Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"PT Timah periode 1991-1995 dinilai berhasil melaksanakan pemulihan daya saing global dan perubahan budaya kerja melalui program restrukturisasi dengan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) 17.000 orang relatif tanpa gejolak. Namun dalam waktu lima tahun kemudian perusahaan mengalami penurunan daya saing. Memburuknya kinerja tersebut salah satunya adalah adanya tambahan pasokan timah dunia dari tambang liar di kawasan Bangka, Indonesia. Karena berpotensi merugi, maka pada tahun 2001 perusahaan berencana melaksanakan restrukturisasi lagi dengan PHK sebanyak 3.750 orang, seolah PHK sesuatu yang wajar terjadi dalam upaya pemulihan daya saing. Restrukturisasi jilid kedua diinterpretasikan sebagai ancaman pengulangan PHK besar-besaran seperti sebelumnya.Penurunan daya saing dan rencana PHK jilid kedua menjadi pertanyaan besar atas mitos keberhasilan restrukturisasi 1991-1995. Dengan demikian mites keberhasilan yang tertuang dalam teks, laporan manajemen, makalah seminar, case study maupun berita di media-massa tentang pemberitaan restrukturisasi PT Timah perlu didekonstruksi untuk mengungkap keberhasilan sesungguhnya. Selama ini keberhasilan restrukturisasi merupakan hasil pemaknaan oleh manajemen atau Direksi atau pihak yang menguasai. Sedangkan suara dari orang-orang bawah/ karyawan perusahaan/ pihak-pihak yang berkepentingan atau pihak yang dikuasai belum pernah diungkapkan dan dikritisi. Tujuan penelitian adalah mengungkap bagaimana PT Timah Tbk melakukan pemulihan daya saing global melalui program restrukturisasi 1991-1995 dengan PHK. Dan bagaimana sebaiknya langkah-langkah pemulihan daya saing melalui restrukturisasi tanpa harus melakukan PHK.Penelitian posmodern ini ditujukan untuk mendekonstruksi mites keberhasilan restrukturisasi dalam konteks sosial. Mendekonstruksi berarti melakukan pembongkaran atas mitos-mitos keberhasilan restrukturisasi. Tujuannya untuk melacak dan mengetahui konstruksi awal atau yang pertama kali dengan maksud mengungkap apa yang ada di dalam dengan apa yang ada di luar teks meskipun pada akhirnya digunakan sebagai kritikal dan refleksivitas radikal (radical reflexivity).Metode dekonstruksi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Story deconstruction (Boje, 1994). Dalam dekonstruksi ini organisasi PT Timah dimetaforakan sebagai sebuah panggung sandiwara (Boje,1999), ada skenario utama, improvisasi, cerita di balik panggung serta penonton yang melihat pertunjukan tersebut. Dengan demikian ada narasi, teks, kata-kata, kalimat ataupun cerita yang kontradiktif, bias, tersembunyi dan belum terungkap yang akan dituturkan kembali.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa restrukturisasi1991-1995 secara ekonomi belum menghasilkan prestasi signifikan bagi shareholders, terbukti terjadi penurunan daya saing kembali. Bahkan terjadi manipulasi perhitungan sasaran teknis restrukturisasi. Terjadi PHK besar-besaran, sebaliknya terjadi dukungan luar biasa terhadap perubahan. Sehingga lebih bermakna keberhasilan dalam menjual konsep terhadap pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders). Kebijakan restrukturisasi juga merupakan paket pembenaran melakukan PHK yang dibungkus kemasan cantik konsep Business Process Reengineering dengan melepas aset non produktif. Dukungan pihak eksternal sangat kuat karena faktor lobi-lobi dan pelibatan lembaga-lembaga tinggi negara termasuk lembaga internasional Bank Dunia.Penolakan rencana restrukturisasi jilid kedua bermakna kegagalan dalam menjual konsep penyelamatan perusahaan kepada stakeholders. Program penyehatan yang diusulkan merupakan tahapan lanjutan berupa penyadaran dan perawatan melalui pemberdayaan usaha -- perubahan orientasi untuk bertindak perbaikan berdasarkan dorongan internal dan pasar, rekayasa ulang proses usaha -- meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses kegiatan usaha dan biaya, serta pengembangan usaha berdasarkan kompetensi inti yang dimiliki dan dikuasai. Program penyehatan memerlukan gaya kepemimpinan spiritual untuk memberdayakan karyawan agar mampu bereaksi cepat beradaptasi terhadap perubahan. Penghargaan dan pengakuan perlu diberikan sebagai penghargaan atas prestasi dan kontribusi karyawan kepada perusahaan.Dewasa ini banyak terjadi pergeseran paradigma. Konsep reengineering tidak lagi harus dibaca sebagai proses tekno-ekonomi melainkan harus dipahami sebagai proses sosio-teknis yang melibatkan spiritualisasi manajemen dan emosional organisasi dalam konteks sosial. Pelibatan stakeholders berdampak pada keputusan yang berkeadilan dan diterima semua pihak. Perlu mengedepankan harmonisasi hubungan, karena keunggulan organisasi tidak cukup ditentukan oleh ekonomi skala, namun kombinasi ekonomi skala, ekonomi lingkup dan ekonomi waktu."

"Kenaikan harga timah dalam kurun waktu 1970-1980 telah menarik minat banyak negara penghasil timah untuk mencari cadangan baru dan meningkatkan usahanya. Karena produksi tidak terkendali akibatnya terjadi keadaan over supply di pasar dunia, terjadilah kemerosotan harga yang menyebabkan terjadi nya krisis harga timah pada tahun 1985. Produsen timah diseluruh dunia terancam kebangkrutan tak terkecuali Indonesia. Menghadapi ancaman kebangkrutan, FT Tambang Timah satusatunya BUMN yang berusaha dibidang pertambangan timah di Indonesia, dihadapkan pada empat pilihan yaitu ; Digabungkan dengan BUMN sejenis, melakukan restrukturisasi, dijual kepada swasta atau di liquidasi. Dari empat alternatif tersebut dipi lih restrukturisasi guna menyelamatkan perusahaan dan usaha pertambangan timah di Indonesia. Tahap awal dari restrukturisasi ialah menyusun konsep restrukturisasi. Guna menajami konsep dan menyusun action plan-nya perusahaan mendapat bantuan dari Bank Dunia dan Konsultan Arthur Andersen. Mengingat PT Tambang Timah adalah BUMN itiaka diperlukan persetujuan dari pemerintah sebagai pemegang saham terlebih dahulu sebelum melaksanakan kebijaksanaan tersebut. Untuk men dapatkan dukungan dari pemerintah Direksi PT Tambang Timah melakukan pendekatan kepada Instansi Pemerintah, DPR RI dan DPRD serta ABRI. Restrukturisasi mempunyai empat program ; Reorganisasi, Relokasi, Penglepasan Asset dan Rekonstruksi. 1. Reorganisasi bertujuan mendapatkan struktur organisasi yang sederhana, arus informasi yang cepat dan berorientasi pada fungsi. Reorganisasi pada fungsi produksi ialah dengan meru bah organisasi yang berorientasi geografis ke teknologi. Re organisasi telah menghasilkan organisasi yang ramping, yang semula ada 8 jenjang pengambil keputusan menjadi 4 jenjang. Reorganisasi juga menyebabkan pengurangan karyawan sebanyak kurang lebih 16 ribu, pengurangan karyawan telah berhasil tanpa menimbulkan gejolak. Dana untuk pengurangan karyawan diperoleh dari Pemerintah berupa Penyertaan Modal Pemerin tah sebesar Rp.113 milyard. 2. Relokasi ialah memindahkan Kantor Pusat dari Jakarta ke Pangkalpinang guna percepatan pengambilan keputusan, pengu rangan biaya overhead dan meningkatkan kebersamaan. Reloka si dapat dilakukan lebih cepat dari pada jadwal yang diren canakan. 3. Penglepasan asset yang tidak berkaitan dengan core business bertujuan untuk mengkonsentrasikan aktivitas perusahaan hanya pada bidang yang berkaitan dengan produksi timah, mengurangi beban usaha dan pengembangan ekonoiiii wilayah. Penglepasan asset dilakukan dengan hibah kepada Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah, dialihkelolakan, kerja sama operasi, dijual kepada BUMN lain dan Swasta. 4. Rekonstruksi alat produksi dan sarana pendukungnya bertuju an meningkatkan efisiensi teknis. Program rekonstruksi telah berhasil merekondisi seluruh Kapal keruk, pembukaan satu bengkel yang modern dan pemasangan sarana komunikasi melalui satelite. Meskipun restrukturisasi telah berhasil mempertahankan hidup perusahaan dan meningkatkan daya saing, namun ada ekses ekses yang menyedihkan, terutama di wilayah yang ditinggalkan. Mengingat bahan galian adalah asset yang tak dapat diganti, hendaknya perusahaan dan pemerintah bekerja sama dalam me nyusun perencanaan jangka panjang berkaitan dengan usaha pertambangan dan dampaknya bagi masyarakat sekitarnya. Kasus PT Tambang Timah ini dapat dijadikan pelajaran bagi perusahaan BUMN ma upun swasta yang berniat untuk melakukan restrukturisasi."

"Tesis ini membahas tentang "Covernote" yang sering juga dikeluarkan Notaris.PPAT terutama berkaitan dengan permohonan Pinjaman Kredit pada lembaga perbankan. Covernote sesungguhnya merupakan surat keterangan karena Notaris/PPAT belum menuntaskan pekerjaannya yang berkaitan dengan tugas dan kewenangannya untuk menerbitkan akta otentik. Misalnya dalam permohonan Perjanjian Kredit, apabila persyaratan untuk kelengkapan permohonan pengajuan kredit belum lengkap secara keseluruhan, seperti mengenai dokumen penjaminan. Adapun tujuan dari penelitian dalam tesis ini untuk Untuk mengetahui kepastian hukum tentang covernote yang dikeluarkan oleh Notaris/PPAT untuk kepentingan para pihak yang terlibat dalam transaksi kredit perbankan dan untuk mengetahui konsekuensi hukum bagi Notaris dan para pihak, bilamana pejabat (notaris/PPAT) tidak dapat atau gagal dalam penyelesaian covernote menjadi Hak Tanggungan. bentuk penelitian adalah secara yuridis normative. Dan dari penelitian Covernote yang dikeluarkan oleh Notaris/PPAT bahwa surat tanah yang dijadikan objek hak tanggungan sudah berada di tangan Notaris/PPAT dan sedang dalam proses penyelesaian di Kantor Instansi terkait tidak bisa memberikan kepastian hukum untuk kepentingan para pihak, karena Covernote hanya berisi surat keterangan dan bukan produk hukum sebagai bukti agunan seperti SKMHT, APHT, fiducia, personal garansi, borgtocht. Sehingga covernote tidak mungkin memilki kekuatan hukum yang mengikat secara hukum (legal binding) bagi debitur pemberi hak tanggungan dan kreditur pemegang hak tanggungan. Covernote hanya dapat dikatakan mengikat secara moral yang muncul berdasarkan praktik dan kebutuhan karena covernote sendiri tidak termasuk sebagai akta otentik yang dapat dijadikan alat bukti walaupun dibuat oleh Pejabat Umum dalam hal ini Notaris/PPAT. Disamping itu dalam Undang-undang jabatan notaris/PPAT sendiri tidak dijelaskan tentang wewenang dan tugas seorang notaris/PPAT untuk membuat covernote. Konsekuensi hukum bagi Notaris dan para pihak, bilamana pejabat (notaris/PPAT) tidak dapat atau gagal dalam penyelesaian covernote menjadi Hak Tanggungan adalah bahwa pihak yang dirugikan nantinya adalah pihak kreditur, sedangkan debitur yang telah mendapat pinjaman kredit dari Bank maka apabila jaminannya ternyata tidak bisa dijadikan hak tanggungan maka debitur harus bertanggung jawab atas jaminan yang diberikannya, sedangkan bagi notaris sendiri covernote hanya mengikatnya secara moral saja, karena dikeluarkan atas permintaan para pihak.

---

This thesis discusses the "Covernote" are often also excluded Notaris/PPAT mainly concerned with the application for Loans at banking institutions. Covernote actually a certificate for notary / PPAT has not finished his work on the tasks and authority to publish an authentic deed. For example, in the petition Credit Agreement, if the requirement to complete credit application submission is incomplete as a whole, such as the guarantee document. The purpose of this thesis to study in order to find out about the legal certainty covernote issued by the Notary / PPAT for the benefit of the parties involved in the banking and credit transactions to determine the legal consequences for the notary and the parties, when the official (notary / PPAT) can not be or failure in the completion of a Mortgage covernote. juridical form of research is normative. And from research Covernote issued by the Notary / PPAT that the letters were subjected to land mortgages were in the hands of Notary / PPAT and are in the process of resolving the related Agency's Office can not provide legal certainty for the benefit of the parties, because it contains only a statement Covernote and not the product of law as evidence of collateral such as SKMHT, APHT, fiducia, personal guarantees, borgtocht. So covernote not have the force of law may be legally binding (legally binding) to the debtor giving mortgage holders and mortgage lenders. Covernote can only be said to be morally binding that appears on the practice and the need for covernote itself is not included as an authentic act that can be used as evidence, although made by the officials in this case the Notary Public / PPAT. Besides, the law office of notary / PPAT itself does not explain about the powers and duties of a notary / PPAT to make covernote. Notary and legal consequences for the parties, when the official (notary / PPAT) is unable or fails in the completion of a Mortgage covernote is that the injured party is a party later lenders, while borrowers who have received loans from the bank guarantee if it can not be be borne by the debtor's right to be responsible for the security they provide, while the notary himself covernote only morally binding only, as issuedat the request of the parties."

"Produk furnitur Indonesia merupakan salah satu komoditi yang mempunyai prospek cerah. Saat ini komoditi tersebut banyak dijumpai di pasaran dalam dan luar negeri. Kondisi tersebut mengakibatkan industri furnitur semakin berkembang, dan persaingan diantara perusahaan industri tersebut semakin meningkat. Untuk dapat memasuki pasar global, maka perusahaan harus dapat melakukan kegiatan secara efisien dan efektif dengan melakukan peningkatan daya saing, yang mana perusahaan harus dapat membangun keunggulan bersaing dengan mengkombinasikan strategi untuk mempengaruhi konsumen dan bisnis.Furnitur Tambora yang merupakan unit bisnis dari PT. Veneer Products Indonesia adalah perusahaan yang memproduksi furnitur dengan bahan baku kayu Duabanga yang berasal dari Hak Pengusahaan Hutannya yang terletak di kaki Gunung Tambora Propinsi Nusa Tenggara Barat. Diawal berdirinya industri furnitur Tambora bertujuan untuk memanfaatkan kayu Duabanga tersebut secara optimal agar mendapat nilai jual yang tinggi.Untuk memenangkan persaingan dan memperoleh bagian pasar di dalam sebuah industri, maka perusahaan harus mempunyai peningkatan daya saing yang tepat. Dengan demikian perusahaan menyusun strategi daya saing dengan mengadaptasi perubahan yang terjadi dalam lingkungan industri furnitur.Tujuan penelitian untuk mengetahui posisi daya saing Tambora sebagai unit usaha PT. Veneer Products Indonesia dalam industri furnitur dan untuk mengetahui strategi apa yang tepat bagi Tambora dalam meningkatkan daya saing.Metode penelitian dengan melakukan analisis diskriptif yang bersifat kuantitatif mengenai daya saing perdagangan furnitur, dengan memetakan posisi bersaing dalam analisa I-E Matrix dan hasil penelitian menunjukkan furnitur Tambora masuk dalam katagori posisi daya saing kuadran I yang menunjuk kebijakan pertumbuhan yang agresif atau intensive growth strategy.Dengan memperhatikan tingkat-tingkat persainagn SBU furniture Tambora dalam industri sejenis, disimpulkan berada posisi kuat sehingga disarankan untuk menetapkan Strategy Intensive, yaitu upaya peningkatan target pasar dengan melalui usaha-usaha pemasaran, pengembangan pangsa pasar melalui jaringan distribusi dan mengembangkan produk/jasa yang melalui peningkatan sumber daya manusia professional."

"PT. Pola Gondola Adiperkasa (PT PGA) adalah perusahaan swasta yang bergerak dalam bidang building maintenance unit atau biasa disebut dengan gondola system yaitu suatu alat bantu angkut untuk pekerja membersihkan bagian luar dari high rise building (gedung bertingkat tinggi). Sejalan dengan kesadaran akan pentingnya pemeliharaan dari suatu gedung bertingkat tinggi, membawa alat ini menjadi kebutuhan pokok pada setiap gedung. Alat ini dibuat berdasarkan pesanan, yang desainnya disesuaikan dengan arsitcktur gedung dimana alat tersebul akan dipasang, sehingga tidak ada kesamaan antara satu gondola satu gedung dengan gondola system di gedung lainnya. Dalam melakukan kegiatan usahanya, aktifitas utama perusahaan ini adalah membuat desain, merakit dan memasang gondola system di lapangan. Adapun untuk peiaksanaan produksi komponcn maupun unit gondola dilakukan olch produsen yang merupakan pemasok bagi perusahaan. Dengan jumlah dan kemampuan pemasok lokal yang terbatas, tingkat ketidakpastian pasokan menjadi tinggi, yang mengakibatkan keteriambatan penyerahan gondola. Sebaliknya Para pemasok Iuar negeri mempunyai kemampuan yang sangat baik. Perbedaan karaktcr pemasok ini mencerminkan perbedaan tingkat uncertainty pada sisi supply. Dengan berpedoman pada Hau L. Lee's Uncertainty framework, diketehui model supply chain yang sesuai dengan karakteristik produk gondola ada dua yaitu efficient supply chain untuk imported permanent gondola dan risk-hedging supply chain untuk lokal permanent dan temporary gondola. Model supply chain ini merupakan slrategi bersaing perusahaan dalam memenuhi permintaan. Untuk dapat menjadi model supply chain yang unggul, maka hares diteliti setiap aktifitas pada supply chain supaya tidak ada kegiatan yang menghambat proses supply chain sccara keseluruhan.Melalui penelitian aktifitas saat ini, diketahui terdapat lima proses yang menjadi faktor penentu keberhasilan proses supply chain PT. PGA. Kelima faktor terscbut adalah proses engineering, fabrikasi, assembly, delivery dan insialasi. Dari kclima faktor ini. aktilitas pada proses engineering menjadi dasar dalam mcnetukan konligurasi supply chain perusahaan. Aktifitas engineering yang dimaksud adalah pembuatan gambar fabrikasi. Output dari proses engineering ini menjadi faktor penentu dalam meningkatkankan kinerja supply chain, karcna dengan gambar fabrikasi, perusahaan dapat rnembagi unit gondola menjadi bagian-bagian yang Icbih kecil berupa komponenkomponen. Dengan demikian akan memudahkan dalam rnendapatkan pasokan dan pemasoknya.Keterlambatan penyelcsaian pckerjaan saat ini sebesar 32,5% discbabkan olch kurangnya kemampuan supply chain balk dalam proses engineering, produksi serta terbatasnya jumlah pemasok. Melalui perbaikan pada proses engineering dalam pembuatan gambar fabrikasi yang dilanjutkan dengan konfigurasi supply chain yang bar,. memungkinkan ditingkatkannya kapasitas, kualitas produksi dan jumlah pemasok schingga keterlambatan dapat ditekan menjadi 10% dari total proyek yang harus diselesaikan. Perubahan pola aktilitas ini, dimana sclanjutnya unit gondola di standarisasikan dan dibuat dalam bentuk komponen-komponen yang kemudian dirakit oleh perusahaan maka kegiatan ini memerlukan lebih hanyak sumber daya dari pada sebelumnya. Oleh sebab itu, perusahaan harus mempersiapkan sumherdaya untuk proses perakitan sehingga seluruh proses supply chain dapat bcrjalan sebagaimana yang diinginkan.

---

PT Pola_ Gondola Adiperkasa (PT PGA) is a privately owned company that produces building maintenance unit, or more commonly known as gondola system, a support system which assist workers to clean the outside of a high rise building. In line with the awareness of the importance of a high rise building maintenance, this product becomes a necessity in each building. The product is made based on order, to suit the architecture design of the building where the unit is to be installed, therefore the design of each gondola is not identical between one gondola for one building with the gondola of another building. The main activity of PT PGA is in designing, assembling and installing gondola system. The production of the component and the gondola unit is done by producer or supplier of P1' PGA. The small number of local supplier and their limited ability has caused high uncertainty in the supply and often lateness in the completion of the unit. On the other hand, overseas suppliers have better ability to supply the unit. The difference in the characteristic of the supplier reflects the difference in the uncertainty from the supply side. With reference to Hau L. Lee's "Uncertainty Frameworks", it is known that there are 2 (two) supply chain model that fit the characteristic of the gondola products, that is: efficient supply chain for imported permanent gondola and risk-hedging supply chain for local permanent and temporary gondola. These supply chain model become P7' PGA's competitive strategy in meeting demand. 'I'o become a competitive supply chain, each activity in the supply chain must be carefully examined to ensure that no activity is hampering the supply chain process as a whole.

Based on the careful examination of the current process, it is known that there are 5 (five) process which determine the success of P'1' PGA's supply chain process. These five processes are: engineering, fabrication, assembly, delivery and installation. From these five processes, the activity in the engineering process determine the configuration of the supply chain of the company. The engineering activity mentioned here is the drawing of the fabrication of the gondola unit. The output of this engineering process become the determining factor in the improvement of the performance of the supply chain, because based on the fabrication drawing, the company can then split the gondola unit into smaller components, and hence made it easier to find supply and the supplier.

Delay in the completion of work is caused 32.5% by the inadequacy of the supply chain, be it in the engineering process, production or the limitation in the number of supplier. Improvement of the engineering process, that is in the drawing of the fabrication and then continued with new configuration of the supply chain, may make it possible to improve the capacity, quality of production and the number of supplier involved, therefore delay can be minimized to 10% from the total project that must be completed. These changes in activity, where a gondola unit is standardized and made from components which then assembled by the company requires more resources than previously. Therefore the company must prepare enough resources to process the assembly so that the whole supply chain process can work as expected."

"Dalam kerangka pasar bebas atau World Trading Organisation (WTO) menurut scedule of commitment untuk liberalisasi perdagangan jasa-jasa (termasuk sektor keuangan) yang tertuang dalam General Agreement on Trade and Services (CATS), khusus negara-negara berkembang pemberlakuannya baru dilakukan pada tahun 2020. ASEAN Free Trade Area (AFTA) serta ASEAN Framework Agreement on Services (ALAS) ini, akan lebih mempercepat liberalisasi perdagangan jasa dalam lima tahun mendatang (tahun 2003). Kesepakatan kerjasama ekonomi regional pada dasarnya mengacu pada GATS dengan empat modality yang harus diperhatikan sebagai berikut:1. Cross border supply. Adanya kebebasan untuk memasok/menawarkan jasa dari suatu negara anggota lain. 2. Consumption Abroad. Dalam hal ini disepakati adanya kebebasan orang di suatu negara untuk mengkonsumsi atau menggunakan jasa dari sesama egara anggota. 3. Commercial presence. Adanya kebebasan bagi perusahaan asing untuk membuat, mendirikan ataupun mengembangkan usahanya/kantornya. 4. Presence of natural persons. Kesepakatan ini penting untuk dicermati karena berarti ada kebebasan lalu lintas manusia antar negara dalam hubungannya dengan bisnis menjual jasa pada suatu negara. Kesepakatan tersebut mencerminkan dalam waktu yang tidak terlalu lama bank-bank di Indonesia akan bersaing secara bebas dengan bank-bank asing. Keadaan akan semakin sulit, manakala bank-bank pemerintah harus bersaing dengan bank-bank asing, khususnya karena adanya AFTA tahun 2003, padahal dalam skala regional sebelumnya sejumlah bank di kawasan ASEAN sudah lebih dulu besar dan kuat. Untuk menghadapi situasi persaingan bebas, tidak ada pilihan lain bagi bank-bank pemerintah kecuali melakukan restrukturisasi, karena dengan langkah ini akan memberikan peluang terciptanya peningkatan efisiensi dan daya saing bagi bank hasil merger atau konsolidasi."