Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Multi Level marketing is a marketing system based on compensation given to the community that causes a good transfers. In MLM system, the role of an independent distributor is to sell, to market and to promote the products of MLM. The role of the independent distributor is very important but he/she is not an employee of MLM.MLM gives sales discount in the end of the month for distributor's service for marketing products of MLM and notes it as sales discount. The sales discount decreases/diminishes sales value price so that is necessary to do a research to examine that is really sales discount or sales a commission.Special characteristic which mostly occur in MLM are :1. Distributor do full payment when he/she orders products2. in the end of the month, MLM enterprises count purchasing accumulation of a distributor and count how much sales discount received by distributor. This sales discount is the income deducted by Tax Income article 21.3. In the end of the month, the enterprise issues tax invoice with tax base is sales price minus sales discount distributor.4. For the damaged. good, MLM enterprise can receipt this good. Enterprises give the voucher for the distributor that use to buy same good, buy other good with the same price but no cash.Multi Level Marketing enterprise is different with other distribution so necessary to verify what MLM enterprise can rule tax authority law. The writer is eager/curios to know that do implementation directions include all taxation aspect on MLM, can all taxation aspects be implemented by MLM and regulations in circular letter of Directorate General of Taxation fit to the hierarchy of laws.The writer is eager/curios to know that do employees really know and understand the regulations and the mechanism of MLM and do they five the same treatment to all tax payers. Data collecting Method can implement to financial statement, annual tax return, intern tax return and Tax Examination on PT "X".Based on case study known that there are some taxation aspects which are owned and implementation in MLM against Tax law or contradictory to Tax Law. Some part of contradictions are caused by Tax Payer's mistake, and others come from the characteristics of MLM which are different with conventional corporation/enterprise. Basically, in fact, the system and procedure of MLM are good customs in MLM so that is necessary to build/make special implementation directions/instructions which regulate all aspect in MLM. This authority/competence should be included on Tax laws and be delegated to the regulations of the same level with the Decision of Minister of Finance.Even though Directorate General of Taxation has issued circular letter and concerning about tax treatment on MLM: but in fact the treatment given to braches of "PT X" ini many regions are not same. It means the understanding about MLM among Tax employees is not the same yet. That is why the understanding on laws and the development of human resources ini Directorate General of Taxation should be developed/increased."

"Sistem Self Assesment menuntut Wajib Pajak untuk menghitung, menyetorkan dan melaporkan pajaknya sendiri. Namun kurangnya pengetahuan Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan serta seringkalinya peraturan perpajakan tersebut mengalami perubahan, sehingga membuat Wajib Pajak menjadi bingung dan lebih memilih menggunakan bantuan pihak ketiga yang mengerti akan peraturan perpajakan untuk membantu perusahaan dalam menjalankan kewajiban perpajakan yaitu pihak konsultan pajak. Persaingan bisnis konsultan pajak yang pesat, membuat konsultan pajak tersebut perlu menjaga pengguna jasanya agak tidak pindah ke konsultan pajak lain. Diantaranya dengan cara menjalankan kewajiban perpajakan kliennya dengan menggunakan perencanaan pajak agar dapat terhindar dari sanksi pajak. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk mengetahui apakah perencanaan pajak yang dilakukan Kantor Konsultan Pajak X dalam membantu pelaksanaan kewajiban perpajakan klien dalam rangka penghindaran sanksi pajak, apakah sudah memenuhi peraturan perundangundangan perpajakan, dapat meminimalkan sanksi atau tidak, serta apakah ada resiko yang muncul dari dijalankannya perencanaan pajak tersebut.Berdasarkan penelitian didapatkan hasil penelitian bahwa perencanaan pajak dari Kantor Konsultan Pajak X tidak semuanya tidak melanggar ketentuan perundang-undangan dan efektif dalam meminimalisir atau menghindari sanksi pajak. Namun ada juga perencanaan pajak yang dilakukan oleh Kantor Konsultan Pajak X yang melanggar ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia sehingga dinilai tidak efektif dan menimbulkan resiko jika perencanaan pajak tersebut dilakukan.The Self Assesment system demanded the Taxpayers to calculate, remit and lodge his individual tax obligation. However, the lack of knowledge in regards of tax regulation as well as excessively tax regulation altered , has made confused the Taxpayers who finally chose to asked the third party who understood comprehensively in regards of tax regulation to help carrying out his tax obligation idest Tax Consultant. The vast competition within the Tax Consultant business, has made the Tax Consultant needs to persuade its clients so that they will not move to the other Tax Consultant. One of the persuasion is by performing tax planning in working the clients tax obligation to avoid tax penalty. This research utilized the qualitative research descriptive with the aim to know whether the tax planning that was done by the Tax Consultant X in working the clients tax obligation to avoid the tax penalty has fulfilled the tax regulation, could minimise sanctions or not, also for knowing whether the tax planning taken had any risk might emerged.

Based on the research, the results obtained that not all the tax planning done by the Tax Consultant X are in accordance with the Tax regulation provisions and effective in minimizing or avoiding tax sanctions. However there are also tax planning done by the Tax Consultant X which are not in accordance with the Tax regulation provisions applied in Indonesia which considered ineffective and may caused the risk if the tax planning carried out."

"Tesis ini membahas tinjauan perpajakan PPh dan PPN serta melakukan analisis jika terdapat peluang tax saving.Metode penelitian ini merupakan studi kasus deskriptif aplikatif. Hasil penelitian menunjukkan terdapat pemborosan kelebihan pembayaran pajak PPh Badan berdasarkan data koreksi fiskal dan hasil ekualisasi PPN ada kemungkinan risiko dikenakan sanksi 2% dari DPP PPN Keluaran terkait adanya book-tax gap. Dalam merencanakan tax saving harus jeli apakah mengubah biaya menjadi tunjangan karyawan lebih menguntungkan perusahaan. Hasil penelitan menyarankan ekualisasi PPN secara rutin dan mengubah metode pencatatan akuntansi atas pengakuan pendapatan, terkait kesamaan waktu dengan penerbitan Faktur Pajak dan terkait Faktur Pajak atas Nilai Lain.

---

This research discusses a review of corporate income tax and value added tax (VAT) as well as analysis of tax saving opportunity. The method of this research is descriptive analysis according to the study case application. The results show that there is overpayment corporate income tax. In addition, the result of VAT equalization shows that there is a risk of 2% penalty from tax base VAT out regarding book-tax-gap on the other hand. In managing tax saving the company should be aware regarding cost and benefit of changing the employee allowances. This research concludes that company should do VAT equalization regularly and change the accounting treatment for revenue recognition related with tax invoice issuance and other value."

"Industri properti di Indonesia adalah industri yang menjadi patokan dalam memprediksi kinerja ekonomi nasional karena industri tersebut sebagai penyumbang terbesar PDB. Selain itu dengan dukungan pemerintah dan lembaga keuangan, industri ini menunjukan adanya prospek yang baik di masa depan yang salah satunya adalah sektor properti perkantoran. Oleh karena itu, sektor properti perkantoran dapat mengembangkan bisnisnya melalui pembangunan gedung-gedung baru. PT X sebagai perusahaan yang bergerak dalam industri properti perkantoran berencana untuk membangun gedung baru dan telah menuangkannya dalam rencana bisnis namun belum termasuk dengan perencanaan pajak.Perencanaan pajak merupakan salah satu fungsi dari manajemen pajak. Dengan manajemen pajak, perusahaan dapat mencapai tujuan untuk menerapkan peraturan perpajakan secara benar dan mencapai laba serta likuiditas yang seharusnya melalui usaha yang efisien. Sementara itu, dengan perencanaan pajak perusahaan dapat merekayasa agar beban pajak (tax burden) serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi tanpa suatu tindakan yang illegal. Adapun rencana bisnis yang disusun memiliki tujuan agar kegiatan bisnis yang akan dilaksanakan maupun yang sedang berjalan tetap berada di jalur yang benar sesuai dengan yang direncanakan.Rencana pengembangan bisnis PT X untuk membangun gedung baru telah memasukkan aspek keuangan. Dalam aspek tersebut meliputi proyeksi penjualan dan proyeksi arus kas serta terdapat pula beberapa alternatif rencana pembiayaan pembangunan gedung baru, meliputi: Financing by Corporation, Financing by Bank, dan Financing by Owner.Aspek keuangan dalam rencana pengembangan bisnis PT X digunakan sebagai acuan untuk membuat perencanaan pajak namun demikian dari hasil evaluasi menunjukan beberapa kelemahan-kelemahan. Oleh karena itu perlu dibuat suatu proyeksi modifikasi yang lebih logis dan reasonable sesuai dengan sifat bisnis properti. Hasil analisis atas proyeksi atau performa modifikasi diketahui bahwa dalam prespektif perencanaan pajak, Financing by Bank adalah pembiayaan yang paling efiesien dengan alasan: (1) perkiraan PPh Badan yang terendah daripada pembiayaan yang lain dan (2) memiliki kelebihan dari segi bisnis. Selain itu, analisis menunjukan adanya pengenaan pajak yang lain meliputi PPh Potongan Pemungutan (Pasal 21 dan Pasal 23), PPN, dan PPnBM, sehingga perusahaan dapat memperkirakan berapa jumlah pajak yang harus dipungut dan disetor."

"Pengusaha umumnya memandang pajak sebagai bagian dari biaya, meskipun secara ideal menerimanya sebagai perwujudan partisipasi dalam pembangunan nasional. Dengan pandangan ini pengusaha berusaha meminimalkan beban pajak secara legal dengan melakukan perencanaan pajak. Perencanaan pajak yang baik merupakan salah satu unsur dalam perencanaan strategis perusahaan. Latar belakang pemilihan topik ini adalah keinginan penulis meneliti bagaimana proses penyusunan dan pelaksanaan perencanaan pajak di PT. X dapat menunjang pencapaian tujuan perusahaan.Pokok permasalahan penelitian ini adalah bagaimana PT. X melakukan perencanaan pajak yang baik sehingga tujuan utama perusahaan yaitu pertumbuhan usaha secara berkesinambungan dapat tercapai dengan beban pajak serendah-rendahnya.Tujuan perusahaan pada umumnya adalah maksimalisasi nilai perusahaan. Tujuan perusahaan tersebut disusun dalam perencanaan strategis. Perencanaan pajak merupakan salah satu bagian dari perencanaan strategis perusahaan. Pelaksanaan perencanaan pajak secara umum bersumber pada tiga unsur sistem perpajakan yaitu kebijakan perpajakan, undang-undang perpajakan, dan administrasi perpajakan. Pelaksanaan perencanaan pajak yang baik biasanya melalui beberapa tahap yaitu analisis informasi yang ada, membuat model perencanaan pajak, mengevaluasi model perencanaan pajak, mencari kelemahan kemudian memperbaiki perencanaan pajak yang sudah disusun, dan kemudian memutakhirkan perencanaan pajak secara keseluruhan.Penelitian dilakukan terhadap proses perencanaan pajak yang dilakukan PT: X. Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, dengan menguraikan data dan kemudian dilakukan analisis atas data tersebut untuk memecahkan pokok permasalahan penelitian ini.Penelitian yang dilakukan memperlihatkan bahwa pelaksanaan perencanaan pajak yang baik dapat memberikan manfaat bagi perusahaan berupa pengurangan beban pajak yang harus dibayar sekaligus peningkatan nilai laba perusahaan.Dari hasil penelitian penulis menyarankan supaya pelaksanaan perencanaan pajak yang baik juga didukung dengan perencanaan pengembangan bisnis yang relevan seperti mengundang investor yang memiliki bisnis yang berkaitan, mempertimbangkan konversi kepemilikan saham dari perorangan menjadi badan usaha, dan pembayaran dividen yang dilakukan secara berkala."

"Undang - undang No.7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan mengatur bahwa penghasilan yayasan dari modal dan kegiatan usaha yang semata-mata untuk kepentingan umum, yaitu untuk kepentingan sosial, dikecualikan sebagai objek pajak penghasilan.Dalam perkembangannya, terdapat kegiatan usaha yang mencari keuntungan, berlindung dibalik nama yayasan yang bertujuan unluk kepentingan umum atau kepentingan sosial. Akibatnya sulit membedakan yayasan mana yang bertujuan sosial dan yang mana yang bukan bertujuan sosial.Dengan adanya perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1983 menjadi undang- undang nomor 10 tahun 1994 dan terakhir diubah menjadi undang-undang nomor 17 tahun 2000, maka tidak lagi mengatur penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak. Dengan demikian, jika yayasan mempunyai selisih Iebih atau keuntungan yang diperoleh dari penghasilan yang merupakan objek pajak setelah dikurangi biaya yang diperkenankan akan dikenakan pajak penghasilan.Dengan adanya perubahan tersebut, mengarahkan penulis untuk membahas permasalahan yang berhubungan dengan perencanaan pajak pada yayasan. Yayasan sebagai suatu Iembaga sekaligus salah satu bentuk usaha, mempunyai hak dan kewajiban perpajakan satu dengan usaha lainnya. Perlunya perencanaan perpajakan bagi yayasan merupakan suatu usaha meminimalisasi pembayaran pajak sesuai dan diperbolehkan undang-undang perpajakan atau dengan cara penghematan pajak dengan suatu usaha untuk mengurangi hutang pajak dengan memanfaatkan celah-celah dalam undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku atau yang lebih dikenal dengan tax avoidance.Dengan kondisi demikian, yayasan sebagai salah satu bentuk usaha yang mempunyai kewajiban perpajakan sama dengan badan usaha lainnya memerlukan suatu perencanaan yang memungkinkannya dapat mengelola pajak (tax planning) yang tepat, dimana badan usaha dapat merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan pada akhirnya dapat mengendalikan kewajiban perpajakan secara tepat dan benar.Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah mendeskripsikan pelaksanaan perencanaan perpajakan (tax planning) Yayasan UQ, keterkaitan antara perencanaan perpajakan Yayasan UQ dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang selanjutnya dengan perencanaan perpajakan tersebut, diperoleh beban pajak minimal sehingga tercapai tujuan Yayasan.Penelitian ini menggunakan berbagai Iandasan teoritis sebagai dasar untuk melakukan analisis, diantaranya konsep-konsep yang berkaitan dengan perencanaan manajemen dan perencanaan pajak, konsep tentang motivasi dilakukannya perencanaan pajak, serta tahap-tahap perencanaan pajak sampai dengan tekhnik dan praktek dalam melakukan perencanaan pajak.Dari hasil analisis diketahui bahwa Yayasan UQ telah melaksanakan perencanaan pajak sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan. Perencanaan pajak yang telah berjalan ini perlu ditingkatkan lagi mengingat sumber dana pada tahun 2005 dan 2006 berbeda. Pada tahun 2005 terdapat sumber pendapatan yang tidak dapat dikenakan pajak sedangkan pada tahun 2006 telah dimulai adanya usaha dari suatu kegiatan yang tentu saja selisih lebih dari kegiatan ini akan dikenakan pajak.

---

Law number 7 of 1983 on Income Tax lays down that the income of foundation from capital and operational activities that are solely for public benefits, namely social interests, is exempted as an income tax object.

In its development, there are some activities that have benefit which namely foundation, as for public interest or for social. lt?s caused difficult to difference which foundation is For social and which one is not.

The change of law number 7 of 1983 on income tax to law number 10 of 1994 and lastly amendet to law number 17 of 2000, so not longer arrange the income exempted from the tax object. Accordingly, if a foundation has any surplus or profit obtained from the income being deducted by he allowable cost, be subject to income tax.

With this changing, aimed writer to discuss the problem which related to tax planning in foundation. Foundation as a foundation and corporate, have a right and tax duty with others. The important of tax planning for Foundation is minimum effort of tax payment to complie with the tax law or by retrenchment tax by an activity to reduced tax liability by use a way a laws and regulation which known as tax avoidance.

With this condition, foundation as a coorporate has the same tax duty with the others needs a planning which can plan the the tax in the right way where the corporate can plan, implement, evaluate and lastly control tax duty in the right way.

The objective of this survey is to illustrate the tax planning realization of Yayasan UQ, the relate between UQ tax planning, laws and tax regulation which than with the tax planning can take minimum tax cost and the objective of foundation can be reach.

This survey use some theory as basic analisis, they are some concept that related with tax manajemen and tax planning, the motivation concept for tax planning, tax planning steps and tax planning technique and practice.

Analisis result of the survey that Yayasan UQ found have done tax planning. The tax planning must be developed remembered source fund in 2005 and 2006 is different. In 2005 there are source fund that can be taxable while in 2006 there will begin a business from an activity and the surplus of the activity will be taxable."

"Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2007 masih mengandung defisit yang cukup besar, sehingga target penerimaan pajak harus bisa dicapai agar defisit tersebut tidak meningkat lebih besar Iagi. Untuk mencapai target penerimaan pajak, Direktorat Jenderal Pajak terus melakukan berbagai upaya agar jumlah penerimaan pajak yang semakin meningkat tersebut dapat direalisasikan sesuai dengan yang ditetapkan dalam RAPBN, dan tentunya upaya tersebut harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Secara umum, upaya yang terus dilakukan oleh pemerintah adalah meliputi intensifikasi pemungutan pajak dan ekstensifikasi jumlah Wajib Pajak.Uraian yang dikemukakan tersebut di atas merupakan upaya pemerintah untuk meningkatan penerimaan pajak, namun bagi dunia usaha khususnya perusahaan sebagai Wajib Pajak, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih usahanya. Oleh karena itu, terdapat perbedaan pandangan antara pemerintah dan Wajib Pajak terhadap pelaksanaan pembayaran pajak. Pemerintah sangat berkepentingan terhadap peningkatan penerimaan pajak untuk membiayai penyelenggaraan negara, sedangkan Wajib Pajak selalu berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin.Untuk melaksanakan pemenuhan kewajiban pajak dengan baik dan benar agar tidak terjadi pemborosan sumber dana yang tidak perlu karena sanksi perpajakan, maka Wajib Pajak harus mengatur kewajiban perpajakannya secara sistematis yang meliputi: perencanaan, pengorganisasi an, pelaksanaan dan pengendalian dibidang perpajakan untuk mencapai pemenuhan kewajiban perpajakan yang paling efisien. Upaya tersebut merupakan tax management, juga sering disebut dengan istilah tax planning, yang dasarnya mempunyai arti yang sama yaitu untuk mengimplementasikan fungsi manajemen secara umum agar dapat dicapai efisiensi dan efektivitas terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan perusahaan.Pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana penerapan perencanaan pajak yang seharusnya dilakukan oleh manajemen untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah menguraikan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh manajemen dalam melaksanakan kewajiban perpajakan perusahaan dan menjelaskan secara teoritis upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk melakukan perencanaan pajak perusahaan secara balk dan benar melalui analisis data-data yang relevan, sehingga perencanaan pajak dapat dilakukan dan tujuan perusahaan dapat dicapai dengan baik.Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode deskriptif analisis, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi Iapangan. Analisis yang dilakukan bersifat analisis kualitatif.Berdasarkan hasil analisis data menunjukan bahwa pada tahun-tahun pajak sebelumitahun 2005, PT. Harapan Hibrida Kalbar ("Perusahaan") belum melakukan langkah-Iangkah perencanaan pajak dengan baik. Oleh karena itu, hasil pemeriksaan pajak oleh Fiskus menunjukkan adanya kewajiban pajak yang belum sepenuhnya dilaksanakan oleh perusahaan, sehingga perusahaan dikenakan sanksi-sanksi perpajakan, yang seharusnya tidak perlu terjadi dan sanksi ini tentunya sangat membebani perusahaan.Sejak tahun 2006 perusahaan telah menunjuk Konsultan Pajak untuk melakukan penelaahan terhadap kewajiban-kewajiban perpajakan perusahaan baik tahun pajak yang Ialu maupun tahun pajak yang sedang berjalan. Perusahaan akan melakukan pembetulan terhadap perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajak yang telah dilakukan untuk menyesuaikan dengan hasil penelaahan tersebut.Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah pada tahun-tahun sebelum tahun pajak 2006 perencanaan pajak dilaksanakan masih bersifat insidentil dan dilakukan dalam kerangka mengatasi masalah yang timbul serta belum dilakukan secara terencana dalam perencanaan jangka pendek dan jangka panjang perusahaan secara terpadu. Rekomendasi dalam penelitian ini adalah agar penyusunan perencanaan usaha iangka pendek dan jangka panjang perusahaan mencakup didalamnya perencanaan pajak perusahaan, sehingga perencanaan pajak menjadi salah satu tugas yang harus dilaksanakan oleh seluruh komponen perusahaan.

---

The draft of State Revenues and Expenditures Budget ("RAPBN?) 2007 is bearing significant deficit; therefore, tax revenues target must be achieved to avoid larger deficit. ln achieving the target, the Directorate General of Taxes continues to put efforts to collect the taxes as budgeted in RAPBN, within the tax law framework. in general, the efforts consist of intensification of tax collection and increasing of the number of tax payers extensively.

The above mentioned measures are the government's effort to increase tax collection, but from tax payers point of view, especially the company as one the tax payer, the tax imposed is an expense that reducing their net income. Therefore, there is a different point of view between government and tax payers in relation to tax collection, whereas government has to collect bigger tax to finance the expenditures of the country, and tax payers are trying to manage the tax payment efficiently as legally acceptable.

In order to comply to existing tax regulation and to avoid tax penalty, the tax payer shall arrange its tax compliance systematically, including planning, organizing, actuating, and controlling of the taxes. The arrangement is called tax management, also known as tax planning; that is to implement the management function in general in order to achieve effectiveness and efficiency in tax compliance.

The defined problem in this research is how the tax planning should be applied by the management in order to improve the financial performance of the company. The objective of the research is to describe the effort that has been taken by the company to fulfill its tax obligation and to explain theoretically, the efforts that could be taken by the company through analysis of the revelant data, so tax planning can be carried out and the company objective could be achieved properly.

The research methodology of this thesis is descriptive analysis, by using library and held research as data collection technique. The collected data will be analyzed qualitatively. Based on data analysis, PT. Harapan Hibrida Kalbar (?The company") did not perform proper tax planning for the years before 2005. The tax audit conducted by tax officer showed that the company has not fully comply with the tax regulations, therefore tax penalty is imposed, which should not be happened. This penalty put significant financial burden to the company.

In 2006, the company has appointed tax consultant to review the tax obligation for current and previous years. The company will correct the tax calculation, payment and reporting, in order to adjust to the tax review.

The conclusion of this research is that the company's tax planning before year 2006 is incidental in nature, and just to solve the problems when they incurred and did not integrate with the short term and long term planning of the company. The recommendation of this research is that the company's short term and long term business plan should be embedded tax planning; thereby, the tax planning will be become the task that shoud be handled by all of the company's personnel."

"ABSTRAKPemerintah mengeluarkan peraturan baru terkait kualitas timah yang dapat diekspor minimum mengandung 99,9% Sn (Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/M-DAG/PER/6/2013. Adanya aturan ini dianggap perusahaan menjadi peluang bisnis bagi perusahaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui jenis ? jenis strategi pembiayaan yang dapat ditempuh oleh perusahaan sehubungan dengan rencana perluasan fasilitas refining, untuk mengetahui strategi mana yang paling efisien bagi perusahaan ditinjau dari segi perpajakan, dan untuk mengetahui faktor ? faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan strategi pembiayaan sehubungan dengan rencana perluasan refining. Strategi pembiayaan yang dianalisis dalam penelitian ini adalah pembiayaan melalui bank financing, shareholder debt financing, equity financing dan leasing. Strategi terbaik adalah pembiayaan melalui bank financing dengan skema 60% bank financing dan 40% debt tanpa menerapkan fasilitas Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 2007. Selain itu faktor ? faktor yang juga perlu dipertimbangkan dalam menentukan strategi pembiayaan antara lain: besarnya pembiayaan eksternal, shareholder debt financing, penerapan metode saldo menurun, fasilitas penyusutan dipercepat sesuai PP No. 1 tahun 2007, opportunity cost shareholder, condition precedent, covenants, jaminan kreditur, dan event of default.

---

ABSTRACTThe Government of Indonesia has issued a new regulation concerning minimum quality of Stannum can be exported of 99,9% Sn (Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/M-DAG/PER/6/2013). This regulation is a bussiness chance for company. The purpose of this study is to study the type of strategies to finance the planned expansion of refining facilities, to find out which strategy is the most efficient one for company in term of taxation and to determine the factors to consider in determining the most appropriate financing strategy in connection with the planned expansion of refining. The analyzed financing strategy in this study was financing through bank financing, shareholder debt financing, equity financing and leasing. Bank financing is the best strategy with consist of 60% bank financing and 40% debt facilities without implementing The Government Regulation No.1 of 2007. In addition, factors that also needs to be considered in determining the best strategies, among others: the amount of external financing, shareholder debt financing, the application of the declining balance method, accelerated depreciation facilities provided by Government Regulation No. 1 of 2007, the opportunity cost of shareholders, condition precedent, covenants, collateral lender, and events of default.;ABSTRAKPemerintah mengeluarkan peraturan baru terkait kualitas timah yang dapat diekspor minimum mengandung 99,9% Sn (Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/M-DAG/PER/6/2013. Adanya aturan ini dianggap perusahaan menjadi peluang bisnis bagi perusahaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui jenis ? jenis strategi pembiayaan yang dapat ditempuh oleh perusahaan sehubungan dengan rencana perluasan fasilitas refining, untuk mengetahui strategi mana yang paling efisien bagi perusahaan ditinjau dari segi perpajakan, dan untuk mengetahui faktor ? faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan strategi pembiayaan sehubungan dengan rencana perluasan refining. Strategi pembiayaan yang dianalisis dalam penelitian ini adalah pembiayaan melalui bank financing, shareholder debt financing, equity financing dan leasing. Strategi terbaik adalah pembiayaan melalui bank financing dengan skema 60% bank financing dan 40% debt tanpa menerapkan fasilitas Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 2007. Selain itu faktor ? faktor yang juga perlu dipertimbangkan dalam menentukan strategi pembiayaan antara lain: besarnya pembiayaan eksternal, shareholder debt financing, penerapan metode saldo menurun, fasilitas penyusutan dipercepat sesuai PP No. 1 tahun 2007, opportunity cost shareholder, condition precedent, covenants, jaminan kreditur, dan event of default.

---

ABSTRACTThe Government of Indonesia has issued a new regulation concerning minimum quality of Stannum can be exported of 99,9% Sn (Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/M-DAG/PER/6/2013). This regulation is a bussiness chance for company. The purpose of this study is to study the type of strategies to finance the planned expansion of refining facilities, to find out which strategy is the most efficient one for company in term of taxation and to determine the factors to consider in determining the most appropriate financing strategy in connection with the planned expansion of refining. The analyzed financing strategy in this study was financing through bank financing, shareholder debt financing, equity financing and leasing. Bank financing is the best strategy with consist of 60% bank financing and 40% debt facilities without implementing The Government Regulation No.1 of 2007. In addition, factors that also needs to be considered in determining the best strategies, among others: the amount of external financing, shareholder debt financing, the application of the declining balance method, accelerated depreciation facilities provided by Government Regulation No. 1 of 2007, the opportunity cost of shareholders, condition precedent, covenants, collateral lender, and events of default."

"Penelitian ini mengamati kondisi perusahaan dengan rata-rata tarif PPh 21 sebesar 15 dan 30 , yaitu Firma Hukum X dan Firma Hukum Y. Penelitian ini bersifat kualitatif yang bertujuan membandingkan perencanaan PPh Pasal 21 dan menganalisis pemilihan metodenya. Hasil penelitian ini adalah perusahaan dengan rata-rata tarif PPh Pasal 21 sebesar 5-25 sebaiknya menggunakan metode Gross-up dan benefit-in-cash, sedangkan untuk tarif PPh Pasal 21 sebesar 30 sebaiknya menggunakan metode Gross dan benefit-in-kind. Berdasarkan perhitungan, Firma Hukum X menghasilan total beban pajak terkecil dengan Gross-Up, yaitu sebesar Rp 927.568.290, sedangkan Firma Hukum Y menggunakan Mix dengan total beban pajak sebesar Rp 2.373.047.199.

---

This study observed the characteristics of companies that have an average Article 21 Income Tax rate of 15 and 30, namely X Law Firm and Y Law Firm. This study is qualitative research that aim to compare the tax planning of Article 21 Income Tax and analyze its method selection. The results of this study are the companies with average Article 21 Income Tax rate of 5 25 should use Gross up and benefit in cash, whereas for companies with average Article 21 Income Tax rate of 30 should use Gross and benefit in kind. According to the calculation, X Law Firm produce the cheapest total tax burden by using Gross up to wit Rp 927.569.290, whereas Y Law Firm best using Mix with total tax burden Rp 2.373.047.199."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara penghindaran pajak terhadap jumlah kas yang dipegang oleh perusahaan dan terhadap penilaian perusahaan. Cash effective tax rate digunakan untuk mengukur penghindaran pajak. Logaritma natural (cash/net asset) digunakan untuk mengukur jumlah kas yang dipegang oleh perusahaan dan Tobin?s Q digunakan untuk mengukur penilaian perusahaan. Sampel penelitian ini 257 perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2011. Analisis regresi digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini. Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukan bahwa penghindaran pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah kas yang dipegang oleh perusahaan, diduga karena motif perusahaan dalam memegang kas bukan untuk melakukan penghindaran pajak, melainkan untuk motif transaksi, berjaga-jaga dan spekulasi. Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukan bahwa penghindaran pajak tidak memiliki pengaruh terhadap penilaian perusahaan, diduga karena penilaian perusahaan dipengaruhi oleh kinerja perusahaan, harga saham dan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan untuk pihak investor.

---

This study was aimed to examine of tax avoidance to level firm cash holding and firm valuation. Cash effective tax rate is used to measure tax avoidance. Logaritma natural (cash/net asset) is used to measure level of firm cash holding adn Tobin?s Q is used to measure firm valuation. Sample of this study consist of 257 companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2011. Analysis of regression is used to test this hypothesis in this research. The result of first examination indicates that there is no significant relationship between tax avoidance and level firm cash holding, allegedly because firm's motive in holding cash are for transaction, precautionary, and speculative. The result of second examination indicates that there is no significant relationship between tax avoidance and firm valuation, allegedly because firm valuation be affected by performance of the firm, price of share and the firm's ability to generate profits for investors."