Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kebijakan Australia putih disahkan pada tahun 1901. Kebijakan tersebut kemudian dihapuskan pada tahun 1973, dan diganti dengan multikulturalisme.Kebijakan Australia putih sebenarnya merupakan cerminan dari rasisme. Perilaku rasis sesungguhnya telah berlangsung sejak Australia ditetapkan Inggris sebagai koloni tempat pembuangan narapidana. Aborigin, orang asli Australia, adalah yang paling menderita dari perlakuan rasis kulit putih.Ketika terjadi demam emas, orang Cina yang banyak menyerbu ladang-ladang emas, mendapatkan perlakuan rasis pula. Sikap rasis ini kemudian diresmikan sebagai kebijakan nasional, setelah berdirinya pemerintahan Federal, pada tahun 1901. Kebijakan Australia putih ditetapkan, menurut sumber-sumber resmi, sebagai suatu upaya untuk menjaga kelangsungan budaya kulit putih.Namun, dengan semakin kuatnya tekanan dari dalam maupun dari luar yang dipengaruhi pandangan humanisme, kebijakan Australia putih dihapus tahun 1973."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai sejarah tokoh wanita dalam bidang imigrasi dankolonisasi di Australia bernama Caroline Chisholm. Skripsi ini mendiskusikan strategiCaroline dalam membantu imigran untuk memperoleh pekerjaan dan kehidupan di tanahAustralia. Di tahun 1841, Caroline Chisholm memperhatikan kondisi para imigran yanghidup miskin dan terlantar di jalanan, terutama imigran wanita. Tanpa mengharapkanimbalan atau penghargaan, Caroline Chisholm bergerak membantu para imigran mulaidari membangun Female Immigrant Home hingga menyebarkan para imigran ke daerahpedalaman Australia. Selain itu, ia dan suaminya juga membantu para calon imigran diInggris untuk bermigrasi ke Australia melalui Family Colonization Loan Society.Kegiatan Caroline Chisholm mendapat pengharagaan tinggi oleh masyarakat danpemerintah baik di Australia maupun di Inggris. Strategi yang diterapkan oleh CarolineChisholm berdampak pada peningkatan martabat wanita dan perubahan sistem imigrasidan pelayaran di Inggris dan Australia pada abad ke 19. Penelitian ini didasarkan darisumber arsip yang dimiliki oleh National Archives of Australia yang dibukukan dalamHistorical Record of Australia juga surat kabar dan buku terkait Caroline Chisholm.Skripsi ini diteliti menggunakan metode sejarah.

---

ABSTRACTThis study is focusing on Caroline Chisholm, a woman figure at immigrationand colonization field in Australia. It discussed the strategies Caroline use for helpingthe immigrant find a job and have a living in Australia. In 1841, Caroline Chisholmobserving immigrant condition because many of them destitute and lives on the street,especially female immigrant. Without concern of rewards, Caroline Chisholm foundedFemale Immigrant Home for helping female immigrant then brought them with otherimmigrants to the Australian bush, finding jobs and living places for them. Caroline andher husband also helped people who wished to emigrate from England to Australiathrough Family Colonization Loan Society. Caroline Chisholm activities are deeplyappreciated by people and government in Australia as well as England. Carolinestrategies had influence into women welfare and changed immigration and sailingsystem in England and Australia at 19th century. This research based on archival sourceheld in the National Archives of Australia that recorded in Historical Record ofAustralia as well as newspaper and book on Caroline Chisholm. This study based onhistorical methods."

"ABSTRAKArtikel ini membahas mengenai unsur rasisme dalam kebijakan imigrasi Australia. Muncul hipotesa bahwa kebijakan imigrasi yang dikeluarkan pemerintah Australia di tahun 1996 hingga 2007 dipengaruhi oleh unsur rasisme dari beberapa pihak. Di tahun 1996, muncul seorang politikus wanita Australia bernama Pauline Hanson, ia merupakan senator yang menyuarakan rasisme dan ingin kebangkitan White Australia Policy. Ia kemudian mendirikan partai bernama One Nation Party yang juga menyuarakan rasisme dalam kebijakan partainya. Pada masa itu Australia yang berada dibawah kepemimpinan Perdana Menteri John Howard turut menyebabkan nama John Howard dituduh sebagai politikus yang rasis karena kebijakan imigrasi yang dikeluarkan merupakan tanggung jawabnya. Penulisan skripsi ini menggunakan empat tahap metode sejarah untuk membuktikan bahwa terdapat unsur rasisme dalam kebijakan imigrasi Australia selama tahun 1996 hingga 2007 yang berasal dari pengaruh One Nation Party dan John Howard.

---

ABSTRACTThis Essay discusses about racism in the Australian Imigration Policy. There is a hypothesis that imigration policy issued by the Australian Government in 1996 to 2007 was influenced by racism from several parties. In 1996, an Australian female politician named Pauline Hanson as a senator, she have voiced racism and wanted the resurrection of the White Australia Policy. She then founded a party called One Nation Party which also voiced racism in their policy. At that time Australia was under the leadership of Prime Minister John Howard, this led John Howard accused of being a racist politician because the immigration policy that has been issued was his responsibility. This essay use four stages of historical method to prove that there is an element of racism in Australian Immigration Policy applied from 1996 to 2007 as a result ofOne Nation Party rsquo s influence and John Howard rsquo s policies. "

"Penelitian ini bertujuan menganalisis pola perencanaan dan pengembangan karir pejabat imigrasi di Direktorat Jenderal Imigrasi dan menganalisis strategi implementasi pengembangan karir di Direktorat Jenderal Imigrasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif, di mana data kuantitatif digunakan oleh peneliti sebagai data statistik (modal dasar) dan bukan merupakan pembenaran atau pembuktian atas persepsi pegawai untuk mendukung data kualitatif dari hasil wawancara mendalam. Informan dalam penelitian ini berasal dari seorang pejabat struktural di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, pada pendapat informan dan didukung dengan data statistik dari hasil penyebaran kuesioner.Dari analisis hasil penelitian, disimpulkan bahwa: 1) pola perencanaan dan pengembangan karir pejabat imigrasi di Ditjen.Imigrasi yang ada saat ini relatif masih berjalan sesuai dengan pola karir yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI tahun 2006, walaupun pelaksanaannya membutuhkan penyesuaian terhadap kebutuhan organisasi yang real di lapangan; 2) strategi pengembangan karir pejabat imigrasi di Ditjen. Imigrasi saat ini dilaksanakan antara lain dengan : memprioritas pada pemenuhan posisi jabatan struktural yang dipandang strategis berdasarkan pada volume dan intensitas beban pekerjaan pada setiap unit-unit pelaksana teknis; mempercepat pemenuhan posisi-posisi jabatan struktural pada level terendah (cq. eselon V) untuk mengantisipasi kekosongan posisi jabatan struktural pada level yang lebih tinggi (akibat purnabakti); menambah jumlah personil pejabat teknis imigrasi melalui penerimaan secara terbuka (cq. penerimaan cpns dan AIM) Hasil penelitian menyarankan bahwa: perlu penambahan jumlah personil pejabat teknis imigrasi dengan cara mengusulkan kepada Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara melalui Menteri Hukum dan HAM; perlu memperbanyak diklat-diklat teknis beserta diklat-diklat penyegaran (lanjutan) teknis keimigrasian; dan perlunya mengoptimalkan hubungan kerjasama dengan pihak ketiga sebagai penyelenggara pendidikan tinggi (formal) untuk membekali pengetahuan aparatur.

---

The research was aimed to analyze a pattern of career planning dan career development for immigration officials and to analyze the implementation strategy of career development in General Directorate of Immigration. The research applied both qualitative and quantitative methods, where quantitative data was only used as a statistical data (fundament comprehension) and was not a justification or a verification on officer?s perceptions to sustain qualitative data from an intensive interview result. The informan originated from a structural functionary in General Directorate of Immigration. The collecting data was achieved by a way of an intensive interview, whereas the analysis was referred to informan opinions and supported by statistical data resulted from questioners.From the interview result, it was assumed that: 1) th existing pattern of planning and career development for immigration officer is relatively run as according to patternof career released by Republic of Indonesia?s Ministry of Law and Human Rights in 2006, although it required logically adjustments to the factual need of the organizations; 2) strategy of officer?s career development in General Directorate of Immigrationis recently implemented by: highly focused on the fulfilment the strategical posts of structural functionary based on jobs volume and job rutinities on every technical representative units; accelarate the fulfilment the lower structural functionary posts (eq. eselon V) to anticipate the shortages of the upper structural functionary posts (caused by retirement process); multiply the amount of the technical officers of immigration by a way of public enrolment (c.q CPNS and AIM enrolment)The research result suggested that: it needs to multiply the amount of technical officers of immigration by proposing it to Ministry of State Aparatus Empowerment by a way of Ministry of Law and Human Rights; it requires to multiply immigration technical trainings and its series, and it requires having mutual relationships to a third party providing higher formal education to foster immigration officers knowledge."

"Peningkatan jumlah pencari suaka memicu respon serius dari pemerintah Australia dalam bentuk implementasi kebijakan. Serangkaian kebijakan imigrasi diusung oleh Partai Buruh dan Partai Koalisi Liberal-Nasional tentunya memiliki corak serta perbedaan tersendiri dalam implementasinya. Penelitian ini membahas mengenai perbedaan dalam implementasi kebijakan imigrasi antara kedua partai besar Australia. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini akan menggunakan konsep Multiculturalism yang dikemukakan oleh Charles Taylor untuk menjelaskan perbedaan ideologi yang mendasari perbedaan kebijakan serta konsep National Interest oleh Hans J. Morgenthau untuk menjelaskan bagaimana kebijakan imigrasi digunakan sebagai alat pertahanan guna melindungi kepentingan nasional Australia. Penelitian ini menemukan bahwa Partai Buruh dan Partai Koalisi Liberal-Nasional memiliki arah gerak partai yang berbeda akibat latar belakang ideologinya. Hal ini yang kemudian berpengaruh terhadap pendekatan masing-masing partai terhadap pembentukan sebuah kebijakan.

---

The increase in the number of asylum seekers triggered a serious response from the Australian government in the form of policy implementation. A series of immigration policies promoted by the Labor Party and the Liberal-National Coalition Party certainly have their own style and differences in their implementation. This study discusses the differences in the implementation of immigration policies between the two major Australian parties. With a qualitative approach, this study will use the concept of Multiculturalism put forward by Charles Taylor to explain ideological differences and the concept of National Interest by Hans J. Morgenthau to explain how immigration policy is used to protect Australia's national interests. This study found that the Labor Party and the Liberal-National Coalition Party have different directions of movement due to their ideological backgrounds. This then influences the approach of each party towards the formation of a policy."

"Fenomena global yaitu globalisasi menurut mantan kepala IMF (International Monetary Fund) Stanley Fischer sebagai perkembangan proses ketergantungan ekonomi antar negara, dimana proses tersebut sudah mempengaruhi Australia dan Negara-negara lain. Seperti definisinya, makalah ini akan membahas tentang aspek ekonomi dari globalisasi di Australia.Makalah ini akan membahas bagaimana globalisasi dimulai dari Australia serta efeknya pada Australia. Untuk mengetahui apa saja efek tersebut, kita harus mulai dari mengetahui momen-momen penting sepanjang sejarah Australia yang disebabkan oleh globalisasi. Australia sangatlah terkoneksi dengan Negara lain dalam bidang ekonomi melalui transaksi jasanya (transaksi jasa merupakan 80% dari total GDP Australia1) dan perdagangan komoditas seperti batu bara (dimana Australia memiliki competitive advantage2). Australia merupakan salah satu negara yang paling global, dibuktikan dengan sebuah riset dari Ernst and Young pada tahun 2013 dimana Australia merupakan negara dengan urutan ke 24 paling terglobalisasi pada tahun 20123.

---

The global phenomenon that is globalization is defined by former IMF (International Monetary Fund) chief Stanley Fischer as the ongoing process of greater economic interdependence among countries, and it has affected Australia and other countries. As the definition stated, this essay will discuss the economic aspect of globalization focusing on Australia.

The essay will discuss how globalization started in Australia as well as the effects of globalization in Australia. To know the effects of globalization in Australia, we need to take a look on how globalization started in Australia and note the important events along the way up until today that is caused by globalization.

Australia is highly engaged with the world in terms of economy through majorly services (services provide 80% of Australia‟s GDP) and commodity trading such as coal (where Australia has a competitive advantage). Australia is highly globalized with recent research from Ernst and Young in 2013 stating that Australia is the 24th most globalized nation in 2012."