Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Latar BelakangSejak 1970-an Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) memainkan peranan penting dalam pemberdayaan kaum miskin. Banyak pakar mengusulkan agar lebih banyak perhatian diberikan kepada organisasi ini karena mereka mampu mengakomodasi aspirasi kaum miskin, menyadarkan dan menggerakkan kaum miskin dalam upaya peningkatan pendidikan, pendapatan, kesejahteraan dan kemandiriannya.Lembaga Swadaya Masyarakat dibentuk oleh warga masyarakat sendiri, lebih kecil, efesien, dan lebih efektif dari birokrasi pemerintah.John Clark (1995) berpendapat bahwa pembangunan suatu negara akan berhasil apabila pembangunan itu didukung oleh tiga unsur, yaitu pemerintah, sektor swasta dan LSM. Selanjutnya ia berpendapat, pembangunan yang tepat akan memerangi jaringan kekuatan yang menyebabkan kemiskinan, dan menempatkan persamaan, demokrasi serta keadilan sosial menjadi puncak tujuan. Pembangunan harus menjadikan anggota masyarakat yang lebih lemah dapat memperbaiki situasi mereka dengan memberikan pelayanan sosial yang diperlukan dan meningkatkan produktivitasnya, memerangi kerentanan dan keterasingan, menjamin keseimbangan penggunaan sumber daya alam dan menentang ekploitasi, juga harus membuka lembaga masyarakat yang bisa dipercaya masyarakat. Tetapi pada akhir-akhir ini banyak sarjana mulai mempertanyakan efisiensi dan efektivitas dari Lembaga Swadaya Masyarakat dalam memberdayakan kaum miskin.Arief Budiman (1988) mengemukakan bahwa LSM sering melihat kemandirian hanya dari peningkatan kemampuan individu dalam menguasai keterampilan teknis. la berpendapat, kemandirian sebaiknya lebih diartikan sebagai kemampuan masyarakat untuk bertahan dan mengambil sikap seandainya dihadapkan pada tekanan dan tindakan sewenang-wenang dari pihak luar. LSM harus mulai memperhatikan kemandirian yang lebih politis. Seorang pengusaha warung yang kena gusur karena lokasinya dianggap lebih strategis untuk supermaket, harus disadarkan untuk mempertahankan hak-haknya, misalnya dengan menghubungi pers, Lembaga Bantuan Hukum atau pihak-pihak lain yang dapat menolongnya.Erfan Maryono (1995) mengamati bahwa sekarang ini makin banyak orang meragukan kapasistas LSM. Banyak LSM dalam mengembangkan usaha kecil lebih merupakan pendekatan sosial daripada pendekatan ekonomi. Hasilnya dengan pendekatan sosial ini dampak perubahan ekonominya sangat marginal dan membuat orang kecil itu "kerasan" menjadi kecil dan tidak bisa keluar dari kekecilannya. Selanjutnya ia berpendapat, kondisi seperti ini hanya membuat orang kecil tidak terlalu sakit atas kekecilannya."

"Masyarakat Indonesia yang paling merasakan dampak krisis ekonomi yang melanda sejak pertengahan tahun 1997 adalah masyarakat di perkotaan khususnya yang bermukim di pinggiran-pinggiran kota. Kenyataan ini juga terjadi di masyarakat pinggiran kota Jakarta, baik yang bekerja sebagai nelayan maupun buruh di pelabuhan dan lain-lain. Kehidupan mereka semenjak terjadinya krisis ekonomi sangat memprihatinkan, jumlah orang miskin meningkat akibat banyaknya buruh yang di PHK dan mereka tidak memiliki alternatif lain kecuali buka usaha mikro seperti warung nasi, jualan nasi uduk, dan lain-lain.Untuk mengatasi masalah kemiskinan di perkotaan, Yayasan Bina Swadaya kemudian menawarkan upaya pemberdayaan masyarakat miskin di perkotaan melalui program keuangan mikro. Sejak tahun 1999 sampai sekarang ini, program tersebut dilaksanakan dan telah dibentuk ratusan KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) di Jakarta. Untuk mengetahui hasil dari program tersebut, perlu dilakukan penelitian mengenai pelaksanaan penyaluran bantuan keuangan masyarakat miskin melalui program keuangan mikro dan faktor-faktor yang mempengaruhi kebnerlangsungan program tersebut. Karena itu, tujuan penelitian ini adalah menggambarkan pelaksanaan kegiatan lembaga keuangan mikro yang selanjutnya disingkat LKM.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data diperoleh dari informan sebagai pelaku yang terlibat langsung pada proses pelaksanaan keuangan mikro, selain itu data dikumpulkan dengan menggunakan metode wawancara, pengamatan dan dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian ini sejak bulan September hingga November 2004.Data dianalisis dengan cara reduksi data, penyajian data, pengambilan kesimpulan dan interpretasi data melalui tema utama. Kerangka pemikiran yang digunakan dalam tesis ini adalah konsep kemiskinan, strategi pembangunan sosial, pemberdayaan, lembaga keuangan mikro, kelompok swadaya masyarakat dan konsep pendampingan. Konsep-konsep ini digunakan sebagai rujukan literatur untuk membandingkan dengan proses dan hasil penelitian.Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran bantuan keuangan terhadap masyarakat iniskin sebagai pelaksanaan program keuangan mikro di dua KSM binaan Bina Swadaya memperlihatkan hasil yang berbeda. Indikator yang digunakan adalah tingkat pengembalian kredit, tingkat perkembangan usaha, peranan pengurus KSM dan pendamping lapangan. Dari indikator-indikator ini, pelaksanaan program keuangan mikro di KSM Kamal Bahari tidak berhasil disebabkan karena rendahnya tingkat pengembalian kredit hanya sebesar 20 %, rendahnya perkembangan usaha, lemahnya pembinaan yang dilakukan oleh pengurus KSM terhadap anggotanya dan rendahnya intensitas komunikasi dan pembinaan yang dilakukan oleh pendamping lapangan baik terhadap pengurus maupun anggota KSM. Hal ini berbeda dengan kenyataan yang ada di KSM Dahlia, dengan indikator yang sama memperlihatkan keberhasilan yang cukup tinggi. Seperti halnya tingkat pengembalian kredit mencapai rata-rata 90 %, perkembangan usaha meningkat, peranan pengurus KSM dan pendamping lapangan sangat aktif didalam membina anggota KSM. Namun hasil penelitian menunjukkan, bahwa antara KSM Kamal Bahari dan KSM Dahlia sama-sama memiliki faktor pendukung yang cukup kuat untuk keberhasilan program keuangan mikro, seperti adanya kemauan yang keras dari anggotanya untuk berusaha dan keluar dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan, adanya program yang realistis dari Bina Swadaya, adanya keinginan untuk membentuk kelompok sebagai wadah pengembangan. Ketidakberhasilan yang dialami oleh KSM Kamal Bahari, disebabkan oleh beberapa faktor penghambat antara lain, faktor alam yang sangat mempengaruhi produktivitas mereka. Selain itu, lemahnya pengelolaan lembaga oleh pengurus dan pendamping lapangan didalam membina anggotanya.Berdasarkan hasil penelitian ini, maka direkomendasikan dalam bentuk saran-saran antara lain; (i) perlu dibuat kebijakan atau skema khusus kepada usaha mikro yang rentan terhadap faktor-faktor alam dalam bentuk suku bunga pinjaman maupun tata-cara pengembalian pinjaman; (ii) perlu diadakan pelatihan awal terhadap pengurus KSM didalam melaksanakan fungsinya; (iii) perlu ditingkatkan kemampuan pendamping lapangan khususnya dalam hal pendampingan manajemen usaha; (iv) perlu dibuat studi lanjutan yang memetakan potensi dan permasalahan KSM, dan; (v) perlu dibuat kebijakan khusus tentang penempatan pendamping lapangan di KSM-KSM seperti misalnya kebijakan yang mengharuskan pendamping lapangan bermukim di lokasi binaannya."

"Kondisi Indonesia sejak terjadinya krisis moneter tahun 1997 dan pasta runtuhnya Orde Baru banyak diwarnai dengan berbagai macam konflik terutama yang bermuatan SARA yang telah banyak memakan korban. Terjadinya berbagai konflik tersebut salah satunya disebabkan karena belum dipahaminya konsep hidup bersama di dalam masyarakat Indonesia yang sangat majemuk ini.Yayasan Panca Dian Kasih sebagai salah satu LSM berupaya meredam konflik yang sedang terjadi di Indonesia ini melalui penyebaran nilai-nilai kemajemukan kepada sasaran yaitu generasi muda, organisasi kepemudaan dan para pendidik terutama guru-guru agama, yang dianggap sebagai kelompok masyarakat yang dapat menjadi perpanjangan tangan dalam menyebarkan nilai-nilai kemajemukan kepada masyarakat, sehingga diharapkan masyarakat dapat mengerti dan memahami adanya perbedaan dan dapat hidup berdampingan secara damai.Dalam menyebarkan nilai-nilai kemajemukan tersebut, Yayasan Panca Dian Kasih menetapkan strategi komunikasi yang dikenal dengan nama Rencana Strategi yang kemudian diaplikasikan dalam bentuk Program Kegiatan. Baik dalam penyusunan Rencana Strategi dan Program Kegiatan, Yayasan Panca Dian Kasih menggunakan teknik komunikasi sosial.Tesis ini menggunakan pendekatan kualitatif yang ditujukan untuk menggambarkan suatu fenomena atas terjadinya konflik sosial di Indonesia yang sarat bermuatan SARA dan mengancam persatuan dan kesatuan Indonesia. Tipe penelitian yang digunakan ialah deskriptif, dimana penulis mencoba menggambarkan tentang bagaimana strategi komunikasi dan perwujudan strategi tersebut berupa mekanisme kegiatan dalam menyebarkan nilai-nilai kemajemukan kepada sasaran.Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat kendala yang berarti dalam menyebarkan konsep kemajemukan kepada sasaran karena sasaran mewakili kelompok masyarakat yang terpilih untuk dapat menjadi perpanjangan tangan dalam menyebarkan nilai-nilai perdamaian."

"Tesis ini merupakan laporan hasil kajian tentang peran serta masyarakat dalam kegiatan penataan ruang ditinjau dalam perspektif ketahanan nasional. Dengan menggunakan metodologi penelitian kualitatif dan dengan studi kasus di Kabupaten Bekasi, penelitian ini mencoba mengeksplorasi sejauh mana peran serta masyarakat dalam kegiatan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Di samping itu, penelitian ini juga ingin mengetahui faktor-faktor pendorong dan penghambat dari peran serta masyarakat dalam penataan ruang. Dan terakhir penelitian ini juga ingin mengkaji peran serta masyarakat dalam kegiatan penataan ruang dalam perspektif ketahanan nasional.Temuan yang dihasilkan dalam penelitian ini meliputi : (1) peran serta masyarakat Kabupaten Bekasi dalam penataan ruang (mulai tahap perencanan tata ruang, pemanfaatan ruang hingga pengendalian pemanfaatan ruang) masih sangat terbatas; hal itu disebabkan oleh kekurangpahaman (yang pada akhirnya menyebabkan ketidak pedulian) masyarakat, disamping karena kurangnya kamauan aparat pemerintah daerah untuk melakukan sosialisasi dan pemberdayaan; (2) ada kekuatan (strengs) dan peluang (opportunity) yang berpotensi dapat lebih mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan penataan ruang, diantaranya: berkembangnya kesadaran berdemokrasi, dan munculnya berbagai LSM (kekuatan), serta berkembangnya freedom of expression - termasuk kebebasan pers, digulirkannya kebijakan otonomi daerah, dan munculnya isu global tentang pentingnya HAM dan peran serta masyarakat; (3) namun ada juga kelemahan (weakness) dan ancaman (threats) yang menghambat peran serta masyarakat dalam penataan kegiatan ruang, yaitu antara lain: kurangnya pemahaman masyarakat tentang tata ruang, terbatasnya LSM yang mempunyai perhatian (concern) terhadap masalah tata ruang, terbatasnya akses masyarakat terhadap informasi tentang tata ruang, dan kelemahan masyarakat dalam beroganisasi (weakness), serta peraturan perundang-undangan yang sudah tidak sesuai, produk tata ruang yang sangat teknis dan ilmiah sehingga sulit dimengerti dan dipahami oleh masyarakat luas, dan lemahnya sistem informasi dan pengelolaan sumber daya aparat (threats) ; dan (4) dilihat dari perspektif politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan, peningkatan peran serta masyarakat dalam kegiatan penataan ruang mencerminkan sekaligus memperkuat ketahanan nasional."

"Sejalan dengan penetapan pembangunan ekonomi sebagai prioritas utama pembangunan pada masa Orde Baru, pada tahun 1994 Indonesia mulai melaksanakan era industrialisasi. Dalam implementasinya, kegandrungan terhadap pembangunan industri ternyata telah mengabaikan kebutuhan pembangunan sektor-sektor lainnya. Masalah sosial dan ekonomi yang serius pun timbul, seperti ketidakmerataan pendapatan dan kekayaan serta pengangguran. Bagi sebagian masyarakat, kesempatan untuk berusaha semakin sempit dan mata pencaharian mereka menghilang karena kesalahan manajemen dari kegiatan industri yang mengabaikan pertimbangan sosial budaya dan lingkungan. Program diversifikasi industri pada Pembangunan Lima Tahun (Pelita) II dan IV telah mendorong tumbuhnya industri-industri kimia seperti pulp, kertas, rayon, pupuk, semen, dan industri petrokimia. Masing-masing jenis pembangunan tersebut memiliki konsekuensi terhadap lingkungan (Heroepoetri, 1994: 76-80). Semua kegiatan tersebut tentunya memerlukan aturan-aturan hukum untuk menjamin keseimbangan sumberdaya alam yang ada dengan aktivitas-aktivitas manusia yang menggangunya. Sayangnya, gegap gempita pembangunan industri tersebut tidak diikuti dengan tersedianya perangkat pengawasan terhadap pencemaran yang menyeluruh. Di tengah masih terdapatnya berbagai kekosongan hukum lingkungan ini, kendala utamanya adalah bagaimana agar para pelaku industri tersebut mentaati (compliance) peraturan yang ada, dan bagaimana hukum yang ada dapat ditegakkan (enforcement). Salah satu pihak yang diharapkan dapat berperan serta dalam upaya penegakan hukum lingkungan di tengah kondisi masih terdapatnya berbagai kekosongan hukum lingkungan tersebut ialah lembaga swadaya masyarakat (LSM). Hal ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang (UU) No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diubah dengan UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang memberikan ruang bagi lembaga swadaya masyarakat untuk berperan sebagai penunjang dalam pengelolaan lingkungan hidup. Dalam UU No. 23 Tahun 1997 tersebut, hak, kewajiban, dan peran masyarakat mendapatkan pengakuan. Hal tersebut tercantum dalam Bab III yang terdiri dari Pasal 5, 6, dan 7. Sedangkan dalam UU yang berlaku sebelumnya, yakni UU No. 4 Tahun 1982, peran serta masyarakat juga mendapatkan pengakuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 dan 19."

"Tesis ini membahas mengenai upaya pemberdayaan yang dapat dilakukan oleh BNN terhadap LSM, dalam hal mensikronkan kegiatan di bidang pencegahan penyalahgunaan Narkoba, mengingat masalah P4GN bukanlah merupakan tanggung jawab pemerintah atau dalam hal ini BNN semata. Diperlukan peran serta masyarakat dan LSM untuk membantu upaya penanggulangannya. BNN memandang penting keberadaan atau peran dari LSM untuk turut memerangi bahaya penyalahgunaan Narkoba, sebagaimana telah ditetapkan sebagai salah satu strategi dalam upaya pencegahan pada revisi Stranas BNN 2010 ? 2014. Diharapkan bila ada sinkronisasi antara BNN dan LSM, maka akan diperoleh hasil yang lebih tepat guna atau efektif.Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian yang di dapat menyarankan bahwa dalam hal BNN memberdayakan LSM, ada baiknya BNN dapat membuat suatu rumusan kebijakan atau pedoman yang mengatur mengenai hubungan dengan para LSM. Dalam kebijakan atau pedoman tersebut dapat diatur mengenai hubungan kerjasama, koordinasi, monitoring, status dari LSM serta jenis bantuan yang dapat diberikan bagi LSM. Diharapkan bila telah ada suatu kebijakan atau pedoman, maka koordinasi dan kerjasama LSM dengan BNN dapat berjalan secara kontinyu.Selain itu kelembagaan BNN juga perlu untuk lebih ditingkatkan menjadi setingkat kementerian atau Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND). Hingga saat ini status kelembagaan BNN hanyalah sebuah institusi koordinator dalam upaya P4GN, sehingga BNN pun tidak memiliki kewenangan vertikal dengan BNP dan BNK/Kota yang ada di propinsi maupun kabupaten / kota. Masalah kelembagaan ini tentu saja dapat menjadi kendala dalam hal hubungan koordinasi, mengingat permasalahan terhadap Narkoba membutuhkan kerjasama dan komitmen yang kuat dari berbagai unsur pemerintah, LSM, dan masyarakat.

---

The thesis discusses the empowerment by BNN on NGO?s in the synchronization of prevention activities against drug abuse. The drug problem in Indonesia is not merely a responsibility of the government cq. BNN, but the community and NGO?s as well. The participation of the community and NGO?s is urgently needed to overcome the drug problem in Indonesia. This policy is laid out as one of the strategies in BNN?s revised National Strategy 2010 ? 2014. Through the synchronization of BNN and NGO?s activities it is expected to gain more effective and efficient results in the fight against drug abuse.This is a qualitative study designed descriptively. The outcome of the study suggests that BNN formulates a policy or guidelines in regulating its relation with NGO?s by establishing cooperation, coordination as well as monitoring. The results of the study also shows the important role of BNN as a government institution in its function to coordinate efforts in dealing with drug abuse in Indonesia.Besides enhancing / improving NGO?s participation in the prevention efforts against drug abuse, it is also necessary for BNN to make internal as well as external improvements. Internal factors include support and assistance from the central government and regional / provincial administration, advocacy and cooperation among the related agencies."