Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan persepsi antara pengguna dan petugas t erhadap kualitas j asa penelusuran informasi ilmiah di PDII - LIP I. Kualitas jasa diukur dan aspek sumberdaya manusia, hasil penelusuran, ketepatan waktu dan biaya. Penelitian ini juga melihat profit pengguna dan petugas, dan urutan pentingnya masing-masing aspek. Hipotesis dalam penetitian ini adalah (1) ada perbedaan persepsi antara pengguna dan petugas pada aspek sumberdaya manusia; (2) ada perbedaan persepsi antara pengguna dan petugas pada aspek hasil penelusuran; (3) ada perbedaan persepsi antara pengguna dan petugas pada aspek ketepatan waktu dan (4) ada perbedaan persepsi antara pengguna dan petugas pada aspek biaya. Responden pengguna berjumlah 144 orang sedangkan petugas berjumlah 7 orang. Data diperoleh dengan menggunakan kuesioner ?ServQual? yang dimodifikasi. Data diolah dan hipotesis dianatisis dengan menggunakan Uji-t dengan bantuan program SPSS. Penelitian memberikan hasil sebagai berikut: (1) dilihat dari pengguna: jenis pengguna terbanyak adalah mahasiswa, permintaan informasi terbanyak adalah bidang ilmu kimia, penggunaan hasil penelusuran terbanyak digunakan untuk penelitian, alur pemesanan terbanyak menggunakan surat dan pengguna tersebar di seluruh wilayah Nusantara baik di Pulau jawa maupun luar Pulau Jawa; (2) dilihat dari petugas: petugas terdiri dari disiplin ilmu teknik kimia, pertanian, biologi, farmasi dan hukum, semua golongan III A keatas dengan masa kerja di bagian penelusuran antara 1-7 tahun; (3) tidak ada perbedaan yang bermakna antara persepsi pengguna dan persepsi petugas pada aspek sumberdaya manusia, hasil penelusuran dan ketepatan waktu kecuali pada aspek biaya yang harus dibayar untuk mendapatkan informasi ilmiah; (4) urutan persepsi pengguna terhadap kualitas jasa penelusuran yang diberikan PDII LIPI berturut-turut adalah terhadap hasil penelusuran, sumberdaya manusia, ketepatan waktu dan biaya yang harus dikeluarkan."

"Para ilmuwan dalam melakukan suatu penelitian memerlukan hasil penelitian dari ilmuwan lain yang dianggap ahli dalam bidangnya, hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian yang dapat mengakibatkan pemborosan waktu dan biaya yang tidak perlu. Untuk mendapatkan informasi ilmiah diperlukan jasa pusat informasi ilmiah yang menyediakan berbagai jasa bagi para ilmuwan untuk mendapatkan informasi ilmiah. Salah satu cara mendapatkan informasi tersebut dilakukan dengan jasa penelusuran literatur. Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PDII-LIPI) menyediakan jasa penelusuran literatur yang didukung oleh sarana yang cukup memadai seperti literatur sekunder yang cukup lengkap dan 9 tenaga penelusur dari berbagai disiplin ilmu yang telah mendapat bimbingan dalam bidang penelusuran. Untuk mengetahui efektivitas hasil penelusuran di PDII, diperlukan suatu penelitian apakah hasil penelusuran dimanfaatkan secara maksimal oleh pengguna dengan cara memesan fotokopi artikel lengkap dari daftar pustaka hasil penelusuran. Dari penelitian diketahui pengguna pada Januari 1988 sampai dengan Desember 1988 yang terbanyak adalah Mahasiswa & Pelajar yaitu 389 (75,53%) dari 515 pengguna. Bidang ilmu yang paling banyak diminta ialah ilmu terapan sebanyak 317 (60,84%) dari 521 permintaan penelusuran. Dari 521 permintaan penelusuran 4 permintaan tidak dilayani karena 2 permintaan dibatalkan pengguna dan 2 permintaan ditolak dan disarankan untuk mencari ke sumber lain karena tidak sesuai dengan misi PDII_-LIPI. Dari 517 hasil penelusuran yang dikirimkan kepada pengguna, diketahui 181 (35,01%) pengguna meminta artikel lengkap dan 336 (64,99%) pengguna tidak memesan dengan rincian alasan: 197 (38,10%) pengguna tidak memberikan alasan; 18 (3,48%) pengguna mengirimkan berita bahwa hasil penelusuran sesuai dengan penelitian yang dilakukan tetapi tidak memesan fotokopi artikel lengkap karena sudah mendapat dari sumber lain; 39 (7,55%) pengguna mengirimkan berita bahwa hasil penelusuran sesuai dengan penelitian yang sedang dilakukan, tapi tidak memesan fotokopi artikel lengkap karena terlalu mahal; 41 (7,93%) pengguna mengirimkan berita bahwa hasil penelusuran sesuai dengan penelitian yang dilakukan, tetapi tidak memesan artikel lengkap karena bahasa asli artikel tidak dimengerti karena dalam bahasa asing; 41 (7,93%) pengguna mengatakan hasil penelusuran menyimpang dan tidak tepat dengan penelitian yang sedang dilakukan, meminta yang lebih tepat dengan memberikan rincian subjek. Kendala yang dihadapi adalah mahalnya biaya pengadaan fotokopi artikel lengkap, dan jangka waktu pemesanan artikel lengkap ke luar negeri cukup lama yaitu antara 2 sampai 3 bulan."

"Tersebarnya informasi kepada publik secara cepat, murah, mudah dan senantiasa berorientasi pada pemenuhan kebutuhan publik merupakan kata kunci dalam penyelenggaraan pemerintah yang baik (good government), khususnya dibidang komunikasi dan informasi. Salah satu elemen bagi terciptanya pelancaran arus informasi kepada publik adalah memberdayakan Iembaga yang hertugas memberikan iayanan informasi kepada publik. Humas di Lembaga Informasi Nasional (LIN) mempunyai tugas melakukan urusan hubungan masyarakat.Dalam tesis ini, obyek penelitiannya adalah pelayanan informasi kepada publik, dan tempat penelitian adalah Subbag Humas LIN. Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana keberadaan Humas di LIN sebagai penyediaan dan penyebarluasan informasi kepada publik untuk mewujudkan masyarakat yang berbudaya infonnasi dan mendorong terciptanya pemerintah yang baik (good government).Penelitian dilaksanakan pada bulan Mei 2005 - Juli 2005, dengan tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, dengan subyek penelitian adalah individu dan penarikan sampelnya melalui snowball samplig. Data dihimpun melalui indepth interview berdasarkan guide interview, probing, dan berdiskusi. Sebagai data sekunder digunakan produk penerbitan di humas LIN serta hasil-hasil penelitian kehumasan.Secara umum temuan penelitian Humas di LIN dalam penyebarluasan informasi kepada publik masih memfokuskan pada publik internal. Pelayanan publik eksternal bersifat pasif.Jenis penyediaan informasi berupa penerbitan majalah INFO LIN dan selebaran, sedangkan sumber informasi didapat dari kegiatan Menkominfo, Ketua LIN, Satker-Satker dan UPT LIN, artikel komunikasi dan informasi, kamus teknologi informasi, dan pengetahuan umum. Jenis informasi yang dibutuhkan dan dicari publik intenal adalah kebijakan dari pimpinan, kegiatan Kominfo dan LIN, menginstal dan mengoperasikan internet. Untuk publik eksternal seperti UU pokok pers, UU penyiaran, artikel pers, kehumasan, kebebasan informasi, tupoksi Kominfo, dan LIN serta menanyakan cara pengelolaan informasi layanan.Kecenderungan feed back yang muncul dari publik internal dan eksternal bersifat positif terhadap pelayanan operasional LIN, dan tampilan penerbitan di Humas LIN. Feed back melalui surat kabar belum ada, karena LIN belum diketahui masyarakat Iuas.Kedudukan struktur organisasi Humas di LIN berada pada level Eselon IVa yaitu Subbag Humas mempunyai tugas melakukan urusan hubungan masyarakat. Yang menjadi pendukung adalah masih tingginya integritas petugas humas dalam pelayanan informasi kepada publik. Hambatannya ada perbedaan persepsi diantara pimpinan terhadap Tupoksi humas sehingga berimplikasi terhadap pelayanan informasi."

"Skripsi ini membahas mengenai strategi penyediaan produk kemas ulang informasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia untuk memberikan pelayanan kebutuhan informasi melalui produk kemas ulang informasisebagai produkunggulan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pemilihan informan berdasarkan metode pusposive sampling dengan teknik pengambilan data menggunakan wawancara dan analisis dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi utama yang telah diterapkan adalah pengembangan produk, pengembangan pasar dan inovasi. Namun, dalam implementasi strategi masih terkendala dengan kompetensi Sumber Daya Manusia. Selain itu evaluasi strategi belum terstruktur.

---

This undergraduate thesis discusses strategy of supplying information repackaging product. This research aims to know Center for Scientific Documentation and Information Indonesian Institute of Science strategy to supplying information repackaging product as competitive product. This research uses qualitative approach with case study method. The selection of informants based on purposive sampling method with data collection techniques through interviews and document analysis. The result of this research shows that main strategies that have been implemented are product development, market development and innovation. But, in the strategy implementation still constrained with human resources competence. In addition, strategy evaluation not structured yet."

"ABSTRAKPenelitian mengenai layanan pemakai di perpustakaan pers telah berlangsung pada bulan Februari 1995 hingga Mei 1995, tujuannya ialah untuk mengungkapkan layanan yang diberikan oleh perpustakaan pers, masalah yang timbul dan layanan yang diinginkan oleh wartawan. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengadakan wawancara kepada perpustakaan responden dan menyebarkan kuesioner kepada wartawan responden. Cara penyusunan keusioner, pembentukan kerangka sampel dan pemilihan sampel dijelaskan. Hasilnya menunjukkan bahwa jenis layanan yang tersedia adalah penelusuran informasi, layanan referens dan layanan foto-copy. Perpustakaan memberikan layanan minimal 15 jam sehari. Masalah-masalah yang timbul adalah data yang diminta terlalu spesifik sehingga sulit ditemukan, istilah yang digunakan tidak taat azas, sehingga memperlambat kerja pustakawan. Sedangkan layanan yang diinginkan oleh wartawan adalah jasa penelusuran informasi (90,48%), jasa peminjaman koleksi (83,33%) dan jasa kesiagaan informasi (78,57%). Layanan yang diberikan oleh perpustakaan sudah cukup memadai, tetapi untuk meningkatkan layanan tersebut diperlukan usaha-usaha sebagai berikut: Menambah jumlah staf dan memperluas wawasan staf perpustakaan; Menambah koleksi perpustakaan, baik buku, majalah maupun surat kabar; Memperbanyak data-data terbaru, misalnya menyediakan fasilitas internet; Memperluas ruangan perpustakaan; Bagi badan induk, ada baiknya memperhatikan keberadaan perpustakaan, baik dalam hal pendanaan maupun penghargaan terhadap pustakawannya.

---

"

"Internet merupakan media informasi yang memiliki keunggulan dibandingkan media informasi yang lainnya. Dalam sektor pariwisata, wisatawan sebagai konsumen sangat membutuhkan informasi perihal daerah wisata yang akan dikunjunginya. Selain itu Internet juga berperan dalam hal memberikan dukungan layanan, seperti pemesanan tiket dan hotel, pembayaran terhadap travel agent.Responden dalam penelitian ini adalah wisatawan yang sedang mengunjungi daerah wisata. Wilayah sampel meliputi kawasan candi Borobudur, candi Prambanan dan keraton Kesultanan Yogyakarta. Ada 138 responden yang berasal dari 22 negara dari benua Eropa, Amerika, Asia dan Australia.Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari penggunaan intemet, khususnya milik Departemen Pariwisata Indonesia oleh wisatawan yang berkunjung ke Indonesia menurut Usia, Tingkat Pendidikan dan Jenis kelamin. Jenis media informasi yang diteliti dalam penelitian ini adalah Buku, Brosur agen perjalanan, Majalah, Koran dan TV. Sedangkan jenis website yang diteliti adalah website Milik pemerintah dan bukan milik pemerintah. Website yang bukan milik pemerintah terdiri atas website industri pariwisata dan bukan industri pariwisata. Website industri pariwisata terdiri atas website Hotel, Maskapai Penerbangan dan Agen Perjalanan.Analisis data yang dilakukan dengan menerapkan metode analisis deskriptif dan analisis inferensial. Untuk metode analisis inferensial diterapkan model regresi logistik untuk menguji hipotesis tentang pengaruh Usia, Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin terhadap status penggunaan internet dan status penggunaan website pariwisata Indonesia.Hasil penelitian adalah proporsi wisatawan yang menggunakan internet untuk mencari informasi pariwisata Indonesia tinggi untuk semua kategori yang dibentuk oleh variabel Usia, Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin. Hasil ini dikarenakan internet bukanlah sesuatu yang asing bagi wisatawan. Sedangkan untuk proporsi wisatawan yang menggunakan website pariwisata Indonesia kecil, hasil ini dikarenakan sulitnya mengakses website tersebut di luar negeri, nama domain yang tidak familiar.Hasil penelitian lain menunjukkan bahwa Faktor Usia dan Tingkat Pendidikan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap status penggunaan internet untuk memperoleh informasi wisata Indonesia. Tetapi tidak memiliki pengaruh untuk status menggunakan website pemerintah Indonesia. Sedangkan untuk variabel jenis kelamin tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap status menggunakan internet untuk memperoleh informasi wisata lndonesia dan status menggunakan website Pariwisata Indonesia."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang pengelolaan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai wujud implementasi dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik secara komprehensif. Layanan Informasi Publik PPID merupakan satu pintu akses informasi publik yang dihasilkan dan dikuasai oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI secara terseleksi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi partisipan dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Komunikasi dan Informatika RI telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam mengelola layanan informasi publik, meliputi akusisi, klasifikasi, pengujian konsekuensi, penyimpanan dan pendokumentasian, penyelesaian sengketa, dan diseminasi informasi publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Strategi peningkatan kualitas adalah pengembangan sumber daya manusia di bidang pengelolaan informasi dan dokumentasi dan penyediaan aplikasi teknologi touchscreen dalam proses transaksi informasi publik yang sedang menjadi perhatian saat ini.

---

ABSTRACTThe focus of this undergraduate thesis is management of public information service of information and documentation management officer (PPID) in the Ministry of Communication and Informatics of the Republic of Indonesia in a comprehensive. Public Information Service is one door access to public information is generated and controlled by the Ministry of Communication and Informatics which is selective. This research uses a qualitative approach with case study method. The method of data collection is done by participant observation and in-depth interviews. The result shows management officer of information and documentation (PPID) of the Ministry of Communication and Informatics has implemented duties and responsibilities in managing public information service, consist of acquisition, classification, consequences test, storage and documentation, dispute adjudication, and dissemination of public information which based on the provisions of the legislation. Strategies of quality improvement are human resources development in the field of management of information and documentation and providing touchscreen technology applications in transaction process which is becoming concern at this time."

"Sarana OPAC yang merupakan salah satu fasilitas sang disediakan oleh perpustakaan harus senantiasa dievaluasi supaya dapat menghasilkan kinerja yang optimal dalam memenuhi kebutuhan para pemakainya. Penelitian yang mengambil sampel di Perpustakaan PD11-LIPI Jakarta bertujuan untuk memberikan gambaran deskriptif mengenai sarana OPAC di Perpustakaan PDII-LIPI berdasarkan sudut pandang dari para pemakainya dengan beberapa parameter evaluasi. Menggunakan tipe penelitian deskriptif dan metodologi survei penulis menganalisis 98 lembar kuesioner yang dibagikan kepada para pemakai selaku responden. Hasil yang diperoleh secara umum bahwa pemakai OPAC di Perpustakaan PDII LIPI sebagian besar (61,2%) mcngalami hambatan atau kesulitan, seperti jumlah komputer yang tidak memadai, dokumen yang diinginkan tidak ditemukan, mengalami kesulitan untuk menemui istilah/tajuk subjek yang tepat, petunjuk penggunaan yang kurang jelas, waktu yang terpakai untuk mencari informasi melalui OPAC cukup lama, informasi yang tersedia dalam tiap entri kurang lengkap seperti informasi mengenai abstrak dan status dokumen, petunjuk yang terdapat di layar sulit dimengerti, staf perpustakaan kurang membantu dalam pencarian informasi melalui OPAC dan hambatan-hambatan lain seperti kurang nyaman karena harus berdiri dalam waktu yang lama, kadangkala komputer `error' atau `hang', bahasa pengantar menggunakan bahasa Inggris, dan jumlah dokumen yang diperoleh tidak sesuai dengan data yang diberikan OPAC. Hambatan atau kesulitan tersebut dapat diperoleh dengan mengadakan evaluasi berdasarkan sudut pandang pemakai OPAC, sehingga diharapkan agar pihak Perpustakaan PDII-LIPI dapat mclakukan hal ini secara berkala sekaligus untuk mengetahui harapan pemakai dalam rangka meningkatkan kinerja OPAC sebagai sarana penelusuran informasi."

"Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan strategis bank, bank dimungkinkan menggunakan pihak penyedia jasa teknologi informasi dalam menyelenggarakan kegiatan teknologi informasi bank. Penggunaan pihak penyedia jasa teknologi informasi dapat mempengaruhi risiko bank antara lain risiko operasional, hukum, reputasi dan stratejik. Dalam hal penyelenggaraan teknologi informasi bank dilakukan oleh pihak penyedia jasa teknologi informasi, bank harus memiliki prinsipprinsip penggunaan penyedia jasa teknologi informasi, salah satunya adalah penggunaan penyedia jasa teknologi informasi harus didasarkan pada hubungan kerja sama secara wajar, dalam hal pihak penyedia jasa teknologi informasi merupakan pihak terkait dengan bank. Hubungan kerja sama secara wajar adalah kondisi dimana transaksi antar pihak bersifat independen sebagaimana pihak yang tidak terkait, antara lain memiliki kesetaraan dan didasarkan pada harga pasar yang wajar sehingga meminimalisasi terjadinya benturan kepentingan. Pihak terkait adalah perseorangan atau perusahaan yang mempunyai hubungan pengendalian dengan bank, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan/atau keuangan. Pokok permasalahan yang akan dibahas adalah mengenai penerapan perjanjian kerjasama secara wajar antara bank umum dengan pihak terkait dan konsekuensi hukum bagi bank umum apabila tidak menerapkan arms length principle pada perjanjian penggunaan penyedia jasa teknologi informasi dengan pihak terkait.

---

In order to increase the effectiveness and efficiency of achieving banks strategic objectives, banks are allowed to use information technology service providers in carrying out banks information technology activities. The use of information technology service providers can influence bank risks including operational, legal, reputation and strategic risks. In the event that the implementation of bank information technology is carried out by the provider of information technology services, banks must have the principles of using information technology service providers, one of which is the use of information technology service providers must be based on arms length principle, in the event that the provider of information technology services is a party related to the bank. Arms length principle is a condition where transactions between parties are as independent as unrelated parties, including having equality and based on fair market prices so as to minimize conflicts of interest. Related parties are individuals or companies that have control relationships with banks, both directly and indirectly, through ownership, management, and or financial relationships. The main issues to be discussed in this research are implementation against the arms length agreement between commercial banks with related party and legal consequences for commercial banks if they dont implement arms length principle into the agreement on use of information technology service provider with related party."

"Tesis ini membahas mengenai penggunaan sistem informasi yang diwajibkan pada berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberian pelayanan publik. Sistem informasi yang diperoleh antara lain dari dana APBN dan Kerjasama Pemerintah dan Swasta merupakan barang milik negara yang harus dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan kontribusi penerimaan negara serta dapat dipertanggungjawabkan oleh aparatur administrasi negara sesuai peraturan perundang-undangan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan menggunakan desain deskriptif. Hasil penelitian ini menyarankan bahwa dalam pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi, diperlukan sumber daya manusia yang baik, koordinasi dengan pemerintah (Menkominfo/Detiknas) dan menyarankan badan-badan publik untuk meneliti lebih seksama lagi potensipotensi penerimaan negara bukan pajak yang dapat diperoleh dari berbagai layanan informasi publik kemudian menindaklanjutinya dengan melakukan revisi Peraturan Pemerintah mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak.

---

This research aimed to analyze the compulsory applying of information system in various related laws in line with public service. The existing information system comprises state budget and collaboration between Government and private sector. It is an asset of state which must be used maximally in order to increase publicservice quality and also its share to the state's revenue and in addition, its accountability can be done by state official in accordance with prevalent law.

The research is a qualitative format that adopts normative jurisdiction method and descriptive design. The Results of research advice the development and information system usefulness still needs competent human resourse, coordination among government (Ministry of Communication and Information/Detiknas) and also advice various public institutions to explore thoroughly about non tax resources that can be explored from many kinds of public services, and then follow up by revising the government decree in the field of non tax."