Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenilaian terhadap tanah dan bangunan merupakan kegiatan untuk menentukan besarnya Nilai Jual Obyek Pajak yang selanjutnya akan digunakan untuk menghitung besarnya Pajak Bumi dan Bangunan atas suatu obyek pajak tertentu. Banyak faktor yang mempengaruhi nilai tanah dan bangunan tetapi berdasarkan hasil penelitian Direktorat Jenderal Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1990 telah ditetapkan ada 30 variabel yang mempengaruhi penentuan Nilai Jual Obyek Pajak (Y). Tahun 1991 hasil penelitian tersebut telah digunakan untuk menilai obyek Pajak Bumi dan Bangunan di 30 kota yang telah ditetapkan sebagai kota yang memiliki obyek pajak bernilai tinggi, termasuk salah satunya adalah Daerah Tingkat II Kotamadya Bandar Lampung (SE Direktur Jenderal Pajak No: SE-35/PJ.6/1991 tanggal 25 April 1991). Penilaian dengan menggunakan variabel independen yang sangat banyak dalam penilaian tanah dan bangunan diyakini berpengaruh terhadap variabel dependen (NJOP). Penelitian ini akan menganalisis pengaruh ke- 30 variabel independen tersebut terhadap Nilai Jual Obyek Pajak sektor perumahan dan pertokoan di Daerah Tingkat II Kotamadya Bandar Lampung. Sasaran populasi adalah obyek Pajak sektor perumahan dan sektor pertokoan. Sampel diambil secara random dari dua strata tersebut berdasarkan teknik Cluster Sampling (sampling daerah). Hipotesis penelitian yang dikemukakan bahwa : Nilai Jual Obyek Pajak untuk sektor perumahan dan pertokoan di Daerah Tingkat II Kotamadya Bandar Lampung dapat terbentuk dari sebagian besar variabel independen nilai tanah dan bangunan yang korelasi dan signifikan. Juga akan dilihat seberapa besar korelasi antara masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian hipotesis menggunakan metode regresi linier ganda untuk memperoleh model regresi yang paling optimal serta mencari nilai statistik berdasarkan Uji test F dan Uji test T. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk sektor perumahan pengaruhnya variabel independen nilai tanah dan bangunan terhadap Nilai Jual Obyek Pajak sebesar 97,95 % dan untuk sektor pertokoan sebesar 99,80 %. Berdasarkan hasil penelitian ini hipotesis yang dikemukakan diatas telah terbukti. "

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persiapan dan pelaksanaan daerah, khususnya Kabupaten Cianjur mengenai pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan penlesaan perkotaan yang semula dipungut olch pemerintah pusat namun sekarang dipungut oleh pemerintah daerah Penelitian ini menggunakan metoda penelitian kuantitatif dengan cara pengumpulan data secara wawancara dan pengkajian hteratur. Dengan metoda penelitian tersebut data yang diperoleh dari penelitian ini akan dipaparkan dalam bentuk deskriptif sehingga didapat pemahaman mengenai gejala sosial yang ada dibidang perpajakan. Hasil penclitian ini menggambarkan bahwa persiapan yang dilakukan secara garis besar adalah dari segi sumber daya manusia dan teknis pelaksanaan, hal yang telah dipersiapkan adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan cara pelatihan, sosialisasi, penerbitan modul. Untuk persiapan teknis yang sudah dilakukan adalah dibuatnya rancangan alur peran masing-masing pihak yang terkait dengan administrasi pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan ini. Walaupun adanya kendala berupa belum adanya peraturan pelaksana dari pemerintah pusat, namun pemerintah daerah Kabupaten Cianjur telah merancang perkiraan peraturan yang akan diperlukan. Hal ini dilakukan agar target Kabupaten Cianjur untuk melaksanakan pemungutan pajak bumi dan bangunan dapat terlaksana di tahun 2012.

---

The aims of this research are to find out the local government preparation and also the implementation (especially in Cianjur) about the property tax collecting transition from the central government to the local government. This research using quantitative methods, the data collected by doing interviews and observe the literature. The data which has been collected through this method are analyzing and finally serve in the descriptive way to get the understanding about the social impulse in tax science. Trough this research, the data shows the information that two thing should be prepared by the local government conduct to the property tax collecting transition, they are human resources and the technical implementation. The things which had been done to improving the human resource are training, socializing, and also launched the property tax module For the technical implementation, the things prepared are make an administration procedure which the personel engage. Even though no implementation rule excise from the central government, the Cianjur local government has prepared the design of the implementation rule. This action do by the Cianjur local government to sctile the aims of local property tax implementation in 2012."

"Permasalahan pokok pada tesis ini dijabarkan ke dalam dua butir permasalahan, yaitu : Bagaimana peranan Pajak Bumi dan Bangunan di Propinsi DKI Jakarta, bagaimana peranan Pemerintah Daerah Propinsi DKI Jakarta dalam pelaksanaan pemungutan /Pajak Bumi dan Bangunan.Tujuan penulisan ini adalah untuk menelaah peranan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap APBD Propinsi DKI Jakarta, dan menganalisis peranan Pemerintah Daerah Propinsi DKI Jakarta dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan khusus sektor perkotaan.Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode deskriptif analisis dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan melalui wawancara mendalam dengan pihak pihak terkait.Dari hasil pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa tingkat penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dari sektor perkotaan hanya mencapai rata-rata 12,45% per tahun selama periode Tahun 1995/1997 sampai dengan 2001, dan peranan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pemungutan baru pada tingkat penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), monitoring pembayaran yang belum maksimal, dan Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak yang belum melunasi pembayaran yang telah jatuh tempo masih bersifat himbauan.Penulis menyarankan dalam hal peningkatan peranan penerimaan agar Pemerintah Daerah memfokuskan pembangunan jalan dan fasilitas lainnya yang dapat meningkatkan nilai ekonomis tanah dan dalam hal untuk meningkatkan peranan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pemungutan disarankan kepada Pemerintah Pusat untuk melakukan pengkajian kebijakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan agar dapat dijadikan sebagai Pajak Daerah."

"Organisasi publik, khususnya Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Jakarta Pusat (KP-PBB) dalam era globalisasi sekarang ini semakin dituntut untuk meningkatkan kinerja pelayanan yang efisien, efektif, koperatif dan berorientasi kepada kepuasan masyarakat (wajib pajak) selaku subyek pelayanan. Pelayanan perpajakan sebagai pelayanan publik berbeda dengan pelayanan lain dalam konteks bisnis pada umumnya, oleh karena pelayanan perpajakan mempunyai karakteristik tersendiri, sebagai bagian dari tugas pekerjaan pemerintah kepada masyarkat. Penelitian ini mencoba memusatkan kajian mengenai efektifitas pelayanan pada kantor Pajak Bumi dan Bangunan (KP-PBB) Jakarta Pusat sebagai organisasi publik, dengan menganalisis sejumlah faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi KP-PBB Jakarta Pusat yang efektif. Kualitas pelayanan perpajakan dapat dikaji antara lain melalui analisis kepuasan pegawai, analisis kepuasan pelanggan. Hal tersebut perlu dikaji, karena kualitas pelayanan perpajakan dirasakan masih belum memuaskan. Baik bagi pegawai sebagai pelaksana pelayanan maupun pelanggan sebagai wajib pajak yang harus dilayani. Adapun tujuan diadakan penelitian di bidang pelayanan perpajakan (PBB) di Kotamadya Jakarta Pusat dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan PBB pada KP-PBB Jakarta Pusat ditinjau dari aspek kepuasan wajib pajak. Untuk mengetahui kualitas pelayanan, penulis menggunakan konsep dan teori Zeithaml-Parasuraman-Berry yang memberikan indikator ukuran kepuasan konsumen atau pelanggan terdiri dari lima dimensi, yaitu tangibles, reliability, responsiveness, asurance dan empathy. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu suatu metode yang menggambarkan proses atau peristiwa yang sedang berlangsung pada masa kini. Melalui penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa kualitas pelayanan PBB di Jakarta Pusat masih terdapat kesenjangan dengan skor rata-rata -0,455 dengan tingkat rata-rata kepuasan wajib pajak mencapai 0,88 (88%) dari skor harapan wajib pajak. Dengan demikian KP-PBB Jakarta Pusat belum dapat memberikan pelayanan PBB secara memuaskan sebagaimana diharapkan oleh wajib pajak. Hal ini terjadi karena persepsi wajib pajak terhadap kualitas pelayanan masih rendah dibandingkan dengan harapan wajib pajak yaitu hanya 3,323, sedangkan harapan wajib pajak mencapai 3,779. oleh karena itu KP-PBB Jakarta Pusat secara serius harus lebih meningkatkan kualitas pelayanannya kepada masyarakat sebagai wajib pajak sehingga pada akhirnya efektifitas organisasi KP-PBB Jakarta Pusat dapat tercapai sebagaimana dengan harapan kita bersama."

"ABSTRAK Pelaksanaan pemerintahan umum dan pembangunan memerlukan sumber dana yang memadai secara berkesinambungan. Sumber dana yang utama berasal dari penerimaan pajak dan salah satu jenis penerimaan.pajak tersebut adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Peranan penerimaan PBB ini sangat penting untuk mendorong dan meningkatkan kemandirian Pemerintah Daerah, karena sebagian besar dari PBB ini dikembalikan kepada Pemerintah Daerah. Dalam perkembangannya penerimaan PBB Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun dalam tahun 1995 11996 realisasi target tak dapat dipenuhi sesuai dengan rencana. Ditinjau dari segi potensi masih dimungkinkan adanya peningkatan penerimaan yang lebih baik, walaupun diakui adanya beberapa kendala atau hambatan baik internal maupun eksternal. Untuk itu diperlukan strategi peningkatan penerimaan PBB yang tepat yang terkait dengan yang terkait dengan perencanaan dan penetapan potensi dan target, pengorganisasian dan pengendalian operasinya. Untuk memperoleh strategi peningkatan penerimaan PBB yang tepat dilakukan penelitian terhadap responden wajib pajak, aparat fiskus, aparat pemungut dan beberapa tokoh masyarakat dari masing-masing Kotamadya dan Kabupaten Dati II. Data yang dikumpulkan selain data primer dari para responden, juga data sekunder yang dianalisis dengan cara Strenghts, Weaknesses, Opportunities, and Threats (SWOT) untuk menentukan kekuatan. kelemahan. peluang dan kendala dalam upaya meningkatkan kinerja PBB. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja PBB di Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah masih rendah, kekuatan internal relatif lemah dan perlu ditingkatkan. Demikian juga faktor ekternal, baik kondisi sosial ekonomi, peran serta jajaran pemerintah daerah dan kesadaran wajib pajak relatif masih rendah. Dalam rangka meningkatkan penerimaan PBB, diperlukan penyempurnaan strategi agar dapat mengeliminir kelemahan yang ada serta mengoptimalkan kekuatan dan peluang yang dimiliki dengan cara mengadakan peningkatan terhadap perencanaan dan potensi target PBB, pengorganisasian data pendukung, manajemen pengendalian operasi pemungutan dan penagihan, sosialisasi PBB secara benar, peningkatan kualitas koordinasi dengan Instansi terkait serta peningkatan kualitas pelayan PBB secara keseluruhan. "

"ABSTRAKTulisan ini hendak menggambarkan dan melihat pelaksanaan dari Administrasi Pajak dalam menunjang rencana penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Administrasi Pajak dilihat dari Instansi yang melaksanakan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985. tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Salah satu Instansi yang melaksanakannya adalah Kantor Inspeksi Ipeda/PBB Jakarta Selatan. Adapun Administrasi Pajak tersebut didalamnya termasuk tata cara pemungutan pajak dan tata cara pembayaran oleh wajib pajak serta penatausahaannya oleh petugas-petugas pajak. Hasil penelitian meunjukkan. bahwa administrasi pajak telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang serta peraturan-peraturan yang ada dari pemerintah. Hasil pemungutari pajak dapat dikatakan cukup memadai, jika dilihat dari sarana pendukung yang ada, baik pegawai, dana serta sana lainnya. Dalam Administrasi Pajak yang mengupayakan efisiensi pemungutan pajak, ternyata belum memuaskan hasilnya, walaupun secara undang-undang telah dilaksanakan dengan baik. Cara pemungutan pajak oleh administrasi dapat dikatakan terlalu panjang prosedurnya, sehingga menyulitkan dalam penatausahaan hasil pungutan pajaknya. Hal ini menyebabkan tidak dapat menunjang rencana penerimaan pajak yang ditetapkan sebelumnya. Untuk itu perlu kiranya penyederhanaan dari Administrasi Pajak secara umum."