Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDari sejarah kenegaraan ataupun dalam kepustakaan akan ditemukan dua sistem pemerintahan. yang pertama ialah sistem pemerintahan parlementer, dan yang kedua ialah sistem pemerintahan presidensial. Dalam perkembangannya dari kedua sistem pemerintahan tersebut memunculkan variasi-variasinya, seperti sistem pemerintahan campuran (hybrid system), sistem pemerintahan quasi, baik quasi parlementer maupun quasi presidensial dan sistem referendum. Pertanyaannya adalah sistem pemerintahan apakah yang dianut Negara Republik Indonesia di bawah Undang-Undang Dasar (UUD) 1945? Para pendiri Negara Republik Indonesia telah merumuskan suatu mekanisme sistem pemerintahan negara yang lengkap dalam UUD 1945 yang dijabarkan pada bagian Penjelasan UUD 1945. Namun, para pakar kenegaraan kita ternyata memberikan pendapat yang berbeda-beda terhadap rumusan mekanisme sistem pemerintahan menurut UUD 1945. Terdapat tiga golongan pendapat, yaitu pertama, pendapat yang menyatakan bahwa sistem pemerintahan menurut UUD 1945 memenuhi kriteria sistem pemerintahan presidensial, kedua, pendapat yang menyatakan bahwa sistem pemerintahan menurut UUD 1945 memenuhi kriteria sistem pemerintahan campuran, ketiga, sistem Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) karena supremasi dalam melaksanakan fungsi pemerintahan berada pada MPR. Melalui penelusuran literatur dengan menggunakan metode yuridis, penulis berkesimpulan bahwa pemikiran Padmo Wahyono tentang Sistem MPR sungguh tepat sebagai sistem pemerintahan negara berdasarkan UUD 1945. Hal ini ditunjukkan dari unsur-unsurnya baik antara bagian-bagian maupun hubungan fungsional secara keseluruhan sistem pemerintahan menurut UUD 1945 bermuara pada MPR. Namun, agar sistem MPR berdaya guna dan berhasil guna hendaknya MPR lebih berperan aktif, dan juga dapat menghilangkan kendala yuridis sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985 tentang Susunan dan Kedudukan MPR,DPR dan DPRD. "

"Salah satu permasalahan yang mengemuka pasca runtuhnya kekuasaan pemerintahan Presiden Suharto adalah masalah penyelenggaraan pemerintahan daerah. Persoalan ini sebenarnya sudah berkembang sedemikian rupa pada pemerintahan Soekarno. Karena itu, reformasi penyelenggaraan pemerintahan daerah setelah runtuhnya rezim Suharto menjadi salah satu agenda reformasi yang harus diupayakan.Kondisi tahun 1950-an sebenarnya awal gejolak politik nasional dewasa itu. Misalnya terdapat sejumiah pemberontakan daerah yang menuntut kemerdekaan, seperti Sumatera Barat, Sulawesi Selatan dan Sumatera Selatan. Selain itu masih terdapat pemberontakan kecil yang antara lain terjadi di Jawa Barat di awal 1960-an yang terkait dengan isu etnis Cina. Peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam periode tersebut merupakan permasalahan politik yang pelik dari kedua pemerintahan tersebut.Upaya untuk memperbaiki kondisi pemerintahan daerah era Suharto dimulai dengan pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Secara teoritis undang-undang tersebut menganut model efisiensi struktural (Structural Efficiency Model) yang menekankan pada efisiensi penyelenggaraan pemerintah berupa uniformitas dan pengendalian sebagai pintu intervensi pemerintah dan pengendalian sebagai pintu intervensi pemerintah pusat. Berdasarkan kriterium ini, pemerintah pusat memangkas jumlah susunan daerah otonom, pembatasan peran dan partisipasi lembaga perwakilan rakyat. Selain itu juga ditandai oleh keengganan Pusat untuk menyerahkan wewenang dan diskresi yang lebih besar kepada daerah otonom. Cenderung mengutamakan dekonsentrasi daripada desentralisasi. Paradoks di antara efisiensi yang memerlukan wilayah daerah otonom yang luas agar tersedia sumber daya yang memadai dengan kekhawatiran separatisme jika daerah otonom terlalu luas.Ekses dalam pengaturan pemerintahan daerah seperti tercermin dalam Undang-undang No. 5/1974 tersebut pasca pemerintahan Suharto mendapat reaksi untuk segera diubah. Karena itu muncul gagasan untuk reformasi pemerintahan daerah."