Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis dengan topik di atas terbagi dalam lima bab. Fokus dari tesis ini ingin melihat penyelesaian sengketa perkawinan secara adat pada Orang Nafri di Jayapura Irian Jaya. Aspek perkawinan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan Orang Nafri, karena itu Orang Nafri memandang perkawinan mempunyai nilai yang sangat tinggi, karena menyangkut keLurunan, harta, harga diri atau kehormatan dan martabat keluarga dan kerabat, bahkan mempunyai hubungan dengan para leluhur yang telah meninggal dunia. Olehnya itu perkawinan diatur dalam aturan-aturan adatnya yang mengatur tertib perkawinan di dalam masyarakatnya. Di dalam Kenyataan hidup sehari-hari bagi Orang Nafri meskipun sudah ada aturan-aturan adat yang mengatur berbagai aspek dan tertib perkawinan, namun dalam kenyataannya konflik atau sengketa-sengketa perkawinan masih saja dapat terjadi, karena tidak mengindahkan aturan-aturan adat perkawinan setempat. Adanya sengketa-sengketa perkawinan ini selulu diupayakan untuk diselesaikan secara adat guna mencapai kedamaian."

"Kasus sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan yang melibatkan dua negara anggota ASEAN, yaitu antara Indonesia dan Malaysia berawal sejak tahun 1969. Permasalahan atas kedua pulau tersebut mulai muncul sejak Indonesia dan Malaysia pertama kalinya membicarakan mengenai kepemilikan atas kedua pulau tersebut dalam perundingan mengenai batas landas kontinen kedua negara di Selat Malaka, Laut Cina Selatan dan lepas pantai Kalimantan Timur, pada tanggal 9-22 September 1969 di Kuala Lumpur (Malaysia). Dalam perundingan itu kedua delegasi telah menyetujui batas-batas landas kontinen di Selat Malaka, Laut Cina Selatan (Bagian Barat Lepas Pantai Timur Malaysia Barat dan Laut Cina Selatan (Bagian Timur) Lepas Pantai Serawak. Akan tetapi tidak demikian halnya mengenai batas landas kontinen di kawasan lepas pantai Kalimantan Timur, karena terdapat ketidaksesuaian pendapat antara Indonesia dan Malaysia mengenai status kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan yang kedua-duanya terletak di sebelah timur Kalimantan timur. persetujuan tersebut ditandatangani Malaysia Disinformasi Soal Sipadan-Ligitan, Kompas Jakarta), Jum'at 7 Oktober 1994, hlm. 1, kol 6-9 2 Status Sipadan-Ligitan Tetap Mengambang, Tajuk Rencana dalam Suara Pembaruan (Jakarta) 12 Juni 1995."

"Tujuan penulisan ini adalah untuk meningkatkan kinerja PT X, dengan mengusulkan tindakan penyelesaian konflik horizontal antara Serikat Pekerja X (SPX) yang menuntut spin-off dari induk perusahaan dengan Serikat Pekerja RX (SPRX) yang pro manajemen baru hasil RUPSLB. Konflik ini merupakan akibat dari konflik-konflik yang terjadi sebelumnya antara pemerintah pusatpemerintah daerah, induk perusahaan-anak perusahaan, dan manajemen puncak karyawan PT X (rincian permasalahan pada BAB I).Analisis terhadap konflik di PT X dilakukan berdasarkan teori dari Robbins (2005) tentang proses terjadinya konflik (rincian teori pada BAB II). Ditemukan bahwa ada tiga kondisi anteseden yang menjadi sumber konflik di PT X yaitu:(1) Struktur; (a) terdapat diskrepansi tujuan antara SPX-SPRX, (b) tidak adanya hukuman dari pihak manajemen terhadap pelanggaran yang dilakukan anggota SPRX sehingga SPX merasa diperlakukan tidak adil(2) Variabel personal; perbedaan sistem nilai masing-masing anggota kelompok berkontribusi pada terjadinya konflik(3) Hambatan dalam komunikasi; keengganan kelompok berkomunikasi menyebabkan konflik makin meningkat.Konflik yang terjadi melibatkan faktor emosional dan personal, sehingga timbul ketegangan dan permusuhan pada kedua kelompok yang mengakibatkan suasana kerja tidak kondusif (rincian pada BAB I). Intensi penanganan konflik yang dilakukan kelompok, dalam hal ini SPX adalah: (1) avoiding; dengan cara menghindari interaksi dan komunikasi dengan SPRX, (2) accommodating; mengorbankan emosi dan rasa ketidakpuasan pada SPRX dengan tetap bekerja bersama SPRX.Akibat konflik ini adalah: (1) timbul krisis kepercayaan pada pemimpin, (2) suasana kerja menjadi tidak kondusif."

"Fenomena konflik kekerasan yang terjadi pada masyarakat lokal di kampung Gabus Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi adalah merupakan fakta sosial yang terjadi sejak jauh sebelum tahun 1999-an. Konflik ini merupakan konflik laten yang menyimpan benih dendam yang kapan dan dimanapun dapat muncul kembali. Penelitian ini difokuskan kepada pengungkapan dari akar penyebab terjadinya konflik, dampak yang muncul pasca terjadinya konflik serta langkah yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik tersebut.Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan menempatkan informan sebagai sumber data yang primer dan dokumen sebagai data sekunder. Informasi didapat melalui wawancara mendalam melalui informan kunci antara lain masyarakat dan pelaku, tokoh masyarakat, aktivis LSM serta anggota legislatif. Penelitian ini mengangkat studi rangkaian konflik kekerasan di kampung Gabus karena lokasi ini mempunyai intensitas konflik yang tinggi dan secara geografis berada di sebelah utara pusat perkotaan Kabupaten Bekasi dan berbatasan dengan kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi. Untuk mempertajam penemuan dan pengetahuan serta penganalisaan yang tajam, peneliti melakukan diskusi dengan para ahli.Hasil penemuan penelitian menunjukkan bahwa konflik yang terjadi di kampung Gabus disebabkan oleh banyak faktor yang saling terkait dan tak dapat dipisahkan. Faktor tersebut diantaranya adalah adanya faktor sejarah yang sedemikian keras sehingga membentuk dan menginternalisasi pada karakteristik dikebanyakan masyarakat Gabus sampai pada generasi sekarang. Selain juga faktor lemahnya sumber daya manusia yang ditandai dengan rendahnya pendidikan, kesadaran persaudaraan dan semakin termarginalisasinya masyarakat lokal dari sektor perekonomian serta lemah dan lambannya reaksi aparat keamanan. Konflik ini kemudian membawa dampak terhadap hilangnya kepercayaan para investor untuk menanamkan modalnya di wilayah ini, stigma yang melekat membawa pengaruh terhadap tingginya kesulitan masyarakat Gabus mendapatkan kesempatan untuk dapat bekerja pada perusahaan-perusahaan nasional maupun multi nasional yang ada di wilayah Bekasi. Selain itu, akibat konflik ini membawa keterbatasan mereka dalam melakukan hubungan interaksi dengan masyarakat lain. Selama terjadinya konflik, penyelesaian yang dilakukan hanya bersifat responsip dan hanya formalitas untuk meredam konflik saat itu saja.Karena itu disimpulkan bahwa akar penyebab dari terjadinya konflik tidak berdiri sendiri dan merupakan satu-kesatuan yang saling terkait sehingga diperlukan pola penyelesaian yang harus dilakukan sesegera mungkin dan secara cepat menyeluruh serta terpadu (komprehensif) dengan memperhatikan faktor yang saling terkait tersebut."

"Penelitian ini mencoba untuk menggambarkan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintahan Habibie untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di wilayah, Aceh. Sebagai sebuah pemerintahan yang mempunyai karakteristik transisional adalah penting untuk melihat bahwa apapun upaya yang dilakukan oleh pemerintah pada titik itu akan sangat menentukan pola penyelesaian yang akan dikembangkan pada tahap dan waktu selanjutnya.Penelitian ini memfokuskan dirinya faktor perbedaan tindakan antara militer dan nonmiliter, reaksi mahasiswa terhadap langkah penyelesaian yang dikeluarkan oleh Habibie dan situasi reformasi yang menjadi situasi yang dominan dalam pemerintahan Habibie. Ketiga faktor inilah yang diduga menjadi faktor yang menghambat penyelesaian konflik di Aceh dalam masa pemerintahan Habibie. Dengan menggunakan teori kelompok yang menganalisa kelompok elit yang memerintah (the governing elites), elit yang berada di luar (the non-governing elites) dan massa (non-elites), penelitian ini berupaya untuk melihat interaksi antar kelompok yang berbeda dalam penyelesaian konflik yang berada di Aceh.Penelitian ini menggunakan metode analisa data sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah adanya situasi reforma.si yang menyebabkan perbedaan tindakan antara militer dan non-militer di Aceh. Perbedaan tindakan ini memperkuat reaksi oposisional mahasiswa yang juga turut mempengaruhi upaya penyelesaian konflik di Aceh di masa pemerintahan Habibie."

"Secara garis besar penelitian ini menjelaskan tentang Konflik yang terjadi antara Etnik Batak Toba dan Mandailing berhadapan dengan Etnik Minangkabau di Kinali Kabupaten Pasaman yang meletus pada bukan Juli tahun 2000. Konflik Kinali bukan merupakan konflik agama karena pihak yang bertikai adalah orang Batak yang Kristen dan orang Mandahiling yang Islam berhadapan dengan orang Minangkabau yang juga beragama Islam. Konflik di Kinali ini disebabkan oleh beberapa faktor budaya sehingga memunculkan kurangnya toleransi dalam hubungan antar etnik, pola interaksi yang cenderung disertai dengan stereotype, prejudice, kebencian dan dendam. Pola interaksi yang buruk yang dijalani selama ini sebenarnya disadari oleh masing-masing etnik tetapi tidak ada usaha untuk melakukan konsolidasi menjadikan hubungan yang ada menjadi lebih balk lagi. Maka konflik yang masih berupa tension dan disagreement ini akhirnya pecah menjadi konflik kekerasan.Tesis ini juga menemukan fenomena baru tentang sikap orang Batak yang tidak adaptif dalam pola hubungannya dengan kebudayaan dominan yang ada di Kinali padahal beberapa penelitian oleh para ahli sebelumnya menganggap bahwa orang Batak adaptif terhadap kebudayaan dominan. Berdasarkan basil penelitian ini, hal ini disebabkan oleh sikap diskriminatif orang Minang Kinali terhadap orang Batak dalam berbagai segi kehidupan yang mereka jalani selama ini yang akhirnya berbuah keengganan untuk membaur dan bergaul secara normal dan wajar.Konflik Kinali juga telah menyadarkan orang dan kelompok yang bertikai tentang berbahayanya kandungan konflik yang apabila muncul dan meletus menjadi konflik kekerasan akan mendatangkan kerugian yang begitu besar kepada semua pihak. Keadaan setelah konflik membuktikan hal tersebut dimana interaksi yang terjadi diantara pihak yang pernah bertikai menunjukkan keteraturan sosial yang berlaku yang ditandai oleh sikap saling menghargai dan toleransi. Tetapi seperti dipercayai oleh para penganut teori konflik bahwa keadaan harmoni adalah sesuatu yang temporer dan konflik akan selalu muncul menyertai keadaan yang harmoni. Maka tugas kita semualah untuk mampu menjaga keadaan harmoni sehingga tidak meletus menjadi sebuah konflik kekerasan."

"Bentrokan dan kerusuhan mahasiswa di Desa Caturtunggal telah terjadi sejak tahun 2007. Pihak yang sering terlibat bentrokan antara lain mahasiswa yang berasal dari Provinsi Papua, Nusa Tenggara Timur dan Timor Leste. Mahasiswa asal Papua banyak membuat kerusuhan dalam bentuk pencurian dan perampokan harta benda, mahasiswa asat Nusa Tenggara Timur yang sering terlibat bentrok adalah mereka yang berasal dari Sumba dan Alor, penyebabnya perkelahian yang berujung bentrok atau kekalahan dalam pertandingan olahraga. Sedangkan mahasiswa dari Timor Leste yang sering terlibat bentrokan adalah mereka yang menjadi anggota perguruan silat Setia Hati dan perguruan silat Kera Sakti. Tindakan kerusuhan dan kekerasan yang dilakukan ketiga kelompok mahasiswa tersebut merupakan bentuk kekerasan kolektif primitive dan merupakan perilaku agresi yang disebabkan faktor-faktor biologis.

Tokoh masyarakat sebagai panutan dan tempat mengadu bagi warga ternyata kurang begitu efektif dalam penyelesaian bentrokan dan kerusuhan mahasiswa. Karena walaupun mereka telah menepuh upaya untuk menyelesaikan dan mencegah kasus kembali terjadi, tetapi pada kenyataannya bentrokan dan kerusuhan tetap saja terjadi meskipun dalam skala kecil. Peran tokoh masyarakat yang terlihat dalam penyelesaian bentrokan dan kerusuhan mahasiswa di Desa Caturtunggal adalah sebagai penghubung antara pihak yang bertikai dengan ketua adat atau ketua paguyuban mereka, sebagai mediator dan saksi dalam proses mediasi dua pihak yang bertikai bersama-sama dengan pemerintah desa dan kepolisian, serta sebagai pemberi informasi atau pelengkap informasi bagi kepolisian mengenai kronologi kejadian. Penyelesaian kasus bentrokan dan kerusuhan antar mahasiswa pada akhirnya diserahkan kepada kepolisian.

Dengan kurangnya peran tokoh masyarakat dalam penyelesaian kasus kerusuhan antar mahasiswa hingga tuntas, bahkan ada sebagian tokoh masyarakat yang tidak mau terlibat sama sekali, akhirnya di dalam masyarakat timbul kesenjangan antara warga setempat dengan mahasiswa pendatang. Kehidupan mereka seolah berjalan sendiri-sendiri, padahal apabila terjadi kerusuhan bukan hal yang tidak mungkin warga setempat juga akan menjadi korban. Kondisi tersebut tentunya dapat mengganggu ketahanan daerah Desa Tambakbayan, yaitu hilangnya rasa nyaman masyarakat karena walaupun dari luar terlihat tenang tetapi dari dalam sebenarnya ada rasa was-was menjadi korban kerusuhan.

---

Clashes and riots amongs students in the Caturtunggal village have occurred since 2007. Parties who often involved clashes are students from Papua, East Nusa Tenggara and East Timor. Papuan students caused riots in the form of property theft and robbery, East Nusa Tenggara students who come from Sumba and Alor district  are often involved in conflicts, it was because of fights which led to clashes or defeat in a sport competition. While East Timor students who frequently involved in confilcts are those who become members of martial arts organizations “Setia Hati and  Kera Sakti”. Riots and violent actions that carried out by those three groups of students are primitive collective violence and aggression behavior that caused by biological factors.

Community figures as role models and people whom residents complain to are less effective in provide the resolution of student clashes and riots. Although they have sought to resolve and prevent re-occurring cases, nevertheless in fact clashes and riots still occur on a small scale. The role of community figures that are in the completion of the student riots and clashes in of Caturtunggal village are as liaisons between the warring parties and customary leaders or head of community, as mediators and witnesses in the mediation process for among  both two warring parties, government and police, as conduit of information or supplementary information about the chronology of events to the police. Eventually resolution of clashes between students and riot handed over to police.

Less of role of community figures in the resolution among the student riots case, some public figures who do not want to get involved in resolution of riot case at all, finally there is  a gap arises in the community between the residents and those students who caused riots. Those people  Their lives seemed to walk alone, but  people will also be a victim of the riots. Obviously, these conditions interfere resistance Tambakbayan Village, the loss of a sense of comfort.  From outside, people look calm but there is sense of anxiety about the riot."