Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sejak diberlakukannya UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, peranan Bank Indonesia semakin lebih fokus terhadap pelaksanaan tugas sebagai bank sentral/otoritas moneter, perbankan dan sistem pembayaran. Dalam menjalankan kebijakan moneter, Bank Indonesia melakukan operasi pengendalian moneter melalui piranti-piranti moneter untuk mempengaruhi jumlah uang beredar dalam rangka menjaga kestabilan nilai rupiah yang tercermin dari laju inflasi (barang dan jasa) serta dari perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain.Pelaksanaan atas kebijakan moneter dan perekonomian telah menunjukkan perkembangan yang cukup kondusif dan terkendali. Diantaranya telah terjaga stabilitas moneter dari keuangan yang ditunjukkan oleh indikator-indikator makro perekonomian Indonesia diantaranya nilai tukar, inflasi dan ekspor telah menunjukkan perbaikan, sehingga dapat lebih selaras dengan pertumbuhan perekonomian Indonesia.Walaupun kepercayaan terhadap perekonomian tersebut telah diraih, namun masih banyak permasalahan yang harus dihadapi diantaranya fungsi intermediasi perbankan yang belum sepenuhnya pulih terlihat dari penyaluran kredit perbankan dan penyerapan sektor riil belum sepenuhnya berlangsung. Oleh sebab itu dana lebih banyak berputar di sektor keuangan. Hal ini mengakibatkan adanya tekanan terhadap nilai tukar dan inflasi sehingga fungsi Bank Indonesia menjaga kestabilan nilai tukar mengalami tekanan.Sesuai dengan kondisi perekonomian tersebut diatas, Bank Indonesia sebagai otoritas moneter sejak tahun 1999 mengambil langkah kebijakan moneter kontraktif (penyerapan likuiditas), melalui piranti moneter yang dimilikinya melalui pengaturan jumlah uang beredar yang berdampak pada tingginya biaya pengendalian moneter.Dalam tahun 2003 biaya perumusan dan pelaksanaan kebijakan moneter mencapai Rp. 14,4 triliun termasuk pengeluaran untuk diskonto SBI sebesar Rp. 13,9 triliun. Besarnya biaya pengendalian moneter tersebut menyebabkan penurunan kondisi keuangan Bank Indonesia sehingga dalam tahun-tahun mendatang diperkirakan akan mengalami defisit dan apabila kondisi tersebut berlangsung dalam waktu yang relatif lama akan dapat menggerogoti permodalan, sehingga dapat menurunkan kredibilitas dan indenpendensi Bank Indonesia sebagai otoritas moneter. Untuk itu menjaga sustainable permodalan sangatlah penting agar peranan dan fungsi Bank Indonesia yang cukup stategis dalam perekonomian Indonesia dapat terlaksana dengan baik.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebelum berlakunya Undang Undang No. 23 tahun 1999 yakni periode 1996/97 s.d. 1998/99 permodalan Bank Indonesia dapat memenuhi ketentuan permodalan bahkan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan keuntungan (surplus) yang diperolehnya. Namun setelah tahun 1999 permodalan Bank Indonesia mulai dipermasalahkan oleh para stakeholder sehubungan dengan peningkatan biaya pengendalian moneter, namun dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketentuan ratio permodalan Bank Indonesia periode 1999 s.d. 2003 dapat terpenuhi bahkan selalu memoeroleh keuntungan (surplus), walaupun secara operasional pada tahun 1999 dan 2003, Bank Indonesia telah mengalami defisit masing-masing sebesar Rp. 5,442 triliun dan Rp. 6,491 triliun, namun dengan dilakukannya revaluasi asset dan penilaian kembali aktiva valuta asing yang dimiliki oleh Bank Indonesia pada tahun 1999 mengakibatkan adanya tambahan pendapatan atas penilaian aktiva valuta asing sebesar Rp. 14,628 triliun sehingga Bank Indonesia dapat membukukan keuntungan sebesar Rp. 9,186 triliun tahun 1999. Sedangkan untuk tahun "2003, Bank Indonesia memperoleh tambahan pendapatan sehubungan dengan adanya penyelesaian BLBI (sharing antara pemerintah dan Bank Indonesia ) sehingga Bank Indonesia memperoleh tambahan penerimaan sebesar Rp. 9,186 triliun, sehingga Bank Indonesia dapat tetap membukukan keuntungan sebesar 2,153 triliun.Penurunan kondisi permodalan Bank Indonesia sejak tahun 1999 disebabkan oleh :1. Berkurangnya sumber pendapatan Bank Indonesia diantaranya :a. Dihapuskannya SBPU (Surat Berharga Pasar Uang) dan pemberian Kredit Likuiditas,b. Menurunnya pendapatan dari pengelolaan devisa yang disebabkan oleh penurunan tingkat sukubunga internasional.c. Menurunnya kualitas aktiva yang diakibatkan oleh pengalihan tagihan pemerintah menjadi obligasi yang harus dimiliki sampai jatuh tempo dalam jumlah yang sangat significant (24,1 % dari total aktiva tahun 2003).2. Meningkatnya biaya pengeluaran Bank Indonesia atas beban pengendalian moneter dan tambahan biaya untuk penyisihan aktiva produktif.Mengingat terjadinya penurunan pendapatan dan peningkatan pengeluaran Bank Indonesia setelah diberlakukannya UU No. 23 tahun 1999 akan dapat meningkatkan defisit keuangan dan berdasarkan proyeksi keuangan yang disusun oleh Bank Indonesia pada tahun 2004 mengalami defisit anggaran sebesar Rp. 14,412 triliun akan dapat mengakibatkan penurunan kondisi permodalan Bank Indonesia, terlebih lagi bila kondisi defisit keuangan tersebut berlanjut pada tahun 2005 diproyeksikan bahwa permodalan Bank Indonesia akan lebih kecil dari 3% (3/100) sesuai dengan ketentuan permodalan yang berlaku saat ini, pemerintah akan menyediakan anggaran untuk memenuhi ketentuan permodalan Bank Indonesia, hal ini akan membawa dampak yang kurang menggembirakan terhadap kredibilitas dan indenpendensi Bank Indonesia sebagai penyusun dan pelaksana pengendalian kebijakan moneter di Indonesia. Untuk menjaga sustainable permodalan Bank Indonesia diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :1. Kebijakan Umum Bank Indonesia di bidang keuangan hendaknya memprioritaskan pada upaya meningkatkan surplus dengan jalan mengoptimalkan sumber penerimaan dan sebaliknya mengefisienkan setiap pengeluaran sehingga permodalan Bank Indonesia dapat ditingkatkan.2. Kebijakan Optimalisasi PenerimaanDalam rangka optimalisasi dan upaya peningkatan penerimaan, maka langkah yang dapat ditempuh terutama dalam :a. Pengelolaan devisa dengan menyempurnakan sistem yang berlaku melalui optimalisasi profit dengan tanpa mengorbankan likuiditas dan keamanan.b. Pengkajian sumber penerimaan lain, berkenaan dengan pencetakan uang rupiah (seignorage).c. Peningkatan kualitas aktiva yang dimiliki termasuk pencarian sumber-sumber penerimaan baru seperti pengenaan biaya transaksi warkat peserta kliring dan distribusi uang.3. Kebijakan Pengendalian BebanDalam rangka peningkatan efisiensi dan menekan jumlah beban, maka langkah - langkah yang dapat ditempuh terutama meliputi:a. Perubahan pengendalian moneter dari target base money menjadi pricing target.b. Pengembangan piranti pengendalian moneter selain SBI, misalnya Treasury Bills (T-Bill), dan secara bertahap menggantikan SBI.c. Mencari alternatif pencetakan dan distribusi uang yang lebih efisien dan efektif.4. Kebijakan pengaturan perbankanMembuat regulasi/ketentuan yang dapat mendukung peningkatan Loan to Deposit Ratio perbankan tanpa harus meninggalkan prinsip-prinsip kehatian-hatian dalam pemberian kredit sehingga dapat mengurangi over likuiditas perbankan yang dapat meningkatkan tekanan terhadap inflasi dan nilai tukar.5. Ketentuan PermodalanMengingat perubahan ketentuan permodalan Bank Indonesia dari jumlah nominal menjadi prosentase tertentu dari kewajiban moneter telah mengakibatkan para stakeholder mempermasalahkan permodalan Bank Indonesia. Untuk itu perlu ditinjau kembali ketentuan permodalan Bank Indonesia agar jumlah modal minimum Bank Indonesia dapat disesuaikan dengan kondisi keuangan Bank Indonesia tanpa mengabaikan pada prinsip-prinsip permodalan minimum bank sentral."

"Walaupun bank asing berjumlah sedikit dan berpangsa kecil dalam perbankan Indonesia, kinerja pada saat dan setelah krisis moneter cukup mengesankan dan mengakibatkan perdebatan tentang fungsi bank asing baik atau buruk untuk perekonomian suatu negara. Yang pastilah adalah Indonesia tak pernah melonggar pengawasan terhadap bank asing baik rezim orde baru rnaupun sekarang. Bank of China sebagai pemain baru satu-satunya setelah Bank Indonesia membuka pintu masuk setelah krisis.Tujuan penelitian adalah menguji adanya perbedaan kinerja keuangan Bank of China dengan bank-bank asing yang lain dan mencari faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan tersebut pada tingkat mikro, yaitu dalam bank sendiri.Untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan penelitian dengan Independent t-test dengan alat bantu SPSS untuk menbandingkan rasio-rasio keuangan dari aspek Permodalan, Kualitas Aset, Rentabilitas, Likuiditas dan Efisiensi antara Juni 2003 sampai September 2005. Dan pooling data dalam periode yang sama diperoleh dianalisis dengan metode regresi dengan alat bantu Eviews untuk membuktikan apakah faktor-faktor seperti pangsa pasan tingkat diversifikasi, kecukupan permodalan, kualitas aset, likuiditas dan efisiensi, pengalaman mempengaruhi kinerja bank asing.Hasil penelitian secara umum dinyatakan sebagai berikut: Bank of China berbeda kinerja keuangannya dengan bank-bank asing yang lain pada kelima aspek secara signifikan. Temyata Bank of China mempunyai modal yang paling cukup dan kualitas aset yang paling bagus, namun likuiditas, rentabilitas dan efisiensinya masih tertinggal oleh bank-bank asing yang lain. Dalam persamaan regresi, varibael pangsa yang diukur dengan pangsa aset berpengaruh negatif terhahap kinerja bank asing (ROE/ROA), variable diversifikasi yang diukur dengan diversifikasi pendapatan berhubungan posltif dengan kinerja bank asing baik ROE maupun ROA. Kecukupan modal diukur dengan CAR mempunyai hubungan positif dengan kinerja (ROE/ROA). Kualitas aset yang diukur dengan NPL berhubungan negatif dengan kinerja (ROE/ROA). Likuiditas berhubungan positifdengan kinerja ROE tapi tidak signifikan dengan ROA Dan Efisiensi yang diukur dengan BOPO berhubungan negatif secara signifikan dengan klnerja (ROE/ROE) yang menunjukkan peningkatan efisiensi akan meningkatkan kinerja. Sedangkan faktor seperti NIM (Net Interest Margin) dalam bidang efisiensi dan faktor pengalaman tidak berpengaruh pada kinerjanya.

---

Foreign banks play a more important role in Indonesia after economic crisis. This study investigates the difference of financial performance between Bank of China Jakarta Branch and other foreign banks in Indonesia since 2003. Using the quarterly data of the 11 banks, the empirical result give that the performance of Bank of China was not as good as foreign banks in Indonesia. Using panel data of group of foreign banks between 2003 and 2005 and employing a fixed effects estimating procedure, both the market share and diversification hypotheses are tested. In addition, the model is extended to consider issues such as experience, liquidity, and quality of assets, efficiency and modal adequacy.

The results suggest BOC should pay more attention to its diversification of business rather than its market share if it wants to earn more prolit. The liquidity and efficiency of the bank should be raised, the rasio of non-performing loan should be kept low, but the effect of CAR not as assumed, the regression result shows the CAR has a positive effect to a bank?s profitability, probably because the bank with high CAR is more Safety and solid and it makes the bank earns more profit. No evidence was found to support the experience hypothesis and NIM hypothesis."

"Bank merupakan lembaga keuangan dengan peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Mayoritas sumber pendanaan masih berasal dari bank. Oleh karena itulah bank memiliki peran yang penting dalam transmisi kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank sentral. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa struktur pasar yang terbentuk dalam industri perbankan Indonesia serta hubungannya terhadap efektivitas transmisi kebijakan moneter melalui bank lending channel. Penelitian ini akan menggunakan dua model, model pertama digunakan untuk mengukur nilai kompetisi yang kemudian menggambarkan struktur pasar yang terbentuk dalam industri perbankan. Model kedua menggunakan informasi yang didapat dari model pertama untuk dapat mengetahui penaruh struktur pasar terhadap efektivitas transmisi kebijakan moneter melalui bank lending channel. Dengan menggunakan metode cross-section untuk model pertama dan data panel untuk model kedua, penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa struktur pasar dalam industri perbankan Indonesia berbentuk persaingan monopolistik, dan struktur pasar ini berpengaruh melemahkan efek dari kebijakan moneter.

---

Banks in Indonesia are one among all financial institution with crucial role while most of economic funding are provided by Banks. Therefore, Banks has an important role in monetary policy transmission that is applied by the central bank. This research is intended to analyze the market structure which is formed in Banking Sector Industry in Indonesia and its relation to the effectivity of monetary policy transmission through Bank Lending Channel by using two models; first is used to measure competition value which will portray the market structure formed in Banking Sector Industry, and will be developed further to be able to get the effect on monetary policy transmission through bank lending channel. By using cross-section method for the first model, and data panelling for the second model, this research came to conclusion that the market structure in Banking Sector Industryhave the form of monopolistic competition and that this market structure weakens the effect of monetary policy."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) terhadap pengendalian likuiditas industri perbankan syariah di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan menggunakan analisis industri dan ekonometri. Analisa industri dilakukan untuk melihat hubungan/kaitan antara volume SBIS dengan uang beredar, pembiayaan/financing dan suku bunga deposito. Analisis ekonometri dilakukan untuk melihat model manajemen likuiditas untuk operasi moneter syariah. Pertama diteliti variabel yang menentukan peran bank sentral dalam mengelola likuiditas dengan menggunakan model konvensional. Selanjutnya ditetapkan variabel yang akan di uji dengan mempertimbangkan karakteristik industri perbankan syariah di Indonesia. Dari model yang dihasilkan menunjukkan bahwa volume SBIS dipengaruhi oleh uang beredar, DPK dan lag volume SBIS. Untuk lebih meningkatkan efektifitas SBIS dalam pengendalian likuiditas di industri perbankan syariah juga disarankan agar bank sentral mengeluarkan instrumen investasi moneter syariah selain instrumen moneter yang ada saat ini.

---

This study aims to determine the effectiveness of Bank Indonesia Sharia Certificate (SBIS) to Manage Liquidity in Sharia Banking Industry in Indonesia. The research was conducted by using statistical and econometric analysis. The statistical analysis to see the relationship between the volume of SBIS with money supply, financing and deposit rates. Econometric analysis carried out to see model of liquidity management for Islamic monetary operations.

First, searched the variable that determine the role of central banks in managing liquidity by using the conventional model. Next, determined variables which will be tested by considering the characteristics of Islamic banking industry in Indonesia. From the model showed that the volume of SBIS influenced by money supply, deposits and lag SBIS volume. To further improve the effectiveness of sharia banking industry liquidity also suggested that the central bank to issue a monetary investment instruments other than Islamic monetary instruments that exist today."

"Sektor perbankan memiliki peranan penting dalam perekonomian. Peranan perbankan ini terkait dengan fungsi bank sebagai lembaga intermediasi. Dampak dari aktivitas intermediasi bank ini akan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi melalui penyediaan sumber dana untuk pembiayaan investasi dan modal kerja kepada sektor swasta. Dengan kata lain, efek dari pembiayaan bank ini akan mendorong kegiatan sektor rill melalui interaksi berbagai pelaku ekonomi sehingga mengakibatkan peningkatan permintaan input produksi yang pada akhimya akan mendorong terjadinya peningkatan output produksi nasional.Namun fungsi intermediasi perbankan terganggu sejak terjadinya krisis ekonomi tahun 1997. Melemahnya nilai tukar rupiah yang berkepanjangan telah menimbulkan kesulitan likuiditas perbankan yang sangat besar. Depresiasi rupiah yang kemudian diikuti dengan kenaikan suku bunga sebagai konsekuensi upaya menstabilkan harga dan nilai tukar rupiah telah memperburuk kinerja debitur sehingga kredit bermasalah semakin menumpuk. Bank-bank mengaami negative spread sebagai akibat peningkatan suku bunga dana (borrowing rate) yang lebih cepat dibandingkan dengan peningkatan suku bunga pinjaman (lending rate). Situasi tersebut telah menggerogoti permodalan bank sehingga banyak bank yang mengalami kekurangan modal (under capitalized).Dalam upaya menyehatkan sistem perbankan dan meningkatkan peran intermediasi bank, salah satu langkah yang ditempuh pemerintah adalah melakukan peningkatan permodalan bank atau yang dikenal dengan istilah "rekapitalisasi perbankan" yang dimulai pada tahun 1998 dan selesai tahun 2000 yang menelan biaya sebesar Rp431,1 triliun.Berdasarkan kondisi diatas, menjadi menarik untuk mengkaji fungsi intermediasi perbankan setelah program rekapitalisasi. Kajian dibatasi pada enam bank besar di Indonesia yaitu Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI, Bank BTN , Bank BCA dan Bank Danamon (BDI) yang menerima 89% dari total dana rekapitalisasi dan menguasai lebih kurang 65% dari total aset perbankan nasional. Kajian ini untuk mengetahui sejauh mana pengaruh rekapitalisasi terhadap intermediasi bank serta untuk melihat faktor-faktor internal dan eksternal perbankan yang mempengaruhi fungsi intermediasi perbankan.Data yang digunakan adalah laporan neraca publikasi bank dan data sekunder dari Bank Indonesia secara series bulanan dari September 2000 (setelah program rekapitalisasi berakhir) sd September 2003 dengan sampel enam bank besar tersebut diatas. Selanjutnya dilakukan analisis data dengan Cara (1) menghitung rasio keuangan yang terkait dengan tujuan penulisan yaitu rasio CAR, LDR, BOPO, NPLs, pertumbuhan kredit, pertumbuhan dana, pertumbuhan aktiva produktif non kredit dan rasio kredit terhadap aktiva produktif, (2) melakukan estimasi fungsi kredit menggunakan model regresi linear berganda dengan dua persamaan tunggal (single equation) dan enam persamaan sistem (system equation) melalui metode pooled least square dan seemingly unrelated regression estimation dan (3) melakukan uji statistik Wald-test dan F-test untuk rnelihat pengaruh faktor internal dan eksternal secara bersama-sama terhadap kredit perbankan serta uji statistik T-test untuk melihat pengaruh parsial dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Variabel terikat adalah kredit, sedangkan variabel bebas, untuk faktor internal adalah modal, dana pihak ketiga (DPK), aktiva produktif non kredit (APNK) dan non performing loans (NPLs). Sedangkan variabel bebas faktor eksternal adalah pertumbuhan produk domestik bruto, suku bunga SBI dan perubahan wholesales price index.Dari hasil pengujian statistik memperlihatkan rekapitalisasi perbankan berpengaruh dalam meningkatkan pemberian kredit. Hasil yang sama juga terIihat dari pengujian statistik secara individual (T-tets) dimana masing-masing variabel bebas juga berpengaruh terhadap pemberian kredit. Sementara dari hasil pengujian Wald-tets dan F-test, faktor internal dan faktor eksternal secara bersama-sama juga berpengaruh terhadap pemberian kredit.Untuk mendorong intermediasi perbankan, kiranya perlu dilakukan kebijakan yang dapat menjadi stimulus bagi peningkatan pemberian kredit perbankan seperti aturan yang bersifat mandatori bagi bank untuk menyalurkan UKM, menerapkan good corporate governance pada usaha bank, relaksasi aturan kualitas kredit oleh Bank Indonesia, restrukturisasi kredit dan tidak melakukan reprofiling terhadap seluruh obligasi rekap yang jatuh tempo."

"Dalam rangka menghadapi persaingan dalam dunia usaha, setiappelaku ekonomi dituntut untuk menjawab terhadap perubahan-perubahan lingkungan, guna meraih keunggulan kompetitif yang berkelanjutan (sustainable competition advantages).Untuk menjawab terhadap perubahan-perubahan ini, perlu tersedianyainstitutional arrangement (rule) yang baru bagi perbankan oleh Bank Sentral(Bank Indonesia). Sejalan dengan hal ini, dikeluarkannya Undang-UndangNomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagai kelanjutan dari Paket Kebijaksanaan Deregulasi Juni 1983, Pakto 1988, Pakjan 1990, Pakpeb 1991 dan Pakmei 1993 serta beberapa paket kebijaksanaan lainnya, dimaksudkan untuk meningkatkan kemandirian Bank Indonesia sebagai otoritas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijaksanaan moneter.Hal ini tertuang pada Rencana Strategis (Renstra) Bank Indonesiaperiode 1994/95 - 1998/99 yang merupakan serangkaian sasaran Bank Indonesia yang perlu direalisasikan untuk jangka waktu 5 tahun Serta strategi yang tepat yang perlu ditempuh untuk merealisasikan sasaran tersebut. Penyusunan Renstra Bank Indonesia tersebut telah didasarkan pada suatu Strategic Trusts yang menggambarkan arah yang dituju Bank Indonesia dalam 20 - 25 tahun yang akan datang serta prasyarat pencapaiannya. Salah satu aspek yang dicakup dalam strategic trusts adalah visi Bank Indonesia untuk 20 - 25 tahun yang akan datang yaitu menjadi centre of excellence dalam pelaksanaan tugas-tugas yang berkaitan dengan 3 fungsi pokok Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yaitu dalam bidang pengendalian monster, bidang pengaturan, pembinaan dan pengawasan bank dan bidang sistem pembayaran.Sejalan dengan Renstra Bank Indonesia, maka pokok permasalahanyang akan dibahas dalam tesis ini adalah sampai sejauh mana Undang-UndangNomor 7 Tahun 1992 dapat memberikan intensif pola kerja perbankan.Untuk mempermudah dalam membahas pokok permasalahan ini,maka digunakan pendekatan: 1. Sikap perbankan terhadap Peranan Nasabah;2. Sikap perbankan terhadap Persaingan Dalam Bidang Jasa Perbankan;3. Sikap perbankan terhadap Proses Bisnis Perbankan.Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalahProbability Random Sampling, yaitu penarikan sampel di mana setiap bankumum merupakan anggota populasi dan diberi kesempatan yang sama. Teknikpengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (kumpulan laporan),kuestioner dan wawancara terhadap 15 (lima belas) Bank Umum sebagaisampel yang cukup mewakili keseluruhan anggota populasi sebesar 75 BankUmum, di samping menghemat biaya dan waktu penelitian. Sedangkan pendekaian analisis yang adalah deskriptif dan kualitatif dibantu denganmenggunakan tabel frekuensi."

"Pada akhir-akhir ini dirasakan sekali oleh banyak orang laju pembangunan ekonomi Indonesia yang begitu pesat tidak dapat dikontribusikan oleh perkembangan dan pembangunan hukum sebagai katalisator penunjangnya. Penulis yang berprofesi sebagai praktisi yang concern pada bidang hukum perbankan (banking Law) menyoroti banyak kejadian-kejadian yang telah menghancurkan bangunan (konstruksi) hukum perbankan. Enam tahun yang lalu di saat industri perbankan Indonesia dilanda oleh berbagai megaskandal yang mengakibatkan hancurnya 64 Bank Umum dan megaskandal itu bernama Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Banyak pihak bank pada saat menerima BLBI yang seharusnya dipergunakan untuk mengatasi terjadinya penyerbuan (rush) terhadap keuangan bank itu sendiri, namun justru dimanfaatkan untuk membiayai usaha kelompok atau (group) yang mengakibatkan saldo debet bank tersebut menjadi negatif, bahkan terhadap bank tersebut Pemerintah tetap mengizinkan bank ikut sebagai peserta kliring. Sekalipun pemerintah sudah mempunyai perangkat hukum yang memuat berbagai kepentingan dalam hal pengamanan terhadap bank sebagai diatur di dalam Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan serta ketentuan hukum yang mengatur masalah hukum Jaminan yang diatur dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, namun upaya baik dan sungguh-sungguh dari Pemerintah, setidaktidaknya telah memberikan tingkat pemulihan ekonomi (economic recovery) dalam rangka meminimalisasikan kerugian negara.Krisis ekonomi khususnya tragedi BLBI yang telah menghancurkan segala sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, yang mana pangkal penyebab utamanya adalah maraknya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme pada satu sisi dan di sisi yang lain adalah besarnya jumlah hutang pemerintah dan swasta yang nilainya hampir berimbang."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Loan Deposit Ratio (LDR), Net Interest Margin (NIM), Non Performing Loan(NPL) dan Biaya operasional terhadap Pendapatan operasional terhadap profitabilitas usaha Bank Umum di Indonesia dengan Indikator ROA selain itu penelitian ini menguji bagaimana pengaruh CAR, LDR,NIM,NPL dan BOPO dengan indikator ROE.Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Laporan Publikasi yang telah diaudit pada Sistem Pengawasan Bank Indonesia (SIMWAS). Sampel yang digunakan adalah Laporan Keuangan Bank Tahun 2002 dan 2003 dengan sampel 53 Bank Umum yang Asetnya selama 2 tahun tidak ada penurunan. Penelitian ini menggunakan model regresi linier berganda dengan teknik Ordinary Least Square.Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa ditemukan dengan indikator ROA ada pengaruh yang signifikan terhadap ratio L_CAR, LDR dan BOPO, namun untuk ratio NPL dan L_NIM tidak ada pengaruhnya terhadap ROA. Sementara itu untuk indikatornya ROE pengaruh yang signifikan pada ratio L_CAR, LDR, BOPO dan tidak berpengaruh untuk ratio NPL dan L NIM.

---

The purpose of this research is to know the influence of Capital Adequacy Ratio (CAR), Loan Deposit Ratio (LDR), Non Performing Loan (NPL), Net Interest Margin (NIM) and Operational Cost to Operational Income (13OP0) to Profitability of Public in Indonesia by using Return on Asset and Return on Equity (ROE) as indicators.

The Data being used in this research is Secondary data from publication report at SIMWAS. While the sample being used Bank Financial Report Period 2002 up to 2003 from 53 public banks that asset never decrease during 2 years. This research using linear regression method with OLS.

The result from this research indicate that ROA indicator influence L_CAR, LDR dan BOPO significantly but not NPL and L_NIM. While ROE indicator influence LCAR, LDR dan BOPO significantly, but not NPL and L NIM."