Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam rangka pengelolaan parkir dikaitkan dengan posisi DKI Jakarta sebagai service city, maka peningkatan pelayanan jasa parkir perlu menjadi perhatian. Ketertiban parkir akan dapat membantu terwujudnya kelancaran lalu lintas yang akan berdampak positif pada kegiatan masyarakat secara luas.Berdasarkan hasil penelitian deskriptif analisis yang dilakukan oleh penulis, di Wilayah DKI Jakarta diketahui bahwa pengelolaan perparkiran belum berjalan efisien dan efektif. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain Kondisi Organisasi dan Suasana Kompetisi yang belum sehat.Pelayanan jasa parkir dikuasai oleh jawara, preman, dan oknum-oknum yang masih menumpang hidup dari parkir. Di sisi lain, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1979 belum menumbuhkan suasana kompetisi , terutama terhadap pembebanan kewajiban kontribusi pada usaha parkir swasta. Masih banyak bangunan yang menerima sewa parkir belum membayar kewajiban kontribusi kepada Pemerintah Daerah.Pada dasarnya tempat parkir diutamakan terletak di luar badan jalan dengan tetap memperhatikan lingkungan. Sedangkan badan jalan difungsikan sebagai sarana yang mengutamakan kelancaran arus lalu lintas. Oleh sebab itu perlu kiranya Pemerintah Daerah bekerja sama dengan pihak swsata, baik dalam pelayanan jasa parkir (management contract) maupun dalam upaya penyediaan sarana (gedung, pelataran) parkir. Dengan demikian, pelayanan masyarakat, ketertiban parkir, dan kelancaran arus lalu lintas dapat terealisir."

"Di Yogyakarta, perkembangan kendaraan bermotor berkisar antara 5,6-26,9% tiap tahun, sementara perkembangan panjang jalan hanya berkisar 1,8% tiap tahun sehingga kemacetan lalu lintas terus meningkat. Kemacetan berlangsung makin cepat karena kegiatan parkir tepi jalan yang seharus tidak diizinkan. Dari pendekatan lingkungan ternyata parkir merupakan pencemar ruang jalan karena Ia menurunkan kapasitas jalan, berarti menurunkan kualitas pelayanan jalan. Penelitian ini dilaksanakan dengan metode kendaraan bergerak pada tujuh ruas jalan kemudian dianaliss dengan regresi linear. Hasil menujukkan 1) antara lebar efektif dan kapasitas jalan terdapat hubungan positif cukup kuat dengan coe determinan (r2=0,75); 2) antara volum parkir dan luas lantai efektif kegiatan komersial terjadi hubungan positif cukup kuat dengan nilai r2=0,70; 3) lebar efektif parkir dipengaruhi oleh volume parkir, cara parkir, dan jenis kendaraan. Karena itu dapat disimpulkan: 1) took dan kegiatan komersial menjadi pembangkit parkir; 2) parkir di tepi jalan mengurangi kapasitas jalan sehingga Ia adalah pencemar jalan; 3) took sebagai pembangkit parkir wajib dibebani biaya pemulihan lingkungan."

"Keputusan yang telah dikeluarkan oleh Pemko Pekanbaru memberikan dampak kepada masyarakat pengguna jalan dan masyarakat pengguna areal parkir. Kebijakan tersebut menginginkan diantaranya ketertiban arus Ialu lintas dan penyelenggaraan parkir yang efektif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, namun pada kenyataannya arus Ialu lintas saat ini semakin tidak lancar, areal parkir semakin sempit dan semakin tidak nyaman.Bahwa perparkiran disatu sisi difungsikan sebagai pundi-pundi pendapatan daerah dan disisi Iain perparkiran merupakan bagian integral dari sistem pengaturan Ialu tintas. Optimalisasi retribusi parkir bukan berarti upaya untuk meningkatkan PAD saja, seyogyanya adalah bagaimana agar pengenaan retribusi dapat mensejahterakan masyarakat, menghindari penyimpangan dalam pelaksanaannya, serta bagaimana upaya dalam meningkatkan kenyamanan, kecepatan dan kemudahan dalam aksesibilitas transportasi dalam kota.Untuk menilai implementasi retribusi parkir di Kota Pekanbaru dilakukan dengan analisa deskriptif, yaitu meiihat penerapan kebijakan pemerintah dan pencapaian hasil yang diperoleh dari retribusi parkir di Kota Pekanbaru. Penilaian realisasi retribusi parkir ditinjau dengan analisa efektifitas, pertumbuhan, dan kontribusinya terhadap PAD. Hasil penilaian efektifitas menunjukkan peningkatan, penilaian pertumbuhan menunjukkan angka yang relatif tetap, sedangkan kontribusi terhadap PAD semakin menurun.Dari hasil analisa Analitycal Hierarthy Process (AHP) yang dilakukan untuk menentukan prioritas strategi secara parsial dari persepsi Pemerintah dan masyarakat Kota Pekanbaru, bahwa prioritas strategi utama pemerintah adalah pengawasan pengelolaan dengan bobot sebesar 0,485 dan kriteria utama adalah penerimaan retribusi. Sedangkan prioritas utama dari strategi masyarakat adalah selektif dengan bobot sebesar 0,433 dan kriteria utama adalah kemudahan dan keamanan.Kemudian dari hasil penerapan analisa AHP dan Game Theory untuk menemukan solusi strategi dan membandingkan preferensi pemerintah dan masyarakat dalam optimalisasi perparkiran, bahwa strategi pernerintah adalah menambah areal parkir dan strategi masyarakat adalah selektif.Penentuan prioritas strategi kebijakan dalam rangka optimalisasi perparkiran, bukan berarti menyatakan bahwa strategi prioritas utama yang mutlak diperlukan dan yang lain tidak perlu, tetapi penentuan prioritas ini hanya sebagai bantuan untuk menentukan kebijakan yang perlu didahulukan apabila untuk melakukan seluruh kebijakan secara bersamaan mengalami kendala. Pelaksanaan seluruh kebijakan secara simultan akan menghasilkan pencapaian tujuan yanq Iebih optimal."

"Kebijakan pajak parkir sebagai salah satu komponen Pajak Daerah dan Retribusi Daerah PDRD menjadi salah satu sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah PAD yang cukup potensial, khiususnya bagi wilayah DKI Jakarta dengan mobilisasi penduduk yang tinggi. Namun sebaliknya, data penerimaan pajak parkir di DKI Jakarta menunjukan bahwa kontribusinya belum cukup signifikan. Skripsi ini menganalisis implementasi kebijakan pajak parkir di DKI Jakarta sebagai upaya optimalisasi penerimaan PDRD. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah implementasi kebijakan Pajak Parkir DKI Jakarta telah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 dan apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam implementasi kebijakan tersebut. Teori yang digunakan di antaranya teori kebijakan publik, kebijakan PDRD, fungsi pajak dan implementasi. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang berusaha menjelaskan proses pelaksanaan kebijakan sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Lebih lanjut, teknik pengumpulan data dilakukan melalui Studi Lapangan dan Kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah kebijakan pemungutan pajak parkir telah dilakukan sesuai prosedur dan telah diimplementasikan dengan baik. Hanya saja, strategi yang dilakukan oleh BPRD Badan Pajak dan Retribusi Daerah , baik dalam hal intensifikasi pengawasan dan pemeriksaan maupun ekstensifikasi meningkatkan jumlah WP pengelola parkir off street belum optimal. Selain itu, koordinasi antar instansi seyogianya dapat dilakukan untuk menggali data dan informasi pelaku bisnis parkir yang selama ini belum terdaftar.

---

Parking policy as one of province tax component and retribution become a source of potentially revenue, especially for DKI Jakarta which high society mobilization. But, data of parking tax revenue in DKI Jakarta show that its contribution still not significant. This study will analize implementation of parking tax policy in DKI Jakarta as effort to reach optimum province revenue. Problem of this study is to find the real condition of implementation parking tax policy in DKI Jakarta, based on Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010, also the obstacle and supporting factors in that policy implementation. This study use some theory such as public policy study, tax revenue policy, tax function, and implementation.

This study is qualitative study which trying to explain process of policy implementation in field. This study collecting data by field and literature study. The result of this study told that this policy implementation worked well as the procedures itself. Yet, its strategy which is running by Badan Pajak dan Retribusi Daerah BPRD , include intensification function such as controlling and inspection, also external intensification such as rising the number of tax payer in off street parking still not optimum. Then, coordination of each institute is needed to find data and information of parking businessman who are not registered yet."

"Adanya anggapan bahwa menggunakan sepeda motor jauh lebih murah dan lebih cepat bila dibandingkan dengan menggunakan angkutan umum tidak mengurangi minat orang yang melakukan perjalanan menuju Jakarta untuk tujuan bekerja menggunakan sistem Park and Ride (P&R) sepeda motor. Orang menggunakan sepeda motor sampai stasiun kereta api, terminal bus atau pintu-pintu tol lalu melanjutkan perjalanan dengan angkutan umum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga memilih menggunakan sistem P&R, menganalisa manfaat yang diperoleh bila dibandingkan dengan menggunakan sepeda motor serta menganalisa daerah pelayanan suatu fasilitas P&R sepeda motor. Survei stated preference dilakukan terhadap orang yang menitipkan sepeda motornya di 3 (tiga) stasiun kereta api KRL Jabotabek. Metodologi yang digunakan adalah dengan analisa secara deskriptif, selisih biaya umum perjalanan dan perubahan surplus konsumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pengguna P&R dengan moda KRL Ekonomi adalah tarif kereta api, waktu perjalanan, usia, tingkat pendapatan dan pernah atau tidak menggunakan sepeda motor sebelumnya. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi bagi pengguna P&R dengan moda KRL Ekspres adalah tarif kereta api dan waktu perjalanan. Manfaat yang didapat pengguna P&R dengan moda KRL Ekonomi adalah biaya perjalanan yang lebih murah sebesar Rp. 1.929,-, serta tingkat ketidaknyamanan dan resiko kecelakaan yang lebih rendah yang dinyatakan dengan selisih biaya umum perjalanan sebesar Rp. 3.808,-. Sedangkan pengguna P&R dengan moda KRL Ekspres mendapat manfaat berupa waktu perjalanan lebih cepat 7,86 menit serta tingkat ketidaknyamanan dan resiko perjalanan yang lebih rendah yang dinyatakan dengan selisih biaya umum perjalanan sebesar Rp. 6.053,-. Daerah pelayanan suatu fasilitas P&R dipengaruhi oleh aksesibilitasnya dan jarak antara lokasi P&R dengan tujuan perjalanan."

"Penelitian ini membahas implementasi kebijakan parkir park and ride di Provinsi DKI Jakarta. Kebijakan parkir park and ride memiliki tujuan untuk dapat mengatasi kemacetan di DKI Jakarta dan sebagai penerimaan daerah berupa retribusi parkir, parkir ini merupakan off street parking yaitu bentuk parkir yang berada di luar badan milik jalan. Tujuan penelitian ini adalah menggambarkan bagaimana implementasi kebijakan parkir park and ride di DKI Jakarta dengan menggunakan teori manajemen pendapatan daerah, James McMaster. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan post-positivist dengan metode pengumpulan data secara studi lapangan dan studi literatur. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa implementasi kebijakan parkir park and ride di DKI Jakarta belum sesuai dengan teori menajemen pendapatan daerah James McMaster. Dari dimensi Adequacy and Elasticity, sudah dapat terpenuhi, selanjutnya dari dimensi equity tidak terpenuhi karena tidak meratanya fasilitas dan tarif yang digunakan dilapangan, selanjutnya dimensi Administrative Feasibility sudah terpenuhi dengan struktur dan pengelolaan administrasi yang baik, dan yang terakhir adalah Political Acceptability sudah terpenuhi karena sudah jelasnya dasar hukum, law enforcement yang sesuai dengan porsinya, dan dukungan masyarakat didalam pelaksanaan kebijakan park and ride.

---

This study discusses the implementation of park and ride parking policy in DKI Jakarta. Park and ride parking policy has mission of being able to overcome traffic congestion in Jakarta and a reception area in the form of parking charges, park and ride is off street parking that form of parking which is outside the body of way. The purpose of this study is to describe how the implementation of park and ride parking policy in DKI Jakarta using the theory of local revenue management, James McMaster. The approach used in this study are post-positivist approach with using method of data collection field studies and literature.

The results of this study stated that the implementation of the policy of the park and ride in Jakarta is not in accordance with the theory of local revenue management James McMaster. From the dimensions Adequacy and Elasticity, had to be fulfilled, the next dimension of equity is not satisfied because the unequal distribution of facilities and tariffs that are used in park and ride, the next dimension of Administrative Feasibility has been fulfilled with the structure and management of good administration, and the last is Political acceptability has been met because it was clear legal basis, in accordance with the law enforcement portion, and community support in the implementation of policies of park and ride."

"Kebijakan penerapan e-government Pajak Parkir di DKI Jakarta sudahberlangsung selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun. Dalam pelaksanaannya banyakditemukan hambatan dan tantangan yang berdampak kepada target kinerja yangtelah ditetapkan. Kebijakan yang mengatur pun sudah sebanyak 3(tiga) kalimengalami perubahan yang diharapkan mampu menjembatani pelayananmasyarakat yang lebih baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa danmengevaluasi kebijakan penerapan e-government pajak parkir dan menganalisafaktor-faktor yang menentukan keberhasilan kebijakan e-government pajak parkirdi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode post-positivisme yangmenggunakan teori sebagai acuan dalam memahami permasalahan penelitian.Hasil evaluasi dari penerapan kebijakan ini menunjukkan; (1) manfaat onlinesystem belum secara signifikan membantu petugas pajak dalam pengawasankepatuhan kepada wajib pajak. yang terlihat dari data jumlah wajib pajak yangsecara rutin melaporkan transaksi usahanya sekitar 3,37%; (2)aplikasi egovernmentbelum dapat mengintegrasikan data antara DPMPTSP dan UPPerparkiran; (3) sanksi yang telah diatur belum diterapkan secara tegas; (4) sanksimengenai pencabutan izin usaha tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yanglebih tinggi; dan (5) kewajiban pelaporan transaksi usaha secara online belumoptimal diterapkan untuk seluruh wajib pajak parkir, karena masih terdapatketidaksiapan baik dari sisi wajib pajak maupun dukungan perangkat elektronik.Sedangkan hasil penelitian atas faktor – faktor yang menentukan keberhasilanpelaksanaan e-government, yaitu:(1) adanya komitmen yang kuat dari Bapendadalam menangani masalah pendanaan yaitu dengan bekerjasama dengan BankPemerintah; (2) kolaborasi antara Bapenda dan Bank ditunjukkan dengan bersamasamamemberikan pelayanan yang berorientasi kepada kepuasan wajib pajak (3)terjaminnya keamanan atas kerahasian data wajib pajak, diatur dalam PerjanjianKerja Sama; dan (4) Bapenda menyiapkan alternatif aplikasi melalui web https//:pajakonline.jakarta.go.id. yang dapat digunakan oleh wajib pajak dimanapunberada. Selain itu disarankan bagi Bapenda untuk melakukan prioritaspengkategorisasian bagi wajib pajak yang akan dipasang perangkat online, sertaperlu adanya perbaikan mengenai sanksi administrasi pencabutan izin usahakarena tidak sesuai dengan sanksi yang diatur pada Peraturan Daerah danUndang-Undang Perpajakan

---

The policy of implementing parking tax e-government in DKI Jakarta has been going on for approximately 7 (seven) years. In its implementation there are many obstacles and challenges that have an impact on the performance targets that have been set. The governing policy has also undergone 3 (three) changes which are expected to be able to bridge better community services. This study aims to analyze and evaluate the application of parking tax e-government

policies and to analyze the factors that determine the success of parking tax e-government policies in DKI Jakarta. This study uses the post-positivism method which uses theory as a reference in understanding the research problem. The evaluation results of the implementation of this policy show; (1) the benefits of the online system have not significantly helped tax officers in monitoring compliance with taxpayers. which can be seen from the data on the

number of taxpayers who routinely report their business transactions of around 3.37%; (2) egovernment applications have not been able to integrate data between DPMPTSP and UP Perparkiran; (3) regulated sanctions have not been applied explicitly; (4) sanctions regarding the revocation of business licenses that are not in accordance with higher tax regulations; and (5) the obligation to report business transactions online has not been optimally applied to all

parking taxpayers, because there is still unpreparedness both in terms of taxpayers and electronic device support. While the results of research on the factors that determine the success of the implementation of e-government, namely: (1) there is a strong commitment from Bapenda in handling funding problems, namely by collaborating with Government Banks; (2) collaboration between Bapenda and the Bank is demonstrated by jointly providing services

oriented towards taxpayer satisfaction. (3) guaranteed security of taxpayer data confidentiality, regulated in a Cooperation Agreement; and (4) Bapenda prepares alternative applications through the web https //: Pajakonline.jakarta.go.id. which can be used by taxpayers wherever they are. In addition, it is recommended for Bapenda to prioritize categorization for taxpayers

who will be installed with online tools, and there is a need for improvements regarding administrative sanctions for business license revocation because they are not in accordance with the sanctions regulated in Regional Regulations and Taxation Laws."

"ABSTRAKSalah satu kebutuhan untuk perencanaan tata guna lahan adalah dengan méngetahui besaran bangkitan lalu-Iintas dan kebutuhan tempat parkir suatu aktifitas penggunaan lawan.Untuk jenis aktifitas pasar swalayan, variabel yang dapat mempengaruhi besaran bangkitan lalu lintas, antara lain: luas area penjualan, jumlah lot parkir yang tersedia, fasilitas-fasilitas lain yang ada di lokasi pasar swalayan, jumlah pegawai, kendaraan angkuran umum yang melewati lokasi pasar swalayan dan lain sebagainya.Hubungan antara variabel-variabel tersebut akan dihitung dengan metode analisis regresi linier ganda, menggunakan data dari penelician lapangan dengan mengamari secara langsung di lapangan volume kendaraan yang masuk dan keluar area parkir pasar swnlayan selama 4 x 15 menit berturu:-cumt, yang akan dibandingkan dengan luas area pasar swalayan yang ada.Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel yang paling besar pengaruhnya terhadap besaran bangkiran lalu lintas untuk jenis aktifitas pasar swalayan adalah luas area penjualan. Setelah diketahui persamaan regresi bangkitan lalu lintas dibandingkan tcrhadap luas area penjualan, kemudian dihitung persamaan regresi keburuhan tempat parkir dengan cara menghitung waktu parkir rata-rata untuk tiap kendaraan dan dibandingkan terhadap bangkitan lalu llntas.

---

"

"Seiring dengan bertambah mahalnya tanah di Jakarta dan bertambahnya permintaan lahan untuk berbisnis di Jakarta, maka pertumbuhan bangunan bertingkat tinggi pun ikut bertambah. Beragam peruntukan dimulai dari komersial, hotel, mal hingga hunian ada di sini. Bertambahnya berbagai kebutuhan penunjang termasuk sarana area parkir bisnis di Jakarta mengakibatkan bertambahnya area parkir yang dibangun di dalam bangunan pusat bisnis. Sebagai salah satu karya arsitektural yang mengakomodasi seluruh kegiatan manusia dan prasarananya di dalamnya, hal paling utama yang harus dipertimbangkan dalam desain area parkir adalah keamanan mengingat tingkat probabilitas kecelakaan menyangkut kendaraan cukup tinggi. Oleh sebab itu dibuat peraturan oleh pihak yang berwajib untuk menjamin keselamatan seluruh aspek kehidupan di dalamnya. Namun berapa banyak bangunan parkir di Jakarta yang mengikuti standar peraturan?Mengingat kecelakaan tragis yang telah terjadi seperti kasus ITC Permata Hijau, Menara Jamsostek, Kantor Walikota Jakarta Selatan dan Ratu Plaza tampak bahwa ada aspek desain area parkir yang tak jarang dihiraukan di sini. Dalam kasus ini adalah kekuatan dinding parapet dan sistem ventilasi bangunan. Jika hal yang penting seperti ini diabaikan, bagaimana dengan aspek ? aspek penunjang keselamatan dan keamanan lainnya?Dalam setiap aspek keselamatan dan keamanan, ada standar yang perlu dipenuhi. Standar ? standar itu menentukan apakah desain bangunan parkir di Jakarta, yang diwakili oleh gedung parkir menara Jamsostek, gedung parkir Mal Artha Gading dan gedung parkir WTC Mangga Dua, layak dimanfaatkan atau tidak.

---

In accordance with the great growth of land price, the demand for using land in Jakarta for business increased as well. That?s why the amount of high rise building in Jakarta also increased as well, especially on the business centre in Jakarta. Different uses established in this town as much as commercial use, housing use, shopping use and hotel use. This requires supporting facilities installed to maintain the business on the buildings, including parking facility. As one of many architectural building which accommodate every of human being?s needs in parking section, it is important to provide safety and security that every human need. In order to do so, there are rules made by the government that necessary for the designer, the property owner and to the builder of the parking facilities to obey. But as for today, how many building in Jakarta follow the rules?

The tragic accidents that happened in ITC Permata Hijau, Jamsostek Tower and Ratu Plaza shows that there are certain safety and security considerations in parking facility design were ignored by them who responsible. Those considerations in those accidents are parapet strength design and lack of proper ventilation system. Seeing this, people will ask: If those important considerations were ignored, what about the other safety and security considerations?

In fact, there are other considerations that the designer didn?t think thoroughly. In every safety and security considerations, there are standards people have to obey. Those standards decide whether the parking facility in Jakarta, represented by Jamsostek Tower, Artha Gading Mall and WTC Mangga Dua, is suitable or not to be built for human being?s sake."

"Arek Suroboyo adalah salah satu kelompok sosial yang berada di Blok M. Mereka mendominasi wilayah-wilayah di Blok M, sejak tahun 70 an hingga sekarang. Identitas sosial Arek Suroboyo yang mereka miliki merupakan suatu hal yang sangat penting bagi mereka memenuhi kebutuhan mereka dengan cara menjalankan kegiatan-kegiatan ekonomi informal yang diantaranya, dalam penelitian ini berupa juru parkir di perparkiran Pemda DKI dan profesi preman. Selain itu identitas sosial ini diakftifkan ketika mereka harus mempertahankan diri dari pihak yang mengganggu kegiatan ekonomi mereka, ataupun eksistensi mereka di Blok M. Jumlah mereka berkurang pada masa sekarang karena banyak di antara mereka yang beranjak tua, dan beberapa ada yang meninggal dunia karena sakit, tetapi hanya sedikit dari keturunan mereka di Jakarta yang menggantikan perannya di Blok M. Penelitian ini juga menggambarkan bagaimana kehidupan sosial Arek Suroboyo di Blok M pada masa sekarang. Dalam penelitian ini saya menggunakan metode kualitatif yang didukung dengan metode wawancara mendalam dan pengamatan.

---

The Arek Suroboyo is a social group in Blok M. They have a history of becoming a dominating social group in Blok M since the 70's. The social identity of Arek Suroboyo is really important to them to fulfill their daily needs by working on the informal sectors such as parking lot management supervised by Pemda DKI or working as preman. On the other hand, their social identity is also activated for defending themselves from their rival groups, which interrupt their daily activities on the informal sector. At presents, their numbers have been decreasing by the time being because there has been no regeneration within their rank these recent years. This research also describes about the social life of Arek Suroboyo in Blok M today in ethnographic writing. I applied qualitative method, namely in-depth interview and observation method for gathering the data."