Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Fenomena AYLA adalah sebuah fenomena tragedi kemanusiaan yang luar biasa yang terjadi hampir di setiap pelosok. Keluarga sebagai salah satu tempat yang seharusnya teraman dan ternyaman bagi anak, narnun pada kenyataannya justru sebaliknya kondisi keluargalah yang mendorong anak menjadi AYLA tidak saja secara ekonomi melainkan faktor keretakan keluarga. Sebagai akibat dari terjerumusnya anak ke dunia pelacuran dapat berdampak pada fisik, psikis dan sosial anak sehingga proses tumbuh kembangnya terganggu.Berangkat dari fenomena tersebut yang mendorong Remaja Ulet Bandung sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat yang masih baru berdiri untuk kansen dan memberikan pelayanan kepada anak yang dilacurkan khususnya dalam bidang kesehatan, mengingat resiko kesehatan sangat dekat dengan anak yang dilacurkan dan akan mengancam jiwa anak tersebut.Bardasarkan uraian di atas, penelitian ini berusaha mendeskripsikan perlindungan kesehatan yang dilakukan AYLA dan bagaimana LSM Remaja Ulet berperan serta membantu mereka untuk mencegah dan meminimalisir resiko kesehatan bagi anak yang dilacurkan di Kota Bandung. Remaja Ulet sebagai salah satu lembaga yang sangat peduli dengan permasalahan anak yang dilacurkan menangani langsung kasus-kasus kesehatan balk penyakit bersifat umum maupun Penyakit Menular Seksual (PMS). Dalam perkembangannya masalah kesehatan adalah salah satu masalah yang sangat serius dan perlu penanganan segera.Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk menggali informasi-informasi tentang perlindungan kesehatan anak yang dilacurkan dampingan LSM Remaja Ulet, yang diperoleh melalui infer-man.Hasil temuan penelitian menunjukkan perlindungan kesehatan anak yang dilacurkan terdiri dari konseling kesehatan, melalui informasi berupa leaflet, ke dokter atau ke rumah sakit melalui rujukan Remaja Ulet, mengkonsumsi obat-obatan anti biotik dan obat-obat lainnya yang tersedia di warung-warung. Sedangkan secara garis besarnya perlindungan kesehatan anak yang dilacurkan dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu perlindungan kesehatan yang bersifat pencegahan (prevenfif) dan perlindungan kesehatan bersifat pengobatan (kuratif).Perlindungan kesehatan yang dilakukan anak yang dilacurkan lebih banyak berkaitan dengan masalah kesehatan reproduksi, mengingat anak yang dilacurkan termasuk anak yang memiliki aktivitas yang high risk, karena prilaku seksual dengan berganti-ganti pasangan diperparah lagi dengan tingkat kematangan mereka baik secara pemikiran maupun seksual. Gatal-gatal pada begian vagina, keputihan, aborsi adalah jenis penyakit kelamin yang pernah umumnya diderita oleh anak yang dilacurkan. Karena penyakit tersebut bukanlah penyakit yang ringan dan merupakan Penyakit Menular Seksual (PMS) sehingga penanganannya harus dilakukan dengan cara-cara medis, sehingga pada saat anak yang dilacurkan mengalami penyakit kelamin seperti yang telah disebutkan, maka mereka dengan dorongan diri sendiri meminta bantuan kepada pendamping atau Social Worker Remaja Ulet untuk mengantar atau merujuk ke dokter praktek, akupunktur atau rumah sakit jaringan Remaja Ulet. Mengingat penyakit menular seksual akan berdampak, jangka panjang dan tidak bisa disembuhkan tanpa bantuan tenaga medis yang profesional sehingga mendorong anak yang dilacurkan senantiasa berhati-hati dan lebih 'memiliki tindakan pencegahan (preventif) yakni dengan membersihkan vagina mereka dengan menggunakan sabun pembersih khusus wanita. air daun sirih dan ada juga yang menggunakan air garam. Cara-cara yang dilakukan oleh mereka dalam melindungi kesehatan mereka sangat bervariasi tergantung pada tingkat pengetahuan mereka mengenai penyakit-penyakit kelamin dan penanganannya.Penelitian ini menemukan beberapa yang sekiranya dapat menjadi renungan, analisis bersama serta dapat menjadi tugas bersama untuk membenahinya, agar perlindungan kesehatan anak yang dilacurkan dapat lebih maksimal, sehingga resiko-resiko yang berkaitan dengan kesehatan dapat diminimalisir yang pada akhirnya anakanak dapat terselamatkan dan dapat meraih kembali hak-haknya, sehingga disarankan agar perlu adanya langkah-langkah yang dilakukan agar sebisa mungkin anak-anak mendapatkan hak-haknya secara layak sesuai dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, diharapkan keluarga sebagai tempat yang paling dekat bagi anak, sudah selayaknya keluarga menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi seorang anak, adanya langkah preventif yang dapat ditempuh oleh semua pihak pemerintah, LSM, akademisi dan masyarakat agar anak dapat tercegah dari bentukbentuk eksploitasi, dengan menyediakan aksess pelayanan yang ramah anak sehingga anak memiliki alternatif tempat yang aman dan nyaman untuk tumbuh dan berkembang secara layak, menyediakan akses yang dapat menjadi alternatif pencarian nafkah misalnya dengan membekali mereka keterampilan yang memadai dan modern sehingga mereka betul-betul siap untuk bekerja di tempat-tempat yang aman dan nyaman bagi anak sehingga perlahan-lahan anak yang dilacurkan dapat meninggalkan aktivitasnya di dunia malam karena adanya alternatif pekerjaan untuk menghasilkan uang yang memadai dan adanya perhatian serius dari berbagai pihak untuk melakukan langkah-langkah prevenlif. kuratif dan rehabilitafif bagi AYLA dan memberikan bekal pengetahuan yang maksimal kepada AYLA untuk meningkatkan perlindungan kesehatan mereka."

"Pelaksanaan reformasi di segala bidang khususnya bidang pemerintahan telah melahirkan agenda dan kesepakatan nasional baru untuk tatanan penyelenggaraan pemerintah di daerah, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, mengatur prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemerintah Daerah yaitu digunakan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, dengan penyelenggaraan desentralisasi secara utuh dan bulat di Kabupaten/Kota, sedangkan pelaksanaan desentralisasi terbatas, dekonsentrasi luas, dan tugas pembantuan ada di Propinsi.Penataan kelembagaan perangkat daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000, namun ternyata penataan organisasi perangkat daerah yang berdasarkan peraturan daerah di bidang kelembagaan tidak sepenuhnya berpedoman pada pertimbangan peraturan tersebut, sehingga menimbulkan beban bagi daerah dan juga terjadi tarik-menarik tugas kewenangan antara Propinsi dan Kabupaten/Kota dan tidak bisa dihindari juga terjadi tarik-menarik tugas kewenangan di dalam intern perangkat daerah itu sendiri.Reorganisasi Dinas Kesehatan Propinsi Riau yang merupakan hasil penggabungan eks Dinas Kesehatan Dati I Riau dengan eks Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Riau pada umumnya sudah selesai, banyak terjadi variasi apabila dilihat dari segi bobot organisasi, tugas pokok dan fungsi, maupun nomenklatur ataupun pengelompokan tugas pokok dan fungsi.Adapun yang dimaksud SOT Dinas Kesehatan Propinsi Riau disini yang menyangkut teknik kelembagaan yang meliputi Struktur Organisasi, Visi dan Misi, Tugas Pokok dan Fungsi, SDM Kesehatan, Sistem Informasi Kesehatan yang harus dijalankan sesuai dengan kewenangan dan kebijakan desentralisasi bidang kesehatan, bertitik tolak dengan hal tersebut di atas, maka dari hasil pengamatan di lapangan terlihat bahwa pada SOT Dinas Kesehatan Propinsi Riau berdasarkan Perda Nomor 18 Tahun 2001 belum menampung dan mengakomodasikan semua program kesehatan yang ada, dapat diketahui dari bentuk bagan struktur organisasinya yang kurang jelas dan cenderung menyebabkan adanya tumpang tindih pelaksanaan kewenangan tugas pokok dan fungsi di dalam intern Dinas Kesehatan itu sendiri.Tujuan penelitian ini adalah diperolehnya gambaran tentang SOT Dinas Kesehatan Propinsi Riau yang baru, serta sesuai dan dapat menampung kewenangan dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan di bidang kesehatan dalam rangka pelaksanaan kebijakan desentralisasi.Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, tidak menguji teori tetapi merupakan penelitian terapan yang bersifat penjelasan model dan apabila dilihat dari karakteristik masalah penelitian ini merupakan penelitian opini, informannya adalah pejabat struktural pada Dinkes Propinsi Riau, Bapelkes, Balai Labkes, Dinkes Kota Pekanbaru, Bappeda, BADP, Biro Hukum Pemda Riau dan DPRD Riau, dan dari hasil wawancara mendalam yaitu ingin mendapatkan gambaran mengenai penyusunan struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, kriteria sumber daya manusia Dinas Kesehatan Propinsi Riau yang sesuai dengan kebijakan desentralisasi.Secara umum dapat ditarik kesimpulan perlu dilakukan peninjauan kembali dengan merevisi SOT lama dan membentuk SOT baru, yang benar-benar telah menampung semua program kesehatan dengan berpegang pada asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, dan tetap berpedoman pada Peraturan Pemerintah yang berlaku saat ini yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003.Daftar bacaan : 47 (1982-2003).

---

Analysis of Organizational Structure and Management Arrangements of Riau Province Health Board Based On Decentralization PoliciesThrough the reformation in every sector, especially in the government sector, has produced a new agenda and national agreement for the management of District Government operation, with the establishment of Gov. Reg. No 22 Yr. 1999, which organize the principals for District Government operation. This regulation employs decentralization, deconcentration, and task assistance through utilization of full decentralization in Regency/City, while utilization of limited decentralization, broad deconcentration, and assistance task are still based on the Province.

Institutional managements of district instruments refers to the Gov. Reg. No. 84 Yr. 2000, yet the organizational managements of district instruments which based on government regulation in institutional sector has fully in accordance to the consideration of that regulation. Therefore, has produced a burden to the district and there is a misplacement of authoritative task between Province and Regency/City, and it could not be denied that this misplacement of internal authoritative task in the district instrument.

Reorganization of Riau Province Health Board which is the result of integration of the former Provincial Health Board with the former Provincial District office of Health Ministry in general has been completed. There are some variations if observed from the organizational point, main duties and functions, as well as nomenclature or grouping of the main duties and functions.

The meaning of Organizational Structure and Management Arrangements of Riau Province Health Board related to technical institution which consist of Organizational Structure, Vision and Mission, Main Duties and Functions, and Health Information System which has to be carried out according to the decentralization authority and policy in health sector. Based on this, from the field observation results shows that Organizational structure and Management Arrangements of Riau Province Health Board according to District Reg. No. 18 Yr. 2001 have yet to capture and accommodate every existing health program. This could be seen through the form of the organizational structure scheme which is not clear and tends to cause upside down of the operation of internal main duties authority and functions of the Health Board.

The objective of this study is find out a description of a new and relevant Organizational Structure and Management Arrangements of Riau Province Health Board, and could capture authority and fulfill the expected needs in health sector in order for the operation of decentralization policies.

This is a qualitative study, it does not test theories but an applied study which is a descriptive model and if observed from the problem characteristics this would be an opinion study. The informants are the structural officers of Riau Province Health Board, Health Training Board, Pekanbaru Health Board, Bappeda, BADP, Riau District Government Law Bureau, and Riau House of Representative, and from the in-depth interviews in order to get a description of organizational structure arrangements, main duties and functions, human resources criteria of Riau Province Health Board which conforms to decentralization policies.

In general, it could be concluded that a need of reinspection with revision of the old Organizational Structure and Management Arrangements and forms a new Organization Structure and Management Arrangements, which truly captures every health program which in line with decentralization and deconcentration principles and medebewein, and still in line with the existing Government Regulations that is Gov. Reg. No. 8 Yr. 2003.

Bibliography list: 47 (1982-2003)."

"Propinsi Banten merupakan salah satu propinsi baru di Indonesia, Propinsi ini terbentuk sebagai akibat ditetapkannya Undang - Undang No : 23 tahun 2000 yang menyatakan Banten menjaai propinsi baru, make memerlukan pembentukan organisasi perangkat daerah, dalam rangka pembentukan perangkat daerah tersebut sesuai dengan PP No : 84 tahun 2000, perangkat daerah propinsi Banten dibentuk termasuk didalamnya adalah Struktur Dinas Kesehatan Propinsi Banten.PP No : 84 tahun 2000 tidak mengatur secara jelas tentang jumlah perangkat daerah yang ada, sehingga banyak daerah yang membentuk perangkat daerah terlalu gemuk yang didasarkan pada pembagian kekuasan dan alasan politik. Dinas Kesehatan Propinsi Banten adalah salah satu dinas yang mempunyai struktur gemuk, tapi miskin fungsi sehingga mengakibatkan banyaknya terjadi tumpang tindih antara Sub Dinas dan antara seksi yang akan berdampak pada ketidakharmonisan kerja, sehingga mengakibatkan pada penurunan kinerja.Penelitian ini bertujuan untuk mencari bentuk SOTK Dinas Kesehatan Propinsi Banten yang sesuai dengan keinginan masyarakat Banten juga sesuai dengan PP No : 8 tahun 2003, jenis penelitian ini adalah kualitatif, informannya adalah pejabat struktural pengambil kebijakan dan pejabat pelaksana tingkat paling bawah serta pengambil kebijakan tingkat tertinggi di Pemerintahan Propinsi Banten dan legislative.Penilitian ini dilakukan dalam 5 tahap yaitu : tahap penelusuran studi literature, tahap melakukan FGD, tahap melakukan wawancara mendalam, tahap melakukan diskusi dengan pengambil kebijakan tertinggi, dan tahap hasil peneliti sendiri, dimana setiap tahap menghasilkan bentuk Struktur Organisasi masing-masing.Bentuk struktur organisasi dinar kesehatan yang dihasilkan dari masing-masing tahap, mempunyai kelebihan dan kekurangannya, dari semua yang ada yang paling baik adalah dari hasil peneliti, karena merupakan kajian gabungan dari SOTK yang dihasilkan dari empat tahapan yang dilakukan.Struktur Organisasi Tata Kerja hasil dari peneliti ini adalah bentuk Struktur Dinas Kesehatan Propinsi Banten yang sesuai dengan keinginan masyarakat Banten dan sesuai dengan PP No : 8 tahun 2003 yang akan diajukan untuk menjadi SOTK Dinar Kesehatan Propisni Banten yang baru.Daftar bacaan : 30 (1995 - 2003 ).

---

Analysis on Development of Organizational Structure and Work Management Applied in Banters Province Health Office Year 2004Banten Province is a new province established by Law No. 23/2000. As a new province, it needs to develop organizational structure of local officers. In accordance to Decree No. 84/2000, local officers to be set up included Health Office. However, the decree does not regulate the numbers of officers clearly, thus many provinces set up too large numbers of local officers due to power and political reasons. In this case, Banten Province health Office is office with large numbers of employee but lack of functionality. This causes overlapping between sub-offices and between sections, and causes, in turn, discordance of work and decreasing performance.

This study objective was to explore organizational structure and working management in Banten Province Health Office which is in accordance to public demand as well as in accordance Decree No. 8/2003. This was a qualitative study with informants from structural officers, decision makers, and implementers at the lowest level within the Provincial Government, as well as legislative members.

This study was conducted in five steps: 1) literature review 2) FGDs 3) in-depth interviews 4) discussion with highest level decision maker and 5) study results. Each of those steps produced its own organizational structure.

The organizational structure of each step was having their strengths and weaknesses. The best structure was the study result structure since it was a compilation of other structures. This structure is the one that satisfy public demand and in accordance to decree No. 8/2003 and is to be proposed as new structure and management for newly developed Health Office.

References: 30 (1995-2003)"

"Di Indonesia fenomena anak yang dilacurkan yang berusia antara 14 tahun sampai dengan 18 tahun yang terlibat dalam kegiatan eksploitasi seksual komersil anak mencapai 30% dari total pekerja seks komersil. Artinya dari jumlah total anak di dunia yang berjumlah 1,7 juta jiwa, 70.000 jiwa adalah anak Indonesia yang terlibat dalam kegitan eksploitasi seksual komersil anak.Oleh karena itu penelitian ini difokuskan pada masalah anak yang dilacurkan dari perspektif hukum perlindungan anak, hal ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak yang dilacurkan yang terlibat sebagai pekerja seks komersil anak, untuk mengetahui implementasi ketentuan hukum dalam melindungi anak yang dilacurkan, dan untuk mengetahui kendala dalam mengimplementasikan ketentuan hukum dalam melindungi anak yang dilacurkan.Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah hukum normatif dimana analisa dilakukan dengan cara kualitatif, analisa kualitatif dilakukan dengan tehnik pengumpulan data yang mengharuskan si peneliti melibatkan diri dalmn kehidupan dari masyarakat yang diteliti untuk dapat melihat dan memahami gejala-gejala yang ada. Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara wawancara dan observasi terhadap 10 orang anak yang dilacurkan dan lembaga pemerintah dan non pemerintah yang bergerak di bidang perlindungan anak, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan konvensi internasional serta tulisan lainnya di bidang anak yang dilacurkan dalam perspektif hukum pelindungan anak yang diperoleh dari studi pustaka di berbagai perpustakaan.Hasil penelitian menunjukan bahwa perlindungan hukum terhadap anak yang dilacurkan-ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Deklarasi Stockholm Tahun 1996, Deklarasi Yokohama Tahun 2001, Komitmen Regional dan Rencana Aksi Kawasan Wilayah Asia Timur dan Pasifik Menentang Eksploitasi Seksual Komersil Anak Tahun 2001, Konvesi Hak Anak, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Kovensi ILO 182. Adapun implementasi dari ketentuan hukum dalam melindungi anak yang dilacurkan ialah dengan menggunakan istrumen perlindungan hukum dengan rencana aksi nasional penghapusan eksploitasi seksual komersil anak (RAN PESKA), pembentukan gugus tugas rencana aksi nasional penghapusan eksploitasi seksual komersil anak (RAN PESKA), dan pembentukan ruang pemeriksaan khusus bagi korban kekerasan terhadap anak oleh POLDA Metropolitan Jakarta Raya.Kesimpulan dari penelitian ini ialah (a) aturan hukum dalam melindungi anak yang dilacurkan tidak diimplementasikan dengan baik, sehingga fenomena anak yang dilacurkan terus meningkat jumlahnya terus meningkat. (b) Implementasi peraturan dilapangan tidak maksimal, karena implementasi perlindungan terhadap anak yang dilacurkan tidak berjalan dengan baik. (C) kendala dalam mengimplomentasikan ketentuan hukum bagi anak yang dilacurkan ialah kurangnnya kerjasama dan masalah keterbatasan dana membuat penanggulangan raasalah anak yang dilacurkan belum menjadi prioritas utama bagi pemerintah, akibatnya pemahaman konsep-konsep mengenai penaggulangan anak yang dilacurkan hanya dipahami oleh pemerintah pusat saja tidak sampai ke daerah-daerah."

"Penelitian ini mencoba mengevaluasi program pencegahan Anak yang Dilacurkan (AYLA) yang ada dengan menggunakan modifikasi teori Social Bonding oleh Hirschi dengan studi kasus Kecamatan Bongas Indramayu. Yang dimaksud dengan modifikasi adalah dengan menggunakan metode campuran, dimana bukan hanya kuantitatif saja tetapi juga diukur secara kualitatif. Hal ini dilakukan untuk dapat mengukur dengan lebih dalam pada konteks budaya Timur dan lingkungan yang permisif seperti di Bongas. Jika di dalam teori Social Bonding dikatakan bahwa semakin kuat ikatan sosial anak dengan keluarga dan lingkungan, maka semakin kecil kemungkinan anak melakukan tindakan yang tidak taat hukum atau menyimpang. Hasil temuan penelitian ini justru sebaliknya, anak-anak yang sudah mendapat program pencegahan maupun belum, memiliki ikatan sosial yang kuat dengan keluarga dan lingkungan. Tetapi mereka juga menyatakan kemauan untuk menjadi dilacurkan. Penelitian ini membuktikan bahwa teori Sosial Bonding tidak berlaku pada lingkungan yang permisif. Dari hasil penelitian ini, direkomendasikan bahwa untuk melakukan penelitian dengan menggunakan teori Social Bonding maka perlu ditambahkan variabel lingkungan seperti apa yang akan diteliti dan menggunakan pendekatan yang lebih dapat mengukur kedalaman hubungan anak dengan lingkungan dan keluarga. Penelitian ini mencoba mengevaluasi program pencegahan Anak yang Dilacurkan (AYLA) yang ada dengan menggunakan modifikasi teori Social Bonding oleh Hirschi dengan studi kasus Kecamatan Bonga Indramayu. Yang dimaksud dengan modifikasi adalah dengan menggunakan metode campuran, dimana bukan hanya kuantitatif saja tetapi juga diukur secara kualitatif. Hal ini dilakukan untuk dapat mengukur dengan lebih dalam pada konteks budaya Timur dan lingkungan yang permisif seperti di Bongas. Jika di dalam teori Social Bonding dikatakan bahwa semakin kuat ikatan sosial anak dengan keluarga dan lingkungan, maka semakin kecil kemungkinan anak melakukan tindakan yang tidak taat hukum atau menyimpang. Hasil temuan penelitian ini justru sebaliknya, anak-anak yang sudah mendapat program pencegahan maupun belum, memiliki ikatan sosial yang kuat dengan keluarga dan lingkungan. Tetapi mereka juga menyatakan kemauan untuk menjadi dilacurkan. Penelitian ini membuktikan bahwa teori Sosial Bonding tidak berlaku pada lingkungan yang permisif. Dari hasil penelitian ini, direkomendasikan bahwa untuk melakukan penelitian dengan menggunakan teori Social Bonding maka perlu ditambahkan variabel lingkungan seperti apa yang akan diteliti dan menggunakan pendekatan yang lebih dapat mengukur kedalaman hubungan anak dengan lingkungan dan keluarga.The researh is trying to evaluate the prostituted child prevention program, by using the Hirschis Social Bonding theory with a modification. The case study is taken in Bongas, Indramayu, West Java. The modification in this research is refer to mixed method that is used by researcher. The qualitative study is filling the data gap from quantitative study. The aim of the mixed method here is to be able to capture the Eastern culture context in Bongas, as well as the permisive culture of prostitution here. Social Bonding assumes that the stronger bonds that children have with their families and communities, the less they commit to delinquent or illegal activities. The result of the research finds in contrary, the social bonding among respondents and communities and families are very strong, thus the willingness of them to be prostituted is also strong. The research finds that sosical bonding teori is not working in the permisive community. The research also recommends a new variable, which is the nature of the community where the research will be taken. Apart from that, there is a need of deeper measurement to measure the strength of relationship among children and families & communities, especially in Eastern culture."

"Kemiskinan dari dulu hingga kini masih menjadi masalah yang sulit untuk dipecahkan. Akibat yang ditimbulkan oleh kemiskinan mencakup pada berbagai bidang kehidupan, tidak terkecuali pada kehidupan anak-anak. Oleh karena kemiskinan ini banyak anak-anak yang putus sekolah dan terpaksa harus bekerja. Pekerjaan yang nmereka lakukan tak jarang sangat membahayakan kesehatan mereka baik fisik, mental dan sosialnya. Padahal organisasi buruh internasional sudah mengeluarkan konvensi yang melarang anak-anak untuk bekerja terutama jenis-jenis pekerjaan terburuk yang disebutkan dalam Konvensi ILO NO.182. Salah satu pekerjaan terburuk itu adalah anak sebagai pelacur, obyek pornografi dan memperdagangkan anak-anak untuk tujuan pelacuran. Dalam dunia pelacuran ada berbagai pihak yang terlibat, yang menjadikan usaha pelacuran ini menjadi langgeng. Untuk pihak-pihak yang terlibat dalam pelacuran ini belum mendapatkan sanksi, kecuali mucikari ( Pasal 297 KUHP). Pemberian sanksi ini sebagai salah satu bentuk perlindungan yang diberikan pemerintah bagi anak yang dilacurkan. Oleh. karena anak yang dilacurkan dianggap sebagai korban maka mereka membutuhkan perlindungan. Perlindungan yang diberikan kepada anak yang dilacurkan ini sifatnya khusus. Menyadari hal tersebut maka PBB memberikan pedoman bagi Negara-negara dalam melaksanakan perlindungan secara khusus terhadap anak-anak yang dilacurkan. Pedoman tersebut yaitu Optional Protocol to the Convention on the Rights of Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography yang ditandatangani Indonesia pada tanggal 24 september 2001. Dengan ditanda tanganinya protocol tersebut maka Indonesia harus mempunyai peraturan yang mengatur mengenai perlindungan anak yang dilacurkan, ketentuan ini tercakup dalam undang-undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Untuk itu, tesis ini akan meneliti dan menganalisa tentang bagaimana bentuk perlindungan yang dilaksanakan Indonesia dalam memberikan perlindungan bagi anak yang dilacurkan, apakah sesuai dengan peraturan yangada ataukah belum. selain itu, adanya perlindungan bisa berjalan dengan balk apabila dilakukan pencegahan terlebih dahulu. Pencegahan ini bisa dilakukan oleh orang tua, masyarakat, Negara dan LSM-LSM. Untuk itu dalam penelitian ini diteliti dan dianalisa tentang pencegahan seperti apa yang bisa menjadikan jumlah anak yang dilacurkan bisa berkurang kalau bisa dapat dihilangkan. Di akhir pembahasan tesis ini, diteliti dan dianalisa tentang hambatan atau kendala dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang dilacurkan dan dalam rangka menjalankan pencegahan. Hambatan itu bisa pada faktor penegak hukumnya, sarana dan prasarana, serta pihak-pihak yang terlibat dalam menjadikan anak korban dari pelacuran."

"Organisasi perlu berubah. Efektivitas perubahan hanya dapat dicapai dengan adanya komitmen perubahan. Hal ini disebabkan karena komitmen perubahan merupakan faktor penting bagi kesuksesan perubahan. Berdasarkan hal tersebut, peneliti melakukan penelitian terhadap faktor yang mempengaruhi komitmen perubahan, yaitu dalam hal ini keadilan organisasi dan kepercayaan organisasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh keadilan organisasi dan kepercayaan organisasi terhadap komitmen perubahan. Pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat ukur Commitment to Change Inventory (CCI), Organizational Justice Scale (OJS), dan Organizational Trust Inventory (OTI). Tiga alat ukur tersebut memiliki reliabilitas yang baik dan validitas item yang cukup baik. Responden penelitian berjumlah 278 karyawan tetap yang bekerja di perusahan yang sedang berubah, dengan karakteristik berusia 20 - 56 tahun, memiliki tingkat pendidikan minimal SMA, memiliki jabatan minimal sebagai staf, dan telah bekerja minimal dua tahun. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keadilan organisasi dan kepercayaan organisasi memiliki pengaruh positif dan berkontribusi terhadap komitmen perubahan (R2 = 0,249, p < 0,05) dan dimensi dari komitmen perubahan, yaitu afektif (R2 = 0,269, p < 0.05), kontinuans (R2 = 0,071, p < 0,05), dan normatif (R2 = 0,187, p < 0.05). Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa kepercayaan organisasi memiliki kontribusi yang lebih besar daripada keadilan organisasi, baik terhadap komitmen perubahan secara keseluruhan maupun terhadap dimensi dari komitmen pada perubahan, yaitu afektif, kontinuans, dan normatif.

---

Organizations need to change. Effectiveness of the change can only be achieved with commitment to change. Commitment to change is an important factor for the success of change. Based on this, researcher conducted a study of factors influencing commitment to change, which in this case organizational justice and trust in organization.

The objective of this study study was to find the influence of organizational justice and trust in organization on commiment to change. Measurements used in this study are using Commitment to Change Inventory (CCI), Organization Justice Scale (OJS), and Organizational Trust Inventory (OTI). That three measurements have good reliability and quite good in item validity.

The participants of this study are 278 permanent employees that is working in changing company, with the age range within 20 - 56 years old, have the basic education at least from high school level, have structural position at least as staff, and had been working in that company for at least two years.

Results showed that both organizational justice and trust in organization are positively related and have contributed to commitment to change (R2 = 0,249, p < 0,05) and also their three dimensions, such as affective (R2 = 0,269, p < 0.05), continuance (R2 = 0,071, p < 0,05), and normative (R2 = 0,187, p < 0.05) commitment to change.

The results also show that the influence of trust in organization is stronger than organizational justice to commiment to change and also their three dimensions, affective, continuance, and normative commitment to change."