Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perparkiran memiliki fungsi yang panting bagi Pemerintah DKI Jakarta, baik dari peranannya dalam menyumbang retribusi kepada Pemda, maupun dari sisi pelayanannya kepada masyarakat pengguna, serta pengaruhnya terhadap kelancaran lalu lintas. Badan Pengelola (B.P.) Perparkiran merupakan insitusi yang ditugaskan untuk mengelola perparkiran di wilayah DKI Jakarta. Namun demikian, kinerjanya selama ini kurang menggembirakan. Hal ini ditunjukkan oleh realisasi penerimaannya yang selalu di bawah target yang telah ditetapkan. Padahal disinyalir potensi penerimaan parkir di DKI Jakarta jauh Iebih besar dari realisasi penerimaan saat ini, bahkan dari target yang ditetapkan. Penelitian bertujuan (1) mengkaji sistem pengelolaan perparkiran di DKI Jakarta, (2) mengidentifikasi faktor-faktor apa Baja yang menyebabkan rendahnya kinerja organisasi BP. Perparkiran DKI Jakarta, Ichususnya dalam hal pemungutan retribusi parkir, (3) mengajukan konsep usulan strategi pemecahan permasalahan-nya dalam rangka peningkatan kinerja organisasi Badan Pengelola Perparkiran DKI Jakarta dalam hal pemungutan retribusi dan kontribusi parkir. Penelitian ini menggunakan metode deskriptip eksplanatif. Data primer didapatkan dari wawancara dengan tenaga kerja di BP Perparkiran dengan fokus juru parkir non-organik, serta pengamatan langsung ke lokasi-lokasi parkir dengan fokus pada lokasi parkir on street (pinggir jalan). Pengamatan dilakukan di lima wilayah perparkiran (kotamadya) dan tiap wilayah diambil contoh dua ruas jalan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa target yang ditetapkan oleh BP Perpakiran sebenarnya masih di bawah potensi penerimaan parkir yang sebenarnya. Ada selisih yang cukup tinggi antara potensi penerimaan parkir dengan realisasi penerimaannya. Dari beberapa contoh lokasi parkir selisih ini hampir mencapal lima kali lipat. Berarti selama ini ada kebocoran yang cukup besar dari peneriraan parkir yang tidak diterima oleh BP Perpakiran. Sistem target yang digunakan oleh BP Parkir selama ini tidak efektif. Tidak ada sanksi atau disinsentif terhadap pihak-pihak yang seharusnya memenuhi target, bahkan pengelola parkir swasta Sebaliknya, juga tidak ada iinsentif bagi juru parkir atau pengelola parkir swasta apabila tidak memenuhi target. Pembangunan gedung parkir secara ekonomis tidak layak dalam sistem tarif yang ada sekarang. Tingkat pengembaliannya terlalu lama dan internal rate of retumnya terlalu kecil dibanding dengan biaya modalnya. Rekomendasi yang dapat diberikan kepada BP Perparkiran adalah (1) penyempurnakan sistem target agar Iebih fungsional dalam mendorong penerimaan parkir, (2) penyempurnaan proses pemungutan retribusi, (3) perubahan sistem imbalan, (4) ketentuan mengenai tarif perlu diperbaharui, karena secara riil tarif yang diberlakukan juga sudah berubah, (5) Pengembangan parkir off-street perlu memberikan keleluasaan kepada swasta untuk menentukan tarif secara bebas dan untuk menggabungkan fasilitas lain dalam gedung parkir untuk menambah pendapatan dengan tetap mengutamakan fungsi perparkiran sebagal tujuan utama."

"Penelitian tentang Strategi Peningkatan Kinerja Pegawai Bank DKI ini dilakukan dengan dilatarbelakangi pada ketertarikan penulis pada prestasi Bank DKI yang menduduki peringkat papan atas dari bank-bank dengan jumlah asset 1 - 10 triliun rupiah, serta dilatarbelakangi pada pertanyaan yang timbul yaitu apakah Bank DKI dapat lebih meningkatkan prestasinya, faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi kinerja pegawai Bank DKI, bagaimana dominasi setiap faktor, serta bagaimana alternatif strategi yang dapat diambil untuk meningkatkan kinerja pegawai Bank DKI berdasarkan fakta yang diperoleh. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerja pegawai, dominasinya, serta selanjutnya merumuskan alternatif strategi yang dapat diambil untuk meningkatkan kinerja pegawai berdasar pada fakta yang diperoleh dalam penelitian. Landasan teori yang dipergunakan dalam penelitian ini lebih banyak mengambil teed-lead manajemen khususnya yang berkaitan dengan kinerja (performance), dan motivasi. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif eksplanatif dengan memakai alat bantu statistik deskriptif dan inferensial sebagai alat analisis kuantitatif. Fakta diperoleh dari sampel yang diambil secara "stratified random sampling" pada strata pegawai berdasar masa kerja. Hasil penelitian berupa ranking dominasi setiap faktor serta signifikansinya terhadap populasi digunakan sebagai acuan untuk menyusun kesimpulan dan rekomendasi yang diharapkan dapat berguna sebagai masukan manajemen dalam penyempurnaan strategi dan kebijaksanaan Peningkatan kinerja pegawai Bank DKI lebih lanjut. Kesimpulan utama yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah bahwa ada 5 faktor pengaruh utama kinerja pegawai Bank DKI, yaitu faktor Pemahaman Peran, Kemampuan, Motivasi, Kesempatan untuk Meningkatkan Kinerja, serta faktor Effort (Usaha). Dari faktor-faktor tersebut, terdapat sepuluh elemen variabel yang menempati posisi terendah dan perlu ditingkatkan yaitu elemen-elemen variabel dari faktor pengaruh Motivasi serta Kesempatan untuk Meningkatkan Kinerja. Berdasarkan pada adanya titik-titik lemah ini maka saran yang disampaikan berkisar pada penyempurnaan dari Strategi dan Rencana Kerja Bank DKI yang terkait dengan kinerja pegawai, yaitu Strategi Peningkatan Profesionalisme dan Mutu Sumber Daya Manusia, serta Strategi Peningkatan Mutu Pelayanan guna memperkecil kelemahan dan sekaligus disertai dengan saran untuk tetap memelihara dan bahkan meningkatkan posisi dari beberapa faktor yang dicatat telah cukup kuat."

"Pengelolaan keuangan organisasi publik/pemerintah mempunyai keunikan tersendiri, salah satu karakteristiknya adalah tujuan dan sifat sumber daya keuangan. Organisasi publik/pemerintah tujuan utamanya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat, namun sifat sumber daya keuangan seperti penerimaan pajak menimbulkan tidak adanya hubungan langsung antara pajak yang dibayarkan dengan jasa ataupun pelayanan yang diberikan. Menghadapi kondisi ini, pemerintah daerah membutuhkan suatu perencanaan strategis guna mempertanggungjawabkan sumber daya keuangan yang telah dipergunakan serta penilaian kinerja organisasi terhadap pelayanan publik. Penerapan Balanced Scorecard dapat dijadikan sebagai alternatif metodologi untuk menghadapi kondisi tersebut. Sebagai alat penilaian kinerja, metode ini melakukan pengukuran kinerja secara berimbang, baik dari aspek keuangan dan aspek non keuangan. Sebagai inti manajemen strategik, metode Balanced Scorecard digunakan sebagai alat untuk meningkatkan kualitas perencanaan dengan menerjemahkan visi, misi, tujuan, keyakinan dasar, dan strategi organisasi ke dalam sasaran inisiatif strategi yang komprehensif, koheren, terukur dan berimbang. Tesis ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan strategi serta manajemen kinerja yang dilaksanakan oleh instansi BPKD Provinsi DKI Jakarta melalui pendekatan Balanced Scorecard. Hasil analisis menemukan bahwa BPKD Provinsi DKI Jakarta perlu melakukan beberapa perbaikan di tahap perumusan strategi, perencanaan strategik dan perbaikan penilaian terhadap hasil capaian kinerja.

---

Financial management of public organizations / government has its own uniqueness, one of its characteristics is the purpose and nature of financial resources. Public organization / government primary purpose is to provide services to the community, but the nature of financial resources such as tax revenues do not pose a direct link between taxes paid by the service or services provided. Faced with these conditions, local governments need a strategic plan in order to account for financial resources that have been used as well as evaluating the performance of public service organizations.

Application of Balanced Scorecard can be used as an alternative methodology to deal with the condition. As a performance assessment tool, the method is done in a balanced performance measurement, both from the aspect of financial and non financial aspects. As the core of strategic management, Balanced Scorecard method is used as a tool to improve the quality of planning to translate the vision, mission, purpose, basic beliefs, and organizational strategy into a strategy of targeted initiatives are comprehensive, coherent, measurable and comparable.

This thesis aims to analyze the management and performance management strategy implemented by Financial Management Agency of DKI Jakarta through the Balanced Scorecard approach. The analysis found that the Financial Management Agency of DKI Jakarta need to do some repairs on the stage of strategy formulation, strategic planning and improved assessment of the performance achievements."

"Skripsi ini berisi analisis tentang pengelolaan parkir on street oleh Unit Pengelola Perparkiran DKI Jakarta di Melawai yang terdiri dari parkir on street lingkungan dan non lingkungan. Tujuannya untuk menganalisis pengelolaan parkir on street oleh Unit Pengelola Perparkiran di Melawai. Penelitian ini menggunakan teori parking management oleh Kodransky dan Hermann dengan pendekatan positivis, deskriptif, cross sectional, yang dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi, dan studi kepustakaan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan parkir on street lingkungan berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari terpenuhinya kesepuluh indikator yang digunakan. Sementara itu, pengelolaan parkir on street non lingkungan belum berjalan dengan baik. Dari sepuluh indikator, hanya satu indikator yang terpenuhi sedangkan sembilan indikator lainnya tidak terpenuhi.

---

The thesis contains of analysis about on street parking management by the Jakarta City Government through the Parking Service of Technical Implementation Unit in Melawai, which consists of inside parking lot and outside. The purpose of this research is to analyze on street parking management by the Parking Service of Technical Implementation Unit in Melawai. This research uses theory of parking management by Kodransky and Hermann with positivist approach, descriptive design, cross sectional study, in-depth interview, observation and literature study.

The result shows that inside on street parking lot management in Melawai has running well. This can be seen from the ten indicators that used in this research, all being fulfilled. Meanwhile, the outside on street parking lot management has not running well. From the ten indicators, only one has being fulfilled, nine indicators have not being fulfilled."

"Parkir yang memadai dan aman adalah salah satu sarana transportasi yang vital di kota besar. Salah satu jasa perparkiran yang tersedia adalah parkir di luar badan jalan (off-street) yang dikelola oleh Warga Negara Indonesia secara perorangan maupun Badan Hukum. Dengan memarkirkan kendaraannya di tempat parkir di luar badan jalan, pengendara berharap agar kendaraannya terjamin keamanannya, terhindar dari kerusakan maupun kehilangan. Dalam kenyataan di lapangan telah terjadi beberapa kasus dimana kendaraan yang diparkirkan di areal parkir yang dimaksud hilang ataupun barang yang ada di dalamnya hilang. Akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah pihak pengelola jasa perparkiran tidak mau bertanggungjawab dengan dalih bahwa di dalam karcis parkir telah nyata dicantumkan bahwa pengelola parkir tidak bertanggungjawab atas kehilangan, kerusakan atau kemusnahan atas kendaraan yang diparkirkan dalam area parkir yang dikelolanya. Selain itu, pihak pengelola perparkiran berpendapat bahwa hubungan hukum yang tercipta antara pengelola jasa perparkiran dengan pengendara selaku pengguna jasa perparkiran hanyalah sebatas perjanjian sewa-menyewa. Pernyataan pihak pengelola perparkiran didasarkan pada Peraturan daerah Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Perparkiran yang menyatakan bahwa pengelola jasa perparkiran tidak bertanggungjawab atas kehilangan, kerusakan atas kendaraan yang diparkirkan. Dalam thesis ini dibahas mengenai hubungan hukum yang tercipta antara pengelola jasa perparkiran dengan pengguna jasa perparkiran, apakah merupakan perjanjian sewa-menyewa ataukah penitipan barang yang pada akhirnya menentukan hak-hak maupun kewajiban-kewajiban dari masing-masing pihak serta tanggung jawab pengguna jasa perparkiran bila terjadi kerusakan, kehilangan maupun kemusnahan atas kendaraan yang diparkirkan.

---

An adequate and secure parking space is one of the most essential means of transportation especially in big cities. One of parking service management available is known as off-street parking which would be managed by not only Indonesian citizens but also legal entities. By parking his vehicle on off-street parking space, a rider practically exert to prevent his vehicle from any damage or loss that could probably happen and make sure that the vehicle has already been parked in safe and secure space. Reality bites, in fact there are several cases in which the already-parked vehicles lost or the goods inside the vehicles had surprisingly been taken away. The problem is, until at the time being, that the parking service management seems to make an effort to avoid its responsibility due to any loss and damage upon the vehicle parked on the so-called secure parking space which is officially run and managed by the management company since the responsibility limitation is clearly stated on parking tickets. Moreover, the parking management is of the opinion that the existing legal correlation between parking management and consumers utilizing the parking service is merely rental agreement; consequently, they can not be charged. According to their explanations, the statement of their limited responsibility is argumentatively based on Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Perparkiran. The main theme of this thesis is emphasized on the legal correlation between parking service management and the consumers utilizing its service in order to reveal the exact relation: rental agreement or depositing (storaging) agreement. That being said, in the end this thesis ascertains the legal rights and duties of each party as well as the legal responsibilities of parking service management in case of losing, damaging upon the parked vehicles."

"Tesis ini membahas sejauhmana kualitas pelayanan kepegawaian pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi DKI Jakarta ditinjau dari sektor penerima layanan/pelanggan (yaitu; Pegawai) dan penyedia layanan (yaitu; Pejabat dan Pctugas Kepegawaian BKD) dengan mcngadopsi teori yang dikcmbangkan Zeithaml, et. al. (1990). Pengukuran kualitas pelayanan dari sektor penerima layanan menggunakan Dimensi Kuali tas Pelayanan (Servquuf), semen tara untuk sektor penyedia layanan mcnggunakan penilaian pada faktor-fakror kunci yang memberikan kontribusi tcrjadinya Gap 3, yaitu kesenjangan antara Spesifikasi Kualitas Pelayanan dcngan Service Delivery (Penyampaian Layanan). Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dcngan desain deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari kuesioner penelitian.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan kepegawaian belum optimal, hal ini ditunjukkan dengan nilai Skor Servqual sebesar -l dan nilai Skor Gap 3 sebesar·0,34. Hasil penelitian menyarankan perlunya perbaikan pada; atribut pelayanan yang dianggap penting/kritis oleh penerima layanan; kerja tim (team work) dan ambiguitas percman pada service delivery. dan ambiguitas peranan pada pengukuran korelasi antara service delivery dengan servqua/;, dan perlunya mempertimbangkan formulasi kebijakan sebagai altematif dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepegawaian.

---

The objectives of this research is to analyze personnel quality service of Regional Civil Service Agency (BKD) of Province of Jakarta Capi tal City 1\dministnttion evaluated from customer and service provider sector with adopting theory developed by Zeithaml cr. al. (1990). Measurement of quality service of customer sector (civil servants!PNS) by usi ng Servqual, whereas for service provider sector (manager and front line staff of BKD) by using Key Factors Contributing to Gap 3, namely gap between Service Quality Spesification with Service Delivery. This research applies qualitative method with descriptive design. The data were collected by means research questionaire both for customer and service provider responder.The result shows personnel quality service is still not optimal, posed at Servqual score equal -I and Gap 3 score equal -0,34. The researcher suggests that BKD require to improve the quality service, at; most important (critical) service attribute by customer;, team work and role ambiguity toward Service Delivery; employee job fit and role am biguity toward measurement of correlation between Service Delivery with Servqual;, and the importance of considering policy formulation alternatively to improve the personnel quality services in a whole."

"ABSTRAKPuspiptek merupakan organisasi dibawah Asisten Deputi Jaringan Penyedia dengan Pengguna - Kementerian Riset dan Teknologi (KRT) yang memiliki tugas sebagai pengelola dan pengembang kawasan Puspiptek. Indikator dan pencapaian kinerja yang ditampilkan pada LAKIP Deputi Bidang Jaringan Iptek belum mencerminkan pencapaian kinerja Puspiptek secara keseluruhan. Balanced scorecard menerjemahkan misi dan strategi perusahaan ke dalam seperangkat ukuran menyeluruh yang memberi kerangka kerja bagi pengukuran sistem manajemen strategis. Analisis SWOT Balanced Scorecard digunakan untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang serta ancaman dalam peningkatan pengelolaan dan pengambangan kawasan Puspiptek. Dengan menggunakan metode AHP, diperoleh prioritas utama penentuan inisatif strategi dalam menentukan perumusan strategi yang terbaik.

---

ABSTRACTPuspiptek is an organization under Deputy Assistant of Provider Network with User - Ministry of Research and Technology (KRT) who had responsibility as management and developer of Puspiptek zone. Indicator and performance achievement that presented on LAKIP of Deputy for Science and Technology Network has not reflected the overall Puspiptek performance achievement. Balanced Scorecard reflects company’s mission and strategy into a comprehensive set of scales that provide the framework for the measurement of strategic management system. SWOT analysis of Balanced Scorecard is used to determine the strength, weakness, opportunity and threat in the improvement of management and development of Puspiptek zone. By using AHP method, is obtained top priority for initiative strategy determination in determining the best strategy formulation."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi peningkatan pengelolaan pajak reklame di DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Strategi sangat penting untuk melihat sejauh mana pajak reklame dapat terealisasi melalui strategi tersebut. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi peningkatan pengelolaan pajak reklame di DKI Jakarta. Peneliti berkesimpulan bahwa strategi yang dilakukan dinas pelayanan pajak adalah dengan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak. Kemudian ada faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan pajak reklame. Faktor pendukungnya seperti adanya sistem informasi reklame dan petugas yang memahami wilayah pemungutan pajak reklamenya. Factor penghambat, salah satunya adalah masih maraknya reklame liar.

---

ABSTRACT

This research aims to discuss the strategy to improve the original local revenues by billboard tax management in DKI Jakarta. This research uses a qualitative data collection techniques through in-depth interviews and literature study. The strategy is very important to see how far billboard tax can be with those strategy. Because of that, this research aim to analyze the strategy to improve the original local revenues. Researchers concluded that there are two strategy to improve original local revenues by billboard tax, extensification strategy and intensification strategy. There are so many factors that influence billboard tax revenues. Positive factors such as billboard online service system and the negative factors there is so many illegal billboard."

"Dalam upaya untuk mencari sumber-sumber pembiayaan pembangunan, keberadaan Badan Usaha Milik Daerah {BUMD} bagi Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta (Pemda DKl Jakarta) menjadi penting sebagai salah satu altematif untuk sumber pemasukan pendapatan daerah. Namun, justru banyak BUMD mempunyai kinerja keuangan rendah sehingga fungsinya sebagai salah satu sumber pemasukan daerah tidak tercapai karena bagi hasil/ laba yang diberikan ke Pemda DK1 sangat kecil dan bahkan banyak yang merugi. Salah satu bentuk BUMD yang menunjukkan kinerja masih rendah adalah Perusahaan Daerah (PD). Bentuk perusahaan BUMD ini mempunyai tugas pengusahaan dan pelayanan sosial.PD Sarana Jaya yang bergerak di bidang kepropertian telah lama menunjukkan kinerja keuangan yang rendah. Banyak faktor yang diidentifikasi mempengaruhi kinerja PD Sarana Jaya, salah satunya adalah bentuk badan hukumnya. Bertitik tolak dari pemahaman tersebut, penelitian ini mempunyai tiga tujuan, pertama, mengetahui permasalahan PD Sarana Jaya berkaitan dengan bentuk hukum perusahaannya, kedua, mengetahui pentingnya perubahan status badan hukum menjadi Perseroan Terbatas (PT) guna meningkatkan kinerja usahanya, ketiga, merumuskan tahapan proses perubahan badan hukum PD Sarana Jaya mejadi PT. Untuk menjawab tujuan dimaksud, penelitian ini menggunakan alat bantu pendekatan yang dinamakan Soft System Methodology (SSM).Penelitian ini menemukan beberapa aspek yang sangat mempengaruhi kinerja sebagai akibat dari bentuk badan hukum PD Sarana Jaya saat ini, Aspek-aspek tersebut menyangkut fungsi perusahaan, struktur dan bentuk organisasi, sumber daya manusia (SDM), serta manajemen yang terkait dengan satu sama lain dan saling mempengaruhi.Berdasarkan bentuk badan hukumnya, penelitian ini menemukan bahwa PD Sarana Jaya menjadi perusahaan yang sangat birokratis dan tidak fleksibel khususnya adanya peranan pejabat Pemda DKl Jakarta yang terlibat langsung dalam manajemen dan berperan sangat dominan dalam pengambilan keputusan, pengawasan, dan penentuan direksi perusahaan.Dengan mempelajari faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerjanya sebagai akibat dari bentuk badan hukumnya, penelitian ini mempertimbangkan bahwa perubahan bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas merupakan satu alternatif yang dianggap paling signifikan untuk menjawab tuntutan tersebut Dengan bentuk PT, perusahaan dapat menghilangkan pengaruh birokrasi dalam pengelolaannya, khususnya dalam proses pengambilan keputusan.Beranjak dari temuan-temuan di atas, penelitian ini juga menyusun langkah-langkah yang harus dipersiapkan dan dilakukan guna perubahan bentuk badan hukum menjadi PT. Karena adanya perbedaan yang signifikan antara bentuk PD dengan PT, maka akan ada perubahan-perubahan yang menyangkut : fungsi, visi, dan misi serta strategi perusahaan ; bentuk dan struktur organisasi yang cocok ; manajemen dan proses pengambilan keputusan berdasarkan prosedur dan mekanisme kerja yang sesuai ; dan kebutuhan SDM menurut kualifikasi yang diperlukan sesuai bidang penugasannya. Perubahan-perubahan ini merupakan langkah minimal dan harus sudah siap sebelum proses perubahan bentuk badan hukum dilakukan untuk mendapatkan pengesahan sesuai aturan hukum dan perundangan yang berlaku."