Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam usaha untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa, pemerintah telah dan sedang melakukan pembangunan disegala bidang, termasuk usaha-usaha untuk mengatasi masalah kependudukan. Masih banyak kendala yang tampaknya masih menghadang laju perkembangan program KB ini. Berkaitan dengan hal tersebut diatas muncul suatu persepsi yang hadir dari lingkungan penulis yakni apakah benar pelaksanaan program KB masih didominasi oleh faktor sosial dan ekonomi ? Berangkat dari asumsi dasar tersebut penulis ingin mengetahui dengan pasti apakah asumsi dasar tersebut dapat diterapkan pada wilayah Pisangan, Ciputat, jakarta Selatan. Wilayah ini diambil berdasarkan beberapa alasan yaitu pertama penduduknya sangat heterogen, baik dalam hal asal usul, jenis pekerjaan, penghasilan dan pendidikan. Heterogenitas ini membuat penulis semakin tertarik untuk mengetahui perilaku mereka dalam melaksanakan program-program KB. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk membuktikan keberlakuan hipotesis Rogers mengenai peranan Status Sosial Ekonomi dalam membentuk pengetahuan, sikap dan perilaku seseorang serta untuk mendapatkan variabel yang paling berpengaruh dalam membentuk pengetahuan, sikap dan perilaku seseorang terhadap pogram-program KB. Untuk tujuan itu penulis mengambil teori Difusi-Inovasi Rogers sebagai dasar pembuatan penulisan ini, dengan memasukkan variabel komunikasi, budaya-sikap dan pengetahuan sebagai variabel antara. Untuk menguji hipotesis tersebut, kuesioner disebarkan kepada 290 responden wanita usia subur dan wawancara dengan 10 orang wanita (PUS) serta seorang dokter ahli kebidanan, yang hasilnya dianalisis dengan menggunakan analisis lorong (Path Analysis) melalui program SPSSPC. Dari pengolahan data didapat hasil bahwa faktor Status Sosial Ekonomi tidak mempunyai pengaruh terhadap pembentukan pengetahuan, sikap dan perilaku seseorang. Sementara itu dari hasil yang ditemukan ada dua variabel yang berpengaruh terhadap adopsi KB di kalangan responden yaitu variabel komunikasi dalam hal ini komunikasi massa dan variabel budaya-sikap. "

"Upaya pemerintah dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk melalui program KB telah memperlihatkan hasil yang cukup baik, dengan cakupan program KB sebesar 73,6% (BKKBN,1998). Namun kalau dilihat pada wilayah-wilayah terpencil dan tertinggal ternyata pencapaian cakupan program KB masih rendah, seperti halnya pada suku Talang Mamak di desa Seberida Propinsi Riau, baru mencapai 21%. Sehubungan dengan hal tersebut maka permasalahan dalam penelitian ini adalah masih rendahnya pencapaian cakupan program KB serta belum diketahuinya faktor-faktor yang berhubungan dengan keikutsertaan ibu PUS suku Talang Mamak dalam program KB.Subyek dari penelitian ini dipilih suku Talang Mamak tinggal di desa Seberida yang terdapat di Propinsi Riau. Yang dijadikan responden adalah semua ibu PUS berusia 15 - 49 tahun. Sedangkan yang menjadi kajian penelitian mengenai keikutsertaan ibu PUS dalam program KB, yaitu faktor-faktor: umur, jumlah anak, nilai anak, jarak lokasi, pengetahuan, sikap dan perilaku petugas. Rancangan yang digunakan adalah melalui pendekatan Cross-sectional. Data dianalisis melalui bantuan univariat dan bivariat untuk melihat hubungnan faktor-faktor, selanjutnya melihat faktor yang dominan melalui analisa multivariat.Berdasarkan hasil analisa univariat dan bivariat diperoleh faktor-faktor yang berhubungan dengan keikutsertaan ibu PUS dalam program KB pada suku Talang Mamak yaitu faktor: nilai anak, pengetahuan, sikap, perilaku petugas. Sedangkan faktor yang tidak berhubungan dengan keikutsertaan Ibu PUS dalam program KB yaitu faktor: umur, jumlah anak, jarak lokasi.Hasil analisis multivariat mendapatkan faktor yang signifikan adalah nilai anak, pengetahuan, perilaku petugas. Sedangkan faktor yang paling dominan berhubungan dengan keikutsertaan ibu PUS dalam program KB adalah nilai anak.Pengupayaan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan cakupan program KB di masa yang akan datang, berdasarkan hasil penelitian ini perlu dilakukan pendekatan secara sosial budaya, yaitu antara lain melalui pemberdayaan masyarakat. Tujuannya agar faktor-faktor yang berhubungan dengan keikutsertaan dalam program KB yang erat kaitan dengan sosial budaya seperti nilai anak.

---

Factors Related to Participation of Fertile Couples in Family Planning Program in Sub-Ethnic of Talang Mamak in Seberida Village of Riau Province, year 2001Government efforts in controlling the population growth rate through family planning have shown fairly good results, with family planning program coverage 73.6% (BKKBN, 1998). However, in remote and backward areas the family planning coverage is still low, such as in sub-ethnic of Talang Mamak in Seberida Village, Riau Province, it only achieved 21%. Therefore, the problem in this research is the low coverage of family planning program and unknown factors related to participation of fertile couple of Sub-Ethnic of Talang Mamak in family planning program.

The selected subject of this research in Sub-Ethnic of Talang Mamak that live in Seberida Village in Riau Province. The respondents are all mothers in their fertile age between 15-49 years. While the topic of this research is regarding participation of fertile mothers in family planning program, factors such as: age, number of children, value of children, distance of location, knowledge, attitude and behavior of personnel. The design used in this research is Cross-sectional approach. The data is analyzed by using univariate and bivariate methods to identify the relationship of the factors, and then find oui the dominant factor through multivariate analysis.

Based on the Univariate and Bivariate analysis the factors related to the participation of fertile mothers in the family planning program in Sub-Ethnic of Talang Mamak are the factors such as: the value of children, knowledge, and behavior of the personnel. While the, factors not related to the participation of fertile mothers in the family planning program are: age, number of children and distance of location.

The result of Multivariate analysis found out the significant factors such as value of children, knowledge, and behavior of personnel. While the most dominant factor related to the participation of fertile mother in the family planning program is the value of children.

The efforts that can be done to increase coverage of the family planning program in the future based on results of this research is that such efforts are done with social and cultural approach through empowerment of the people, so the hindrance related to the participation in the family planning program closely related to the social cultural matters can be reduced."

"Program KB Mandiri mulai dicanangkan dengan adanya seruan Presiden RI, Suharto, pada tanggal 28 Januari 1987, yang intinya menyerukan supaya dikembangkan "KB Mandiri" mulai dari kota-kota besar (termasuk DKI Jakarta) dan masyarakat yang sudah maju (Suyono: 1988: 22). Pengertian KB Mandiri pada tingkat individual dan keluarga adalah Kelompok penduduk yang melaksanakan KB bukan karena anjuran dan ajakan saja, tetapi telah tumbuh dari kesadaran dan rasa tanggungjawabnya sendiri terhadap kesejahtraan pribadi, keluarga, masyarakat dan bangsanya. Sehubungan dengan itu hadir atau tidak hadirnya para petugas KB mereka tetap melaksanakan KB dan dimana perlu pergi mencari pelayanan walau dengan biaya sendiri (Suyono: 1988: 19). Sampai saat ini pengertian Program KB Mandiri yang lazim dipakai dan dikemukakan, misalnya pada kegiatan-kegiatan operasional di lapangan, evaluasi Program KB ataupun dalam Pencatatan Pelaporan Program adalah: Program yang mengarahkan masyarakat/individu untuk menggunakan jasa pelayanan KB jalur swasta dan membayar sendiri jasa pelayanan serta kebutuhan kontrasepsinya. Sejak kegiatan Program KB Mandiri dilaksanakan sampai kini, dikenal sebutan akseptor mandiri yaitu: akseptor yang membayar sendiri pelayanan kontrasepsi yang diperolehnya di tempat - tempat pelayanan KB milik swasta. Lainnya adalah akseptor yang menggunakan jasa pelayanan KB milik Pemerintah untuk memperoleh pelayanan kontrasepsi. Sehubungan dengan itu, maka perbedaan antara 2 (dua) kategori akseptor tersebut terletak pada membayar sendiri dengan tidak membayar dan tempat pelayanan yang digunakan, yaitu milik Pemerintah dengan Swasta. Kampanye secara besar-besaran KB Mandiri dimulai pada bulan Mei 1987. Terlebih dahulu Program ini dikembangkan di kota-kota besar. Asumsinya kehidupan perkotaan yang begitu kompleks dan heterogen baik pada aspek sosial, ekonomi, politik, budaya dan keakraban dengan teknologi canggih, mengakibatkan masyarakat kota lebih kritis serta mempunyai harapan yang lebih mengenai pelaksanaan pelayanan KB Mandiri dibandingkan masyarakat pedesaan. Oleh karena itu mereka dianggap lebih siap menerima Program tersebut. Namun sejalan dengan percepatan operasional Program KB umumnya dan khususnya KB Mandiri, salah satu masalah yang perlu segera dibenahi dan dicari langkah-langkah keluarnya adalah masalah kesiapan balk masyarakat maupun pengelola program. Sebab proses alih kelola yang mengarah pada kemandirian ini menyangkut banyak perubahan di dalamnya, antara lain arah pendekatan dari supply oriented menjadi demand oriented, artinya masyarakat yang semula lebih banyak menerima karena diajak dan diberi oleh petugas Program, kini Iebih aktif mencari dan meminta, sedangkan petugas lebih banyak melayani. DKI Jakarta termasuk salah satu kota yang sejak awal telah ditunjuk untuk mengawali pelaksanaan Program KB Mandiri. Pada dasarnya perkembangan hasil program KB di DKI Jakarta secara kuantitatip dan kualitatip relatif meningkat dari tahun ke tahun. Secara kuantitatif terlihat dari jumlah Akseptor Aktif yang menunjukkan kenaikan baik dilihat dari jumlah fisik maupun persentasenya terhadap jumlah pasangan usia subur (PUS). Pada akhir Pelita II (197811979) jumlah akseptor aktif di DKI Jakarta adalah sebesar 188.000 atau 21,6% dari PUS, kemudian menjadi 581.000 atau 51,7% dari PUS pada akhir Pelita III - (198311984). Dan pada akhir Pelita IV (198811989) yang lalu jumlah tersebut telah mencapai 854.615 atau 67,28 % dari PUS. Pada akhir Pelita V diharapkan akan mencapai 994200 atau 61,20 % dari PUS. Sebagai dampak dari keikutsertaan KB aktif itu adalah perubahan yang terus terjadi terhadap berbagai ciri kependudukan di DKI Jakarta ke arah mutu penduduk yang relatif lebih baik. Perubahan yang paling bermakna adalah tingkat pertumbuhan (alami) penduduk dapat dikendalikan, walaupun persentase penurunannya relatif kecil. Periode 1961 - 1971, 1971 - 1980 dan 1980 - 1985 berturut-turut adalah (secara eksponensial): 4,32% ; 3,9% ; dan 3,7% per-tahun. Gejala penurunan tingkat pertumbuhan penduduk tersebut diperkuat dengan berbagai ciri demografis yang lain seperti jumlah anak yang dilahirkan hidup/per wanita kawin dari 3,64 pada tahun 1980 menjadi 3,065 pada tahun 1985; serta penurunan persentase penduduk kelompok umur 15 tahun ke bawah dari 39,04% pada tahun 1980 menjadi 35,23% pada tahun 1985. Sedangkan pencapaian hasil kualitatif dari program KB DKI Jakarta adalah makin tampak kesadaran masyarakat untuk menanggulangi masalah kependudukan melalui program KB, yang mencerminkan bahwa program KB merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah dengan segenap lapisan masyarakat. Keadaan ini dibuktikan oleh kegiatan partisipasi masyarakat yang makin meluas, seperti kelompok-kelompok akseptor sampai ke tingkat?"

"LATAR BELAKANG MASALAHPenduduk dunia terus bertambah setiap saat, dengan laju pertumbuhan yang terus bertambah cepat. Fenomena ledakan penduduk ini telah muncul pada abad-abad terakhir dan menimbulkan berbagai permasalahan. Permasalahan yang utama tentunya menyangkut sumber daya, misalnya pemenuhan kebutuhan pokok pangan, kesehatan dan pasokan energi. Persoalannya adalah apakah pertambahan penduduk ini dapat diikuti pertambahan yang sepadan di bidang pangan, sedangkan sejak saat sekarang saja jumlah penduduk dunia yang miskin dan lapar sudah cukup besar. Tanpa usaha-usaha untuk membatasi pertumbuhan tersebut, sangat dikhawatirkan bahwa pada suatu saat yang tidak terlalu lama lagi penduduk dunia akan tidak dapat tertampung. Dan kalau saat itu tiba, akan timbul ketegangan-ketegangan internasional yang sangat membahayakan kehidupan manusia secara menyeluruh. Greg Cashman dalam buku "What Causes War 7", menjelaskan bahwa salah satu penyebab dari timbulnya peperangan adalah karena pertumbuhan penduduk. Dalam teori Lebensraum disebutkan bahwa Lebensraum adalah tempat yang dibutuhkan oleh manusia untuk ruang hidup sehingga mereka tumbuh, berinteraksi dan akhirnya coati. Hitler lebih menekankan pada aspek normatif dari Lebensraum, yaitu jika seseorang percaya bahwa tempat dapat menyebabkan peningkatan penduduk"

"Dalam rangka usaha mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, Indonesia menerapkan program Keluarga Berencana (KB) mulai tahun 1969, dengan sasaran langsung untuk menurunkan angka kelahiran (Fertilitas). Setelah program KB Dilaksanakan selama empat pelita (tahun 1989), maka program KB mulai menampakkan hasilnya. Total Fertility Rate (TFR) turun dari 5,55 pada tahun 1969 menjadi 3,33 pada tahun 1989. Tetapi program KB ternyata memerlukan sumberdaya (dana, sarana dan prasarana) yang sangat besar yang berupa subsidi Pemerintah. Menyadari bahwa ketergantungan dana pada (subsidi) seperti ini tidak penguntungkan untuk suatu program jangka panjang; dan menyadari bahwa masyarakat sudah mulai bisa menerima program KB (Norma Keluarga Kecil); serta menyadari bahwa keadaan social ekonomi masyarakat mengalami peningkatan; maka BKKBN sebagai koordinator program lalu mencanangkan adanya Program KB Mandiri, adalah program KB swadana (yang dibiayai oleh masyarakat akseptor sendiri, dan pelayanannya dilakukan oleh pihak institusi swasta). Penelitian ini berusaha untuk : 1). Mengetahui bagaimana kebijaksanaan Program KB Mandiri. 2). Mengetahui bagaimana pelaksanaan Pengembangan Kelembagaan Program KB Mandiri di Kabupaten Ponorogo. 3) Mengetahui apa faktor-faktor SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, dan Threats) dari program KB Mandiri di Kabupaten Ponorogo. 4) Mengevaluasi Model Pengembangan Kelembagaan yang saat ini diterapkan. 5) Hencari temuan tentang Model Pengembangan Kelembagaan KB Mandiri yang lebih baik, yakni yang lebih bisa mengefektifkan transisi dari Program KB Biasa Menuju Program KB Mandiri Penuh. Langkah pertama, dilakukan Studi Literatur terhadap teori-teori yang relevan dengan topik penelitian ini, yakni meliputi : Teori Pembangunan, Teori Kebijaksanaan, dan Teori Pengembangan Kelembagaan. Langkah kedua, dilakukan Studi Kebijaksanaan sekaligus menganalisis kebijaksanaan (Bromley, 1989),yakni terhadap Kebijaksanaan KB Mandiri mulai Kebijaksanaan Umum (Pusat) sampai Kebijaksanaan RB Mandiri di tingkat Kabupaten. Langkah ketiga, mendiskripsikan data sekunder tentang implementasi Pengembangan Kelembagaan KB Mandiri. Data ini diperoleh melalui Studi Dokumentasi (Lexy J Moleong,1991). Langkah keempat, melakukan Analisis SWOT terhadap data mengenai implementasi Pengembangan Kelembagaan KB Mandiri tersebut (John M Bryson, 1991). Langkah kelima, menarik suatu (temuan) atas hasil dari Analisis SWOT tersebut, dan temuan ini kemudian dianalisis dengan menggunakan Analisis Memastikan Temuan /Confirming Finding Analysis (Miles, 1984 ), dengan menggunakan data primer (dari informan) yang diperoleh melalui Wawancara mendalam (Manasse Halo, 1985) dan Triangulasi (Miles, 1984). Dari sini kemudian ditarik suatu Model Pengembangan Kelembagaan KB Mandiri yang ditawarkan, yang menurut peneliti memiliki peluang efektif lebih tinggi. Hasil dari Confirming Finding Analysis menunjukkan bahwa Program KB Mandiri yang pelayanannya diberikan oleh institusi swasta mempunyai kualitas yang baik. Akan tetapi program KB Mandiri ini hanya menjaring masyarakat kelas tertentu (Keluarga Sejahtera Tahap II, III, dan III+), dan mereka puas dengan pelayanan yang mereka terima. Dan sebaliknya Program KB Biasa yang pelayanannya diberikan oleh Puskesmas dan RSU mempumyai kualitas yang kurang baik. Masyarakat yang menggunakan jasa ini adalah Keluarga Tahap Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera Tahap I. Dan mereka kecewa atas pelayanan yang mereka terima. Bila keadaan terus berlanjut demikian, maka Program KB Mandiri akan sulit untuk mencapai keberhasilan. Selama ini target pencapaian akseptor KB Mandiri hanya mencapai 50,68%). Temuan yang sekaligus merupakan Model Pengembangan Kelembagaan KB Mandiri yang peneliti tawarkan, yang sekaligus pula merupakan output dari penelitian ini adalah bahwa untuk mencapai keberhasilan program KB Mandiri baik jangka pendek maupun jangka panjang perlu dilakukan pexubahan Kebijaksanaan dengan jalan HAPUSKAN KB BIASA DAN JADIKAN KB MANDIRI SRBAGAI ALTERNATIF TUNGGAL DALAM BER-KB. Dengan catatan Program KB mandiri yang baru tersebut mengengal adanya 2 macam cara pembayaran 1) Pembayaran Seperti Biasa (untuk masyarakat yang mampu, dan 2) Sistem Pembayaran dengan dana JPKM (Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat) untuk masyarakat yang kurang/tidak mampu. Untuk mendukung perubahan kebijaksanaan ini memang memerlukan perubahan pada beberapa variabel Pengembangan Kelembagaannya. Dengan demikian masyarakat baik yang mampu maupun yang kurang/tidak mampu akan memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pelayanan KB yang berkualitas, yakni pelayanan KB Mandiri."

"Tingkat fertilitas di Indonesia mengalami penurunan yang signifikan sejak dimulainya program Keluarga Berencana (KB) secara nasional. Pada periode tahun 1994-1997 terjadi penurunan angka fertilitas yang relatif kecil. Besar kecilnya penurunan fertilitas tergantung dari besar kecilnya perubahan faktor-faktor penentu fertilitas. Penelitian terhadap faktor-faktor penentu fertilitas ini cukup strategis untuk membahas masalah fertilitas di Indonesia.Faktor penentu fertilitas secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok besar yaitu faktor penentu tidak langsung dan faktor penentu langsung. Faktor penentu tidak langsung dalam mempengaruhi fertilitas melalui faktor penentu langsung. Hal ini berarti secara substansi terdapat hubungan yang erat antara kedua kelompok faktor penentu fertilitas tersebut. Faktor penentu fertilitas -baik langsung maupun tidak langsung-- yang menjadi penyebab naik turunnya fertilitas dapat dijadikan sebagai dasar pembinaan. Pembinaan fertilitas yang dilakukan rnelalui program KB, sejak pelita I dilakukan secara bertahap mulai wilayah Jawa dan Bali, wilayah Luar Jawa dan Bali I, dan wilayah Luar Jawa Bali II. Pengelompokan wilayah pembinaan ini tetap dipertahankan, padahal perkembangan jaman telah mampu merubah factor-faktor penentu fertilitas.Tujuan penulisan tesis ini adalah: pertama, mengukur tingkat keeratan hubungan antara kelompok faktor penentu tidak lansung dan faktor penentu langsung secara simultan tahun 1994 dan 1997; kedua, mencari faktor-faktor penentu fertilitas yang dominan baik untuk tahun 1994 maupun tahun 1997; ketiga memeriksa ketepatan pengelompokan wilayah pembinaan program KB di Indonesia berdasarkan faktor-faktor penentu fertilitas tahun 1994 dan 1997; keempat, membuat pengelompokan wilayah altematif berdasarkan faktor-faktor dominan penentu fertilitas tahun 1997.Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data publikasi SDKI 1994 dan 1997 dengan unit pengamatan/sarnpel adalah propinsi. Variabel-variabel yang dilibatkan dalam Analisis adalah variabel yang secara substansi merupakan faktor penentu fertilitas baik tidak langsung maupun langsung. Agar tujuan tercapai perlu didukung metade analisis statistik yang memadai yaitu Analisis Korelasi Kanonik, Analisis Diskriminan, Analisis Komponen Utama, Analisis Faktor dan Analisis KelompoklCluster.Hasil-hasil analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa :pertama, terdapat korelasi yang sangat kuat antara faktor penentu fertilitas tidak langsung dengan faktor penentu langsung. Hal ini terjadi pada tahun 1994 dan tahun 1997.kedua, diperoleh lima faktor dominan penentu fertilitas di Indonesia yaitu pada tahun 1994 adalah (1) Program KB, (2) Pendidikan dan Perkawinan, (3) Kemampuan Ekonomi. (4)Pekerjaan dan (5) Kematian Bayi. Pada tahun 1997 juga diperoleh lima faktor dominan,diantaranya adalah (1) Program KB, (2) Pendidikan dan Perkawinan, (3) Kesehatan lbu danAnak, (4) Kemampuan Ekonomi dan (5) Pekerjaan.ketiga, terjadi ketidaktepatan klasifikasi pengelompokan wilayah pembinaan program KB sebesar 33,3% pada tahun 1994 dan 18,5% pada tahun 1997 jika diperiksa dengan faktor-faktor penentu fertilitas.keempat, pengelompokan wilayah yang dibuat berdasarkan faktor dominan penentu fertilitas menghasilkan lima kelompok wilayah. Hal yang menarik adalah propinsi Timor Timur berdiri sendiri dalarn kelompok 5 yang terpisah dengan propinsi-propinsi lain."

"ABSTRAKSalah satu tujuan implementasi program kependudukan dan Keluarga Berencana adalah menurunkan tingkat fertilitas sebagai upaya pengendalian laju pertumbuhan penduduk. Selama kurun waktu 20 tahu pelaksanaan program KB, sejak dimulai secara resmi tahun 1970 telah membawa berbagai kebehasilan. Antara lain dapat dilihat dari cakupan pemakaian kontrasepsi hingga tahun 1989/1990 tercatat jumlah peserta KB aktif {68,6 %) dari seluruh Pasangan Usia Subur di tanah air. Demikian pula terjadi penurunan fertilitas sebesar 37,91 % selama 20 tahun terakhir dari TFR 5,61 {1970) menjadi 3,40 (1989). Tingkat penurunan tersebut akhir-akhir ini semakin tajam seiring meningkatnya penggunaan kontrasepsi. Pada tingkat regional Propinsi Bengkulu keberhasilan pelaksanaan program KB cukup tinggi, terutama dilihat dari cakupan kontrasepsi 'sampai tahun 1989/1990 tercatat (72,9 %) dari seluruh PUS melebihi pencapaian secara nasional. Namun belum diikuti dengan penurunan fertilitas yang sepadan, yakni TFR pada tahun 1989 sebesar (4,200) jauh lebih tinggi dibanding TFR secara nasional. Disamping itu meskipun. perencanaan program diatur dan ditetapkan secara nasional serta ditangani melalui susunan organisasi dalam pola yang sama, namun tingkat keberhasilannya di lapangan (tingkat desa) menunjukkan adanya perbedaan-perbedaan yang cukup menyolok. Penelitian ini bertujuan mengkaji herhagai faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan pelaksanaan: program KB di lapangan, baik kesertaan ber KB maupun dampak.program (penggunaan kontrasepsi) terhadap penurunan fertilitas. Faktorfaktor tersebut mencakup (1) faktor program yakni kegiatan motivasi KIE dan pelayanan kontrasepsi, (2) faktor. lingkungan setempat yakni keberadaan tokoh masyarakat, institusi dan kelompok sebaya, dan (3) faktor individu yakni tingkat sosial ekonomi. Untuk maksud tersebut penelitian ini menggunakan metode survei terhadap responden (PUS) dan wawancara mendalam terhadap informan. Disamping dalam bentuk participant observation, serta dukungan data sekunder. Analisa data betsifat kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan ketiga faktor (variabel) di atas berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan pelaksanaan program KB di lapangan. Faktor program yakni motivasi KIE dan pelayanan kontrasepsi sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan program KB. Sementara faktor lingkungan setempat, yakni institusi, tokoh masyarakat dan kelompok sebayla sangat menentukan tingkat kesertaan ber KB. Meskipun hubungan tersebut tidak begitu nyata terhadap pilihan untuk ,memakai metode efektif yang digunakan oleh akseptor. Demikian 'pula faktor sosial ekonomi berpengaruh terhadap tingkat kesertaan ber KB dan penurunan fertilitas. Semetara perbedaan keberhasilan yang cukup menyolok menurut lokasi (desa) lebih banyak ditentukan oleh faktor lingkungan setempat dan faktor sosial ekonomi responden. Baik tingkat kesertaan ber KB (penggunaan kontrasepsi) maupun dampak program terhadap penurunan fertilitas. Keberhasilan implementasi program KB tidakterlepas dari kemajuan dalam sektor-sektor lain terutama kemajuan tingkat sosial ekonomi yang dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di pedesaan, dapat mempercepat terwujudnya norma keluarga kecil bahagia dan sejahatera."

"Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran berapa besar jumlah pasangan usia subur miskin dan tidak miskin, di Sulawesi. Secara umum penelitian ini mempelajari "perbedaan proporsi ber KB dan tidak ber KB" antara pasangan usia subur miskin dan tidak miskin, serta untuk mempelajari karakteristik sosial ekonomi demografi pasangan usia subur di Sulawesi.Penelitian ini menggunakan data kor Sulawesi Susenas 1992. Jumlah responden penelitian ini 4476 pasangan usia subur, diantaranya miskin 30,21 persen. Karena yang mau dipelajari adalah karakteristik Sosial Ekonomi dan demografi sedangkan variabel terikatnya (dependen) adalah data kategorik, dengan demikian metode analisis yang digunakan adalah "regresi logis tik berganda". Untuk mempelajari besarnya nilai perbedaan kelompok digunakan Analisis Statistik Odds Rasio.Hasil penelitian menyatakan bahwa 44,0E persen dari 4476 responden sedang menggunakan kontrasepsi (KB) dalam berbagai metode pada saat wawancara. Proporsi ber KB pasangan usia subur miskin 47,41 persen lebih besar dibanding dengan yang tidak miskin 42,64 persen. Variabel bebas (pendidikan) berpengaruh secara positif terhadap proporsi ber KB baik yang miskin maupun tidak miskin. Dari semua variabel bebas yang diperhatikan (pendidikan, lapangan pekerjaan, status ekonomi, usia, anak masih hidup dan wilayah), semuanya menunjukkan bahwa proporsi ber KB pasangan usia subur miskin lebih besar bila dibandingkan dengan pasangan usia subur yang tidak miskin.Berdasarkan hasil diatas dapat disimpulkan bahwa, variabel pendidikan mempunyyai pengaruh penting tehadap keikutsertaan dalam ber KB (pemakaian kontrasepsi). Oleh sebab itu disarankan pentingnya peningkatan mutu dan kualitas pendidikan, khususnya dalam kegiatan KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi). Dalam hal ini termasuk pemahaman terhadap masalah KB. Dengan demikian dapat diharapkan peningkatan mutu dan kualitas pelayanan KB di Sulawesi dan di Indonesia pada umumnya akan dapat diwujudkan."