Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kolaborasi model ekonomi dengan ilmu-ilmu dasar seperti matematika dan fisika telah berlangsung lama. Terhadap model analisis input-output, konsep matematika telah memainkan peranan penting dalam perkembangan model-model dekomposisi struktural. Sedangkan konsep fisika mengambil bagian penting sebagai dasar dalam pengembangan metoda estimasi tabel input-output, mengingat berbagai kendala dalam penyusunannya, seperti masalah keterbatasan data-data transaksi industrial dan mahalnya biaya survei untuk memperoleh data-data tersebut. Salah satu konsep fisika yang berguna dalam kepentingan di atas adalah entropy system.Konsep ini dikembangkan dari Hukum Kedua Termodinamika yang dalam bentuk lain selalu dinyatakan sebagai entropi. Tesis ini akan memberikan rasionalisasi penerapan entropy system dart Hukum Kedua Termodinamika untuk pemecahan sel atau elemen dalam tabel input-output. Ide dasarnya adalah penghampiran konsep keseimbangan energi dengan konsep keseimbangan umum (genera! equilibrium) yang dalam konteks model input-output dapat diwakili oleh koefisien teknologi. Tabel input-output yang diperoleh dari perhitungan dengan pendekatan entropy system selanjutnya akan digunakan untuk melakukan anaiisis pengaruh sektor tertentu, yaitu infrastruktur terhadap perekonomian Indonesia.Dalam mendisagregasi sel infrastruktur, digunakan matriks korelasi yang terdiri dari kendala (constrain) data yang diketahui dan tidak diketahui. Dari dua kendala yang diketahui akan diperoleh (m-2) data baru jika yang dipecahkan adalah m sel. Sedangkan informasi yang tidak diketahui dapat dikonstruksi melalui maksimalisasi entropi berdasarkan distribusi normal. Selanjutnya hubungan antara sel sebelum dan sesudah dipecah dinyatakan secara eksponensial dalam probabilitasnya, dimana pangkat eksponensialnya mengandung suku entropi."

"Koperasi Unit Desa (KUD) dalam perjalanannya banyak tersendat dan banyak kalangan akademis memandang bahwa lembaga ekonomi ini kurang mampu dalam meningkatkan harkat dan martabat rakyat banyak. Studi-studi yang pernah dilakukan oleh para ahli lebih banyak menunjuk pada lemahnya permodalan (economic capital) dan sumbernya manusia (human capital) sebagai faktor penghambat perkembangan lembaga ekonomi ini. Pandangan ini telah menjadi "conventional wisdom" kalangan perencana dan pengambilan keputusan dalam membangun dan mengembangkan koperasi di Indonesia. Namun hingga kini koperasi tetap menjadi aktor pinggiran di arena ekonomi nasional. Studi ini mencoba menggunakan konsep modal sosial (social capital) dalam mempelajari perkembangan lembaga ekonomi ini. Modal sosial semakin banyak diperbincangkan, khususnya oleh para ahli ilmu sosial. Modal sosial dianggap sebagai hal yang penting untuk mengembangkan ekonomi suatu masyarakat. Pada tataran perkembangan pedesaan keberadaan jaringan yang kuat dari organisasi tingkat bawah (grassroots) masyarakat sama pentingnya sebagaimana layaknya perkembangan industri fisik dan teknologi. Elemen modal sosial seperti kepercayaan, norma dan jaringan dapat berkembang di suatu komunitas. Demikian juga, keberhasilan kolaborasi dalam suatu usaha akan membangun hubungan-hubungan dan kepercayaan yang pada gilirannya akan memfasilitasi ikatan-ikatan pada masa depan di bidang lain. Dengan kaitan tersebut masalah yang mendasar yang diteliti adalah bagaimana keberadaan modal sosial di masyarakat Banyuresmi bisa diterapkan di Koperasi Unit Desa (KUD) Banyuresmi. Kemudian, bagaimana peran anggota dalam roda perjalanan organisasi. Selain itu, bagaimana peran Pemerintah dalam mendorong perkembangan KUD sehingga kemandirian dan nilai-nilai otonomi dari sebuah lembaga sosial yang bergerak dalam bidang ekonomi menjadi tidak nampak. Penulisan tesis ini didahului dengan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan ilmiah yang bersifat kualitatif dengan memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang berlangsung baik di KUD Banyuresmi maupun lingkungannya. Kemudian dianalisis dengan menggunakan kerangka acuan sosial ekonomi masyarakat yang dikonsentrasikan pada modal sosial. Hasil tersebut dianalisis kembali dengan menggunakan seperangkat teori yang berlaku. Dengan pendekatan kualitatif ini akan menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari pimpinan/lembaga yang bersangkutan dan terkait, orang-orang atau informan dan pelaku yang diamati. Hasil penelitian membuktikan bahwa di tengah-tengah masyarakat Kecamatan Banyuresmi, interaksi antar sesamanya ada sikap dan nilai-nilai kerukunan, hidup gotong royong, saling bantu, ingin membangun lebih baik tolong menolong, tidak menutup diri dan ingin maju serta kerja keras untuk menghidupi keluarga secara mandiri. Hal tersebut selaras dengan norma-norma koperasi. Sayangnya, sosialisasi kehidupan masyarakat yang bermuatan modal sosial tersebut tidak bisa memberi warna dalam jalannya kehidupan KUD Banyuresmi. Hal ini antara lain disebabkan oleh faktor internal dan eksternal terutama yang berkait dengan ketidakberdayaan para pengurus KUD dalam menciptakan lingkungan kondusif yang mengundang modal sosial sebagai wahana yang menjembatani kemunduran organisasi. Pada tataran empirik di Koperasi Unit Desa (KUD) Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut terjadi suatu krisis, dimana masyarakat, khususnya para tokoh masyarakatnya kurang tertarik untuk turut serta membina dan membangun KUD sebagai jalan dalam penciptaan peningkatan kesejahteraan masyarakat lingkungannya. Walaupun dalam batas-batas tertentu para tokoh-tokoh tersebut masih juga memberikan kritik dan saran-sarannya. Sementara pada tingkat anggota keikutsertaan dalam menentukan kebijaksanaan dan program operasional masih menampakkan sikap yang lebih mementingkan dirinya masing-masing. Pada akhirnya studi ini hanya berusaha menterjemahkan pentingnya modal sosial di satu sisi dan jalannya KUD Kecamatan Banyuresmi di sisi lain. Kalau dalam realitasnya ada ketimpangan, harapannya mampu menawarkan konsep perbaikan seperti perlunya penataan ulang semua perangkat kebijaksanaan, perlu dialog jujur, memperhatikan potensi yang tersedia seperti alam, masyarakat dan kemampuan-kemampuan lainnya."

"Keberadaan social capital dalam kelompok-kelompok sosial akan dipengaruhi oleh struktur sosial yang ada. Kelompok-kelompok sosial yang mampu memanfaatkan struktur sosial dalam setiap kegiatannya maka kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar. Sementara kelompok yang tidak dapat memanfaatkan keberadaan struktur sosial tersebut maka kegiatan yang dilakukan tidak dapat berjalan lancar. Dengan demikian keberadaan social capital haruslah berada di dalam struktur sosial yang ada.Tesis ini memfokuskan perhatian pada keberadaan social capital dalam suatu kelompok sosial yang diwakili dua jenis kelompok yaitu Kelompok Tani "Mardi Utomo" dan Kelompok PKK. Pembagian kedua kelompok ini didasarkan pada model pembentukan kelompok, dimana Kelompok Tani "Mardi Utomo" merupakan kelompok yang dibentuk oleh seluruh anggota (bottom up) sedangkan kelompok PKK merupakan kelompok yang dibentuk oleh pemerintah (top down).Penelitian ini bersifat kualitatif agar mampu mengungkap secara mendetail mengenai keberadaan social capital pada kedua kelompok tersebut. Dengan demikian akan memahami pola pikir dan tindakan mereka dalam setiap kegiatan yang dilakukan di kelompoknya. Untuk mengungkap hal tersebut, peneliti mengumpulkan data melalui beberapa cara yaitu; studi dokumentasi, observasi, dan wawancara mendalam.Yang menjadi fokus awal dari penelitian ini bagaimana kelompok sosial tersebut mampu memanfaatkan struktur sosial yang ada dalam setiap kegiatannya. Sehingga kegiatan yang dilakukan mendapat dukungan dari seluruh anggota. Kegiatan yang mendapat dukungan anggota dapat berjalan dengan lancar sementara yang tidak mendapat dukungan tidak dapat berjalan. Tindakan yang seperti ini dilakukan terus menerus sehingga diantara anggota timbul perasaan saling percaya. Perasaan saling percaya inilah yang menyebabkan kegiatan dapat berjalan lancar.Dengan menggunakan kerangka Coleman yang mengemukakan bahwa aspek-aspek struktur sosial dapat digunakan oleh aktor sebagai sumberdaya untuk mencapai kepentingannya maka tesis ini berusaha menjawab kebenaran kerangka konsep tersebut melalui penelitian di Desa Bakalan, Kecamatan Jumapolo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah.Struktur sosial Jawa yang ada di Desa Bakalan sangat membantu keberadaan social capital di dalam kelompok. Adanya perbedaan status akan menentukan peran masing-masing orang. Orang yang berlatar belakang priyayi akan disegani di desa terlebih kalau yang bersangkutan memiliki umur tua, berjenis kelamin laki-laki, dan memiliki pendidikan tinggi, yang bersangkutan akan mudah menduduki jabatan baik formal maupun informal di desanya. Begitu juga dengan Kelompok Tani "Mardi Utomo" yang menjadi ketua adalah seorang priyayi yang memiliki pengaruh di kelompok karena faktor status yang dimiliki tersebut. Sedangkan kelompok PKK, di dalam memilih seorang ketua tidak memperhatikan faktor status karena jabatan ketua PKK merupakan jabatan yang diperoleh karena jabatan suami yang menjabat kepala desa.Berjalannya kegiatan di Kelompok "Mardi Utomo" karena adanya trust yang kuat diantara anggota, trust yang ada didukung pula oleh pengalaman sosial, ketetanggaan, dan harapan dari anggota. Trust bersama-sama dengan faktor penyangga yang lain seperti tujuan kelompok sosial, pekerjaan sebagai petani, dan adanya mekanisme kontrol sosial yang efektif menyebabkan social capital Kelompok Tani "Mardi Utomo" dapat berjalan.Disisi lain, pada kelompok PKK semua kegiatan yang ada ditentukan oleh pengurus, sehingga pengurus tidak mengerti keinginan dan kemampuan anggota yang sebenarnya, akibatnya banyak kegiatan yang tidak sesuai dengan struktur sosial Jawa yang berlaku. Tindakan yang dilakukan oleh pengurus tersebut akan berpengaruh pada tingkat trust antar anggota, begitu juga dengan mekanisme kontrol sosial yang ada, tidak dapat berjalan efektif. Kendala yang berasal dari intern pengurus tersebut juga dipengaruhi oleh kendala lain yang bersifat organisatoris seperti jumlah anggota yang mencakup seluruh desa, dan tujuan yang masih abstrak. Kendala-kendala yang ada tersebut menjadikan faktor-faktor penyangga social capital berjalan tidak efektif.Tesis ini dalam kesimpulannya menegaskan kembali apa yang dikemukakan oleh Coleman bahwa struktur sosial dapat mempermudah social capital merupakan sesuatu hal yang harus ada. Disini berarti, keberadaan social capital harus berada di dalam struktur sosial yang ada Hal ini sekaligus merupakan implikasi teoritis dari temuan di lapangan yang diwakili oleh dua kelompok sosial. Di akhir tulisan, ada beberapa rekomendasi yang dimaksudkan agar keberadaan gotong royong sebagai salah satu bentuk social capital tidak hilang karena adanya program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Salah satu rekomendasi yang memuat hal tersebut adalah peraturan desa (perdes) yang harus dirumuskan secara bersama-sama antara pemeriritahan desa dengan kelompok-kelompok sosial yang ada, hal ini juga menunjukkan adanya sinergi antara kelompok-kelompok sosial dengan pemerintah desa. Adanya peraturan desa (perdes) yang mengatur gotong royong secara tegas dengan melibatkan kelompok-kelompok sosial maka keberadaan gotong royong dapat dipertahankan meskipun ada berbagai program pembangunan yang berpotensi mematikan gotong royong."

"Studi ini menggambarkan tentang peran kapital sosial (KS) yang embedded dalam komunitas orang-orang Madura (OM) di Sumbawa dalam memfasilitasi peluang dan akses OM terhadap kapital ekonomi. KS yang dimaksud di sini adalah : (1) institusi-institusi, relasi-relasi, nilai-nilai dan norma-norma yang membentuk perilaku kerjasama (cooperative behavior) dan koordinasi tindakan-tindakan bersama (collective action) untuk suatu tujuan yang manfaatnya dapat dirasakan secara bersama-sama (mutual benefit); dan (2) kapabilitas yang muncul dan prevalensi kepercayaan dalam suatu masyarakat atau di dalam bagian-bagian tertentu dari masyarakat.Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu wawancara mendalam (indepth interview) observasi langsung dan focus group discussion penulis ingin mengetahui tentang : (1) bagaimana bentuk/jenis KS OM di Sumbawa dan sejauh mana KS itu dapat memfasilitasi akses dan peluang ekonomi komunitas OM di Sumbawa?; dan (2) bagaimana hubungan sosial antara OM dengan masyarakat (lokal) Sumbawa yang mempengaruhi efektifitas KS untuk mengakses kapital ekonomi (KE)? KE yang dimaksud dalam hal ini bukan hanya uang, akan tetapi peluang-peluang yang memungkinkan uang itu didapat.Dari hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa KS OM di Sumbawa dapat dipilah menjadi tiga bentuk berdasarkan formulasi analisis Uphoff dengan sedikit modifikasi dari penulis, yaitu : Pertama, KS struktural, mencakup (a) ikatan keluarga dan kerabat (family dan kinship ties); (b) preseden sebagai pedagang 'soto' yang sukses; (c) kebiasaan etis (ethical habit) sebagai pedagang yang turun-temurun; (d) peran yang dimainkan organisasi kerukunan HIKMA; (e) asosiasi kredit 'arisan' (rotation credit association); (f) integrasi sosial yang memfasilitasi intensitas dan kepadatan hubungan personal-emosional antara OM dengan masyarakat lokal; (g) agama yang menjadi "lem perekat° sosial; (h) tradisi yang melahirkan kewajiban-kewajiban sosial-ekonomi sesama Madura; (i) network yang memungkinkan terbuka dan berkembangnya usaha OM.Kedua, KS kognitif, mencakup (a) nilai-nilai agama Islam yang menjadi sumber semangat, motivasi dan etos kerja keras OM; dan (b) sikap dan perilaku ekonomi yang berorientasi transenden; (c) kepercayaan yang dalam hal ini dibagi menjadi dua bentuk : (c.1) kepercayaan sosial (social trust) yang datang dari luar keluarga/kerabat Madura yang tercermin dari vakumnya prasangka etnik, etnosentrisme lokal, dan kendala-kendala kultural dan struktural lainnya, dan (c.2) kepercayaan di dalam dan atas dasar solidaritas kelompok (bounded solidarity) yang membentuk sikap dan tingkah laku bekerjasama dan perasaan untuk saling berbagi (sense of mutuality); (d) track record dan image building yaitu citra positif yang terbentuk karena vakumnya konflik atau kekerasan sosial yang melibatkan atau dipicu oleh OM pada umumnya di Sumbawa, kecuali di Kecamatan Alas.Ketiga, KS simbolik, yaitu "soto dan sate Madura" yang menjadi simbol korporasi dan identitas pelaku "ekonomi rombong" Madura di Sumbawa.Ketiga bentuk KS tersebut di atas bersifat komplementer satu sama lain sehingga tidak bisa dipisahkan kecuali untuk kebutuhan analisa semata. Berdasarkan temuan di lapangan, penulis berkesimpulan bahwa : sesungguhnya akses OM terhadap kapital ekonomi, daya tahan dan peningkatan kesejahteraan ekonomi OM di Sumbawa lebih banyak ditentukan oleh peran kapital sosial yang tidak hanya tertambat di dalam (inside), tapi juga di luar (outside) komunitas OM. Sedangkan kapital lainnya, seperti kapital manusia (KM) kurang berperan sehingga berdampak terhadap kemampuan OM untuk melakukan ekspansi bisnis ke tingkat yang lebih besar.Umumnya OM di Sumbawa hanya mampu menjadi wirausaha-wirausaha kecil, yaitu sebagai pedagang jenis makanan dan minuman yang bisa difasilitasi oleh "organisasi ekonomi gaya rombong". Tampaknya, karena basis KM yang lemah, masih kecil kemungkinan OM di Sumbawa mampu menciptakan organisasi ekonomi yang modern dan skala besar. Dalam hal ini barangkali mereka hanya bisa disamakan dengan apa yang disebut oleh Geertz (1982) dengan "entrepreneurs without enterprises". Namun KS yang embedded pada mereka itu sudah cukup membuat mereka menjadi komunitas pelaku-pelaku ekonomi yang mandiri.Melalui penelitian ini penulis merekomendasikan agar pengusaha-pengusaha kecil yang terampil perlu dilindungi dengan kebijakan yang berpihak pada mereka dan diberikan kesempatan untuk meningkatkan kapasitasnya dengan mengikutsertakan mereka dalam pelatihan-pelatihan kewirausahaan yang memungkinkan mereka mendapatkan pengetahuan dan wawasan bisnis (human capital) yang memadai."

"ABSTRAKKeberhasilan perbaikan prasarana permukiman kumuh seringkali digunakan sebagai salah satu tolok ukur keberhasilan suatu negara dalam mensejahterakan rakyatnya. Oleh karena itu tujuan perbaikan prasarana permukiman kumuh adalah mengubah permukiman kumuh menjadi wilayah yang nyaman bagi penghuninya. Artinya menjadi lingkungan permukiman yang teratur dan sehat.Masalah permukiman yang dihadapi, khususnya di kota-kota besar di Indonesia antara lain adalah kelayakan lingkungan, kebetahan, kepadatan dan lain-lainnya termasuk masalah kesenjangan pertumbuhan penduduk yang pesat dengan lahan yang tidak pernah bertambah.Pendekatan pembangunan untuk memecahkan masalah permukiman kumuh dilakukan pemerintah melalui Program Perbaikan Kampung (KIP) yang pada dasarnya dititikberatkan pada pembangunan fisik. Sehubungan dengan itu, program ini dikritik karena dianggap kurang peka dan kurang menyentuh aspek sosial budaya masyarakat yang menempati permukiman kumuh tersebut.Berkenaan dengan itu maka dalam penelitian ini yang menjadi pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut:Faktor-faktor lokal dan spesifik apa saja yang mempengaruhi timbulnya permukiman kumuh? Perubahan lingkungan lokal dan spesifik apa saja yang dapat menimbulkan peningkatan kualitas hidup? Apakah program perbaikan permukiman kumuh oleh pemerintah sudah meningkatkan kualitas hidup masyarakat?Untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut, maka penelitian dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: Mengetahui kedudukan manusia di dalam lingkungan sebagai dasar untuk menentukan pola hubungan perbaikan prasarana permukiman dengan peningkatan kualitas hidup penghuninya. Menentukan lokasi penelitian untuk menguji kebenaran pendugaan yang mempengaruhi keberhasilan perbaikan prasarana permukiman kumuh Kelurahan Bandarharjo dan Kelurahan Tanjung Mas sebagai lokasi penelitian.Tahap selanjutnya adalah mendatangi lokasi untuk bersosialisasi dengan kehidupan masyarakat pemukiman kumuh yang diteliti, untuk menggali berbagai informasi yang diperlukan.Tahap pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara lisan dengan memberi informasi yang dapat dipercaya, responden penelitian ditetapkan sebanyak 200 orang, masing-masing 100 orang di Kelurahan Bandarharja dan 100 orang di Tanjung Mas. Pemilihan sampel (responden) dilakukan secara random sampling.Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif, dengan metode descriptive analysis. Tahap terakhir adalah menginterpretasikan data dan mengambil kesimpulan dari analisis kualitatif.Berdasarkan analisis kualitatif, dapat disimpulkan bahwa: 1. Faktor-faktor yang mempengaruhi permukiman kumuh adalah kondisi fisik yaitu jalan, drainase, air minumdan sanitasi yang dibangun oleh pemerintah maupun melalui swadaya masyarakat belum dapat memperbaiki kondisi lingkungan karena adanya pasang laut atau rob yang datang tidak menentu. Status rumah yang ditempati pada umumnya milik sendiri tetapi status tanah milik pemerintah/BUMN yang belum dimanfaatkan. Kondisi sosial ekonomi yaitu tingkat pendidikan yang rendah dan jumlah penghasilan yang relatif kecil dan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan hidup keluarga sehari-hari juga merupakan faktor yang menyebabkan terjadinya permukiman kumuh. 2. Faktor-faktor perubahan yang dapat menimbulkan peningkatan kualitas hidup adalah perbaikan kondisi fisik yaitu pembuatan tanggul sepanjang bantaran sungai atas bantuan pemerintah. Hal ini untuk mencegah banjir pada musim kemarau karena adanya pasang laut atau rob. Kondisi sosial ekonomi yang dapat menimbulkan perubahan kualitas hidup adalah bila status tanah yang ditempati oleh warga dapat dimiliki warga dengan cara mengangsur. Karena dengan demikian setiap warga akan berusaha memperbaiki rumahnya tanpa adanya keraguan atau kekhawatiran warga terhadap kemungkinan pembongkaran/penggusuran. Faktor lain adalah peningkatan pendidikan warga yang sebagian besar hanya tamat Sekolah Dasar dan tidak tamat SD. dan sanitasi yang dibangun oleh pemerintah maupun melalui swadaya masyarakat belum dapat memperbaiki kondisi lingkungan karena adanya pasang laut atau rob yang datang tidak menentu. Status rumah yang ditempati pada umumnya milik sendiri tetapi status tanah milik pemerintah/BUMN yang belum dimanfaatkan_ Kondisi sosial ekonomi yaitu tingkat pendidikan yang rendah dan jumlah penghasilan yang relatif kecil dan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan hidup keluarga sehari'-hari juga merupakan faktor yang menyebabkan terjadinya permukiman kumuh. 3. Program pemerintah untuk memperbaiki permukiman kumuh dengan KIP masih belum berhasil. Bantuan yang didapat oleh warga relatif masih sangat sedikit apabila dibandingkan dengan kebutuhan yang diperlukan untuk memperbaiki rumahnya. Perbaikan kondisi fisik seperti jalan, drainase terasa kurang memadai akibat adanya banjir rob atau pasang taut. Partisipasi warga terhadap KIP kurang mendapat tanggapan sebagaimana mestinya akibat terbatasnya waktu warga. Hal ini terjadi karena sebagian besar warga bekerja sebagai pedagang atau buruh.

---

ABSTRACT

The success of the improvement of the slum area facility often to be used as one of the parameter to evaluate a country in the national wealthy programme. For, the aim of the government slum area improvement programme are to change the slum area into a welfare area.

The main problem of the environment feasibility, psychological, density aspects and others include the fast population growth problem. With limitad land area.

The Revitalization of slum area by the government through Kampung Improvement Programme (KIP) and Integrated Development City Programme basically more concentrated on the phsycal development. This programme in critized because they are reachless in social and cultural aspect of the people.

The research questions is as follow:

What kinds of local and spesific factors which influence of the born of the slum areas?

What kinds of the environmental aspects can influence the increase of the life quality?

Is the government slum area improvement programmme can increase the quality of life of the people?

The research process is as follow:

To know the subordination of the people is the environment as basic to formulate the pattern between the improvement of the public resettlement facility and the quality of life improvement.

To determine the research location to examine the examination of the hypothesis; Subdistrict Bandarharjo and Subdistrict Tanjung Mas as research location.

To communicate with the society life in the slum area to get the informations.

Primer Data collection through interview and the research respondent is 200 people, 100 in the Subdistrict Bandarhajo and Tanjung Mas. The sampling method is random sampling.

The analizing method as qualitative. With descriptive method analysis.

At the final was interpretation of the data and summarizing of the result qualitative analysis.

Conclusions:

1. Factors that influenced the slum area are physical condition such as road, drainage, drink water and sanitation. The effort of government and community on physical development are not success yet because the rob that often comes. The house status is community right but the land it self belong to the state or government own company. The other factors are the low social economic condition such as low education level and low income level.

2. Factors that can changes and promote the quality of life are revitalization of physical condition. For this purposes, the government builds the instalation to cover the flood and rob. Social economic condition can change the quality of life. The lope of the community to buy land which they lived, so they can improve their house without fear and worry.

3. The government programme for revitalization of slum area through Kampung Improvement Programme are not successfully. The government aid for community are relatively smale compared with the community need for the house improvement. Revitalization of physical condition such as road, drainage are not succesfully because flood and rob. The community participation toward Kampung Improvement Programme failed by the limited time most of- them are small merchant or worker."

"Penelitian dilatarbelakangi oleh peran perempuan terhadap ekonomi nasional pasca krisis ekonomi tahun 1997. Besarnya peran perempuan tersebut kemudian mendorong pengelola program untuk melakukan upaya pemberdayaan perempuan usaha kecil. Meski demikian hingga saat ini program pemberdayaan yang ada belum berhasil mengembangkan dan mengatasi permasalahan seputar usaha kecil perempuan. Kegagalan program ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman pengelola dalam melihat akar permasalahan yang dihadapi oleh perempuan. Selain itu juga kurang diperhatikannya modal sosial sebagai salah satu faktor yang menunjang keberhasilan program.Untuk mengetahui hubungan antara modal sosial, maka penelitian ini dilakukan pada Proyek PPEPUK didua kelompok berhasil yakni melati dan lestari di kelurahan Jelambar Baru. Dari latar belakang persoalan seperti di atas, maka pertanyaan yang diajukan seputar, bagaimana peran modal sosial terhadap keberhasilan Proyek PPEPUK didua kelompok berhasil yakni melati dan lestari. Untuk menjawab rumusan pertanyaan dan tujuan penelitian, maka penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Hal ini dilakukan agar bisa menggambarkan peran modal sosial didua kelompok sekaligus mengidentifikasikan modal sosial yang berkembang dan menopang keberhasilan Proyek PPEPUK.Hasil penelitian menunjukkan bahwa- dalam dinamika kelompok lestari dan melati ditemukan adanya unsur-unsur modal sosial dalam pelaksanaan kegiatan Proyek PPEPUK seperti kepercayaan, solidaritas, kerjasama dan kedermawanan. Unsur-unsur modal sosial inilah yang kemudian menopang pelaksanaan Proyek PPEPUK di kelompok, sehingga saat ini kelompok usaha masih tetap berjalan. Namun yang menjadi kendala adalah tujuan dan strategi Business Development Service dalam Proyek PPEPUK tidak sesuai dengan karakter kelompok dampingan yang mayoritas ibu rumah tangga dan tidak memiliki pengalaman usaha, sehingga tidak sesuai dengan kondisi kelompok. Selain itu kegiatan Proyek PPEPUK tidak responsif gender karena hanya menekankan pada kebutuhan praktis semata yakni kebutuhan ekonomi, padahal permasalahan yang dihadapi oleh kelompok dampingan tidak semata permasalahan ekonomi tetapi juga permasalahan jender yang menyebabkan kendala dalam menjalankan usaha secara maksimal.Rekomendasi dari hasil penelitian ini adalah dengan menawarkan kegiatan altematif yang responsif jender, dengan mengacu pada alur kerja Gender Analysis Pathway (GAO). Alur kerja GAD terdiri dari tiga tahap yakni tahap anatisis dengan melakukan analisis terhadap kesejangan jender yang terjadi dalam Proyek PPEPUK , Tahap reformulasi yakni tahap yang melakukan perubahan pada tujuan dan strategi pendekatan dari strategi BDS ke strategi community organizing dengan titik tekan pada membangun kesadaran kritis jender dalam kegiatan, selanjutnya adalah tahap rencana aksi yakni tahap kegiatan yang bentuk kegiatan tidak hanya pada kegiatan ekonomi tetapi juga kegiatan penyadaran gender dalam bentuk usaha. Ketiga tahap ini dilakukan dengan memanfaatkan modal sosial didalam kelompok agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan Proyek PPEPUK."

"Pembangunan infrastruktur mutlak diperlukan terutama dalam upaya meningkatkan perekonomian suatu wilayah. Dengan adanya infrastruktur dapat mempermudah aktivitas ekonomi masyarakat dan juga meningkatkan produktivitas serta output/pendapatan. Infrastruktur ekonomi merupakan aset fisik yang menyediakan jasa dan digunakan dalam produksi dan konsumsi final meliputi public utilities (telekomunikasi, air minum, sanitasi dan gas), public works (jalan, bendungan dan saluran irigasi dan drainase) serta sektor transportasi (jalan kereta api, angkutan pelabuhan dan lapangan terbang.Pembangunan infrastruktur memiliki karakteristik monopoli alamiah, dimana skala ekonomis yang diperlukan untuk menyediakan infrastruktur tersebut sedemikian besar sehingga diperlukan keterlibatan pemerintah dalam mengalokasikan sumber Jaya dalam pengelolaannya, baik secara langsung maupun dengan bekerjasama dengan pihak swasta.Intervensi pemerintah untuk pengadaan infrastruktur diperlukan baik itu melalui pengadaan langsung maupun melalui peraturan harga dan perundangan. Infrastruktur sangat dibutuhkan karena mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, karena infrastruktur tersebut dapat menyokong banyak aspek ekonomi dan kegiatan sosial. Karena itu, sebagai konsekuensinya jika terjadi kegagalan infrastruktur akan memberikan dampak yang luas terhadap masyarakat.Penyediaan infrastruktur merupakan hasil dari kekuatan penawaran dan permintaan bersama dengan pengaruh dari kebijakan publik. Pada kenyataannya kebijakan publik memegang peranan yang sangat besar karena ketiadaan atau ketidaksempurnaan mekanisme harga dalam penyediaan infrastruktur. Selanjutnya penerapan harga yang dilakukan pemerintah untuk jasa pelayanan infrastruktur selain memperhatikan aspek ekonomi juga harus memperhatikan aspek sosial.Keberadaan infrastruktur secara umum dapat memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Beberapa penelitian sebelumnya menjelaskan hubungan tersebut dalam berbagai model ekonomi, baik hubungan secara langsung, tidak langsung maupun hubungan timbal balik (kausalitas). Penelitian ini membahas signifikansi pengaruh pembangunan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Indonesia dengan menggunakan analisis ekonometrik data panel. Variabel infrastruktur yang digunakan pada penelitian ini adalah infrastruktur ekonomi yakni jalan, listrik, telepon dan air minum. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara pembangunan infrastruktur dengan pertumbuhan ekonomi regional yang diwakili oleh pendapatan perkapita penduduk."

"Pembangunan infrastruktur, terutama yang bersifat dasar seperti: prasarana transportasi, jaringan listrik dan komunikasi serta instalasi dan jaringan air minum sangatlah panting dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat di suatu wilayah. Prasarana infrastruktur dibutuhkan tidak saja oleh rumah tangga namun juga oleh industri. Infrastruktur merupakan prasyarat bagi sektor-sektor lain untuk berkembang, serta akan mempengaruhi dan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi. Sehingga peningkatan prasarana infrastruktur diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan membawa kesejahteraan.Studi ini berfokus pada pengaruh pembangunan infrastruktur dasar terhadap pertumbuhan ekonomi regional, dengan mengambil lokasi pada 8 provinsi di Pulau Sumatera. Tujuan studi : pertama, menentukan model estimasi pendapatan perkapita dengan input infrastruktur dasar (jalan, listrik, telepon) antar lokasi; kedua, mengetahui pengaruh infrastruktur jalan, listrik dan telepon terhadap pendapatan perkapita; dan ketiga, mengetahui jenis infrastruktur yang dapat memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan pendapatan perkapita.Untuk menentukan model estimasi yang paling sesuai, digunakan metode ekonometri data panel : pooled regression, fixed effects dan random effects. Model diaplikasikan pada data 8 provinsi di Pulau Sumatera tahun 1983-2003. Dari ketiga metode estimasi data panel, model fixed effects lebih sesuai untuk estimasi, yang berarti terdapat perbedaan total factor productivity antar provinsi di Pulau Sumatera. Dari lima variabel input yang digunakan dalam model ini, empat variabel (investasi non infrastruktur, indeks pendidikan, telepon dan listrik) berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan perkapita, sedangkan varaibel jalan tidak memberikan pengaruh terhadap pendapatan perkapita.Pertumbuhan total factor productivity yang paling tinggi di Pulau Sumatera adalah Provinsi Riau dan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Sedangkan yang terendah adalah Provinsi Lampung. Sedangkan provinsi memberikan pertumbuhan yang relatif sama. Sehingga pembangunan infrastruktur dibangun di Provinsi Riau atau Naggroe Aceh Darussalam akan memberikan dampak yang lebih besar dad provinsi lainnya. Hal ini dapat disebabkan oleh kapasitas infrastruktur yang masih dibawah tingkat kebutuhannya.Studi menemukan bahwa peningkatan pendapatan perkapita dipengaruhi oleh pertumbuhan pertumbuhan infrastruktur telepon dan listrik, serta peningkatan investasi non infrastruktur dan indeks pendidikan."

"Permasalahan infrastruktur di DKI saat ini semakin kompleks baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Hal ini membutuhkan perencanaan dan penanganan yang seksama, salah satunya adalah memprediksi batas kewajaran biaya dalam mengantipasi kecenderungan penawaran yang seadanya (yang mungkin hanya mengejar penawaran yang rendah)dari kontraktor yang mengakibatkan menurunnya mutu konstruksi dan waktu pelaksanaan pekerjaan.Penelitian ini merupakan bagian dan penelitian disertasi Ir. Basuki Anondho, MT. Mengenai "Mencari cara yang mudah unruk melainkan planning & scheduling pada kondisi yang tidak pasti", penelitian ingin mencari hubungan antara Deviasi Biaya proyek dengan indikator ekonomi, jika bisa dengan studi selanjutnya untuk mengusulkan model kemungkinan pengaruh pertumbuhan ekonomi I indikator. ekonomi terhadap kegiatan ini bertujuan arteri di DKI Jakarta sebagai masukan input dalam merencanakan estimasi rancangan anggaran biaya."

"Pembangunan prasarana infrastruktur di Indonesia teiah berlangsung cukup lama dan investasi yang dikeluarkan sudah sangat besar. Namun masih cukup banyak masalah yang dialami negara kita khususnya mengenai perencanaan yang lemah, kuantitas yang belum mencukupi, kualitas yang rendah dan lain sebagainya.Permasalahan yang dibahas pada penelitian ini adalah apakah faktor - faktor produksi yang diwakili oleh infrastruktur (jalan, listrik, air, telepon dan pendidikan) dan institusi (jumlah PNS, proporsi penduduk perkotaan, belanja anggaran dan belanja rutin) mempunyai pengaruh dan kontribusi yang signifikan terhadap output yang diwakili oleh variabel pendapatan per kapita agar dapat ditentukan arah kebijakan pemerintah dalarn pengembangan infrastruktur dan institusi di Indonesia.Data yang digunakan adalah data panel dengan kurun waktu dari 1993 hingga 2003 untuk 26 propinsi di Indonesia. Untuk mencari hasil yang BLUE (Best Linear Unbiased Estimator) maka dilakukan beberapa uji untuk Panel seperti Chow Test dan Hausman Test sehingga didapatkan model panel data Fixed Effect untuk menyelesaikan data dengan karakteristik seperti diatas. Kemudian dilakukan uji asumsi klasik seperti multikolinearitas, otokorelasi dan heteroskedastisitas.Hasil akhirnya adalah semua variabel bebas diatas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Semua variabel bebas mempunyai pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi kecuali listrik dan proporsi penduduk perkotaan."