Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kita mengenal apa yang dinamakan kebebasan pers. Kebebasan pers itu sendiri tidak bersifat mutlak. Salah satu pembatasnya adalah kode etik jurnalistik. Pasal-pasal dalam kode etik jurnalistik merupakan saringan bagi kebebasan pers. Dengan begitu, pers tidak dapat menyajikan berita sebebas-bebasnya. Ada suatu pedoman yang harus dijadikan pegangan, yang harus dihormati agar beritanya tidak melampaui batas-batas yang telah ditetapkan dalam kode etik jurnalistik. Dengan mematuhi kode etik jurnalistik misalnya, pemberitaan di media massa diharapkan tidak menghukum seseorang bersalah atau tidak.Di Indonesia belum terdapat peraturan yang mengatur tentang trial by the press. Padahal, pemberitaan yang sudah "memvonis" seseorang tersangka dilihat dari sudut tata negara sudah merupakan trial by the press, karena sudah merupakan perusakan sistem ketatanegaraan (Loqman, 1994:10). Dalam suatu negara hukum, dilarang main hakim sendiri (Eigenrichting). Karena itu, tindakan pers yang "memvonis" tersangka padahal hakim belum menjatuhkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, merupakan pelanggaran terhadap fungsi kekuasaan kehakiman. Seharusnya kekuasaan kehakiman yang menentukan kesalahan seseorang tersangka, tidak boleh dipengaruhi kekuasaan apapun termasuk media massa. Kekuasaan kehakiman harus bebas.Menurut Padmo Wahyono (dalam Logman, 1994:10), trial by the press dapat dilihat dari dua sisi, yakni pers yang bebas menghakimi seseorang. Jadi ada suatu pertentangan dengan kebebasan seseorang dan pers yang bebas ikut campur atau mempengaruhi kekuasaan kehakiman yang merdeka.Dalam hal sisi yang pertama bila dikaitkan dengan Pasal 24 Undang-undang Dasar 1945, maka kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang. Karena itu, tidak ada pemberian kekuasaan di luar kehakiman dalam menghakimi seseorang. Jadi, penghakiman oleh pers merupakan perbuatan yang melanggar konstitusi.Sedangkan sisi yang kedua, hakim yang profesional dalam kariernya tidak akan terpengaruh oleh tanggapan pers yang bebas. Bila pemberitaan pers sampai mempengaruhi jalannya suatu proses peradilan, maka hal itu merupakan masalah yang sifatnya konstitusional. Karena di satu pihak kebebasan pers harus dihormati, di lain pihak kebebasan pers jangan sampai menghakimi tersangka (jangan sampai terjadi trial by the press).Di beberapa negara, bila sampai terjadi penghakiman oleh pers, maka media massa tersebut diberi sanksi dengan dasar telah melakukan contempt of court (kejahatan terhadap proses peradilan). Ini berarti, media massa tersebut dianggap telah melakukan trial by the press dan harus mempertanggungjawabkannya melalui peradilan."

"ABSTRAKHadirnya Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) sebagai lembaga penegak hukumadministrasi bagi para pencari keadilan, seringkali menemui hambatan ataspelaksanaan/eksekusi putusan. Putusan yang dimaksud ialah dalam konteksputusan tersebut sudah in kracht, terhadap putusan yang sudah in kracht tersebutPejabat TUN selaku pihak yang kalah seringkali tidak mau mematuhi isi putusandari para hakim PTUN. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatifdengan menggunakan data sekunder. Terhadap faktor-faktor tidakdilaksanakannya putusan TUN disebabkan oleh beberapa faktor diantaranyaseperti belum adanya pengaturan pelaksanaan terkait uang paksa, penggunaanmedia massa sebagai upaya pejabat TUN jera ternyata tidak mudah dijangkau olehpenggugat, eksekusi hierarkis yang sering tidak ditindaklanjuti, serta dapatdisimpulkan sekalipun terdapat berbagai macam upaya paksa ternyata letakmartabat dan daya eksekusi putusan TUN sendiri berada pada kesadaran/selfrespect dari pejabat TUN. Adapun perbuatan tidak patuh terhadap isi putusanTUN tersebut dapat masuk kedalam unsur perbuatan Contempt of Court yangdisebutkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-UndangNomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Adapun jenis perbuatankonstitutif ketidak patuhan pejabat TUN masuk kedalam bentuk penentanganterhadap perintah pengadilan secara terbuka atau disebut Obstruction of Justice.Hal tersebut dapat berimplikasi terhadap kemungkinan kriminalisasi Pejabat TUNsesuai Pasal 216 KUHP atas konsekuensi perbuatan tidak patuh tersebut.

---

ABSTRACTThe presence of the State Administrative Court (TUN) as an administrative lawenforcement agency for justice seekers, often faces obstacles to theimplementation / execution of decisions. The verdict in question is in the contextof the verdict already in kracht, against the verdict that is already in kracht TUNofficials as the losing party often do not want to comply with the contents of thedecisions of the PTUN judges. This type of research is normative legal researchusing secondary data. The factors that the implementation of the TUN verdictwere not caused by several factors such as the lack of implementationarrangements related to forced money, the use of mass media as a deterrent fromTUN officials was apparently not easy to reach by the plaintiff, hierarchicalexecutions were often not followed up, and it could be concluded even thoughthere were various the kind of forced effort turns out that the location of thedignity and power of execution of the TUN decision itself is in the awareness /self respect of the TUN official. The act of not complying with the contents of theTUN decision can be included in the Contempt of Court element of actionmentioned in Act Number 14 of 1985 jo Law Number 5 of 2004 concerning theSupreme Court. The type of constitutive act of disobedience of TUN officials goesinto the form of open opposition to court orders or called Obstruction of Justice.This can have implications for the possibility of criminalization of TUN Officialsin accordance with Article 216 of the Criminal Code for the consequences of suchnon-compliance."

"Penelitian ini ingin memberikan gambaran mengenaibaga imana surat kabar Kompas. Media Indonesia dan Herdekamemberikan suatu masalah, dalam hal ini kasus Bank Summa.He to de pene 1 i tian yang dipakai adalah Conten t Analysi s a tauAna lisis rs· enel 1tian untuk mendapatkangambaran yang obyektif, si s ematisS dan kuan t i t atif dari isi·komunikasi yang nyata. Skripsi i ni menggunakan pend eka~ankual itat:..if.Obyek penelitiannya adalah ha.tian Kompas. Media Indonesiadan Herdeka. Ketiganya adalah· suratkabar yang mempunyaiperbedaan visi, berlingkup nasional. beredar luas di kalanganmasyarakat dan bersifat harian umum.Populasi penelitian ini adalah semua berita kasus BankS umm a di ketiga suratkabar tersebut mulai tanggal 14 November1992 sampai dengan 16 Januari 1993. Sedang sampel penelitianin i ad a l ah be rita- be r i t.a dari ketiga :=-•1rat kabar te rsebutyan g mewakili delapan buah isyu yang diangkat dalam kurunvl a k t u t e r s e but .Dari p e nelit i an ini diperol eh has il bahwa Kompas dalampemberitaann ya selal u menjaga kes eimbangan be r i ta, denganmen ampi lka n pendapat s emua ~ih a y a n g te rlibat . Media Indomenj aga k.e se i mba ngan , namun se ringkal i me nggunakanyang tidak j e l a s, se hi ngga me lemahkan ni lai be rita. Bafikan d alam bebera p a mas a l ah Medi a In do nes~ a kurangha ti - ha ti dal am membe ri t aka nnya s eh ingga dapa t me nimbulkanker esahan pe mbacanya. S e d a ngkan He deka pembe r i t aannya cenderung membe l a nasabah Bank Summa , namun pada bebe rapa b eritanyasikap tersebu ju:: ::.ru dapat me nimbulka n keresahan nasabah.Dari penelitian ini pu la , dapat dilihat balnva b eritabe rita yang diturunkan suatu suratkabar ternyata tidak hanyasekedar dap a t memberikan informasi bagi pembacanya, namunsering kali justru dapat menimbulkan kebingungan dan bahkancend e rung dapat ~enimbulkan keresahkan bagi pembaca"

"Ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) memajukan dan mengubah hidup manusia dalam banyak cara. Penemuan-penemuan baru di bidang kesehatan, teknologi, pertanian, lingkungan dan lain-lain sangat bermanfaaat bagi kebaikan dan kesejahteran hidup manusia. Oleh karena itu tidak mengherankan kalau iptek sekarang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari manusia. Namun demikian, masyarakat sedikit sekali memahami iptek, misalnya dalam kasus mengapa pupuk kimia menyebabkan padi tumbuh lebih cepat dan menghadirkan lebih banyak? Mengapa penebangan liar dapat mengakibatkan banjir? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini tentunya memerlukan jawaban. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya iptek harus dibangkitkan, salah satu caranya adalah dengan mengkomunikasikan iptek melalui media massa.KOMPAS sebagai salah satu media cetak besar dan ternama di Indonesia menyadari betul fungsinya dalam memasyarakatkan iptek. Melalui misinya yaitu mencerdaskan masyarakat, harian KOMPAS mencoba mewujudkannya dengan menghadirkan satu halaman khusus untuk berita iptek yang tercakup dalam rubrik humaniora (hal 9 & 10).LIPI sering sekali ditulis di harian ini sebagai sumber berita iptek. Baik melalui hasil-hasil penelitian yang di lakukan oleh para penelitinya, maupun melalui kegiatan-kegiatan ilmiahnya wartawan KOMPAS melakukan peliputan tentang iptek. Menarik untuk diteliti apakah pemberitaan yang termuat di KOMPAS tentang LIPI sarat dengan muatan iptek, atau menulis tentang hal-hal lain seperti: organisasi LIPI, kebijakan pemerintah atau hal-hal lain di luar iptek.Penelitian ini memakai tehnik analisis isi (content analysis) yang menurut Bernard Berelson didefinisikan sebagai tehnik riset yang mendeskripsikan isi komunikasi secara objektif, sistematik dan kuantitatif. Pada umumnya, analisis isi digunakan untuk meneliti suatu trend pemberitaaan pada suatu kurun waktu tertentu, mengenai suatu tema tertentu, baik studi tunggal maupun perbandingan antara sub-sub tema. Unit analisisnya adalah berita LIPI di KOMPAS selama kurun waktu lima tahun (1999-2003). Pada dasarnya penelitian selama lima tahun (1999-2003) bertujuan untuk mengetahui seberapa sering berita LIPI dimuat di harian KOMPAS, serta berita LIPI yang sering dimuat di KOMPAS, berita iptek di bidang apa yang sering ditulis di harian KOMPAS, narasumber dari LIPI yang sering dipilih KOMPAS, cara wartawan KOMPAS mendapatkan berita LIPI dan jumlah peneliti LIPI yang menulis berita iptek di KOMPAS.Berdasarkan temuan data penelitian, terlihat bahwa:Pertama, selama kurun waktu lima pemberitaan ada sebanyak 467 berita tentang LIPI yang dimuat di harian KOMPAS, kedua berita iptek merupakan tema berita yang menonjol diberitakan selama kurun waktu tersebut dibandingkan dengan tema kebijakan pemerintah. organisasi, kegiatan dan tema lain-lain sebanyak 307 berita, ketiga bidang politik merupakan bidang yang paling mengemuka dalam pemberitaan iptek dibandingkan dengan berita di bidang pertanian dan pangan, biologi lingkungan dan kelautan, hukum, ekonomi, sosial budaya, manufaktur dan lain-lain, keempat peneliti LIPI merupakan narasumber yang paling sering dipilih sebagai sumber berita dan kelima seminar. diskusi dan lokakarya merupakan cara yang paling sering dipakan oleh wartawan KOMPAS dalam mendapatkan berita tentang LIPI.Dengan demikian, LIPI sebagai suatu institusi pemerintah yang bergerak dalam bidang penelitian dan pengembangan iptek ternyata dalam pemberitaannya di KOMPAS cukup positif sebagai institusi yang giat memasyarakatkan iptek melalui media massa. Baik dari kegiatan ilmiah berupa seminar, diskusi, lokakarya ataupun dari pendapat dan ulasan para peneliti LIPI mengenai suatu isu atau masalah.viii + 140 halaman, 6 bab, 20 lampiran, 17 buku. 10 tabel, 12 gambar"

"Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU/VII/2010 tentang anak yang lahir di luar perkawinan merupakan putusan yang bersejarah bagi hukum perkawinan Indonesia. Putusan ini membuka peluang kepada anak yang lahir di luar perkawinan untuk mempunyai hubungan keperdataan dengan ayahnya dan keluarga ayahnya. Tesis ini membahas mengenai apakah latar belakang terbitnya putusan tersebut juga bagaimanakah dampak berlakunya putusan terhadap akta pengakuan anak dan surat keterangan hak waris. Sebagai perbandingan, tesis ini juga memaparkan gambaran umum mengenai anak luar kawin di negeri Belanda. Penyusunan tesis ini dilakukan dengan metode penelitian normatif. "