Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDesa Sangatta sudah cukup tua usianya, sudah ada sejak pertengahan tahun 1600-an. Sejarah Sangatta diawali sejak Gembara memimpin rakyatnya membuka hutan dan membangun Sangatta. Sangatta semula terletak di muara sungai Sangatta, namun karena sering mendapat serangan bajak laut Bugis, kota Sangatta dipindah ke tempat yang lebih ke arah pedalaman. Akan tetapi di sanapun diserang oleh suku Dayak pemenggal kepala, yang mengakibatkan Sangatta terpaksa berpindah lagi. Demikian berkali-kali Sangatta berpindah lokasi sampai akhirnya berada di lokasi yang sekarang ini, yaitu berjarak sekitar sepuluh kilometer dari pantai. Berpuluh-puluh tahun kehidupan tradisional Desa Sangatta tidak terusik oleh pengaruh budaya luar sampai kedatangan perusahaan penambangan minyak Belanda, NKPM, yang berusaha mencari minyak di daerah ini pada tahun 1830. Namun operasi pencarian minyak ini tidak berlangsung lama, karena mengalami kegagalan. Kemudian pada tahun 1903 perusahaan minyak Kolonio juga berusaha untuk mencari minyak di daerah ini, namun sebagaimana pendahulunya juga mengalami kegagalan. Pada tahun 1930 perusahaan minyak lain, BPM, datang ke daerah ini dan beroperasi hingga tahun 1955. Pada tahun itu operasi BPM pindah ke lain tempat. Pada sekitar tahun 1970-an terjadi pengeksploitasian kayu secara besar-besaran di Kalimantan Timur. Beberapa perusahaan kayu sempat beroperasi di sekitar Sangatta, namun sekarang tinggal tersisa satu perusahaan perkayuan saja, yaitu PT Porodisa. Dan pada tahun yang hampir bersamaan Pertamina juga mulai beroperasi di daerah ini. Baru kemudian mulai 1988 PT KALTIM PRIMA COAL, disingkat sebagai PT. KPC, mulai membangun tambang beserta prasarananya di daerah Sangatta dan beroperasi mulai akhir tahun 1991. Kedatangan berbagai perusahaan perminyakan, perkayuan, dan kemudian batubara, telah menjadikan Sangatta berkembang dari desa tradisional kecil menjadi suatu desa yang bersentuhan dengan budaya modern dan berpenduduk jauh lebih besar. Kegiatan industri modern tersebut memerlukan tenaga kerja, yang tidak dapat sepenuhnya dipenuhi oleh tenaga kerja setempat, sehingga mendatangkan tenaga kerja dari daerah lain. Di samping itu kegiatan industri tersebut juga memerlukan pasokan logistik dari luar. Pertambahan penduduk dan pasokan kebutuhan industri menumbuhkan kegiatan ekonomi, yang semakin lama semakin besar. Sejak kedatangan KPC di awal tahun 1980-an, jumlah penduduk bertambah secara mencolok dari 5.532 jiwa di tahun 1980 menjadi 19.947 jiwa di tahun 1991, dan sekitar 27.015 jiwa pada tahun 1994. Angka-angka ini belum terhitung penduduk pendatang baru yang tidak tercatat di kantor Kepala Desa. Mata pencaharian penduduk yang semula hanya sebagai nelayan dan peladang, sekarang mereka sudah mengembangkan diri dalam berbagai jenis mata pencaharian, yang antara lain usaha: restoran, warung-warung, toko-toko kebutuhan pokok sehari-hari, penjahit, bengkel, bar-bar, salon-salon kecantikan, tempat bilyar, dan berbagai kegiatan kewiraswastaan lain di samping sebagai karyawan KPC atau kontraktornya."

"Dengan dibangunnya kereta cepat Jakarta-Bandung, Walini sebagai salah satu stasiun pemberhentiannya memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan. Penelitian ini dilakukan untuk membuat desain konseptual dari konsep pengembangangan wilayah Kota Baru Walini sebagai Technology Park dan menghitung biaya investasi yang dibutuhkan. Konsep technology park berfokus pada industry-industri high tech dan kawasan-kawasan riset. Jenis industry yang akan dibangun adalah industry mobile phone, semokonduktor, dan komponen. Sedangkan untuk kawasan riset terdiri dari science park, bio techno park, geo park, art techno park, dan industrial park. Untuk mengetahui besar biaya investasi, dilakukan studi literature atau benchmarking pada industry dan kawasan yang telah ada. Wilayah yang akan dikembangkan seluas 1126 ha. Hasil dari penelitian ini adalah pengembangan kawasan Technology Park terdiri dari berbagai jenis industry, kawasan residensial, kawasan komersial, kawasan universitas, dan kawasan riset dan pengembangan, dan infrastruktur pendukung. Biaya investasi yang dibutuhkan untuk pengembangan wilayah adalah Rp 257,466,389,150,559.

---

With the development of Jakarta Bandung high speed train, Walini as one of the stop station has a great opportunity to be developed. This research intend to develop the conseptual desain of Kota Baru Walini regional development as Technology Park and calculating the initial cost to build the area. Technology park focused on high tech industries and research area. Hight tech industry that will be develop is mobile phone industry, semiconductor industry, dan component manufacture. For the research area, will be developed science park, bio techno park, geo park, art techno park, and industrial park. The method to determine the initial cost is by literature study and benchmarking from the industry or the area that already exist. The area that will be developed has 1126 ha. The result from this research is, the development of Technology Park will consist of high tech industries, residential area, commercial area, university, research and development area, and supportive infrastructure. The initial cost to develop the area is Rp 257,466,389,150,559. "

"[ABSTRAKEnergi migas masih menjadi andalan utama perekonomian Indonesia, baik sebagaipenghasil devisa maupun pemasok kebutuhan energi dalam negeri. Denganpenurunan Produksi MIGAS 6% per tahun dan diiringi dengan kenaikanpertumbuhan konsumsi energi rata-rata mencapai 7% dalam 10 tahun terakhir,mengakibatkan Indonesia dalam kondisi Krisis MIGAS dalam 20 Tahun kedepan.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa ancaman operasional survaidan pemboran dalam rangka peningkatan produksi MIGAS karena adanya faktorotonomi daerah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif study kasus denganmenggunakan analisa eksternal PEST dan Force Field Analisis sedangkanAnalisis Anticipatory digunakan sebagai analisa Internal. Dari analisa Eksternaldan Internal tersebut dijadikan sebagai penggerak untuk tinjauan masa depanskenario 2035. Perizinan yang merupakan salah satu yang menghambat dalampeningkatan produksi MIGAS nasional, sehingga diperlukan penyederhanaanperizinan dan peningkatan teknologi untuk dapat meningkatkan produksi MIGASnasional di Tahun 2035.

---

ABSTRACTHydrocarbon energy is the major player of Indonesia economy, in term of foreignexchange earner and also for domestic supply of energy demand. With thereduction of hydrocarbon production as 6% per year and follow with the growthof energy consumption by 7% in last 10 year, Indonesia is facing a hydrocarbonenergy crisis for the next 20 years. The aim of this study is to analyze the threat insurvey and drilling operation in order to increase the hydrocarbon production dueto regional autonomy factor existences. This study is qualitative case study thatuse external analysis of PEST and Force Field, while the Anticipatory analysis useas internal one. This external and internal analysis treat as a driving force forforesight the 2035 scenario. The licensing is one of the obstacle in increasing thenational hydrocarbon production, therefore the simplification in licensing andenhancement in technology are necessary in order to increase the nationalhydrocarbon production for year 2035, Hydrocarbon energy is the major player of Indonesia economy, in term of foreignexchange earner and also for domestic supply of energy demand. With thereduction of hydrocarbon production as 6% per year and follow with the growthof energy consumption by 7% in last 10 year, Indonesia is facing a hydrocarbonenergy crisis for the next 20 years. The aim of this study is to analyze the threat insurvey and drilling operation in order to increase the hydrocarbon production dueto regional autonomy factor existences. This study is qualitative case study thatuse external analysis of PEST and Force Field, while the Anticipatory analysis useas internal one. This external and internal analysis treat as a driving force forforesight the 2035 scenario. The licensing is one of the obstacle in increasing thenational hydrocarbon production, therefore the simplification in licensing andenhancement in technology are necessary in order to increase the nationalhydrocarbon production for year 2035]"

"Tahap desain adalah tahapan penting untuk proses pembangunan sebuah proyek konstruksi. Salah satu dasar penentuan apakah sebuah rencana pembangunan proyek dapat berjalan atau tidaknya dapat dinilai berdasarkan nilai ekonomis bangunan. Dalam tahap desain, diperlukan sebuah rupa untuk metode atau alternatif agar desain sebuah proyek konstruksi dapat menjadi seefektif mungkin tanpa mengurangi kekuatan sebuah bangunan secara struktur sehingga dapat menghasilkan nilai harga proyek yang paling ekonomis. Pada penelitian ini studi kasus yang digunakan adalah bangunan showroom karena dianggap mampu mewakili bangunan low rise dengan komponen struktur atas tipikal yaitu kolom, balok, dan pelat menggunakan material beton konvensional. Salah satu cara untuk mendapatkan biaya yang ekonomis adalah dengan melakukan efisiensi balok anak dan/atau memodifikasi ketebalan pelat sehingga dapat menurunkan biaya proyek. Penelitian ini dilakukan melalui pemodelan ETABS untuk struktur dan desain bangunan. Kemudian dilanjutkan dengan perhitungan biaya konstruksi struktur bangunan.

---

Designing process is a crucial step in order to plan a construction project. One determining basic to help whether a construction plan is going to work according to plan or not can be judged by it’s economical value of the building project. For designing process, a model is needed to become a method of finding alternative so a project design can be as effective as possible without decreasing the building’s structural strength and so it can offer a cheaper cost or in other word is more economical. In this research, a showroom office is used as it is considered representative of low rise buildings with typical structural components which are columns, beams, and slab using conventional reinforced concrete material. One way to achieve economical project cost is to make secondary beam/joist uses reduced or in other words, more efficiently, and/or with modifying sab thickness so that it woud reduce project cost. This research used ETABS modelling software to observe the building’s structural and design aspects. Subsequently it’s structural components will be calculated in order to obtain project cost

"

"ABSTRAKPenelitian ini dilakukan berdasarkan keadaan dunia pertambangan secara umum mengalami berbagai hambatan salah satunya sengketa pertambangan yang diakibatkan oleh masalah pertanahan. Hambatan penyelesaian sengketa tanah juga dialami oleh PT Kaltim Prima Coal merupakan salah satu produsen batubara di Indonesia. PT Kaltim Prima Coal melakukan kegiatan operasi pertambangan batubara berdasarkan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara Nomor J2/Ji.Dn/16/82 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemerintah Republik Indonesia dan PT Kaltim Prima Coal pada tanggal 8 April 1982 ldquo;PKP2B rdquo; . PT Kaltim Prima Coal dalam melakukan kegiatan operasional pertambangan di wilayah PKP2B seringkali terhambat akibat adanya warga yang menyatakan memiliki tanah perwatasan di dalam wilayah PKP2B PT Kaltim Prima Coal. Namun kenyaataan dasar hukum memiliki hak atas tanah perwatasan di dalam wilayah PKP2B PT Kaltim Prima Coal tidak sesuai dengan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

---

ABSTRACTThis research is based on general mining practice facing many obstacles one of the major problem is land dispute. The land dispute issue is also being faced by PT Kaltim Prima Coal, one of the largest coal producers in Indonesia. PT Kaltim Prima Coal conducts its mining activity based on Coal Contract of Work Number J2 Ji.Dn 16 82 made between the Government of Republic Indonesia and PT Kaltim Prima Coal dated April 8, 1982 ldquo CCoW rdquo . PT Kaltim Prima Coal in conducting mining activity in the CCoW area is mostly disturb by residents that claims the tanah perwatasan ownership inside the CCoW area. This issue is against Law Number 4 of 2009 on Mineral and Coal Mining and Law No. 5 of 1960 on Agrarian Law."

"Dalam menghadapi era globalisasi, dimana semakin terintegrasinya perekonomian dunia, maka kondisi perekonomian nasional yang saat ini masih dilanda krisis dan belum menunjukkan tanda-tanda perbaikan, sangat diperlukan penataan kembali seluruh aspek kehidupan, aspek sosial politik dan aspek ekonomi. Dari sisi ekonomi antara lain diperlukan perencanaan ekonomi yang komprehensip dan transparan baik di tingkat nasional maupun di tingkat regional (daerah). Di tingkat regional yang juga merupakan bagian integral perekonomian nasional, sudah barang tentu tidak akan lepas dan pengaruh global tersebut. Oleh sebab itu perencanaan daerah harus selalu ditingkatkan kualitas dan akurasinya melalui pendekatan teoritis yang tajam dan obyektif. Dengan demikian seluruh potensi sumber daya ( resources) yang ada di daerah diharapkan dapat dikelola, dimanfaatkan secara efektif, efisien dan optimal. Dalam rangka penajaman makna perencanaan sehingga secara logis dapat diterapkan di daerah, dalam arti kata memenuhi unsur etika, obyektifitas, keseimbangan dan berkelanjutan maka diperlukan peralatan analisis yang tepat. Menurut John Glason (I974) analisis tabel input output mempunyai keunggulan jika dibandingkan dengan metode-metode lain dalam menganalisa dan memprediksi perubahan-perubahan dalam perekonomian regional (daerah). Analisis ini dapat membantu para perencana untuk menentukan sektor-sektor ekonomi yang tepat untuk menjadi prioritas pembangunan dalam upaya mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerahnya. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah ; (i) untuk mengetahui sektor-sektor produksi unggulan, yang dapat dijadikan sebagai prioritas dalam pembangunan daerah Kabupaten Banggai ; (ii) mencoba menganalisis dampak pengeluaran pemerintah daerah terhadap perekonomian Kabupaten Banggai. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode non survey. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah ; (i) Data PDRB Propinsi Sulawesi Tengah ; (ii) Data PDRB Kabupaten Banggai ; (iii) Tabel Input Output (I-0) Kabupaten Banggai tahun 1995; (iv) APBD Kabupaten Banggai beberapa tahun anggaran. Dalam penentuan sektor unggulan digunakan kriteria-kriteria sebagai berikut : (i) sektor yang mempunyai indeks daya penyebaran dan indeks derajat kepekaan lebih besar dari satu, serta mampu memberikan kontribusi yang besar dalam total output ; (ii) sektor yang mempunyai indeks derajat kepekaan lebih besar dari satu, dan memberikan kontribusi yang besar tehadap total output ; (iii) sektor yang mempunyai indeks daya penyebaran lebih besar dari satu, serta memberikan kontribusi yang besar dalam total output ; (iv) sektor yang mempunyai income multiplier tinggi dan output juga tinggi ; serta (v) sektor dengan kontribusi output cukup besar, dan memiliki potensi yang besar pula serta mempunyai prospek yang baik untuk dikembangkan. Dari hasil analisis 1-0 yang dilakukan dikaitkan dengan kriteria-kriteria tersebut, maka sektor-sektor yang dapat dikategorikan sebagai sektor unggulan dalam perekonomian Kabupaten Banggai adalah ; sektor bangunan, sektor angkutan dan komunikasi, sektor industri kayu bambu dan rotan, sektor bank dan lembaga keuangan lainnya, sektor perdagangan, sektor industri makanan dan minuman, sektor padi, sektor kelapa, sektor kayu dan hasil hutan serta sektor perikanan. Selanjutnya dalam penentuan besaran pengeluaran pemerintah daerah Kabupaten Banggai dilakukan dengan cara menyesuaikan pos pasal mata anggaran dalam APBD dengan sektor-sektor dalam Input Output Kabupaten Banggai tahun 1995. Kemudian dari sasil nalisis dapat diketahui dampak dari pengeluaran Pemerintah Daerah terhadap perekonomian Kabupaten Banggai adalah ; (i) Dalam pembentukan output sebesar 51.976 juta rupiah atau 7,76 persen dari total ouput sebesar 666.399 juta rupiah. (ii) Dalam pembentukan Nilai Tambah Bruto sebesar 40.257 juta rupiah atau 8,59 persen dari total Nilai Tambah Bruto sebesar 468.551 juta rupiah. (iii) Dalam penyerapan tenaga kerja, terbuka peluang kerja sebanyak 5.083 orang."

"[Tesis ini membahas probabilitas dari dampak spatial spillover dari infrastruktur jalan terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Jawa Barat menggunakan data panel kabupaten/kota pada tahun 2007-2010. Studi ini menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai indikator pertumbuhan ekonomi. Jalan dengan kondisi baik dan kepadatan jalan digunakan untuk mewakili infrastrukturjalan. Selanjutnya, tenaga kerja dan stok kapital swasta digunakan sebagai variabel kontrol. Penelitian ini menguji hipotesis bahwa infrastruktur jalan yang memadai tidak hanya akan memberikan efek positif pada pembangunan ekonomi suatu wilayah, tetapi juga terhadap wilayah di sekelilingnya. Untuk mengetahui adanya korelasi spasial dilakukan uji dengan menggunakan Global’s Moran I index, hasilnya menunjukkan bahwa terdapat dependensi spasial antar kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa spatial spillover infrastruktur jalan memiliki dampak positif pada pertumbuhanekonomi di tingkat regional.;This research examines the probability of spatial spillover effect of road infrastructure to regional economic growth in the West Java province by using data panel over 2007 to 2012 at regency’s level. This study uses Gross Regional Domestic Product (GRDP) as indicator of economic growth. Good road conditionand road density are utilized to explain road infrastructure. In addition, controlling variables use the labor force and private capital stock. This study tests the hypothesis that sufficient road infrastructure brings positive effect on economic development not only within region, but also on surrounding regions. The spatial correlation test by using Global’s Moran I index results on the existence of spatial dependence among regencies on the West Java Province. The main resultsconclude that the positive spillover of road infrastructure on regional economic growth occurs in these periods at regional level;This research examines the probability of spatial spillover effect of roadinfrastructure to regional economic growth in the West Java province by usingdata panel over 2007 to 2012 at regency’s level. This study uses Gross RegionalDomestic Product (GRDP) as indicator of economic growth. Good road conditionand road density are utilized to explain road infrastructure. In addition, controllingvariables use the labor force and private capital stock. This study tests thehypothesis that sufficient road infrastructure brings positive effect on economicdevelopment not only within region, but also on surrounding regions. The spatialcorrelation test by using Global’s Moran I index results on the existence of spatialdependence among regencies on the West Java Province. The main resultsconclude that the positive spillover of road infrastructure on regional economicgrowth occurs in these periods at regional level, This research examines the probability of spatial spillover effect of roadinfrastructure to regional economic growth in the West Java province by usingdata panel over 2007 to 2012 at regency’s level. This study uses Gross RegionalDomestic Product (GRDP) as indicator of economic growth. Good road conditionand road density are utilized to explain road infrastructure. In addition, controllingvariables use the labor force and private capital stock. This study tests thehypothesis that sufficient road infrastructure brings positive effect on economicdevelopment not only within region, but also on surrounding regions. The spatialcorrelation test by using Global’s Moran I index results on the existence of spatialdependence among regencies on the West Java Province. The main resultsconclude that the positive spillover of road infrastructure on regional economicgrowth occurs in these periods at regional level]"