Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPerseroan mempunyai kewajiban untuk setiap pengeluaran saham baru dalam rangka peningkatan modal harus ditawarkan terlebih dahulu kepada setiap pemegang saham seimbang pemilikan saham untuk klasifikasi saham yang sama. Namun, dalam praktiknya bukan dikenal sebagai kewajiban tetapi sebagai hak pemegang saham pre-emptive right . Namun untuk melaksanakan kewajiban penawaran tersebut, UUPT tidak memberikan pengaturan tentang mekanisme penawaran tersebut. Permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini adalah mencakup persyaratan dan prosedur pengeluaran saham baru dalam perseroan terbatas, cara dan bentuk penawaran untuk mengambil bagian saham baru yang dikeluarkan oleh perseroan terbatas kepada pemegang saham, dan kapan waktu penawaran untuk mengambil bagian saham baru yang dikeluarkan harus dilakukan. Tujuan dari penulisan tesis ini adalah untuk menganalisa dan mencari jawaban/solusi atas permasalahan-permasalahan tersebut. Untuk mendapatkan jawaban atas pemasalahan-permasalahan tersebut, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, dengan tipologi penelitian deskriptif analitis yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Penulis mengumpulkan putusan-putusan pengadilan yang relevan dengan permasalahan-permasalahan, lalu menganalisa pertimbangan hukum dari majelis hakim untuk mencari dan memberikan jawaban/solusi dari kekosongan hukum tentang mekanisme penawaran tersebut. Hasil penelitian ini menemukan bahwa memang tidak ada aturan dalam UUPT mengenai mekanisme penawaran, namun UUPT memberi kesempatan kepada perseroan untuk mengatur hal lain dalam anggaran dasarnya. Berdasarkan hasil analisis terhadap putusan-putusan pengadilan, ditemukan bahwa majelis hakim selalu mencari bukti tertulis dari suatu penawaran. Sehingga penulis menarik kesimpulan bahwa suatu penawaran sebaiknya dibuat dalam bentuk surat tercatat dan dilakukan sebelum pelaksanaan pengeluaran saham dalam rangka peningkatan modal.

---

ABSTRACTCompany has an obligation to, at every issuance of new shares to increase the captital, offer in advance to the shareholders in proportion to the same class of shares. However, in practice it is not known as an obligation, but as the right of shareholders pre emptive right . Nonetheless, in performing the obligation of offering, UUPT does not regulate the mechanism of the offering. The problems that will be discuss in the thesis are including the requirement and procedure of issuance of new shares, the method and form of the offering to subscribe new shares issued by the company to the shareholders, and the timing to perform the offering to subscribe new shares issued. The objectives of this thesis are to analize and look for the answers solutions to those problems. In order to get the answers solutions to those problems, the research method used is the normative legal research method, with with a analytical description research typology that is a method that serves to describe or provide an overview of the object under study through data or samples that have been collected as is without doing analysis and make conclusions that apply to the public. Writer collects come courts rsquo decisions that relevant to the problems and the analizes the legal consideration of the panel of judges to look for and provide the answers solutions of the legal vacuum about the mechanism of the offering. The result of this thesis, found that there is no rule in UUPT about the mechanism of the offering, however UUPT provides an opportunity for the company to arrange other matters in its articles of association. Based on the results of the analysis of court decisions, found that the panel of judges are always looking for the written evidence of an offering. So, the writer draw a conclution that an offering should be better be made in form of a registered mail and be done before the implementation of the issuance of new shares to increase the capital."

"Menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1995, Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini, dan peraturan pelaksanaannya. Dengan status badan hukumnya maka hukum memberlakukan pemilik, pemegang saham dan direksi serta komisaris terpisah dari perseroan itu sendiri. Konsekwensinya perseroan terbatas harus bertanggung jawab terhadap segala tindakan dan perbuatan hukum yang dilakukan untuk dan atas nama perseroan terbatas tersebut. Sehingga terhadap hutang yang timbul sebagai akibat perikatan yang dibuat oleh pemegang saham maupun pengurus dari Perseroan Terbatas dengan pihak ketiga adalah merupakan tanggung jawab Perseroan Terbatas sepenuhnya. Sedangkan untuk para pemegang saham, direktur dan komisaris berlaku prinsip keterbatasan tanggung jawab (limited liability) yang dianut didalam undang-undang tersebut. Hal inilah yang menjadi latar belakang penulisan tesis ini.Dengan menggunakan penelitian hukum normatif terhadap data sekunder dan tipe penelitian deskriptif serta analisa data kualitatif, penulis mencoba membuat tesis ini. Yang kesimpulannya adalah, di dalam Perseroan Terbatas berlaku prinsip keterbatasan tanggung jawab dikarenakan Perseroan Terbatas adalah badan hukum. Sebagai badan hukum maka hukum memperlakukan pemegang saham, pengurus terpisah dari perseroan itu sendiri.Namun ternyata prinsip keterbatasan tanggung jawab tersebut dapat dilampaui atau dikesampingkan sesuai dengan doktrin piercing the corporate veil dan doktrin ultra vires. Doktrin Piercing The Corporate Veil dapat diberlakukan kepada pemegang saham, direktur dan komisaris dalam hal terpenuhinya unsur unsur tertentu. Sedangkan Doktrin Ultra Vires dapat dipakai apabila pemegang saham atau pengurus perseroan bertindak melampaui wewenang yang diberikan kepadanya dan tindakan tersebut tidak sesuai dengan anggaran dasar perseroan ataupun peraturan perundangan."

"Akuisisi saham adalah pengalihan seluruh atau sebagian saham perseroan yang dapat merubah pengendalian perseroan, semakin banyak dilakukan, terutama melalui transaksi jual-beli saham perseroan. Undang-Undang Perseroan Terbatas No.1 Tahun 1995 (UUPT) dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998(PP 27) mengatur mengenai tata cars pelaksanaan akuisisi saham perseroan. Sebelumnya transaksi jual bell saham perseroan menggunakan ketentuan dalam anggaran dasar perseroan dan ketentuan dalam Buku 111 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Menurut Pasal 103 ayat (6) UUPT akuisisi saham ada yang langsung diprakarsai dan dilakukan oleh pemegang saham, dan yang tidak langsung melalui Direksi perseroan. Akuisisi yang tidak langsung mengikuti ketentuan yang diatur dalam Pasal 103 ayat (3) sampai ayat (5) UUPT. Tata cam bagi akuisisi yang langsung tidak dijelaskan disini. Peraturan yang tidak jelas itu perlu dipahami melalui ketentuan umumnya yaitu Buku I11 KUHPer yang mengatur mengenai jual-beli. Tujuan penelitian memperoleh data dan kejelasan atas maksud ketentuan-ketentuan akuisisi dalam UUPT khususnya Pasal I03 dan bagian ketiga PP 27 mengenai pengambilalihan, khususnya kejelasan persyaratan dan tata caranya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang bersumber pada data sekunder bahan hokum. Berdasarkan analisa isi diperoleh kesimpulan berikut. Melalui jual-beli saham, perseroan terakuisisi memperoleh dana. Ketentuan dalam UUPT merupakan "lex specialis" dari ketentuan jual-beii dalam KUHPer. UUPT ternyata hanya mengatur tata cars pelaksanaan pengalihan saham. Secara materiil pengalihan hak atas saham sudah diatur sebelumnya di KUHPer. Pengambilalihan yang merubah pengendalian harus Imengikuti ketentuan Pasal 103 ayat (3) sampai ayat (5) UUPT dan bagian ketiga PP 27 Tahun 1998. Akuisisi saham yang tidak merubah pengendalian dapat dilakukan dengan ketentuan jual-beli biasa. Tata cara akuisisi perlu dibedakan antara yang langsung melalui pemegang saham dan merubah pengendalian perseroan dengan yang tidal( merubah pengendalian. Juga yang tidak langsung melalui direksi perseroan dan merubah pengendalian dengan yang tidak merubah pengendalian perseroan. Tata cara yang diatur dalam UUPT penting bagi kreditur perseroan yang akan diakuisisi. Unsur merubah pengendalian yang terutama. Sistematika dari pasal-pasal pengambilalihan perlu disempurnakan, yaitu Pasal 103 ayat (6) UUPT bila ditujukan hanya untuk membedakan yang iangsung dan yang tidak langsung. Maka ayat (6) ini perlu ditiadakan, karena sudah diatur di KUHPer tentang jual-beli. Sistematika yang ada bisa diterima apabila unsur merubah pengendalian menjadi penting dalam akuisisi."