Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSeiring dengan lajunya gerak pembangunan, pada berbagai sektor terjadi pula masalah-masalah kebocoran, pemborosan, penyimpangan dan penyelewengan yang dalam hal ini berkaitan erat dengan terjadinya kerugian negara. Pada dasarnya sudah ada perangkat hukum serta prosedur yang mengatur penyelesaian kerugian negara yaitu ICW, Petunjuk Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (Juklak TP dan TGR) terbitan Bepeka maupun Departemen PU, namun perlu dikaji apakah dalam pelaksanaannya mampu menjawab permasalahan-permasalahan yang telah terjadi.Di dalam penelitian ini kajian utama semula berfokus pada penyelesaian kerugian negara yang diproses oleh Biro Keuangan menyangkut TP dan TGR, tetapi kemudian harus dilengkapi dengan kajian penyelesaian kerugian negara hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional yang pelaksanaannya diatur secara tersendiri .Penelitian ini diawali dengan kajian kepustakaan menyangkut teori-teori efektivitas, kerugian negara, pengawasan dan konsep-konsep penyelesaian kerugian negara, selanjutnya diikuti dengan penelitian lapangan terutama di Biro Keuangan, Inspektorat Jenderal, dua Kantor Wilayah Departemen PU ditambah dengan Instansi Bepeka. Analisa yang dilakukan bersifat kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif alisis.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian kerugian negara yang didasarkan pada ICW dan Juklak TP dan TGR belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan, sedang kerugian negara hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional yang ternyata mendominasi jumlah nominal kerugian negara di Departemen PU diwarnai pula dengan berbagai kerawanan. Oleh sebab itu dalam penanganan kerugian negara perlu dilakukan berbagai langkah meningkatkan pemahaman peraturan, peningkatan kualitas auditor dan pengaturan yang lebih jelas dan tegas atas penyelesaian hasil pemeriksaan.ix + 116 halaman + 4 tabel + 3 gambar + 9 lampiran Daftar Pustaka : 14 buku, 21 peraturan, 3 lain-lain."

"PendahuluanManajemen keuangan didefinisikan sebagai fungsi dan tanggung jawab manajer keuangan. Walaupun kondisi perusahaan berbeda-beda, namun keputusan utama yang diambil oleh manajer keuangan adalah : keputusan investasi, keputusan pembelanjaan, dan keputusan untuk menentukan berapa banyak dividen harus dibagikan kepada pemegang saham. Ketiga keputusan ini tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Masing-masing keputusan diintegrasikan untuk memaksimumkan nilai perusahaan, yang dicerminkan dari harga pasar sahamnya.Besar kecilnya dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham tergantung dari kebijaksanaan dividen masing-masing perusahaan. Kebijaksanaan dividen atau keputusan dividen pada hakekatnya menentukan posisi keuntungan yang akan dibagikan kepada pemegang saham dan seberapa banyak yang ditahan sebagai retained earnings. Perbandingan antara dividen dan keuntungan merupakan rasio pembayaran dividen atau dividend pay out ratio. Karena dividen merupakan bagian dari Iaba, maka salah satu faktor yang mempengaruhi dividend pay out ratio adalah besarnya Iaba.Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana kebijakan dividen ditentukan oieh perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Jakarta. Penelitian ini akan menggambarkan pengaruh besarnya kebutuhan investasi, kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan dari modal sendiri yang ditanamkan (return on equity), struktur modal (debt to equity ratio) terhadap penentuan kebijakan dividen (dividend payout ratio), pada perusahaan-perusahaan go public di Bursa Efek Jakarta, juga perbedaan kebijakan dividen perusahaan aktif dan tidak aktif dalam perdagangan sahamnya di Bursa Efek Jakarta."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji kebijakan cash holding pada perusahaan yang dikelompokan dalam financial constraints dan not financial constraint pada sektor industri manufaktur tahun 2001-2010. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan analisis diskriminan. Hasil analisis diskriminan menunjukan bahwa kelompok financial constraints dan not financial constraint dijelaskan oleh variabel diskriminan yaitu leverage, capital expenditure, operating cash flow, market to book ratio, size dan number block holder.

---

The purpose of this study was to examine the company's policy of holding cash are classified in the financial constraints and not financial constraints on the manufacturing sector in 2001-2010. The method used in this study with discriminant analysis. Discriminant analysis results showed that the group financial constraints and financial constraints are not explained by the discriminant variable leverage, capital expenditure, operating cash flow, market to book ratio, size and number block holder."

"ABSTRAKPenelitian ini berangkat dari permasalahan kontradiksi penerapan hukum antara hukum publik dengan hukum privat pada pelaksanaan kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam menilai dan/atau menetapkan kerugian negara atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pengelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Penelitian dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui pelaksanaan dan urgensi atas kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam menilai dan/atau menetapkan kerugian negara terhadap pengelola Badan Usaha Milik Negara. Dalam penelitian ini, metodologi yang dilaksanakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan paradigma penyelesaian piutang negara pada BUMN pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 77/PUU-IX/2011 yang mengamanatkan penyelesaian piutang BUMN dilaksanakan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (good corporate governance). Penelitian ini menyimpulkan bahwa kewenangan BPK dalam menilai dan/atau menetapkan kerugian negara terhadap pengelola BUMN yang menggunakan prinsip hukum publik dapat menimbulkan kerancuan penerapan hukum dengan prinsip hukum privat yang berlaku pada perusahaan, serta tidak selaras dengan Putusan MK Nomor 77/PUU-IX/2011 yang mengamanatkan penyelesaian piutang BUMN dilaksanakan berdasarkan prinsip perusahaan yang baik (good corporate governance). Perubahan paradigma pengurusan piutang negara pada BUMN juga telah menghilangkan urgensi penilaian dan/atau penetapan kerugian sebagai syarat pencatatan piutang. Meski demikian, kewenangan BPK tersebut tetap memiliki nilai kemanfaatan dalam rangkaian pemeriksaan/pengawasan terhadap keuangan negara untuk terciptanya akuntabilitas pengelolaan dan tanggungjawab keuangan BUMN dalam rangka pengambilan kebijakan strategis, serta dapat menciptakan rasa keadilan bagi para stakeholder.

---

ABSTRACTThis research departs from the problem of the contradiction in the application of law between public law and private law on the implementation of the authority of the Supreme Audit Institution (BPK) in assessing and / or determining state losses on illegal acts committed by State-Owned Enterprises (SOE) managers. The research was carried out with the aim of knowing the implementation and urgency of the authority of the BPK in assessing and/or determining state losses to the managers of SOE. In this study, the methodology implemented was normative legal research. The results of the study show that there has been a paradigm shift in the settlement of state receivables in SOEs after the Decision of the Constitutional Court (MK) Number 77/PUU-IX/2011 which mandates the settlement of SOE receivables carried out based on the good corporate governance principles. This study concludes that the authority of the BPK in assessing and/or determining state losses to SOE managers who use the principles of public law can lead to confusion in the application of the law with the principles of private law applicable to companies, and not in line with the MK Decision Number 77/PUU-IX/2011 which mandates the completion of BUMN receivables carried out based on the good corporate governance principles. The change in the paradigm of managing state accounts for SOEs has also eliminated the urgency of assessments and/or the determination of losses as a condition for recording accounts. Even so, the BPK's authority still has the value of benefit in a series of checks/oversight of state finances to create accountability for management and financial responsibility of SOEs in the context of strategic policy making, and can create a sense of justice for stakeholders."

"ABSTRAKPolicy of budget management of the State General Treasurer of Others Expenditure Budget (BA 999.08) is one of the policies that taken by the Minister of Finance of Indonesia as fiscals manager to execute one of the State Treasurer function in the management of the state budget as the purpose of provisions in the Package of Act on Finance State along with the operational regulations. Because of the characteristics that are different from the general state budget management, Minister of Finance has given the authority to regulate further discretionarie policy related to budget management of the State General Treasurer of Others Expenditure Budget. The implementation of policy in the management of the General Treasurer of Others Expenditure Budget needs to be done according to the rules of the legislation and adhere to the General Principles of Good Governance (AUPB) also the principles of public finance management in order to meet the state budget management aspects of effective and efficient, transparent, fair, professional, and also accountable in the corridors of state law."

"Dalam penerapan desentralisasi fiskal sejak ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 dan 25 Tahun 1999, salah satu aspek bahasan yang kerap kali muncul adalah adanya transfer dana dari pemerintah pusat kepada daerah (intergovernmental fiscal transfer). Transfer dari pemerintah pusat kepada daerah salah satunya dimaksudkan untuk mewujudkan keseimbangan fiskal (fiscal equalization), baik secara vertikal (antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah), maupun horizontal (antar pemerintah daerah). Di Indonesia, transfer dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah ini disebut dengan Dana Perimbangan, yang di Indonesia terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu Dana Bagi Hasil (baik bagi hasil pajak dan bagi hasil sumber daya alam); Dana Alokasi Umum (DAU); dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana bagi hasil dibagikan kepada daerah menurut persentase tertentu, dan didasarkan atas daerah penghasil (by origin). DAU dibagikan dengan formula tertentu, sementara DAK dibagikan untuk tujuan-tujuan tertentu yang sudah digariskan (specific grant).DAU yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antar daerah tersebut diterapkan melalui suatu formula, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kapasitas fiskal daerah. Dalam pelaksanaan pengalokasian DAU dari tahun 2001 hingga sekarang, selalu muncul ketidakpuasan dari sejumlah daerah. Daerah-daerah yang merasa tidak puas tersebut umumnya yang menerima DAU relatif kecil dan tidak dapat memenuhi kebutuhan fiskal daerahnya.Selain itu, ditetapkannya kebijakan berupa penyesuaian atau modifikasi terhadap alokasi DAU yang sudah ditetapkan berdasarkan formula celah fiskal berimplikasi tidak maksimalnya kemampuan DAU dalam mengoreksi kesenjangan fiskal antardaerah. Dengan demikian perhitungan DAU dinilai kurang memberikan efek pemerataan dan keadilan. Berkenaan dengan itu muncul adanya pemikiran teoretik untuk memasukkan variabel-variabel ekonomi baru dalam formulasi DAU.Sehubungan dengan hal tersebut di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ulang formula dan kebijakan aplikasi DAU yang selama ini digunakan, kemudian merumuskan formula DAU sesuai dengan kriteria yang tertuang dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 yang merupakan pengganti dari UU Nomor 25 Tahun 1999.Dari hasil penelitian secara kualitatif dan kuantitatif terhadap pembagian DAU pads periode-periode awal otonomi daerah kepada kabupaten/kota ternyata DAU cukup membantu untuk menutup celah fiskal guna membiayai pengeluaran total daerah yang terdiri dari pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. DAU mampu meningkatkan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai pengeluaran, setelah pengeluaran tersebut juga dibiayai oleh PAD dan bagi hasii.Selain itu, DAU juga dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah yang diterapkan melalui suatu formula. Alokasi DAU 2004 untuk kabupaten/kota mampu memeratakan kemampuan fiskal antar daerah yang ditunjukkan dengan angka koefisien variasi sebesar 0,476382958.BHP dan BHSDA telah menimbulkan ketidakmerataan fiskal antar kabupaten/kota. Ketidakmerataan fiskal akibat pengalokasian BHP dan BHSDA untuk seluruh kabupaten/kota di Indonesia ditunjukkan oleh angka koefisien variasi yang tinggi yaitu 2,08444245.Dalam tahun 2004 juga telah dialokasikan dana penyeimbang berupa hold harmless. Namun demikian, prosesnya telah merugikan daerah lain yang seharusnya mendapatkan DAU yang lebih besar dan harus dikurangi demi mengantisipasi adanya tekanan politik dari DPR maupun pemerintah daerah. Dana hold harmless ini membuat ketidakmerataan fiskal antar kabupaten/kota semakin besar sebagaimana tercermin dari nilai koefisien variasi sebesar 2,15179564.Penghitungan PPAD secara regresi GLS (Generally Least Square) dengan panel data (data pool) ternyata memberikan hasil yang mencerminkan kapasitas fiskal daerah dan diharapkan dapat membuat formulasi DAU juga menjadi lebih baik. Hasil perhitungan menyebutkan bahwa dari 370 kabupaten/kota di Indonesia, terdapat 280 kabupaten/kota yang PPAD-nya lebih tinggi dari PAD riil, dan 90 kabupaten/kota yang PPAD-nya lebih rendah dari PAD riil. Hal ini berartelah menjawab salah satu kekurangan dari metode perhitungan terdahulu adalah menghasilkan PAD estimasi yang lebih rendah dari PAD rill sehingga memberikan disinsentif bagi daerah untuk meningkatkan PAD-nya.Perhitungan DAU 2004 estimasi dengan menginternalisasikan variabel-variabel yang baru berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2004 ke dalam persamaan regresi linear berganda DAU, yaitu Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, Indeks Kemahalan Konstruksi, PDRB perkapita, Indeks Pembangunan Manusia, PPAD, Bagi Hasil SDA, dan Bagi Hasil Pajak, ternyata lebih mampu untuk memeratakan kemampuan fiskal antar kabupaten/kota lebih baik daripada DAU 2004 yang memakai perhitungan fiscal need dan variabel-variabel ekonomi berdasarkan peraturan perundangan yang lama. Hal ini terlihat dari koefisien variasi untuk DAU 2004 estimasi sebesar 0,457565444 jauh lebih kecil dibandingkan dengan DAU 2004 sebesar 0,476382958. Perhitungan indeks Williamson juga menunjukkan bahwa indeks untuk DAU 2004 estimasi sebesar 0,69141 lebih kecil daripada DAU 2004 sebesar 0,72043.DAU berhasil memperbaiki pemerataan fiskal antar daerah akibat adanya dana bagi hasil yang cenderung sangat tidak merata. Alokasi DAU 2004 estimasi mampu untuk memeratakan kemampuan fiskal untuk daerah kabupaten/kota di luar Jawa hingga menjadi 0,580655989 dari sebelumnya 2,189769838. Untuk kabupaten/kota di pulau Jawa pemerataan fiiskaf tercapal pada angka koefisien variasi 0,427639999 dari sebelumnya 1,221831509. Ketidakmerataan fiskal seluruh kabupaten/kota akibat bagi hasil pajak dan SDA di Indonesia itu mampu dinetralisir oleh DAU 2004 estimasi yang mampu mengurangi ketimpangan fiskal tersebut hingga angka koefisien variasinya menjadi 0,553190859 dari sebelumnya 2,08444245. Demikian pula, Indeks Williamson untuk DAU 2004 estimasi mampu meminimalkan ketimpangan fiskal akibat dana bagi hasil dari angka 2,78962 menjadi 0,88892."

"Studi ini berangkat dari suatu ide bagaimana mendesain suatu kebijakan moneter yang efektif dalam mempengaruhi sektor riil baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Untuk itu, desain dari studi ini memiliki 3 tujuan utama: (i) melihat channel mekanisme transmisi yang paiing signifikan bekerja di Indonesia serta menentukan channel mekanisme transmisi yang paling terimbas oleh adanya krisis, (ii) melihat faktor apakah yang paling dominan mempengaruhi suatu mekanisme transmisi jalur kredit, (ii) menunjukkan perfomance mekanisme transmisi kebijakan moneter antar daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut, digunakan dua pendekatan utama, yaitu ekonometri time series (dengan Ordinary Least Square dan Polynomial Distributed Lag) untuk menjawab tujuan (i) dan (ii) serta ekonometri spasial unluk menjawab (iii). Dari hasil yang ditemukan dapai dijelaskan bahwa, credit channel dan money channel bekerja dengan tingkat efektifitas yang sama sebelum krisis meskipun setelah krisis, credit channel lebih volatile. Faktor permintaan dan penawaran bekerja dengan tingkat signifikansi yang sama dalam credit channel. Di level daerah, terdapat justifikasi signifikannya hubungan spasial antar daerah. Sementara itu credit channel terlihat lebih tercluster yang mengindikasikan jalur mekanisme ini harus lebih diprioritaskan karena Iebih manageable di level daerah yang memungkinkan kebijakan moneter terserap Iebih baik."

"Pemakaian istilah "keuangan negara" untuk pertama kali terdapat dalam UUD 1945. Untuk memahami pengertian istilah "keuangan negara" dapat diberikan beberapa penafisran yaitu penafsiran menurut tata bahasa (gramaticale interpretiate), menurut sejarah (historiche interpretiate), menurut sistematika (systematische interpretiate), dan menurut tujuan kaidah hukum (teleogische interpretatie). Dari berbagai penafsiran tersebut istilah "keuangan negara" harus diartikan secara resriktif yaitu hanya mengenai pelaksanaan APBN yang sudah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat."

"Tulisan ini mengkaji sejauh mana keberhasilan program privatisasi di Indonesia dengan memperbandingkan kinerja keuangan dan operasional dari 12 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mencatatkan sahamnya di pasar modal sebelum dan sesudah privatisasi. Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan dan operasional adalah profitabilitas, efisiensi, leverage, kebijakan dividen, belanja modal, penjualan/pendapatan (output), kesempatan kerja, dan pajak yang dibayar perusahaan. Selanjutnya dibandingkan juga beberapa rasio keuangan BUMN yang diprivatisasi dengan sektor industri terkait pada tahun 2004 serta kecenderungan pergerakan harga saham tiga tahun terakhir (2002 sampai dengan 2004).Walaupun belum dapat dilakukan pengujian secara statistik, mengingat kecilnya sampel dan singkatnya waktu pengamatan, dalam beberapa indikator seperti efisiensi, output, dividen dan leverage hasilnya hampir bersamaan dengan temuan Sun dan Tong (2002) di Malaysia, dan Wei dkk. (2003) di China. Namun berbeda hasilnya untuk indikator profitabilitas, dimana ternyata peningkatan output perusahaan BUMN di Indonesia tidak serta merta dapat pula meningkatkan profitabilitas. Untuk indikator tenaga kerja, pajak dan belanja modal, ternyata kinerja BUMN yang diprivatisasi tidak seperti yang diharapkan.Gambaran secara umum menunjukkan bahwa delapan dari dua belas BUMN yang diprivatisasi menunjukkan kinerja keuangan dan operasional yang lebih baik setelah dilaksanakannya privatisasi, sedangkan empat BUMN Iainnya (Bank BNI, Indofarma, Kimia Farma dan Gas Negara) menunjukkan kinerja yang lebih buruk. Analisis secara sektoral kembali menunjukkan adanya kinerja yang buruk dari BUMN sektor konsumer/farmasi, sedangkan untuk sektor pertambangan dan keuangan, sebagian kinerjanya sangat buruk (Bukit Asam, Tambang Timah dan Bank BNI) dan sebagian lagi cukup baik (Bank BRI dan Aneka Tambang). Satu-satunya BUMN yang kinerjanya dan imbal hasil sahamnya bagus -dalam arti dibandingkan dengan industri sejenis dan sektor industri yang sama- adalah Semen Gresik.Privatisasi yang sifatnya parsial ternyata turut memberikan kontribusi terhadap tata kelola perusahaan yang lemah (weak governance) yang pada gilirannya menghasilkan kinerja yang belum memuaskan. Kondisi politik nasional yang tidak kondusif, tarik menarik antar elit politik (khususnya antara eksekutif dan legislatif), ketidakpastian hukum dan kekurangtransparanan pemerintah dalam proses privatisasi turut pula memberi kontribusi tersendatnya program privatisasi di Indonesia. Dari sekitar 160 BUMN yang ada, yang berhasil diprivatisasi dengan berbagai metodenya baru sebanyak 32 perusahaan (20%)."