Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Persoalan yang dihadapi Indonesia dalam kaitan antara industrialisasi dan tenaga kerja adalah bahwa industrialisasi tidak seluruhnya sanggup menampung tenaga kerja yang ada di pasar kerja, dan hampir selalu membawa implikasi kepada ketenagakerjaan dengan adanya upaya penekanan pengeluaran di bidang pekerja. Akibatnya banyak terjadi pemogokan pekerja. Pekerja menjadi tidak tenang dalam menjalankan pekerjaannya. Keresahan pekerja tersebut dapat berkembang menjadi perselisihan perburuhan yang berkisar pada tuntutan mengenai syarat-syarat kerja, pembentukan serikat pekerja dan perlindungan jaminan sosial. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan pembatasan di wilayah DKI Jakarta, data diperoleh melalui kegiatan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Dari data yang diperoleh dapat ditarik kesimpulan bahwa berbagai usaha telah diadakan untuk menanggulangi keresahan pekerja. Diadakannya ketentuan mengenai Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) dan upaya menggiatkan pembuatan KKB di Perusahaan-perusahaan yang memenuhi syarat merupakan bukti Peran Pemerintah dalam rangka memberi perlindungan terhadap pekerja sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (2) UUID 1945. Kenyataan bahwa (Serikat) Pekerja belum menunjukkan kemandiriannya dalam merundingkan isi KKB dengan pihak pengusaha, hendaknya dapat lebih memacu Pemerintah untuk lebih banyak berperan. Misalnya dengan membandingkan KKB dengan Collective Bargaining Agreement (CBA)/Collective Labor Agreement (CLA) dari negara lain dengan penyesuaian situasi dan kondisi ketenagakerjaan di negara Indonesia. Diharapkan KKB merupakan jaminan bagi pekerja untuk mendapatkan hak yang lebih yang paling minim yang bila dilaksanakan sebaik-baiknya oleh para pihak dapat mengatasi keresahan pekerja."

"Notaris dan PPAT adalah pejabat umum yang membuat Akta Otentik. Berdasarkan Pasal 15 ayat 2 huruf f Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, seorang Notaris berwenang untuk membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan sehingga seorang Notaris juga menjabat sebagai PPAT. Seorang Notaris yang merangkap juga sebagai PPAT dalam mengemban tugasnya dituntut untuk menghasilkan akta yang bermutu. Artinya akta yang dibuatnya itu sesuai dengan aturan hukum dan kehendak para pihak yang berkepentingan. Notaris/PPAT tersebut harus menjelaskan kepada para pihak yang berkepentingan tentang kebenaran isi dan prosedur akta yang dibuatnya itu. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan tipologi yang bersifat deskriptif dengan jenis data yang digunakan data sekunder dengan alat pengumpulan data berupa studi dokumen.Dalam penulisan tesis ini penulis membahas mengenai Notaris/PPAT yang sudah menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan UUJN, PP 37 tahun 1998, dan peraturan perundangundangan yang lain, namun masih saja ada laporan ke Majelis Pengawas Notaris, dan gugatan ke Pengadilan Negeri. Karena Notaris/PPAT tersebut tidak melanggar kode etik profesi, maka Notaris/PPAT tersebut tidak dikenakan sanksi apapun oleh Majelis Pengawas Notaris ataupun oleh Kepala Kantor Pertanahan setempat.

---

Notary and Official Land Maker (PPAT) are public officials who made an authentic deed. Pursuant to section 15 paragraph 2 letter f Constitution Number 30 of 2004 of Notary's profession, a Notary is authorized to make the deed relating to land, so that the Notary has also served as the PPAT. A Notary has also served as the PPAT , the duties required to produce a quality certificate. It means the deed that they made is accordance with the rule of law and accordance with the will of the parties. Notary/PPAT have to explain to the parties about the truth of the contents and procedurs of the deed which they made. This research is a normative juridical research with explanatory typology and the type of the data is secondary data which is collected with the documentary study.In this thesis, author discusses about Notary/PPAT has been do their obligation and their authority accordance the Constition Number 30 of 2004 about Notary`s proffesion, Government Regulations Number 37 of 1998 about Official Land Maker`s Proffesion, and another legislation but there still a report violations to Notary Supervisory Board and a lawsuit to state court. Because Notary/PPAT didn`t violate the proffessional code of ethics Notary, so the Notary/PPAT didn`t get the legal sanctions from Notary Supervisory Board and from a head office of the land."

"Sejak pembentukan Lembaga Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) bahkan sejak persiapannya, gereja-gereja pembentuk yang kemudian menjadi anggotanya sadar bahwa mereka hadir di tengah perkembangan situasi dan kondisi sosial, politik, ekonomi dan budaya yang konkrit, baik pada aras dunia maupun terutama pada aras nasional, regional dan lokal. Oleh karena itu gereja sadar akan tugas dan Panggilannya untuk berbuat dan memberi sumbangan bagi pengembangan dan pembenahan kehidupan bemasyarakat, berbangsa dan bernegara. PGI selanjutnya mengambil bagian secara langsung maupun tidak langsung dalam setiap fenomena kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga PGI memiliki kontribusi terhadap Ketahanan Nasional. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kondisi ketahanan nasional yang ada dan melihat sejauh mana PGI mengimplementasikan Panggilannya dalam mengupayakan dan meningkatkan ketahanan nasional dan kemudian menemukan strategi untuk meningkatkan kontribusi PGI terhadap ketahanan nasional. Untuk mengetahui kondisi ketahanan nasional, digunakan metode kwantitatif yaitu Teori Mikro dan Teknik Delphi. Selanjutnya digunakan metode kwalitatif yaitu destruktif analitis untuk melihat kontribusi PGI terhadap ketahanan nasional dan menemukan strategi untuk mengoptimalkan kontribusi tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi ketahanan nasional bangsa berada pada tataran "rawan". Kontribusi PGI dalam ketahanan nasional terlihat pada Pokok-pokok Tugas Pelayanan Bersama (PTPB) dan substansi program masing-masing bidang. Namun demikian, pada kenyataannya masih ditemukan kurangnya rasa kebangsaan dan nasionalisme dari masyarakat kristen dan masih terdapat kendala-kendala dalam organisasi PGI yang membatasi kinerja PGI dalam melaksanakan Panggilannya. Strategi untuk mengoptimalkan peran PGI dalam ketahanan nasional adalah melalui: a) menanamkan rasa kebangsaan dan nasionalisme yang kuat kepada setiap masyarakat kristen, juga seluruh masyarakat Indonesia, dan b) menyelesaikan masalah-masalah intern dalam organisasi PGI, yaitu: menyamakan persepsi dan sikap seluruh anggota PGI dalam menyikapi setiap fenomena yang terjadi, memperbaiki struktur dan mekanisme organisasi PGI dan mengatasi konflik yang terjadi antar kelompok jemaat anggota PGI.

---

Contribution of Indonesian Church Council (PGI) on National EnduranceSince Indonesian Church Council (PGI) has been established even since it has been prepared, the pioneering churches that has become its members realize that they are existing in the development of concrete situation and condition, socially, politically, economically as well as culturally not only in international level but also in a national, regional and local level. Therefore the churches aware of the duties and the summons to carry out and give contribution for development and improvement of society's nation's life.

Indonesian Church Council then take parts in directly and indirectly in every phenomenon of society's and national live. Thus Indonesian Church Council has a contribution on Nation's National Endurance. This research is conducted to see how far Indonesian Church Council (PGI) has implemented its duty and its summons in not only striving for and improve a national endurance but also find a strategy to improve Indonesia Church Council / PGI's roles. Previously there was an evaluation conducted on the condition of existing national endurance.

The condition of national endurance is measured by applying a quantitative method that is "Teori Mikro" and "Teknik Delphi". Meanwhile to see PGI's contribution on the national endurance and to find a strategy to improve PGI's roles, qualitative method, namely descriptive analytic is used.

The result of research shows that the condition of national endurance is in the alarming level. PGI's contribution on national endurance is reflected on Principles of Collective Service (PTPB) and program substances of each field. A strategy to improve Indonesian Church Council's roles on national endurance is implant the feeling of strong nationality and nationalization to both every Christian society and all Indonesian people, it also over come intern problems in the organization of PG1, that is come into same perceptions and attitudes of all members of Indonesian Church Council in responding to every phenomenon happening, improve PGI organization's structure and mechanism. In addition, it overcomes and avoids the conflicts taking place among congregation groups of PGI's members."

"Negara berdaulat merupakan negara yang memiliki kekuasaan tertinggi di wilayahnya sendiri. Hal itu tidak dapat diganggu gugat oleh negara manapun. Dewan Keamanan PBB yang bertujuan menjaga perdamaian dan keamanan internasional dapat memiliki wewenang terhadap suatu konflik internal. Konflik internal tersebut menjadi kewenangan Dewan Keamanan apabila dapat berkembang menjadi ancaman terhadap perdamaian dunia, pelanggaran terhadap perdamaian dunia dan tindakan agresi. Selama ini dalam prakteknya sering dilakukan intervensi dari suatu negara terhadap negara lain. Dengan penelitian ini diharapkan dapat menjawab mengenai masalah intervensi Dewan Keamanan PBB pada konflik yang terjadi di wilayah Pantai Gading.

---

A sovereign state is a state where they have the highest power in their territory. This concept can not be breached by any nations. United Nations Security Council that in purpose to maintain international peace and security can have jurisdiction on an internal conflict. The internal conflict becomes United Nations Security Council's jurisdiction if it can be escalated to threat to peace, breach to peace, and an act of aggression. In practice, there have been a lot of cases about intervention done by states. With this research, there is hope to answer the problems about intervention that had been done by United Nations Security Council in Cote d'Ivoire."

"Surat Keputusan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dengan inkonsistensi jawaban akan dasar obyek, subyek, dan permohonan yang sama dari Penyidik tentunya memiliki akibat hukum yang fatal bagi notaris maupun pihak-pihak lainnya yang terkait. Hal ini disebabkan Surat Keputusannya harus senantiasa memiliki jawaban yang konsisten demi tercapainya suatu kepastian hukum. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai peran dari Majelis Kehormatan Notaris Wilayah berkaitan dengan penerbitan Surat Keputusannya, serta pelanggaran aspek formal substansial di dalamnya yang menjadi dasar pembatalan Surat Keputusan tersebut berdasarkan Putusan Nomor 569 K/TUN/2019 jo. Putusan Nomor 13/G/2018/PTUN-TPI. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan tipe penelitian eksplanatoris. Hasil analisis dari penelitian ini, menunjukkan bahwa peran dari Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dalam kasus ini belum tercermin secara sempurna, dikarenakan di dalamnya masih terdapat pelanggaran pada aspek formal dan substansial dari Peradilan Tata Usaha Negara. Padahal, penerbitan Surat Keputusan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah sebagai hasil tanggapan persetujuan atau penolakan tersebut berperan sangat penting dan merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum bagi Notaris. Dengan demikian, saran yang dapat diberikan adalah agar Majelis Kehormatan Notaris dapat memberikan pertimbangan yang lebih matang, berhati-hati dan cermat dalam memberikan penilaian, serta perlunya pertimbangan hakim yang lebih mendalam dengan tidak mengabaikan adanya pelanggaran aspek prosedural dalam Peradilan Tata Usaha Negara.

---

A Regional Notary Honorary Council Decree with inconsistent answers on the basis of the same object, subject, and application from the Investigator will certainly has fatal legal consequences for the notary and other related parties. This is because the Decree itself should always have a consistent answer in order to achieve legal certainty. The issues raised in this study are regarding the role of the Regional Notary Honorary Council in relation to the issuance of its Decree, as well as the violation of substantial and formal aspects in it, which became the basis for the cancellation of the Decree based on the Verdict Number 569 K/TUN/2019 jo. Verdict Number 13/G/2018/PTUN-TPI. To answer these problems, a normative juridical legal research method is used along with an explanatory research type. The result of the analysis in this study is that the role of the Regional Notary Honorary Council in this case has not been perfectly reflected, because apparently there are still some violations in the formal and substantial aspects of the State Administrative Court. This happens even though, the issuance of the Regional Notary Honorary Council Decree as a result of the approval or rejection response plays a very important role as a form of legal protection for Notaries. Thus, the advice that can be given is that the Notary Honorary Council can provide more mature, and careful considerations in providing assessments, as well as the need for more in-depth judges considerations by not ignoring violations of the procedural aspects in State Administrative Courts. "

"Persaingan curang dapat dijumpai dalam setiap bidang dan bentuk kegiatan perekonomian, termasuk hubungan pengusaha dan pekerja. Kesepakatan kerja bersama (KKB) merupakan salah satu instrumen untuk mencegah praktek ketenagakerjaan yang tidak adil dalam hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja dapat dihindari karena secara teorities penyusunan KKB melibatkan kedua belah pihak. Hanya saja pengusaha lebuh sering lebih kuat posisi tawarnya daripada pihak pekerja selama proses perundingan KKB. Untuk menghindari semakin berlanjutnya ketidakadilan ini, maka serikat pekerja harus lebih aktif dalam melindungi kepentingan anggota dalam penyusunan KKB"

"Perkembangan bisnis antar wilayah atau pulau mendorong kebutuhan akan alat transportasi penunjang yang cepat dan dapat menjangkau banyak wilayah, dan transportasi udara dinilai sebagai jenis transportasi tercepat. Sewa pesawat jet pribadi telah menjadi pilihan beberapa perusahaan di Indonesia dalam menjalankan aktivitas bisnis antar pulau mereka, khususnya untuk level eksekutif perusahaan. Pada akhir tahun 2019, PT Pelita Air Service akan membuat rencana proyek pengembangan Corporate Air Transport Services (CATS), dan berencana untuk membeli satu unit pesawat jet baru. Terdapat empat jenis pesawat jet yang dipertimbangkan, yaitu Embraer Legacy 650, Dassault Falcon 2000LX, Bombardier Challenger 605, dan Gulfstream G650. Untuk itu, penelitian ini berfokus pada pemilihan pesawat jet untuk menunjang bisnis sewa pesawat yang melayani kebutuhan transportasi bisnis perusahaan-perusahaan di Indonesia dengan studi kasus pada PT Pelita Air Service. Peneliti mencoba  menganalisis beberapa kriteria dan subkriteria apa saja yang dapat mempengaruhi pemilihan beberapa alternatif pesawat jet untuk PT Pelita Air Service dengan metode Analytical Hierarchy Process (AHP), dan kemudian melakukan pemilihan dan pemeringkatan alternatif pesawat dengan metode Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS). Hasil perhitungan AHP menunjukkan bahwa terdapat 4 kriteria dan 20 subkriteria terpilih. Selanjutnya, metode TOPSIS menunjukkan bahwa pesawat jet yang terpilih adalah Embraer Legacy 650.

---

Business expansion and development in Indonesia has driven the need of business transportation that can reach many regions and islands, and air transportation is considered as the fastest type of transportation in order to support business development in Indonesia. Jet aircraft charter service has become alternative transportation of several companies to support their inter-island business activities in Indonesia, especially among of company executives. In the end of year 2019, PT Pelita Air Services will make a business project for Corporate Air Transport Services (CATS), and plans to buy a new jet aircraft unit. There are four types of ajets which are considered as an option for CATS, namely Embraer Legacy 650, Dassault Falcon 2000LX, Bombardier Challenger 605, and Gulfstream G650. For this reason, this research only focuses on the selection of jet aircraft to support the aircraft charter for corporate business transportation of companies in Indonesia with a case study at PT Pelita Air Services. The researcher tries to analyze some criteria and subcriteria which affect the selection of several alternative jet aircraft for PT Pelita Air Service with Analytical Hierarchy Process (AHP) method. The researcher not only select but also rank the alternative aircraft with Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) method. AHP calculation results show that there are 4 criteria and 20 sub-criteria selected. Furthermore, the TOPSIS method shows that the chosen jet is the Embraer Legacy 650."