Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Seperti kita ketahui bersama bahwa penerimaan pajak daerah di DKI Jakarta selama tiga tahun terakhir ini (periode 1995-1997) meningkat cukup tajam, khususnya Pajak Reklame. Seiring dengan peningkatan penerimaan Pajak Reklame sebagai salah satu sumber dana yang sangat potensial bagi Pemda DKI, meningkat pula APBD DKI Jakarta, Pada tahun-tahun terakhir ini terlihat gejala bahwa penerimaan pajak reklame masih belum sesuai dengan rancana yang ditetapkan, terutama belum sesuai dengan tax poferitia/ (potensi pajak) yang sebenarnya. Dengan demikian tesis ini mencoba meneliti melalui penelitian deskriptif analisis, untuk rrmergetahui sejauh mana keinginan untuk membayar Pajak Rekiame dan mengetahui secara intern masalah-masalah administrasi Pajak Reklame, Sumber Daya Manusia. Penelitian menunjukkan hasil sebagai berikut :1. Adanya ketidakadilan dalam pemungutan pajak reklame2. Kinerja (performance) aparat yang selalu monoton yang tidak memiliki inovasi-inovasi dalam meningkatkan penerimaan Pajak Daerah.3. Flow of Document (arus dokumen) yang ada di Tingkat Suku Dinas masih dianggap kurang baik dan berbelit-belit.Kesimpulannya bahwa ada ketidakadilan dalam pengenaan pajak di antara Wajib Pajak, sistem adminislrasi yang berbelit-belit serta kurangnya pemberdayaan Sumber Daya Manusia di lingkungan Suku Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kolamadya Jakarta Pusat.Penulis menyarankan agar memperhatikan kemampuan dari Wajib Pajak (ability to pay) dalam memenuhi kewajibannya membayar Pajak Reklame, penyederhanaan mekanisme administrasi Pajak Reklame serta pemberdayaan Sumber Daya Manusia yang ada."

"Dalam era otonomi daerah, mengharuskan Pemerintah Daerah dapat membiayai tugas pemerintahan dan pembangunannya melalui sumber daya yang dimiliki sendiri, oleh karena itu Pemerintah Daerah harus pandai mengelola sumber yang telah ada dan menggali sumber-sumber yang baru.Mencari sumber-sumber dana yang baru atau jenis pajak baru dalam masa reformasi ini sangat sulit dilaksanakan, karena pungutan baru harus sejalan dengan peningkatan pelayanan serta tidak membebani masyarakat dan dunia usaha. Cara yang paling aman adalah dengan mengoptimalkan pemungutan pajak yang telah ada, yaitu dengan cara pemungutan pajak meliputi semua objek pajak, berdasarkan objek pajak yang sebenarnya dan pelunasan pajak tepat pada waktunya. Salah satu pajak yang telah ada dan cukup potensil adalah Pajak Reklame.Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode deskriptif analisis, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan melalui wawancara mendalam dengan pihak pihak terkait. Analisis yang dilakukan bersifat analisis kualitatif. Serta menggunakan analisis rasio, yaitu Tax Performance Index yang merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak dengan target penerimaan pajak atau dapat pula dikatakan perbandingan antara apa yang telah dicapai dengan apa yang telah direncanakan.Dari pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa Pelaksanaan administrasi pemungutan Pajak Reklame yang meliputi pendaftaran, pendataan dan penetapan, penagihan pajak serta penyelesaian sengketa pajak mempunyai angka TPI yang tinggi yaitu rata-rata diatas 90% hal ini menunjukkan bahwa administrasi pemungutan pajak reklame di Suku Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Jakarta Selatan telah dilaksanakan dengan baik dan efektif.Sejalan dengan, hal tersebut diatas penulis merekomendasikan Kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Prov. DKI Jakarta sebagai induk dari Suku Dinas Pendapatan Daerah di lima Wilayah Kotamadya agar menjaga dan meningkatkan apa yang telah dicapai oleh Suku Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Jakarta Selatan dalam melaksanakan pemungutan pajak reklame.Peningkatan efektifitas pemungutan pajak daerah dapat dicapai dengan jalan antara lain :1. Sosialisasi Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah kepada seluruh Wajib Pajak yang pada gilirannya akan menumbuhkan kesadaran untuk memenuhi kewajiban pajaknya.2. Peningkatan kemampuan, ketangguhan dan disiplin Suymber Daya Manusia (SDM) dilapangan, hal ini sehubungan dengan :a. Usaha Instensifikasi pemungutan Pajak Daerah.b. Usaha Extensifikasi pemungutan Pajak Daerah."

"Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, pajak daerah merupakan primadona sumber pendapatan yang dapat mendukung pembiayaan pembangunan daerah. Namun, sistem pajak yang dipakai sekarang ini banyak mengandung kelemahan dan tampaknya bagian terbesar dari pajak daerah lebih banyak menimbulkan beban daripada menghasilkan penerimaan bagi masyarakat. Hal itu telah disadari oleh Pemerintah, sehingga pemerintah terus berupaya melakukan perubahan pada sistem pajak nasional, dan perubahan pada sistem pajak daerah.Ada tiga hal yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu (1) untuk mengetahui dampak perubahan tarif yang dikenakan terhadap penerimaan pajak daerah, khususnya pajak reklame, (2) untuk menjelaskan dampak perubahan kebijakan pajak reklame terhadap kepatuhan wajib pajak, dan (3) untuk menjelaskan pelaksanaan kebijakan pemungutan pajak reklame pada Suku Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, khususnya di Suku Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kota Jakarta Barat.Rancangan yang digunakan dalam penelitian berupa analisis data sekunder terhadap realisasi pajak reklame selama beberapa kurun waktu dan didukung dengan kajian pustaka (literature study) terhadap perubahan kebijakan pajak reklame serta dampaknya terhadap penerimaan pajak daerah.Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan kebijakan belum dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga tujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak reklame, belum dapat dibuktikan secara faktual, bahkan penerimaan dari sektor pajak reklame cenderung mengalami penurunan. Selain itu, masih dirasakan adanya mekanisme pengadministrasian pajak reklame yang terlalu berbelit-belit, yaitu mulai dari saat SPPR dimasukkan sampai kepada proses penyelesaian izin penyelenggaraan reklame, sehingga menjadi sumber adanya kolusi antara petugas dan wajib pajak, yang akhirnya dapat menyebabkan ekonomi biaya tinggi.Lebih lanjut, penulis menyarankan agar Pemerintah Daerah menciptakan mekanisme penyelesaian izin penyelenggaraan reklame yang sederhana, ada koordinasi yang baik dengan instansi terkait (Dinas Tata Kota) yang sehingga waktu penyelesaian izin reklame tidak terlalu lama. Selain itu, peningkatan profesionalisme dan pembinaan mental aparat perpajakan merupakan faktor panting yang perlu diperhatikan sehingga pelaksanaan perpajakan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan."

"Pajak daerah merupakan sumber pendanaan negara yang diharapkan mampu berperan secara dominan dalam sistem pembiayaan pembangunan, oleh karena itu peningkatan penerimaan pajak harus diimbangi dengan pelayanan administrasi dan efisiensi serta optimalisasi kerja pada unit organisasi yang memiliki tanggung jawab dan kewenangan melaksanakan pemungutan.Salah satu sumber penerimaan daerah pada Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang cukup potensial obyek pajak dan jumlah penerimaan daerahnya adalah pajak hiburan di Wilayah Kotamadya Jakarta Selatan. Hal ini disebabkan karena wilayah ini adalah salah satu lokasi yang menjadi pusat hiburan dan perdagangan yang besar.Bila dilihat dari potensi yang ada dibandingkan realisasi yang telah tercapai maka dinilai belum mencapai hasil dan target yang seperti diharapkan, sehingga perlu ditemukan masalah dengan melihat kepada sistem perpajakan yang ada yang menyangkut kebijakan perpajakan, Undang-undang perpajakan dan administrasi perpajakan.Penelitian yang telah dilakukan adalah melalui analisis pengelolaan pajak hiburan dengan mempergunakan metode kasus yang bersifat deskriptif yaitu dengan teknik wawancara untuk dapat memperoleh data dan informasi dan dilakukan kegiatan yang mendalam untuk bahan analisis permasalahan yang ada dengan para pejabat dan pegawai yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung di dalam pengelolaan Pajak Hiburan, juga para Wajib Pajak dan atau penyelenggara hiburan yang berjumlah 43 (empat puluh tiga) responden.Dari hasil analisis yang dilakukan ditemukan berbagai hal antara lain : belum cukupnya jumlah pegawai yang ada termasuk kualitas pegawai yang tersedia, belum dilaksanakannya secara konsekuen tentang pelimpahan kewenangan pemungutan dari Kantor Dinas kepada Suku Dinas dan Seksi Pendapatan Daerah Kecamatan sesuai ketentuan yang ada dan kurangnya perhatian Kantor Dinas didalam penyelesaian permasalahan tentang sengketa atau keberatan wajib pajak dan lain-lain yang erat hubungannya dengan penyelenggaraan pemungutan pajak hiburan."

"Pajak Reklame sebagai salah satu sumber penerimaan daerah yang cukup potensial, namun dilihat dari kontribusinya hanya 2,17 % dari total penerimaan Pajak Daerah dan menunjukkan tingkat efektifitas pemungutan yang tidak stabil.Hal ini disebabkan karena pada kenyataannya berbagai kepentingan membatasi penggalian sumber penerimaan dan optimalisasi penerimaan dari pajak reklame, ditambah lagi dengan mekanisme pemungutan yang ada saat ini kurang mendukung upaya optimalisasi penerimaan.Dilatarbelakangi permasalahan tersebut, maka masalah yang diteliti berkaitan dengan melakukan analisis terhadap mekanisme pemungutan pajak reklame dan melakukan pengukuran terhadap tingkat efektifitas pemungutan pajak reklame serta menguraikan upaya-upaya yang dapat meningkatkan efektifitas pemungutan pajak reklame pada Dipenda Propinsi DKI Jakarta.Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitis dengan menyajikan data historis perkembangan penerimaan pajak reklame dilakukan penghitungan tingkat efektifitas pemungutan pajak reklame melalui analisis statistik "Pearson Correlation" dan dilakukan penghitungan estimasi potensi Pajak reklame secara mikro dan makro.Dari hasil penelitian dari analisis statistik dengan bantuan SPSS dan penelitian mekanisme pemungutan pajak Reklame pada Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DKI Jakarta, didapat hasil sebagai berikut :1. Mekanisme pemungutan pajak reklame belum sesuai dengan sistim dan prosedur pemungutan yang sesuai dan belum mengacu kepada Sistem perpajakan.2. Efektifitas pemungutan Pajak reklame menunjukkan tingkat efektifitas yang tidak stabil.3. Dari hasil analisis regresi didapat koefisien korelasi sebesar 0,876 yang menunjukan hubungan antara rencana dan realisasi penerimaan pajak reklame adalah positif dan derajat hubungan adalah cukup kuat.4. Besarnya sumbangan penetapan rencana penerimaan terhadap variasi (naik turunnya) realisasi penerimaan pajak reklame hanya sebesar 76 %, sedangkan 24 % ditentukan oleh faktor lain.5. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektifitas pemungutan yaitu melakukan kajian terhadap Perda No. 8 Th. 1998 dengan mengacu kepada sistem perpajakan khususnya unsur Administrasi Perpajakan.Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DKI Jakarta untuk dapat meningkatkan penerimaan pajak reklame yang optimal."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi peningkatan pengelolaan pajak reklame di DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Strategi sangat penting untuk melihat sejauh mana pajak reklame dapat terealisasi melalui strategi tersebut. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi peningkatan pengelolaan pajak reklame di DKI Jakarta. Peneliti berkesimpulan bahwa strategi yang dilakukan dinas pelayanan pajak adalah dengan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak. Kemudian ada faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan pajak reklame. Faktor pendukungnya seperti adanya sistem informasi reklame dan petugas yang memahami wilayah pemungutan pajak reklamenya. Factor penghambat, salah satunya adalah masih maraknya reklame liar.

---

ABSTRACT

This research aims to discuss the strategy to improve the original local revenues by billboard tax management in DKI Jakarta. This research uses a qualitative data collection techniques through in-depth interviews and literature study. The strategy is very important to see how far billboard tax can be with those strategy. Because of that, this research aim to analyze the strategy to improve the original local revenues. Researchers concluded that there are two strategy to improve original local revenues by billboard tax, extensification strategy and intensification strategy. There are so many factors that influence billboard tax revenues. Positive factors such as billboard online service system and the negative factors there is so many illegal billboard."

"Penelitian ini membahas mengenai tahapan administrasi dalam pemungutan Pajak Reklame atas reklame indoor pada gerai ritel dan kendala yang dihadapi. Administrasi perpajakan sangat berperan dalam mengoptimalkan potensi pajak reklame atas reklame indoor pada gerai ritel seiring dengan pesatnya pertumbuhan gerai ritel di DKI Jakarta. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa tahapan administrasi perpajakan yang dilakukan oleh Dinas Pelayanan Pajak terhadap Pajak Reklame atas reklame indoor pada gerai ritel adalah pendataan subjek dan objek pajak, penghitungan dan penetapan, penerimaan setoran dan penagihan dan penegakan aturan perpajakan. Selain itu, masih terdapat berbagai kendala dalam pemungutan pajak atas reklame indoor yang terdapat pada gerai ritel.

---

This research focuses on the stages of tax administration in collecting Advertising Tax on indoor advertising at retail stores and that obstacles. Tax administration is crucial to optimize tax revenue from indoor advertising in retail stores along with the rapid growth of retail stores at DKI Jakarta.The approach used in this study is a quantitative approach.

The results of this research showed that the stages of tax administration in collecting Advertising Tax on indoor advertising at retail stores by Dinas Pelayanan Pajak is the identification of subjects and objects, counting and assessment, collection and remittance, and tax enforcement. In addition, there are still many obstacles on collecting tax of indoor advertising in retail store."

"Dalam upaya antisipasi menghadapi perdagangan bebas Pemerintah Daerah Tingkat II khususnya perlu semakin mandiri dalam penyediaan dana guna pembangunan infrastruktur, sehingga mempunyai daya tarik bagi investor. Salah satu sumber dana yang paling potensial adalah dari penerimaan Pajak Daerah khususnya Pajak Pembangunan I (P.Pb. I). Penerimaan P.Pb. I di Suku Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Jakarta Barat mempunyai urutan pertama dari jenis-jenis Pajak lainnya. Pada tahunT1995/1995 ada gejala bahwa penerimaan masih belum sesuai dengan rencana yang diharapkan sehingga perlu dicari permasalahan. Sebagai perumusan permasalahan sementara dilihat dari sistem perpajakan yang ada yang menyangkut masalah kebijaksanaan perpajakan, Undang-undang Perpajakan dan administrasi perpajakan.Dengan methode penelitian deskriptif analisis telah dilakukan pengumpulan data dengan teknik wawancara secara mendalam terhadap informan potensial, serta mengkaji peraturan-peraturan yang berlaku yang diharapkan dapat diperoleh data dan informasi yang dapat dipergunakan untuk menganalisis permasalahan tersebut di atas.Dari hasil analisis ditemukan berbagai hal yang terdiri antara lain sebagai berikut :1. Adanya kasus obyek pemajakan yang memasuki lapangan Pajak Pertambahan Nilai.2. Obyek pemajakannya tidak memenuhi prinsip kepastian (certainty)3. Beberapa hal masih perlu penyempurnaan yang menyangkut pelimpahan wewenang dan lain-lain.Dengan mengkaji berbagai konsep serta teori yang lazim berlaku kiranya dikemukakan saran-saran yang dapat dipakai sebagai pertimbangan untuk mengatasi temuan-temuan di atas, sehingga diharapkan ada manfaat dalam rangka perbaikan-perbaikan lebih lanjut."

"Prosedur pemasangan reklame yang lama menemui banyak kendala dalam pelasksanaanya, karena prosedurnya suiit dan panjang sehingga penyelesaiannya memerlukan waktu yang lama. Untuk mengatasi hal itu Pemerintah daerah melakukan penyederhanaan prosedur pemasangan reklame, dengan tujuan utama penerimaan Pajak Reklame dapat dicapai seoptimal mungkin.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan penyenderhaan prosedur pemasangan reklame. dan untuk mengetahui penerimaan Pajak Reklame di Jakarta Utara setelah adanya prosedur baru tersebut.Pembahasan dilakukan dengan pendekatan ilmu administrasi khususnya melalui penyederhanaan prosedur pemberian izin pemasangan reklame, dibidang penatausahaan dan pelayanan terhadap hak dan kewajiban wajib pajak, dalam rangka reformasi pajak daerah, yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak reklame di Jakarta Utara.Penelitian yang dilakukan di Suku Dinas Pendapatan Daerah Jakarta Utara menggunakan metode deskriptif. Data dalam penelitian ini berupa data skunder dan data primer dengan penelitian literatur dan penelitian lapangan yang berupa observasi dan wawancara, sedangkan teknik analisis data menggunakan perhitungan statistik dengan metode trend linier.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijaksanaan Pemerintah Daerah untuk menyederhanakan prosedur pemasangan reklame tersebut menghasilkan hal sebagai berikut:1. Hambatan pada prosedur sebagaimana diatur dalam keputusan gubernur nomor 37 tahun 2000 dapat diatasi, sehingga prosedur menjadi lebih mudah dan penyelesaiannya menjadi lebih cepat.2. Penyederhanaan prosedur pemasangan reklame yang baru sebagaimana diatur dalam Keputusan gubernur Nomor 127 tahun 2001, adalah merupakan suatu alternatif pemecahan masalah yang hasilnya sangat efektif untuk meningkatkan penerimaan pajak Reklame di Jakarta Utara.3. Hambatan utama pada prosedur lama yang disebabkan karena belum mampunya Suku Dinas Tata Kota untuk menyelesaikan prosedur dengan waktu yang sesuai dengan ketentuan, dapat diatasi dengan menghilangkan peran Suku Dinas Tata Kota dalam rangkaian prosedur pemasangan reklame.4. Dengan dilaksanakannya penyerderhanaan prosedur pemasangan reklame tersebut, penerimaan Pajak Reklame tahun 2002 di Jakarta Utara mengalami peningkatan yang tinggi yaitu sebesar 74 % bila dibandingkan dengan penerimaan tahun 2001.5. Tidak stabilnya peningkatan penerimaan antara tahun 1996/1997 sampai dengan tahun 2002, menghasilkan standar deviasi yang tinggi berdasarkan perhitungan statistik dengan metoe trend linier dan mengakibatkan sangat besarnya range antara kurva optimis dan kurva pesimis, sehingga akan mempersulit dalam menentukan rencana penerimaan Pajak Reklame yang akurat untuk tahun berikutnya.Selanjutnya rekomendasi dari hasil penelitian ini adalah :1. Suku Dinas Tata Kota sebagai pelaksana fungsi regulair dibidang ketatakotaan harus tetap dilibatkan pada prosedur pemasangan reklame.2. Menyederhanakan prosedur yang berlaku secara intern di Suku Dinas Tata Kota yang menghambat kelancaran dalam penyelesaian prosedur.3. Meningkatkan koordinasi antar Sudin Dipenda dengan Suku Dinas Tata Kota dan menunjuk koordinatornya.4. Pemerintah Daerah harus konsisten dalam menerapkan peraturan, agar ada kepastian hukum, adil dan tidak merugikan masyarakat pemasang reklame."

"Perkembangan teknologi dan kebudayaan telah cukup jauh merasuk kedalam berbagai segi kehidupan manusia Indonesia, terutama dikota besar metropolitan Jakarta. Salah satu diantaranya nampak dibidang hiburan, yang kemajuannya seimbang bahkan kadang-kadang lebih cepat dari pada kemajuan sosial ekonomi masyarakat. Pemerintah dalam hal ini Pemda DKI Jakarta telah memberlakukan peraturan atau kebijakan perpajakan mengenai tarif pajak hiburan, hal ini dimungkinkan untuk meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah. Dimana kontribusinya terhadap penerimaan pajak daerah DKI Jakarta dinilai masih kecil atau belum optimal.Tujuan daripada penelitian yang dilakukan yaitu adalah menganalisis pengelolaan pajak hiburan Sudipenda dengan pendapatan masalah berdasarkan sistem perpajakan yang mengacu kepada azas-azas perpajakan, melalui metode penelitian deskriptif analisis penulis mengumpulkan data dan informasi dilakukan pada Suku Dinas Pendapatani Daerah Jakarta Utara.Dari hasil analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa dalam administrasi perpajakan dimana pengelolaan pajak hiburan belum dilaksanakan secara konsekwen antara lain mengenai pelimpahan wewenang pemungutan pajak dan sumber daya manusianya yang tidak memadai. Atas dasar temuan diatas maka saran-saran yang dapat diberikan adalah wajib pajak dapat membayar dimana saja, sehingga akan mempercepat proses pelayanan dan penerimaan pendapatan asli daerah dan sektor pajak hiburan."