Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis yang berjudul "Persepsi Australia tentang Ancaman Indonesia 1956-1962," bermaksud mendeskripsikan dan menganalis pengaruh persepsi Australia tentang ancaman Indonesia terhadap kebijaksanaan luar negeri Australia. Khususnya yang menyangkut ancaman terhadap Australia dan susunan pertahanan regionalnya dalam konteks "Perang Dingin", "Perang Terbatas", dan "Perang Global." Persepsi Australia terhadap situasi politik dalam negeri Indonesia dalam kasus Irian Barat, PRRI/PERMESTA, dan kasus-kasus politik internal lainnya, telah memberi warna terhadap pola kebijaksanaan luar negeri Australia. Benua Australia yang dihuni oleh mayoritas ras kulit putih, dilingkupi oleh dua samudra; India dan Pasifik. Di pandang dari sudut keamanannya, negara ini memiliki kedudukan strategis di kawasan Asia Tenggara. Sebaliknya penghuni benua yang mayoritas kulit putih keturunan inggris ini, merasa terisolasi dari pusat peradaban, ekonomi, dan politik dunia Barat, khususnya dari "Mother Country-nya" Inggris. Perasaan ini semakin bertambah kuat karena kenyataannya, mereka merupakan penduduk dengan ras minoritas dibandingkan dengan penduduk yang mendiami kawasan Asia maupun Asia Tenggara. Perasaan khawatir akan ancaman bahaya "kuning" dan kemudian bahaya "merah" inilah yang nantinya membuat pemerintah Australia sangat bergantung pada keamanan dan kemakmurannya, baik terhadap Inggris maupun Amerika setelah Perang Dunia II berakhir. Ketergantungan itu juga yang mewarnai kebijaksanaannya terhadap Indonesia, khususnya yang menyangkut kebijaksanaan keamanan nasional Australia yang berkaitan dengan kejadian-kejadian di Indonesia dan sikap politik Indonesia yang menanggapi masalah internasional. "

"Penelitian yang berjudul "Persepsi tentang Australia tentang Ancaman Indonesia 1956 ~ 1962 : Suatu Pandangan Inteligen" ini melakukan tentang penilaian inteligen terhadap kemungkinan ancaman yang datang dari Indonesia. Di dalam penelitian yang terbatas ini, penulis jaga mcngungkapkan mengenai kondisi geografis yang menjadi diterminan dan menentukan terhadap persepsi masyarakat Australia. Faktor geografis juga tidak semata-mata menentukan mengenai jarak dari wilayah di mana Australia berada, tapi sebaliknya juga menjadikan mereka merasa terisolir dan tergantung kepada "great al1y"nya dalam hal perekonomian dan keamanan. Ketakutan akan bahaya "kuning" dan kemudian bahaya "merah", terlepas dari asumsi diterminan diatas yang merangsang masyarakat Australia, khusus nya para Inteligen untuk menilai kemungkinan ancaman yang datang dari Indonesia. Dalam penilaian kemungkinan ancaman tersebut dilukiskan juga mengenai kemungkinan ancaman dari Indonesia dalam kontek perang dingin, terbatas dan global torhadap Austrralia dan sasunan pertz1l1anan regionalnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi potensi perang juga dikemukakan, menambah lengkapnya penilaian Inteligen Austaalia terhadap kémungkinan ancaman terhadap Indonesia."

"Tesis ini menganalisis persepsi ancaman Australia terhadap Tiongkok dalam kerjasama “Vanuatu Port Luganville Main Wharf Project” tahun 2018. Kajian terdahulu mengenai persepsi ancaman Australia telah dilakukan dan dapat diklasifikasikan kedalam beberapa periode: era kolonial (1880-an), era Perang Dunia, era Perang Dingin, dan Era Modern (akhir 1980an). Penulis mengangkat era tahun 2010an karena pada era tersebut kehadiran Tiongkok di kawasan Pasifik Selatan meningkat, utamanya dari segi kerjasama ekonominya. Penelitian terdahulu telah menjelaskan tentang peningkatan kehadiran Tiongkok di Pasifik Selatan menggunakan paradigma realisme, neorealisme, dan liberal-institusional. Namun ketiganya tidak cukup menjelaskan intensi Tiongkok di Pasifik Selatan. Kerjasama Tiongkok dengan Vanuatu dipandang dengan great concern oleh Perdana Menteri Turnbull pada tahun 2018. Great concern adalah istilah yang digunakan sebuah negara ketika mulai mengakui adanya ancaman. Penulis menggunakan kerangka analisis teori persepsi ancaman oleh Raymond Cohen. Terdapat tiga variabel dalam teori persepsi ancaman yakni: wilayah, kecurigaan, dan kerentanan. Analisis dalam tesis ini menunjukkan bahwa terdapat tiga faktor pembentuk persepsi ancaman Australia yang diturunkan dari tiga variabel teori persepsi ancaman. Faktor pertama adalah Jarak wilayah Australia dan Vanuatu (Luganville Wharf). Faktor kedua adalah dampak peningkatan kehadiran Tiongkok di Pasifik Selatan dan berkurangnya pengaruh Australia. Faktor ketiga adalah dampak persaingan strategis antara Amerika Serikat dan Tiongkok terhadap Australia, serta adanya potensi militer dalam proyek antara Tiongkok dan Vanuatu (Luganville Wharf).

---

This thesis analyses Australia’s threat perceptions towards China in “Vanuatu Port Luganville Main Wharf Project” in 2018. Previous study about Australia’s threat perceptions has been carried out and divided into four eras: colonial era (1880s), World War era, Cold War era, and Modern era (late 1980s). The author chose the era of early 2010s because in this era there has been an increase in China’s presence in the South Pacific, especially in economic cooperation. Previous study about China’s increasing presence in the South Pacific has been carried out using the paradigm of realism, neorealism, and liberal-institutional. But none of them provided adequate explanation of China’s intentions in the South Pacific. In April 2018, Australia’s Prime Minister Malcolm Turnbull stated that Australia would view the particular China-Vanuatu project with great concern. Great concern is a term used by heads of state when they perceive the capability of other actors to inflict damage while its intentions are still unclear but somewhat hostile. Thus, the author used the framework of threat perception theory by Raymond Cohen. There are three variables in the threat perception theory: geographical, mistrust, and sense of vulnerability. The result in this thesis proved that there are three factors which shaped Australia’s threat perception, derived from three variables of threat perception theory. First, the distance between Australia and Vanuatu (Luganville Wharf). Second, the impact of China’s increasing presence in the South Pacific and the decline of Australia’s influence. Third, the impact of strategic rivalry between the United States and China to Australia, and the potential of military use in the Vanuatu Port Luganville Main Wharf Project."

"Dalam kurun waktu 1998-1999 Australia menunjukkan perubahan sikap politik (terlihat dalam pelaksanaan politik luar negeri dan sikap aktor/elit politiknya) yang cukup drastis ke sisi negatif kepada Indonesia terkait dengan masalah Timor Timur sampai membuat hubungan kedua negara turun pada titik yang terendah untuk masa lebih dari sepuluh tahun terakhir. Perubahan dalam politik luar negeri Australia yang awalnya sangat bersahabat, dapat dikatakan dimulai ketika terjadi pergeseran dalam kebijakan luar negeri Australia yang lebih memprioritaskan hubungan dengan Amerika Serikat daripada negara-negara tetangganya di Asia termasuk Indonesia, seperti yang terlihat dari Buku Putih Kebijakan Luar Negeri dan Perdagangan Australia tahun 1997. Ketika isu hak asasi manusia (HAM) mulai menjadi topik utama hubungan internasional bahkan pandangan integratif yaitu pandangan yang menyetujui keterkaitan HAM dengan berbagai bidang lainnya lebih mendominasi dunia, dibandingkan dengan pandangan fragmentatif, publik Australia sebagai bagian dari masyarakat dunia yang demokratis juga makin meningkat kepeduliannya terhadap isu HAM. Dengan letak geografis yang sangat berdekatan, Indonesia dan Timor Timur kemudian menjadi sorotan bagi kampanye HAM Australia. Perubahan kebijakan luar negeri Australia sebagai suatu entitas terhadap Indonesia dapat dilihat dari perubahan politik luar negeri Australia baik dari kebijakannya (policy) sendiri maupun pernyataan politik aktor-aktornya. Aktor/elit politik yang paling menentukan adalah Perdana Menteri Australia. Secara pribadi, Perdana Menteri Australia John Howard mempunyai kepentingan untuk mengakomodir tuntutan domestik yang diwarnai isu HAM ini terkait dengan ambisinya menjadikan Australia sebagai deputi Amerika Serikat di Asia Pasifik. Alasan pribadi lainnya adalah untuk menaikkan popularitasnya agar dalam referendum Republik Australia (dilaksanakan tanggal 6 November 1999), pandangannya yang monarkis dapat lebih diperhatikan publik dan Australia tetap menjadi bagian dari Kerajaan Inggris."

"Tesis ini membahas krisis global HIV/AIDS dan upaya penanggulangannya melalui penerapan deklarasi komitinen di seluruh negara di dunia. Topik ini berkaitan dengan agenda dan hubungan internasional antara organisasi internasional dengan negara serta pihak-piliak lain yang ada kaitannya dengan penanggulangan HIV/AIDS di dalaln civil society, seperti organisasi masyarakat, jaringan orang dengan HIV/ADS dan lembaga penelitian. Pertanyaan penelitian yang diajukan adalah bagaimana kerjasama UNAIDS dan Indonesia dalam menindakianjuti Deklarasi Komitmen Sidang Umum PBB tentang HIV/AIDS antara tahun 2001-2003: perkembangannya, penerapannya dan kendalanya. Dalam penelitian ini kerangka pemikiran yang digunakan adalah teori transnational relations untuk membahas arah komitmen kebijakan,, strategi dan program aksi kerjasama UNAIDS dan Indonesia. Kesimpulan yang diperoleh adalah: Adanya ketidakseriusan Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan dan merespon komitmen yang dibuat dan dituangkan dalam Deklarasi Komitmen Majelis Umum PBB untuk HIV/AIDS tahun 2001 ke dalam kebijakan-kebijakan politik, hukum, sosiai dan aksi-aksi yang nyata untuk penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia. Selain itu, upaya Pemerintah Indonesia dan UNAIDS saat ini masih belum melibatkan pihak swasta terutama kalangan bisnis. Kendala lainnya adalah: Luasnya wilayah Indonesia menyulitkan upaya penyebaran informasi. Tidak adanya koordinasi, standard baku serta pengawasan dan evaluasi yang tidak optimal. Minimnya pendanaan, minimnya kuaiitas sumber daya manusia yang dapat mempersiapkan dan memfasilitasi lembaga donor atau dana global untuk HIVIAIDS,t idak adanya koordinasi pemberian bantuan oleh UNAIDS."

"Penelitian ini menguji relevansi Teori Balance of Power milik Kenneth Waltz dengan metode studi kasus. Fenomena yang diteliti adalah stabilnya kawasan Laut Cina Selatan yang dikelilingi Negara-negara bersengketa dengan besaran power yang tidak berimbang. Hasil penelitian ini adalah bahwa Teori Balance of Power relevan dalam menjelaskan perilaku Brunei dan Filipina yang melakukan external balancing dengan Britania Raya dan Amerika Serikat, sehingga tercipta bipolaritas ganda. Teori ini irelevan dalam menjelaskan perilaku Malaysia dan Vietnam, dimana keduanya tidak melakukan internal balancing maupun external balancing, namun stabilitas tetap terjaga diantara mereka. Malaysia tidak menganggap Cina sebagai ancaman utama, sedangkan Vietnam memiliki pengalaman memenangi perang melawan negara besar. Menjelaskan perilaku Vietnam, penulis ini menawarkan konsep asymmetric balancing, yang membutuhkan penelitian lebih lanjut agar dapat mengembangkannya sebagai teori dalam ranah Ilmu Hubungan Internasional.

---

This research tests the relevance of Kenneth Waltz's Balance of Power Theory using the case study method. It studies the currently stable South China Sea, which is surrounded by claimant states highly diverse in term of power magnitude. The result is that Balance of Power Theory is relevant in explaining Brunei's and Philippines external balancing with United States and United Kingdom, thus creating a dual bipolarity. The theory is irrelevant in explaining Malaysia and Vietnam's behavior where they did not do neither internal nor external balancing, yet the stability has been there. Malaysia did not perceive China as the main threat; meanwhile Vietnam has had an experience of winning asymmetric war against greater power. Explaining the behavior of Vietnam, this research proposes the concept of asymmetric balancing, which need further research in order to make it a theory in the field of International Relations."

"Memasuki dekade 1990-an, isu republik kembali muncul dalam wacana masyarakat Australia. Pada tahun 1993, jajak pendapat menunjukkan adanya peningkatan secara berarti terhadap dukungan untuk menjadikan Australia sebagai sebuah republik.Ada faktor-faktor tertentu yang mendorong peningkatan dukungan ini. Faktor-faktor tersebut datang dari dalam negeri Australia sendiri (internal) maupun dari luar Australia (eksternal). Sejauh mana faktor itu berpengaruh dalam peningkatan dukungan terhadap republik pada tahun 1993, adalah permasalahan pokok yang diangkat dalam tesis ini.Peningkatan dukungan terhadap republik di tahun 1993 itu, tidak bisa hanya dipandang sebagai sekedar angka statistik belaka. Sesungguhnya fenomenon itu menggambrakan terjadinya sebuah proses dalam tubuh masyarakat Australia. Dukungan yang meningkat terhadap republik menunjukkan adanya pergeseran dalam budaya politik. Dukungan ini juga menunjukkan adanya pengerasan dalam jati diri (identitas) Australia sebagai sebuah bangsa, sehingga di sana ada pula proses nation building. Dengan demikian dukungan terhadap republik merupakan juga upaya membangun sebuah struktur dan peran politik baru. Dalam kalimat yang lebih singkat dukungan ini menggambarkan sebuah proses pembangunan politik.Tidak seperti yang dibayangkan, persoalan dukungan itu tidak melulu akibat adanya dorongan dari dalam negeri Australia. Fakta dan data yang ada menunjukkan bahwa pengaruh internasional memainkan peran pula pada gagasan membentuk republik, utamanya di dekade 1990-an, setelah perang dingin berakhir.Untuk membahas persoalan tersebut, tesis ini menggunakan teori-teori pembangunan politik dari Lucian Pye, Gabriel Almond, Bingham Powell, serta Walker Connor. Juga dicoba gunakan teori citra dari Kenneth E. Boulding untuk menganalisa konteks hubungan intemasional dalam masalah republik ini.Metode penelitian yang dipergunakan adatah penelitian kualitatif melalui studi kepustakaan (library research) dengan mengandalkan data dan informasi yang dianggap relevan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa isu republik memang merupakan bagian dari pembangunan politik Australia yang terns berjalan. Proses menuju republik terus bergulir dan belum menunjukkan kepastian. Meskipun begitu, diterima atau ditolaknya republik sebagai pranata baru Australia tetap menunjukkan sebuah proses perubahan dalam negara itu."