Pola trafiking yang terputus biasanya melibatkan keluarga, dimana orangtua atau suaminya sendiri yang memperdagangkan perempuan dan anak yang menjadi korban atau melibatkan pihak ketiga secara individual, tanpa terorganisir. Sementara pola trafiking yang terorganisir ditunjukkan dengan rantai aktivitas yang melibatkan berbagai pihak, yakni: agen-agen pencari tenaga kerja (calo), masyarakat, PJTKI, petugas pemerintah dari Perangkat Desa, Petugas Kecamatan, termasuk Petugas Imigrasi, dan Petugas Kepolisian. Keterlibatan berbagai pihak dalam rantai aktivitas ini disebabkan karena sindikat kasus trafiking biasanya sudah memiliki jaringan di luar negeri.Korban trafiking biasanya mudah terbujuk oleh modus dan motif pelaku karena berbagai faktor, antara lain kebutuhan ekonomi keluarga dan tingkat pendidikan yang rendah. Kalimantan Barat dalam skala nasional merupakan salah satu wilayah penerima para korban trafiking anak dan perempuan yang didatangkan dari berbagai daerah luar Kalimantan Barat yang bertujuan untuk bekerja ke Malaysia melalui Pontianak. Selain menjadi daerah penerima, Kalimantan Barat juga merupakan daerah pengirim korban trafiking dan transit kegiatan trafiking yang korbannya dikirim hingga keluar negeri.Faktor-faktor penyebab terjadinya trafiking yang sangat kompleks dan multidimensi sangat mempengaruhi Ketahanan Wilayah Kalimantan Barat. Upaya penanggulangannya membutuhkan peraturan perundang-undangan yang kuat untuk mengantisipasi tindak kejahatan trafiking dengan didukung kebijakan pemerintah yang tegas, balk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah Kalimantan Barat.

---

Trafficking is a case started from a condition where someone tries to find a better life but hen used by certain parties to find personal benefit without seeing the bad impact to the victim. Recently, woman and child trafficking has developed to be a complex problem and aroused a multidimensional impact. West Kalimantan has the highest rank of trafficking case in Indonesia. This, of course, has influence to its local territorial defense.

This thesis researches about woman and child trafficking in West Kalimantan in relation with its local territorial defense. Problems discussed in this thesis are about motives, modus and crime patterns of trafficking, also its factors. This thesis also analyses the existing law and regulation for taking action against the trafficking crime including problems faced in its prevention process. This qualitative research was conducted by using phenomenal data analysis technique, descriptive analysis and sociology of law. This research uses primary data and secondary data received by direct observation on site, interviewing respondents and resource persons also other supporting resources.

The important finding in this research is that many parties has involved in this trafficking chain activities. It has two kinds of case pattern, a broken and organized one. The broken trafficking pattern usually involves family members, where parents or husband trafficking their wife and daughter or involving the third party, individually without being organized. Meanwhile, the organized trafficking pattern is showed by chain activity involving many parties, namely job agents (intermediaries), civil people, PJTKI, government officials such as village officials, district officials, including immigration officials and police. The involvement of many parties in this chain activities due to the trafficking syndicate usually has already have network abroad.

Usually, trafficking victims are easily persuaded by actors' modus or motives due to many factors, such as family economic problem and low education. West Kalimantan, in national scale, is one of receiver regions of woman and child trafficking victims coming from many regions out of West Kalimantan that intend to work in Malaysia via Pontianak. Besides, West Kalimantan is also a sender region and transit place of trafficking activity whose victims sent out of the country.

Factors cause the trafficking are very complex and multidimensional so as to influence West Kalimantan territorial defense. The prevention efforts need a strong law and regulations to anticipate trafficking crime supported by determined government policy, either central government or local government of West Kalimantan."

"Media massa telah diakui memiliki pengaruh terhadap publik. Salah satu bukti potensi media massa mempengaruhi publik adalah kemampuan media massa untuk menyusun atau mengagendakan berita-berita apa yang dipersepsikan publik sebagai berita yang paling penting atau paling menonjol pada kurun waktu tertentu. Kemampuan tersebut dirangkum dalam suatu pendekatan yang khusus mengkaji efek media massa yaitu teori fungsi agenda-setting. Teori fungsi agenda-setting akhir-akhir ini menjadi populer dalam studi-studi komunikasi massa terutama komunikasi politik. Dengan menggunakan pendekatan teori fungsi agenda-setting pulalah penulis melakukan penelitian untuk mengetahui apakah ada hubungan dan asosiasi antara agenda surat kabar dengan agenda publik atau pembacanya. Media massa yang menjadi obyek studi penelitian ini adalah media cetak yaitu surat kabar nasional Kompas yang terbit di Jakarta, dan surat kabar daerah Akcaya yang terbit di Pontianak. Sedangkan publik sasaran yang dilakukan dengan metode survei adalah anggota DPRD tingkat I Propinsi Kalimantan Barat. Isu-isu yang diambil adalah isu-isu nasional dan daerah. Sampel penelitian terdiri atas 45 responden yang diambil secara "total" (keseluruhan). Penelitian ini sendiri berlangsung selama 1 bulan khusus untuk menganalisis isi surat kabar, dan kerangka waktu analisis ini dibagi dalam 2 tahap, masing-masing tahap selama waktu 2 minggu. Untuk survei agenda publik dilakukan selama jangka waktu 3 hari selesai analisis surat kabar. Dalam penelitian ini, agenda surat kabar Kompas dan Akcaya diukur berdasarkan ukuran pemuatan, waktu pemuatan, dan variasi berita. Sedangkan agenda publik diukur berdasarkan respon (urutan/rangking) mereka mengenai isu-isu nasional dan daerah yang mereka nilai sebagai isu yang paling panting secara intrapribadi. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, hasilnya menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan statistik (Spearmen's Rho dan Chi-Square) atau hubungannya sangat kecil antara agenda SK Kompas dan Akcaya dengan agenda anggota DPRD tentang prioritas isu nasional dan daerah, baik pada saat pengukuran pertama (pre) dan kedua (post). Tidak signifikannya hubungan dan asosiasi yang diperoleh dapat disebabkan oleh beberapa faktor lain, baik yang berasal dari media maupun dari publik. Antara lain homogenitas responden, jumlah pajanan pada media yang rendah, kuatnya orientasi pada asal golongan politik, dan kedekatan (proximity) isu dengan bidang tugas publik, serta kecenderungan untuk berpendapat sama (konsensus). Di samping itu asosiasi agenda media dengan variabel perantara yang diduga antara lain asal fraksi, frekuensi diskusi antar pribadi, dan lama pajanan pada surat kabar, juga tidak signifikan, kendati telah penulis kelompokkan lebih ketat."

"Masa transisi demokrasi sejak pengunduran diri Presiden Soeharto tahun 1998 membawa perubahan terhadap struktur ketatanegaraan Republik Indonesia melalui empat kali perubahan (amandemen) terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu perubahan yang signifikan adalah perubahan dalam sistem pemerintahan daerah. Berbeda dengan masa pemerintahan Orde Baru yang cenderung sentralistik, sistem pemerintahan daerah pada masa reformasi cenderung diarahkan pada makin menguatnya otonomi pemerintahan daerah.Penguatan otonomi pemerintahan daerah ditandai pula dengan pemilihan kepala daerah, baik gubernur, bupati, dan walikota secara langsung berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:"Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis."Pemilihan kepala daerah secara demokratis ini diwujudkan dalam bentuk pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat di daerahnya berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi:"Kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan."Pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung ini mulai dilaksanakan pada bulan Juni 2005, diawali dengan pemilihan bupati Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah dilangsungkan pada tanggal 2 Juni 2005. Untuk tahun 2005 terdapat 226 kepala daerah yang harus segera diganti, terdiri dari 11 Gubernur, 180 Bupati dan 35 walikota, pada tahun 2006 hingga 2008 terdapat 21 provinsi dan 202 kabupaten/kota yang harus melaksanakan pemilihan kepala daerah, dan pada tahun 2009 segera diikuti oleh 1 provinsi dan 39 kabupaten/kota. Dengan demikian, sampai dengan akhir tahun 2009 nanti seluruh rakyat di pelosok negeri secara politik akan sangat disibukkan oleh 33 pemilihan Gubernur dan 434 pemilihan Bupati/Walikota yang dilakukan secara langsung."

"Untuk bisa memenuhi kebutuhannya, sebuah rumah tangga perlu menjalankan mata pencaharian. Komunitas transmigran di Desa Sungai Radak Satu merupakan komunitas yang di program oleh pemerintah untuk bekerja sebagai petani padi, namun karena adanya berbagai hambatan tidak memungkinkan mereka untuk menggantungkan hidup hanya dari bekerja sebagai petani padi saja. untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan pendapatan para komunitas transmigran di Desa Sungai Radak Satu harus menjalankan pekerjaan lain. Dalam memilih pekerjaan terdapat berbagai strategi yang dilakukan oleh masing-masing rumah tangga, ragam strategi ini didasarkan oleh berbagai faktor seperti aset dan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing rumah tangga. Skripsi ini menunjukkan ragam strategi yang dilakukan oleh Komunitas Transmigran di Desa Sungai Radak satu dalam menjalankan dan memilih mata pencaharian mereka. Penelitian yang dilakukan dengan metode kualitatif, data-data diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan etnografi. Penelitian menemukan bahwa komunitas transmigran di Desa Sungai Radak Satu beradaptasi dengan melakukan diversifikasi pada mata pencaharian tertentu untuk bertahan hidup dan menambah kekayaan.

---

A household must engage in livelihood in order to meet their necessities. The government has programmed the transmigration community in Sungai Radak Satu Village to work as rice farmers, however due to many obstacles, they are unable to rely solely on rice farming. The transmigration community in Sungai Radak Satu Village must rely on various sources of income to meet their necessities and improve their revenue. Each household employs a variety of strategy when it comes to selecting works. This sort of strategy is dependent on a number of criteria, including each household's assets and skills. This thesis will show the numerous strategy used by the transmigration community in Sungai Radak Satu Village to support themselves. Qualitative approaches are used in the research, and the data displayed are the findings of interviews, observations, and ethnographic methodologies.This study discovered that the transmigrant population in Sungai Radak Satu Village adapts to these circumstances by diversifying their livelihoods in order to survive and grow their wealth."