Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sebagai sebuah organisasi kerjasama regional di Asia Tenggara yang berdiri sejak tahun 1967, ASEAN telah membuktikan dirinya menjadi sebuah organisasi yang kuat dan solid, berkembang dari awalnya 5 negara, kini menjadi 10 negara. Kekuatan ini terletak pada adanya keinginan ASEAN untuk mengembangkan diri dalam suatu kerjasama bersama yang dilandasi prinsip saling membangun satu dengan lainnya.Setelah Perang Dingin berakhir berbagai negara di dunia termasuk juga di ASEAN dituntut untuk lebih memahami berbagai isu global baru yang berkembang antara lain gender, penjualan anak di bawah umur, narkotika, terorisme, trans national crime, serta isu-isu lainnya.Salah satu isu penting adalah Hak Azasi Manusia (HAM). Dunia sedang mengalami sebuah masa dimana HAM merupakan salah satu indikator penting dalam mengembangkan kerjasama internasional. Fenomena yang terjadi adalah apabila ada negara yang dianggap melanggar HAM, maka dunia internasional atas nama kemanusiaan, dapat mengambil berbagai tindakan, baik secara langsung, misalnya pengiriman pasukan perdamaian ; ataupun tidak langsung, misalnya lewat kritik-kritik dan tekanan atau kecaman dari negara lain terhadap negara yang dianggap melakukan pelanggaran HAM.ASEAN juga mengalami hal yang sama. Disatu sisi, konflik yang terjadi di dalam negara anggota ASEAN adalah masalah dalam negeri, sehingga sangat tidak tepat apabila ada pihak luar yang ikut campur. Tapi mengingat korban yang jatuh kebanyakan masyarakat yang tidak berdosa (sipil) dan hak-hak sipil mereka terkekang, maka sudah selayaknya ASEAN melakukan sebuah tindakan yang tepat, tanpa ada satu pihak yang merasa dirugikan haknya.Untuk itulah, thesis ini mencoba melihat sejauh mana HAM berpengaruh di ASEAN. Kunun waktu yang diangkat adalah tahun 1997-2000, dimana pada waktu tersebut terjadi sebuah krisis ekonomi di Asia yang menyebabkan berbagai perubahan, antara lain ekonomi, sosial-budaya, termasuk politik di banyak negara di ASEAN. Salah satu akibat perubahan itu adalah timbulnya berbagai pelanggaran HAM di banyak negara anggota ASEAN tersebut.Dalam thesis ini dipaparkan pula berbagai bentuk kerjasama (multi track diplomacy) yang berkaitan dengan HAM, antara lain jalur government to government (G to G), misal lewat KIT di ASEAN ; dan government to non-government, antara lain Working Group on ASEAN Human Rights Mechanism. Pandangan para ahli atau pakar juga dimasukkan sebagai bentuk concern mereka terhadap pengembangan kerjasama dalam bidang HAM di ASEAN.Tindakan yang selanjutnya dapat diambil oleh ASEAN haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip kerjasama (cooperation) yang mencerminkan kehendak bersama ASEAN, dan negara-negara anggotanya untuk menghormati prinsip-prinsip universal Hak Azasi Manusia."

"Penulisan ini ditujukan untuk mengkaji mengenai upaya negosiasi yang dilakukan Indonesia dalam menghadapi Uni Eropa (UE) yang mengajukan prakarsa chairperson's statement mengenai situasi HAM Timor Timur (Timtim) dalam Sidang Komisi HAM (KHAM) PBB ke-58 tahun 2002 yang berlangsung di Jenewa. Prakarsa tersebut telah diajukan oleh UE sejak tahun-tahun sebelumnya karena pada dasarnya UE selalu bersikap kritis terhadap penanganan isu-isu yang terkait dengan HAM oleh Pemerintah Indonesia (Pemri) terutama isu pelanggaran HAM di Timtim.Kerangka pemikiran yang diajukan adalah mengenai digunakannya taktik counter proposal dan timing untuk mendudukkan posisi kedua pihak agar berada pada posisi yang sama sebelum memasuki substansi negosiasi. Hal ini dilakukan setelah pihak pertama (UE) telah mengajukan proposal dan berupaya menekan pihak kedua (Indonesia) agar segera memberikan tanggapan dan berupaya mendorong untuk memasuki proses negosiasi. Dalam konteks ini, proses negosiasi tidak langsung antara kedua pihak lebih memakan waktu lama dibandingkan dengan negosiasi formalnya. Penelitian tesis ini adalah penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian deskriptif sedangkan teknik pengumpulan data adalah studi pustaka dan wawancara.Pada akhir penelitian diperoleh kesimpulan bahwa politik negosiasi yang dilakukan Pemri pada akhirnya berhasil mengubah posisi UE untuk mengurangi jumlah paragraf dalam draft awal chairperson's statement yang semula lima paragraf rujukan mengenai Indonesia menjadi dua. Dari dua paragraf ini pun pada dasarnya tidak terdapat hal-hal yang dapat dianggap sebagai tekanan keras terhadap Pemri. Rumusan akhir dalam chairperson's statement bersifat lunak kepada Indonesia."

"Tesis ini membahas krisis global HIV/AIDS dan upaya penanggulangannya melalui penerapan deklarasi komitinen di seluruh negara di dunia. Topik ini berkaitan dengan agenda dan hubungan internasional antara organisasi internasional dengan negara serta pihak-piliak lain yang ada kaitannya dengan penanggulangan HIV/AIDS di dalaln civil society, seperti organisasi masyarakat, jaringan orang dengan HIV/ADS dan lembaga penelitian. Pertanyaan penelitian yang diajukan adalah bagaimana kerjasama UNAIDS dan Indonesia dalam menindakianjuti Deklarasi Komitmen Sidang Umum PBB tentang HIV/AIDS antara tahun 2001-2003: perkembangannya, penerapannya dan kendalanya. Dalam penelitian ini kerangka pemikiran yang digunakan adalah teori transnational relations untuk membahas arah komitmen kebijakan,, strategi dan program aksi kerjasama UNAIDS dan Indonesia. Kesimpulan yang diperoleh adalah: Adanya ketidakseriusan Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan dan merespon komitmen yang dibuat dan dituangkan dalam Deklarasi Komitmen Majelis Umum PBB untuk HIV/AIDS tahun 2001 ke dalam kebijakan-kebijakan politik, hukum, sosiai dan aksi-aksi yang nyata untuk penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia. Selain itu, upaya Pemerintah Indonesia dan UNAIDS saat ini masih belum melibatkan pihak swasta terutama kalangan bisnis. Kendala lainnya adalah: Luasnya wilayah Indonesia menyulitkan upaya penyebaran informasi. Tidak adanya koordinasi, standard baku serta pengawasan dan evaluasi yang tidak optimal. Minimnya pendanaan, minimnya kuaiitas sumber daya manusia yang dapat mempersiapkan dan memfasilitasi lembaga donor atau dana global untuk HIVIAIDS,t idak adanya koordinasi pemberian bantuan oleh UNAIDS."

"Tesis ini menganalisis persepsi ancaman Australia terhadap Tiongkok dalam kerjasama “Vanuatu Port Luganville Main Wharf Project” tahun 2018. Kajian terdahulu mengenai persepsi ancaman Australia telah dilakukan dan dapat diklasifikasikan kedalam beberapa periode: era kolonial (1880-an), era Perang Dunia, era Perang Dingin, dan Era Modern (akhir 1980an). Penulis mengangkat era tahun 2010an karena pada era tersebut kehadiran Tiongkok di kawasan Pasifik Selatan meningkat, utamanya dari segi kerjasama ekonominya. Penelitian terdahulu telah menjelaskan tentang peningkatan kehadiran Tiongkok di Pasifik Selatan menggunakan paradigma realisme, neorealisme, dan liberal-institusional. Namun ketiganya tidak cukup menjelaskan intensi Tiongkok di Pasifik Selatan. Kerjasama Tiongkok dengan Vanuatu dipandang dengan great concern oleh Perdana Menteri Turnbull pada tahun 2018. Great concern adalah istilah yang digunakan sebuah negara ketika mulai mengakui adanya ancaman. Penulis menggunakan kerangka analisis teori persepsi ancaman oleh Raymond Cohen. Terdapat tiga variabel dalam teori persepsi ancaman yakni: wilayah, kecurigaan, dan kerentanan. Analisis dalam tesis ini menunjukkan bahwa terdapat tiga faktor pembentuk persepsi ancaman Australia yang diturunkan dari tiga variabel teori persepsi ancaman. Faktor pertama adalah Jarak wilayah Australia dan Vanuatu (Luganville Wharf). Faktor kedua adalah dampak peningkatan kehadiran Tiongkok di Pasifik Selatan dan berkurangnya pengaruh Australia. Faktor ketiga adalah dampak persaingan strategis antara Amerika Serikat dan Tiongkok terhadap Australia, serta adanya potensi militer dalam proyek antara Tiongkok dan Vanuatu (Luganville Wharf).

---

This thesis analyses Australia’s threat perceptions towards China in “Vanuatu Port Luganville Main Wharf Project” in 2018. Previous study about Australia’s threat perceptions has been carried out and divided into four eras: colonial era (1880s), World War era, Cold War era, and Modern era (late 1980s). The author chose the era of early 2010s because in this era there has been an increase in China’s presence in the South Pacific, especially in economic cooperation. Previous study about China’s increasing presence in the South Pacific has been carried out using the paradigm of realism, neorealism, and liberal-institutional. But none of them provided adequate explanation of China’s intentions in the South Pacific. In April 2018, Australia’s Prime Minister Malcolm Turnbull stated that Australia would view the particular China-Vanuatu project with great concern. Great concern is a term used by heads of state when they perceive the capability of other actors to inflict damage while its intentions are still unclear but somewhat hostile. Thus, the author used the framework of threat perception theory by Raymond Cohen. There are three variables in the threat perception theory: geographical, mistrust, and sense of vulnerability. The result in this thesis proved that there are three factors which shaped Australia’s threat perception, derived from three variables of threat perception theory. First, the distance between Australia and Vanuatu (Luganville Wharf). Second, the impact of China’s increasing presence in the South Pacific and the decline of Australia’s influence. Third, the impact of strategic rivalry between the United States and China to Australia, and the potential of military use in the Vanuatu Port Luganville Main Wharf Project."

"Penelitian ini membahas keterlibatan masyarakat sipil dalam regionalisme ASEAN melalui platform ASEAN Civil Society Conference (ACSC). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dinamika isu dalam ACSC (2005-2018) dan pengaruh ACSC terhadap regionalisme partisipatif ASEAN. Penelitian ini menggunakan metode analisa konten dalam pendekatan kualitatif. Adapun kerangka analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 'issue selection' (Jonathan S. Coley, 2013) dan 'participatory regionalism' (Amitav Acharya, 2003). Penelitian ini menemukan dinamika isu pada pilar socio-cultural menjadi yang paling banyak mewarnai pernyataan ACSC. Hal tersebut dipengaruhi oleh pembingkaian isu, kesempatan politik dan sumber daya ACSC. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun ACSC telah aktif berpartisipasi dalam regionalisme ASEAN dengan mengajukan agenda alternatif dalam pernyataannya sejak tahun 2005-2018, Namun ACSC tidak cukup memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemajuan regionalisme partisipatif di ASEAN, karena belum ada perubahan sikap ASEAN di level formal dan interaksi antara masyarakat sipil dan ASEAN yang masih berjarak.

---

This research discusses the involvement of civil society in ASEAN regionalism through the platform of the ASEAN Civil Society Conference (ACSC). The research attempts to understand the dynamics of issues in ACSC (2005-2018) and the influence of ACSC on ASEAN participatory regionalism. This study is using content analysis for a qualitative approach. The analytical framework using in this study is 'issue selection' (Jonathan S. Coley, 2013) and 'participatory regionalism' (Amitav Acharya, 2003).

This research finds that the dynamics of the issue on the socio-cultural pillar are the ones that dominating the ACSC statements. This is influenced by framing issues, political opportunities, and resources of ACSC.

This study concluded that although the ACSC had actively participated in ASEAN regionalism by proposing alternative agendas in its statements from 2005-2018, the ACSC did not have a significant influence on the progress of participatory regionalism in ASEAN, because there had been no change in ASEAN attitudes at the formal level and interactions between civil society and ASEAN are still distant."

"Sejak tahun 2009, Indonesia terikat oleh kerjasama open sky ASEAN. Tesis ini membahas keikutsertaan Indonesia dalam kerjasama ini ditinjau dari perspektif hukum internasional dan hubungan internasional. Teori yang menggambarkan hubungan antara kepentingan negara dan kepentingan rezim dalam kerjasama internasional yang seringkali berbenturan digunakan untuk menjelaskan kepentingan nasional Indonesia yang terganggu dalam kerjasama open sky ASEAN di satu sisi dan manfaat kerjasama ini di sisi lain. Di satu sisi, Indonesia bersama dengan kesepuluh negara anggota ASEAN lain memperoleh manfaat dari kerjasama open sky ASEAN melalui proyek Masyarakat ASEAN. Di sisi lain, kepentingan nasional Indonesia untuk melindungi kedaulatan di wilayah udara dan industri penerbangan nasionalnya terganggu dalam kerjasama ini. Ketentuan dalam Konvensi Wina sebagai sumber hukum internasional berperan dalam memberikan peluang bagi Indonesia berupa penarikan diri, reservasi maupun amandemen untuk memperjuangkan kepentingan nasionalnya yang terganggu oleh kerjasama ini, namun dengan tetap menjalankan kewajibannya terhadap rezim. Meskipun ketiga peluang ini dimungkinkan menurut hukum internasional, menurut hubungan internasional peluang untuk reservasi dan amandemen merupakan pilihan yang lebih diplomatis. Dengan meneliti posisi keikut-sertaan Indonesia dalam kerjasama open sky ASEAN, tampak bahwa hukum internasional dan hubungan internasional merupakan dua kajian yang saling mendukung. Hukum internasional merupakan kerangka normatif dalam hubungan internasional yang bertujuan untuk menyeimbangkan kepentingan negara dengan kepentingan rezim dalam sebuah kerjasama internasional. Meskipun demikian, dalam hubungan sarat konflik antara kepentingan rezim dengan kepentingan negara, kepentingan negara lebih banyak memengaruhi kepentingan rezim.

---

Since 2009, Indonesia has committed to ASEAN open sky cooperation. This research aims to observe Indonesia's participation within this cooperation through international law and international relations lenses. A theory describing conflict relations between state's and regime's interest within international cooperation is used to explain Indonesia's interest when facing challenges within this cooperation, while showing that there are also benefits from this cooperation. On the one side, Indonesia and the other ten ASEAN members enjoy open sky cooperation trough ASEAN Community project. On the other side, this cooperation has posed some challenge to Indonesia in protecting its air sovereignty and national airlines industry. The Vienna Convention as a source of international law offers some possibilities for Indonesia in the forms of withdrawal, reservation, or amendment in order to protect its national interests which have undergone some challenges while still adhering to its obligation to the regime. Even though the three possibilities are supported by international law, from international relation perspective possibilities to reserve and amend are considered more diplomatic. By observing Indonesia's partnership in ASEAN open sky cooperation, it can be concluded that international law and international relations are two disciplines that are complementing each other. International law is a normative construct in international relations that aims to balance state's and regime's interest. However, within conflict relations between regime's and state's interest, it is suggested that state's interest has more domination over regime's interest."

"Sejak runtuhnya koinunis di Eropa Timur dan Uni Soviet, masyarakat internasional mengalami eforia harapan akan terjadinya kerjasama yang erat antar negara untuk menghadapi masalah-masalah global seperti masalah pemanasan global.Pada bulan Juni 1992, dalam KTT Bumi Rio De Janeiro masyarakat internasional menerima dan mengadopsi kesepakatan Kerangka Kerja Konvensi Perubahan Iklim atau United Nations Framework Convention On Climate Change (UNFCCC).Walaupun masyarakat internasional telah mencapai konsensus atas pemanasan global dan sepakat bekerja sama untuk mengatasinya melalui Kerangka Kerja Konvensi Perubahan lklim, namun konvensi yang dihasilkan ini harus diimplementasikan dan masih perlu dirinci lebih lanjut hingga berlaku efektif. Upaya ini tidak mudah karena masih adanya berbagai perbedaan kepentingan antara negara-negara.Tesis ini hendak menelaah faktor-faktor yang terkait dengan efektifitas kerjasama internasional dalam perubahan iklim. Efektifitas kerjasama internasional ini dapat dilihat dari hasil atau pencapaian tujuan yang ditetapkan oleh masyarakat internasional tersebut dan pencapaian pelembagaan pengaturan kerjasama atau realm internasional pengendalian pemanasan global.Konsensus internasional atas perubahan iklim yang secara prinsip menerima keadaan bahwa manusia dalam berbagai aktifitas kehidupannya telah menyumbang timbulnya pemanasan global, mendorong diterimanya konvensi untuk mengatasi perubahan iklim/pemanasan secara global.Pemanasan global terutama disebabkan meningkatnya jumlah gas-gas rumah kaca seperti karbon dioksida, gas methan, klorofluorkarbon dan uap air.Kerjasama internasional dalam rangka pengendalian pemanasan global belum berjalan efektif sebagaimana terlihat laju pertambahan karbondioksida terus berlangsung dan pelembagaan kerjasama internasional melalui konvensi dan protokol belum mendapat dukungan implementasi dari negara-negara peserta secara kuat.Kurang efektifnya kerjasama internasional tersebut terkait dengan luasnya cakupan pemanasan global, dan biaya besar yang harus dikeluarkan untuk mereduksi emisi gas-gas rumah kaca yang secara ideal seharusnya 60% di bawah emisi tahun 1990 atau sekurang-kurangnya 5,2% di bawah emisi tahun 1990 sesuai Protokol Kyoto.Kurang efektifnya kerjasama Internasional juga tercermin dari relatif lemahnya pelembagaan kerjasama tersebut sehingga tidak mampu membentuk rezim pengendalian perubahan iklim yang kuat. Masyarakat Internasional baru mampu mencapai pembentukan Rezim perubahan iklim yang bersifat promosional dan belum mampu membentuk pola " Enforcement Regime "."

"The article discusses the role of Indonesia in the ASEAN Community and its implications on political and security cooperation in the region. The ASEAN Community can be designed to form a new pattern of balance of power in the region. The leaders of the Southeast Asian countries realize that it is strategically important for ASEAN to establish a regional instrument to overcome the security challenges arising from new regional interactions. Indonesia with the establishment of ASEAN Security Community can play a role as an anchor of regional stability in the Asia Pacific through multilateral structure. This should be the priority of Indonesia's foreign policy."

"Tesis ini membahas Kerja Sama Pembangunan Jerman dan Brasil melalui Analisis PESTEL dan GELT dengan studi khusus dari tahun 2010-2018. Penelitian ini menggunakan pendekatan mix method, yaitu pengabungan metode kualitatif dan kuantitatif. Dengan jenis data diambil dari hasil polling, wawancara dan studi pustaka mengenai profil kerja sama ekonomi dan pembangunan Jerman dengan Brasil. Sumber data juga berasal dari situ resmi Eurostat, OEC, World Bank, IMF, negara-negara yang diteliti, NATO, organisasi internasional dan regional di kawasan Eropa dan Amerika Selatan, BRICS, situs dari pemerintah Jerman dan Brasil dan Uni Eropa, serta data dari berbagai studi pustaka buku. Pengumpulan data dilakukan selama periode tiga bulan dengan tahapan pengumpulan data, diklasifikasikan, dihitung dan diolah dengan mode konseptual. Tujuan dari penelitian tesis ini adalah : mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kerja sama pembangunan Jerman dengan Brasil; mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kerja sama pembangunan Jerman dan Brasil berjalan optimal serta mengeksplorasi alasan dan argumentasi mengapa penekanan dan prioritas kerja sama pembangunan Jerman dan Brasil dilakukan dengan pendekatan PESTEL dan GELT.

---

This thesis discusses German and Brazilian Development Cooperation through PESTEL and GELT Analysis with special studies carried out from 2010-2018. This study uses a mix method approach, namely the integration of qualitative and quantitative methods. With this type of data taken from the results of polls, interviews and literature studies on the profile of German economic and development cooperation with Brazil. Data sources also originate from the official Eurostat, OEC, World Bank, IMF, researched countries, NATO, international and regional organizations in the European and South American regions, BRICS, sites from the German and Brazilian governments and the European Union, as well as data from various book library studies. Data collection is carried out over a three-month period with the stages of data collection, classified, calculated and processed in conceptual mode. The aim of this thesis research is: to identify the factors that influence German development cooperation with Brazil; identifying the factors that influence German and Brazilian optimal model of development cooperation and explores the reasons and arguments of German and Brazilian development cooperation and the emphasis are carried out with the PESTEL and GELT analyisis approaches.

"

"Tesis ini menggunakan teori yang menghubungkan antara pasar, negara, masyarakat dan lingkungan dengan memberikan penekanan pada kerjasama sebagai konsep utama dan selanjutnya dipakai sebagai landasan berpikir penulisan ini. Perspektif neoliberalis digunakan untuk menjelaskan kerjasama pengelolaan ikan tuna yang terjadi di kawasan Pasifik Selatan karena perspektif ini : (1) tidak menyangkal keberadaan konflik dalam dunia politik namun konflik ini sebenarnya dapat dihindari ataupun tidak harus ada; (2) adanya penekanan pada peran institusi untuk membantu menjelaskan mengapa kerjasama tersebut dilembagakan; (3) memfokuskan pada isu-isu ekonomi politik internasional dan lingkungan. Dalam hal ini, perspektif neoliberalis akan mengatakan bahwa kerjasama pengelolaan ikan tuna di kawasan Pasifik Selatan tidak hanya merupakan faktor politik dan lingkungan dimana negara menempati peran penting dalam membuat keputusan (baca: sebagai otoritas hukum), melainkan juga melibatkan pasar dan sebenarnya dari sinilah kerjasama pengelolaan ikan tuna ini bermula.Negara-negara di kawasan Pasifik Selatan yang pada umumnya lemah sumber dana, manusia dan teknologi dianugerahi oleh alam dengan kekayaan ikan tuna yang berada di wilayah perairannya. Masyarakal yang berada di kawasan Pasifik Selatan menjadikan ikan tuna selain untuk memenuhi kebutuhan protein hewani juga menjadikan ikan tuna sebagai tulang punggung perekonomian mereka karena ikan tuna di pasaran dunia berharga multi juta dollar. Dapat dipahami jika masyarakat di kawasan Pasifik Selatan, terutama yang tergabung dalam Forum Fisheries Agency (FFA) berusaha untuk mendapatkan keuntungan yang maksimum dari sumber daya ikan tuna yang berada di wilayah perairan mereka dan sekaligus menjaga serta melestarikan ikan tuna agar senantiasa dapat dimanfaatkan oleh generasi mendatang.Menyadari bahwa negara-negara anggola FFA ini tidak bisa mengelola sendiri kekayaan ikan tuna yang berada di wilayah perairan mereka, maka mereka melakukan kerjasama pengelolaan ikan tuna dengan negara-negara penangkap ikan jarak jauh (Distant Water Fishing Nations - DWFNs) namun kecenderungannya jumlah tangkapan ikan tuna DWFNs dari tahun ke tahun meningkat dan jumlah tersebut melampaui batas yang telah diperjanjikan sebelumnya. Negara-negara anggota FFA sangat memperihatinkan keadaan tersebut namun mereka tidak dapat berbuat banyak.Kelahiran United Nations Convention on Law of the Sea (UNCLOS) dan adanya pengakuan yurisdiksi nasional negara pantai sejauh 200 mil memacu negara anggota FFA untuk melakukan terobosan baru dengan melakukan kerjasama pengelolaan ikan tuna dalam ruang lingkup yang lebih luas. Kerjasama ini dimungkinkan karena selain diantara para pihak lama terjalin kerjasama baik dalam lingkup bilateral, multilateral maupun regional, faktor itikad baik dan adanya keinginan untuk senantiasa mendapatkan keuntungan serta melestarikan ikan tuna membawa mereka untuk duduk bersama dalam satu meja.Terobosan ini membuahkan hasil dengan diadakannya pertemuan I- VII Multilateral High Level Conference (M1.ILC). Pertemuan selama 6 (enam) tahun ini menghasilkan Convention on the Conservation and Management of Highly Migratory Fish Stocks in Western and Central Pacific.Rentang waktu yang panjang untuk membentuk konvensi ini menunjukkan bahwa suasana sidang diwarnai dengan perdebatan dan tarik menarik terhadap suatu isu. Walaupun tidak semua pihak puas dengan hasil sidang namun semua pihak sepakat untuk melaksanakan isi konvensi tersebut. Pertemuan tersebut juga mencerminkan bahwa telah dilakukan saling bagi pengalaman dan tanggung jawab untuk mengelola ikan tuna di kawasan Pasifik Selatan antara pihak yang mempunyai banyak keterbatasan obyektif dengan pihak yang relatif tidak mempunyai keterbatasan obyektif.Terbentuknya konvensi menunjukkan bahwa negara-negara di kawasan Pasifik Selatan yang mempunyai keterbatasan obyektif ternyata mempunyai tawar menawar dengan negara-negara yang lebih kuat baik dari segi dana, teknologi maupun manusia."