Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

" ABSTRAK Pemerintah telah bertekad menjadikan pajak sebagai tulang punggung dan pilar utama penerimaan negara, untuk menbiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Untuk mencapai maksud tersebut terus diupayakan penyempurnaan Undang-Undang Perpajakan dan aturan pelaksanaannya, terakhir dengan Undang-Undang No. 9, No. 10, No.11, dan No. 12 tahun 1994 yang mulai berlaku tahun 1995. Sistem pemungutan pajak menurut Undang-Undang Perpajakan yang disempurnakan tersebut tetap seperti tahun sebelumnya yaitu Sistem Self Assessment yang dilengkapi dengan Sistem Withholding Tax, dimana penghitungan besarnya pajak yang terutang pada dasarnya dipercayakan kepada Wajib Pajak sendiri. Tugas utama Direktorat Jenderal Pajak adalah melakukan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan. Agar Sistem Self Assessment dapat berjalan seperti yang diharapkan, diperlukan peningkatan pengawasan kepada para Wajib Pajak, terutama dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang bersangkutan. Dari hasil penelitian di KPP Jakarta Kebon Jeruk ternyata pemeriksaan sederhana yang dilakukan oleh Seksi PPh Badan telah memberikan kontribusi yang paling besar pada upaya peningkatan penerimaan PPh Badan KPP Jakarta Kebon Jeruk, sehingga pemeriksaan kepada para Wajib Pajak terutama Wajib Pajak yang tingkat kepatuhannya rendah diharapkan dapat dipakai sebagai acuan dalam upaya meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan. Agar pemeriksaan pajak berjalan dengan efektif dan efisien, dilakukan analisis SWOT guna menentukan faktor-faktor pendorong dan penghambat yang dipilih dalam menentukan strategi dan langkah-langkah pemeriksaan yang dilakukan. Wajib Pajak yang tidak patuh mendapat prioritas untuk diperiksa, sedangkan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Lebih Bayar dan SPT Rugi yang relatif lebih patuh dilakukan secara selektif. Untuk itu diperlukan deregulasi terhadap aturan penyelesaian SPT Lebih Bayar dan SPT Rugi yang selama ini harus dilakukan melalui pemeriksaan. Dengan peningkatan kinerja pemeriksaan ternyata telah meningkatkan penerimaan PPh Badan Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebon Jeruk dan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya di masa yang akan datang. "

" ABSTRAK Pajak merupakan salah satu sumber penerirnaan negara yang akhir-akhir ini mempunyai peran yang semakin penting dan strategis sebagai sumber penerimaan dalam negeri, diluar penerimaan minyak bumi dan gas alam. Peningkatan penerimaan pajak dimulai setelah dilakukannya Reformasi Perpajakan tahun 1983 dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak penghasilan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah. Reformasi Perpajakan yang utama dilakukan dalam sistem pemungutan pajak, yakni dengan mengubah sistem official assessment menjadi sistem self-assessment. Keberhasilan dari sistem self-assessment ini sangat ditentukan oleh kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya..Untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak perlu dilakukan usaha-usaha, antara lain dengan intensifikasi pemeriksaan pajak. Selain untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, pemeriksaan pajak juga mempunyai fungsi untuk menegakkan keadilan, baik keadilan secara mendatar, yaitu keadaan dimana Wajib Pajak yang berkemampuan sama dikenakan pajak yang sama pula, maupun keadilan secara tegak, yaitu keadaan dimana Wajib Pajak yang berkemampuan lebih besar dikenakan pajak yang lebih besar pula. Keberhasilan pemeriksaan pajak dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh berbagai variabel. Dalam penelitian ini diungkapkan variabel-variabel yang mempengaruhi pemeriksaan dan juga saran-saran untuk memperbaiki pengaruh variabel-variabel tersebut. Ada tiga variabel sebagai temuan penelitian ini yang berpengaruh terhadap pemeriksaan pajak, yaitu : 1. Perencanaan pemeriksaan pajak 2. Pelaksana pemeriksaan/Pemeriksa/Sumber Daya Manusia 3. Unsur yang mendukung Untuk perencanaan pemeriksaan pajak disarankan agar penyusunannya dilakukan dengan cermat dan dikoordinasikan dengan pihak-pihak yang terkait sehingga tujuan dari pemeriksaan pajak dapat dicapai dengan optimal, efisien dan efektif. Dalam bidang sumber daya manusianya, mutu dari pelaksana pemeriksaan pajak perlu ditingkatkan baik kemampuannya maupun motivasi serta mentalitasnya. Sedangkan untuk unsur-unsur yang mendukung, seyogianyalah digalang kerjasama dengan pihak- pihak diluar Ditjen Pajak untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugasnya, karena upaya meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak ini bukan hanya tugas dari Ditjen Pajak melainkan juga tugas dari seluruh lapisan masyarakat"

"ABSTRAKPenerapan PPh final 1 dari omzet memiliki implikasi kelebihan pembayaran pajak akibat adanya pemotongan PPh dari pihak lawan transaksi. Atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang tersebut, diajukan pengembalian ke pihak KPP. Namun, terdapat kendala dalam proses pengembaliannya, sehingga perlu dirumuskan solusi untuk kendala tersebut. Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan penerapan PPh Final 1 dari omzet untuk UMKM memiliki implikasi kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang dan menimbulkan kendala dalam pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang tersebut. Pada penelitian ini dirumuskan solusi dengan membuat sebuah sistem aplikasi E-Tax PPh 23 yang akan membantu dalam menyelesaikan kendala yang terjadi dalam pengembalian kelebihan pembayaran pajak tersebut.

---

ABSTRACTFinal Income Tax Implementation of 1 of turnover has implications of tax overpayment due to the withholding of Income Tax from counterparties. Due to the overpayment of taxes that should not be owed, thus proposed a refund to the Tax Office Kantor Pelayanan Pajak . However, there are obstacles within the refund process therefore solutions need to be formulated to solve these problems. The research method used is qualitative research with data collection technique through in depth interview and literature study. The result of this research shows that Final Income Tax application of 1 of turnover for SMEs Corporate has implications of tax overpayment that should not be owed which resulting in obstacles within the tax refund process. In this research formulated the solution by making an application system E Tax PPh 23 that will help in resolving the obstacles which occurs within the tax overpayment refund."

"If Indonesia would actually like to see state finance self-sufficient, domestic revenues must b e made the main sources. Hence, the role of taxes which form one of these sources must be enhanced. For this purpose, the Directorate General of Taxation must at all times make efforts to improve its role through such manners as higher levels of efficiency and effectiveness in tax administration.The subject of discussion in this thesis is whether tax administration at the Sawah Besar Tax Service Office which falls under the auspices of the Directorate has been carried out effectively and efficiently and which factors affect such effectiveness and efficiency. The purpose of this thesis is to analyze the effectiveness and efficiency of tax administration at the office above and identify which factors affect them and give recommendations for improvement.This thesis employs theories which relate to tax systems, tax policies, tax laws, tax administration and its performance measurements from the perspectives of effectiveness and efficiency with respect to activities which are conducted under an organizational system.The author has employed a descriptive and analytical method whereby data has been gathered through both desk research as well as field research for which interviews have been conducted with the parties involved.From discussions, a conclusion has been made that in general tax administration at the Sawah Besar Tax Service Office has been performed in a fairly effective and efficient manner, notwithstanding the fact that several elements of tax administration have been found not to be implemented as such. Based upon the tax effort index, the office should be deemed to be inefficient in reaching its tax target revenues. Based upon the tax efficiency ratio, it has not effectively administered taxes in terms of taxpayer registration, processing of tax returns, payment supervision, delivery of letters of warnings, warrants, and letters of order for seizure, issuance of letters of objection, tax determination in comparison with applications for refund, issuance of tax inspection letters, in comparison with those proposed, issuance of tax inspection reports in comparison with the tax inspection letters issued, inspection results in comparison with the tax inspection letters issued and the time period for the conduct of inspections.With respect to the matters above, the author recommends the following improvements: delivery of letters of warnings in accordance with the applicable regulations, timely processing of tax returns, increased activity to collect back payments, issuance of letters of warnings of delay in the delivery of tax returns, immediate issuance of warrants, letters of order for seizure following letters of warnings which have been due but unpaid for, enhanced quality of inspections and the relevant supervisory activities."

"ABSTRAKKebijakan Biaya Jabatan ditujukan menjadi pengurang penghasilan dalam perhitungan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21. Kebijakan ini sudah berjalan hampir satu dekade sejak terakhir dikeluarkan yakni pada Tahun 2008 melalui PMK 250/PMK.03/2008. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penentu utama biaya jabatan serta diselaraskan dengan perkembangan ekonomi saat ini. Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data . Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penentu utama kebijakan biaya jabatan adalah biaya transportasi yang dikeluarkan pegawai tetap dari rumah ke kantor serta sebaliknya dan kebijakan batas maksimal biaya jabatan tersebut perlu dilakukan penyesuaian berupa kenaikan apabila dilihat dari perkembangan ekonomi saat ini.

---

ABSTRACTThe policy of ldquo Biaya Jabatan rdquo individual operational cost is intended to be a deduction of income in the calculation of Withholding Tax Article 21 for employment income tax. This policy has been running almost a decade since the last issued in 2008 through PMK 250 PMK.03 2008. This research has goals to analyze the proxy of this policy and harmonized with the current economic development. The method of this research is qualitative. The results of this study indicate that the proxy of this policy is the cost of transportation issued by permanent employees from home to the office and vice versa and the limitation of this policy needs to be increase with the current economic development as the source."

"ABSTRAKPenghasilan Tidak Kena Pajak PTKP merupakan perlindungan atas penghasilan minimum yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimum wajib pajak dan jumlah tanggungan yang dimilikinya. Adanya kebijakan PTKP tahun 2016 memiliki pengaruh bagi wajib pajak dan pemberi kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan penyesuian PTKP tahun 2016 bagi kemampuan membayar wajib pajak jika ditinjau dari Kebutuhan Hidup Layak serta implikasi administrasti perpajakan atas penyesuaian PTKP di pertengahan tahun ditinjau dari asas ease of administration dengan studi kasus PT EJK. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan studi pustaka serta studi lapangan berupa wawancara. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini yakni jumlah PTKP yang diatur dalam PMK 101/PMK.010/2016 belum mampu memberikan perlindungan terhadap penghasilan yang digunakan oleh wajib pajak beserta tanggungannya untuk memenuhi kebutuhan hidup layaknya. Bagi pemberi kerja adanya penyesuaian PTKP tahun 2016 yang ditetapkan dipertengahan tahun dan berlaku surut tidak mencerminkan kebijakan pajak yang sesuai dengan asas ease of administration karena tidak memberikan kenyamanan bagi pemberi kerja dan meningkatkan cost of compliance pemberi kerja seperti direct money, time costs, dan psychological cost.

---

ABSTRACT

Personal Exemption is a protection against minimum income that will be used to meet the minimum taxpayer requirement and the number of dependents it has. The existence of Personal Exemption Adjustment Policy in 2016 has influence for taxpayers and employers. This study aims to analyze the policy of Personal Exemption adjustment in 2016 for the ability to pay taxpayers in terms of Decent Living Needs and tax administration implications for the adjustment of Personal Exemption in the middle of the year in terms of ease of administration with case study PT EJK. This research is done by doing a study of the literature and field studies in the form of an interview. The research approach used is a qualitative research approach. The result of this research is that the number of personal exemption that regulated in PMK 101 PMK.010 2016 has not been able to provide protection to the income used by the taxpayers and their dependents to fulfill their life needs. For the employer, the adjustment of Personal Exemption in 2016 determined in the middle of the year and retroactive does not reflect the tax policies in accordance with the principle of ease of administration because it does not provide comfort for the employer and increases the cost of compliance of the employer either direct money, time costs, and psychological cost."

"Directorate General of Tax as a public organization has to implement tax administration reform in order to improve the service quality to taxpayer. For that purpose, Foreign Investment For Tax Office has applied Modern Tax Administration System since the year 2004. This research is meant to know how significant is the influence of Moern Tax Administration System at Foreign Investment Four Tax Office to service quality. Modern Tax Administration System is an implementation of the tax adminsitrative reform that is defined as the deliberate use of authority and influence to apply new measures to an administrative system so as to change its structure procedure, strategy, and culture to improve public sector performance. Meanwhile, service quality id defined as a stake holder value regarding the service dimension whch is perceived as positive value acquirement to the degree of satisfaction. It is measured by ten dimensions that is tangibel, reliable, responsiveness, competence, courtesy, credibility, security, acess, communication, and understanding the customers. This research is carried out by using an explanation method which explaining a causal relationship between independent variables and a dependet variable. It uses a quantitative approach. Data is collected with survey by giving questionnaires to all officer of Foreign Investment Four Tax Office. Then the data is analysed with correlation and regression. The result of this analysis indicate that there is a positive strong relationship between Modem Tax Administration System together which consist of organization chart modemization, organizational procedure modernization, organizational strategy modernization, and organizational culture modernization and service quality. All sub variables of the Modern Tax Adrninistration System have significant influences to service quality of Foreign Investment Four Tax Ofiice. The research proposes that Foreign Investment Four Tax Office should improve Modem Tax Administration System higher either organization chart, organizational procedure, organizational strategy, and organizational culture to support the service quality using approaches: making a job description more detail to prevent duplication, making an easier access of getting new regulations from the intemet or intranet, promoting knowledge and skill of the employees through in house training, out bond training, and improving moral and ethics of the employees through ?kultum" and Emotional Spiritual Quotient (ESQ) training."

"Laporan ini menjelaskan evaluasi perhitungan pajak individu dan administrasi perpajakan untuk ekspatriat Jepang yang diterapkan di Kantor Konsultan ABC. Ekspatriat Jepang yang berstatus Wajib Pajak Dalam Negeri yang digunakan sebagai subjek ilustrasu dalam laporan ini. Perhitungan subjek pajak yang terkait memiliki penghasilan dari Indonesia dan dari Jepang. Perhitungan pajak akan menggunakan sistem worldwide income berdasarkan peraturan yang berlaku. Laporan ini juga akan menjelaskan evaluasi terkait administrasi perpajakan yang mencangkup pengajuan E-Filing Identification Number, pembayaran pajak, dan pelaporan SPT Tahunan melalui surat elektronik. Hasil dari laporan ini, akan menggambarkan perhitungan pajak dan administrasi perpajakan yang sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

---

This internship report explains the evaluation of individual tax calculation and tax administration for a Japanese expatriate that has been implemented by Consulting Firm ABC. Japanese expatriate is an Indonesian tax resident, who will be the subject of the evaluation in this internship report. The tax calculation for the aforementioned subject has incomes both from Indonesia and Japan. The tax calculation will be demonstrated using the worldwide income system, following the applicable tax regulation. This report will also explain the evaluation of tax administration within the scope of E-Filing Identification Number application, tax payment, and tax filing of the annual tax return through e-SPT. The outcome of this internship report will demonstrate the tax calculation and tax administration that comply with the prevailing tax regulation in Indonesia."

"Sistem Self Assessment dalam perpajakan Indonesia memberikan Wajib Pajak kewenangan menghitung, membayar, dan melaporkan pajak secara mandiri. Ini membuka peluang penyalahgunaan, penyimpangan, dan penyelundupan pajak, mengakibatkan kepatuhan Wajib Pajak rendah di DJP. Evaluasi efektivitas menggunakan Teori Efektivitas Campbell (1989). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis seberapa besar pengaruh kegiatan penyuluhan dan peran petugas fungsional penyuluh pajak terhadap perubahan perilaku kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Matraman. Penelitian ini studi kasus dengan metode kualitatif dan analisis deskriptif, melibatkan informan dari KPP Pratama Jakarta Matraman. Hasilnya menunjukkan peran Penyuluh Pajak sangat efektif dalam kriteria keberhasilan program, meskipun tingkat keberhasilan sasaran kurang efektif. Penilaian rata-rata cukup efektif, dengan tantangan terkait kesesuaian target yang memerlukan perbaikan agar penyuluhan dapat efektif meningkatkan kepatuhan pelaporan Wajib Pajak. Rekomendasi mencakup implementasi penyuluhan kolaboratif dan peningkatan fasilitas untuk meningkatkan efektivitas peran Penyuluh Pajak di KPP Pratama Jakarta Matraman). 

---

The Indonesian tax system employs a Self Assessment mechanism, granting taxpayers autonomy to compute, pay, and disclose their tax obligations. However, this approach fosters opportunities for misuse, deviations, and tax smuggling, resulting in suboptimal taxpayer compliance at the DJP. Evaluating effectiveness relies on Campbell's Effectiveness Theory (1989). The aim of this research is to analyze how much influence counceling activities and the role of Functional Extension Officers have on changes in compliance behavior in reporting Individual Taxpayers’ Anuual Tax Return (SPT) at KPP Pratama Jakarta Matraman. This case study, utilizing qualitative methods and descriptive analysis, focuses on KPP Pratama Jakarta Matraman. Findings indicate the Tax Instructor's functional role is highly effective based on program success criteria, while target success rates are less effective. Overall, Reliable Instructor, Work Load, Organizational Support, and Internal Control contribute to a moderately effective rating. Addressing target alignment issues is crucial to enhance counseling's efficacy in bolstering taxpayer reporting compliance. Recommending collaborative counseling implementation, along with improved facilities, aims to elevate the functional role of tax instructors at KPP Pratama Jakarta Matraman."