Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kegiatan pengangkutan barang melalui laut mengandung resiko cukup besar baik bagi pemilik barang maupun bagi pemilik kapal / pengangkut. Resiko yang mungkin dihadapi adalah penurunan nilai barang secara ekonomis, kualitas dan kuantitas. Oleh karena itu Para pihak berupaya mengurangi resiko dengan membuat perjanjian pengangkutan,antara pemilik barang dan pengangkut. Yang penting dalam perjanjian adalah hubungan sebab - akibat antara timbulnya kerugian dengan kewajiban yang harus dipenuhi pengangkut. Ketentuan tentang ganti rugi yang diberikan oleh pengangkut terhadap pemilik barang, di setiap negra berbeda. Perbedaan tersebut berkaitan erat dengan taraf perekonomian suatu negara. Indonesia memberikan ganti rugi sebesar Rp.600,-/potong barang atau Rp.500,-permeter kubik(PS470 & 474 KUHD) Eropa menggunakan The Hague Rules dengan ganti rugi 100.Poundsterling/koli, disempurnakan dengan The Hague Visby Rules sebesar 1000.F.F. , Hamburg Rules 835 Unit S.D.R. Perkembangan selanjutnya dikenal dengan sistem slices tonage/sesuai dengan bobot mati kapal, ketentuan yang mengaturnya adalah Brussel Convention 1957 sebesar 3100.Francs/tonasi untuk kapal dengan bobot mati 300 ton, London Convention 1976 333.000 SDR.Indonesia belum meratifikasi semua konvensi internasional, namun dalam praktek telah tunduk secara diam-diam kemungkinan alasannya adalah kondisi pelayaran nasional masih memprihatinkan, disamping sumber daya manusia, permodalan, peraturan, belum mendukung, dan kapal yang digunakan bukan kapal baru yang rentan terhadap kecelakaan. Jika konvensi tersebut tetap dilaksanakan apakah kita mampu?, di sisi lain Indonesia harus segera meratifikasi sebagai upaya harmonisasi ketentuan nasional terhadap ketentuan internasional dalam menghadapi kemajuan ekonomi, transportasi dimasa yang akan datang."

"ABSTRAKPerdagangan Rumah Toko (Ruko) yang dikalangan usaha properti digolongkan sebagai bisnis rumah sekunder itu, dalam beberapa tahun terakhir ini mengalami perkembangan pesat. Dalam bertransaksi jual beli, Perjanjian jual beli sering dibuat sebelum Ruko dibangun. Resiko tinggi diambil pembeli karena harus membayar uang muka cukup besar dan berpotensi kehilangan uangnya apabila kemudian penjual ingkar janji untuk membangun Ruko dan tidak dapat menyerahkannya kepada pembeli sesuai dengan perjanjian. Permasalahan yang diteliti adalah akibat hukum yang timbul dari wanprestasi terhadap Perjanjian Pengikatan Jual Beli Ruko yang baru akan dibangun dan Putusan Pengadilan mengenai keabsahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Ruko yang tanahnya merupakan milik isteri penjual. Metode penelitian kepustakaan yuridis normatif digunakan untuk menghimpun data skunder yang kemudian diteliti melalui studi dokumen dan dianalisis secara kualitatif untuk kemudian disajikan secara deskriftif dan menghasilkan kesimpulan yang bersifat analitis kualitatif deskriptif. Hasil penelitian memperoleh kesimpulan bahwa Wanprestasi terhadap PPJB Ruko melahirkan akibat hukum dalam bentuk lahirnya hak bagi pihak yang dirugikan sehingga dapat menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkar tidak ada satu pun yang dirugikan karena wanprestasi itu. Putusan Pengadilan Negeri Pangkal Pinang Nomor 121Pdt.G/20011PN.PKP. yang diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Palembang menyataian PPJB sah demi hukum telah sesuai dengan kaidah hukum perjanjian tetapi mengabaikan ketentuan mengenai harta bersama dalam perkawinan menurut Pasal 36 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 dan ketentuan peralihan hak atas tanah menurut Pasal 37 ayat (1) PP No. 24 Tahun 2004 dan peraturan pelaksanaannya.

---

ABSTRAK

Shop House which is among effort property classified as the house secunder business, in a few this the last year experience of fast growth. In transacting sales, Sales agreement often made before Shop house its develop, taken high risk for buyer for having give advance a lot of money drawn a potency to loss of money if later the seller break a promise to build Shop house and cannot deliver to buyer as according to agreement. Problems checked here is the legal consequences of arising out from denial to Cordage Agreement of Shop House males would be develop and Decision of Justice hit authenticity of Cordage Agreement of Sales of real property which its ground represent property of seller wife. This Research as bibliography of the normative law used to muster the secunder facts checked by study of document and analysed qualitative then presented by descriptive method. The conclusion having the character of descriptive analytical qualitative. Resalt of research has drawn the conclusion that denial to Cordage Agreement of Sales of Shop house bear legal consequences in the form of delivering the rights for party harmed so that can claim denial one to give indemnation, so that by law expected no one even also harmed for denial. Decision of District Court of Pangkal Pinang Number 12/Pdt.G/ 2001/PN.PKP. and confirmed by High Court of Palembang express valid Cordage Agreement of Sales of Shop house for the shake of law have as according to method of contractual law b zt disregarding rule hit community property in marriage according to Section 36 sentence (1) Code of Marital and rule of levering of land right according to Section 37 sentence (1) Gorvernnent Regulation Number 24 Year 2004 and its application regulation."

"Donald Trump was elected into US presidential office in November 2016 and his protective approach on international economics blatantly differs with actions taken by politicians before him. Those policies and sentiments are always expressed via his twitter account and received various responses from citizens and governments alike. This research aimed to find out if the US diplomatic hostility towards its partners on social media will have a direct impact on their bilateral trade flows because of diplomatic retaliation. Using monthly import and export data between the US and 10 major trading partners from June 2015 until March 2018, their respective Economic Policy Uncertainty EPU Index, and tweets analysed with VADER sentiment analysis, we estimate an ARDL model of Trump rsquo s twitter sentiments and its effect on trade. We found out that tweets and trade are not causally linked, yet in most cases they are cointegrated in the short and long run. Through ARDL, we can infer that tweets took around 4 months to take effect and they are only significant in several countries.

---

Donald Trump terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat di bulan November 2016 dan kebijakannya yang protektif sangat berbeda dengan politisi-politisi sebelumnya. Kebijakan dan opini Trump selalu diutarakan melalui akun Twitternya dan mendapat berbagai tanggapan baik dari masyarakat maupun negara lain. Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu apabila ketegangan diplomatis akibat perilakunya di media social akan memiliki efek langsung pada perdagangan bilateral sebagai konsekuensi dari balasan diplomatic. Dengan menggunakan data bulanan impor dan ekspor antara AS dan 10 partner dagang dari Juni 2015 sampai Maret 2018, data Indeks Ketidakpastian Kebijakan Ekonomi EPU dari negara-negara tersebut dan twitnya yang dianalisa dengan metode analisa sentiment VADER, kami mengestimasi model ARDL untuk nilai sentiment twit Trump dan efeknya pada perdagangan. Melalui ARDL, ditemukan bahwa twit membutuhkan sekitar 4 bulan untuk memengaruhi arus perdagangan dan bahwa twit merupakan variabel yang signifikan hanya untuk beberapa negara tertentu."

"ABSTRAKWTO berhasil untuk membentuk Committee on Regional Trade Agreement CRTA pada Februari 1996. Fungsi dari CRTA adalah untuk meninjau semua perjanjian perdagangan regional yang didaftarkan ke WTO dan mempertimbangkan implikasi dari perjanjian perdagangan regional terhadap sistem perdagangan multilateral dan antara perjanjian itu satu sama lain. Namun CRTA tidak memiliki kewenangan yang kuat. Komite ini hanya memiliki fungsi administratif dan studi kelayakan tanpa bisa memberi keputusan yang mengikat. Usulan untuk memperkuat fungsi dari CRTA coba di bawa dalam perundingan Putaran Doha tahun 2001 yang kemudian gagal untuk mencapai kesepakatan. Penelitian ini mengkaji secara mendalam mengenai peranan dari Committee on Regional Trade Agreement WTO dalam kaitannya dengan pengawasan RTA dan juga bagaimana sejauh ini kepatuhan anggota-anggota WTO dalam melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan mengenai persyaratan pembentukan RTA tersebut.

---

ABSTRACTThe WTO succeeded in establishing a Committee on Regional Trade Agreement CRTA in February 1996. The function of CRTA is to review all regional trade agreements registered with the WTO and to consider the implications of regional trade agreements on the multilateral trading system and between agreements to each other. However CRTA has no strong authority. This committee only has administrative functions and feasibility studies without being able to make binding decisions. The proposal to strengthen the function of the CRTA was brought to the Doha Round of 2001 negotiations which then failed to reach agreement. This study examines in depth the role of the Committee on Regional Trade Agreement of the WTO in relation to RTA surveillance as well as how so far the compliance of WTO members in implementing the established provisions on the requirements for the establishment of the RTA."

"The Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) atau Kemitraan Perdagangan dan Investasi Transatlantik adalah perjanjian perdagangan yang diusulkan antara Uni Eropa dan Amerika Serikat, dengan tujuan mempromosikan perdagangan dan pertumbuhan ekonomi multilateral. Namun, saat membahas rancangan perjanjian tersebut, Prancis menjadi salah satu negara yang menyatakan keberatannya. Perjanjian perdagangan tersebut dianggap akan membahayakan identitas kebudayaan Prancis. Perjanjian ini juga bertentangan dengan konsep "l'exception culturelle" (pengecualian budaya) Prancis yang memperlakukan budaya secara berbeda dari produk komersial lainnya. Dengan kata lain, tujuannya adalah untuk mempertimbangkan barang dan jasa budaya sebagai pengecualian dalam perjanjian internasional. Perjanjian TTIP juga dianggap berbahaya bagi industri audiovisual Prancis karena adanya kemungkinan dominasi dari Hollywood. Oleh karena itu, menjelaskan alasan Prancis dalam melindungi entitas dan identitas budayanya dalam pembahasan dan negosiasi TTIP. Selain itu, penelitian ini juga memaparkan hubungan antara penolakkan Prancis dengan konsep transnasionalisme, dan imbanya terhadap negosiasi TTIP. Penelitian dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik analisis wacana kritis. Teori dan konsep yang digunakan adalah teori identitas milik Stuart Hall, serta menggunakan konsep transnasionalisme dalam melihat konsep pengecualian budaya Prancis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penolakkan Prancis terhadap TTIP didasarkan pada perlindungan identity as becoming Prancis. Dalam hal ini sektor audiovisual dilihat sebagai sebuah identitas budaya nasional yang harus dilindungi. Kemudian, negosiasi TTIP juga dianggap bertentangan dengan konsep "l'exception culturelle" (pengecualian budaya) Prancis. Ketiga, perjanjian TTIP dianggap akan mengancam sektor industri audiovisual Prancis, dan memungkinkan adanya dominasi budaya dan ekonomi dari sektor audiovisual Amerika Serikat. Penolakkan ini berkaitan dengan cara pandang Prancis terhadap konsep transnasionalisme yang dianggap sebagai sebuah ancaman dan serangan terhadap identitas budayanya. Karena sikapnya tersebut, Prancis mendapat kritik dari berbagai negara, sedangkan konsep transnasionalisme seharusnya bisa dilihat sebagai sebuah ajang promosi, sekaligus kesempatan untuk berekspansi.

---

The Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) is a proposed trade agreement between the European Union and the United States, with the aim of promoting multilateral trade and economic growth. However, while discussing the draft of the agreement, France became one of the countries that raised its objection. According to France, the trade agreement is considered to endanger French cultural identity. This agreement also contradicts the French concept of the "l'exception culturelle" (cultural exception), which treats culture differently from other commercial products. In other words, to consider cultural goods and services as exceptions in the negotiations of international treaties. The TTIP agreement is also considered dangerous for the French audiovisual industry because of the possibility of domination from Hollywood. Therefore, this research aims to explain the reasons for France in protecting their cultural identity in the TTIP discussion and negotiation. In addition, this study also describes the relationship between the rejection of France and the concept of transnationalism, and its impact on the negotiations. The research was conducted using qualitative research methods with critical discourse analysis techniques. The theory and concept used is Stuart Hall's theory of identity, and utilizing the concept of transnationalism in seeing the French cultural exclusion. The results showed that France's rejection of TTIP was based on the protection of their identity as becoming. In this case the audiovisual sector is seen as a national cultural identity that must be protected. The TTIP was also deemed to contradict the French concept of "l'exception culturelle". Third, the TTIP agreement is considered to endanger the French audiovisual industry, and allows for cultural and economic domination of the the United States. In this case, France sees the concept of transnationalism as a threat and an attack on its cultural identity. Because of their action, France has received criticism from various countries for considering the concept of transnationalism as a direct attack on their cultural identity. Whereas, transnationalism should be seen as a gateaway for cultural promotion, as well as an opportunity for cultural and economic expansion."

"Cakupan perjanjian dagang yang semakin dalam diasosiasikan dengan meningkatnya partisipasi negara dalam jaringan produksi global. Deep FTA dianggap dapat mempromosikan perkembangan pesat rantai nilai global dengan memperkuat kerja sama ekonomi trans-nasional dan mendorong arus masuk FDI. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh IJEPA, khususnya setelah adanya general review, terhadap partisipasi backward dan forward, serta arus masuk FDI Jepang di Indonesia. Studi ini menggunakan data panel, dengan unit observasi ekspor/impor bahan baku dan penolong berdasarkan HS 4-digit dan realisasi PMA berdasarkan KBLI 2-digit, dan mengaplikasikan metode simultaneous equation model serta seemingly unrelated regression. Hasil estimasi menunjukkan bahwa general review IJEPA meningkatkan partisipasi backward dan forward Indonesia, serta FDI inflows Jepang di Indonesia. Selain itu, ditemukan hubungan dua arah antara forward participation dan FDI inflows, sedangkan FDI inflows memengaruhi backward participation dan tidak berlaku sebaliknya. Temuan ini membuktikan bahwa investasi yang dilakukan Jepang di Indonesia berorientasi untuk mengamankan bahan baku dan penolong yang diekspor Indonesia ke Jepang

---

The deepening scope of trade agreements is associated with increased state participation in global production networks. Deep FTAs can promote the rapid development of global value chains by strengthening trans-national economic cooperation and encouraging FDI inflows. This study aims to analyze the effect of IJEPA, especially after a general review, on backward and forward participation, as well as Japanese FDI inflows in Indonesia. This study uses panel data, with an observation unit for export/import of raw and intermediate input based on 4-digit HS and realization of FDI based on 2-digit KBLI and applies simultaneous equation model estimators (3SLS). The estimation results show that the general review of IJEPA increases Indonesia's backward and forward participation, as well as Japanese FDI inflows in Indonesia. In addition, a two-way relationship was found between forward participation and FDI inflows, whereas FDI inflows affected backward participation and did not apply otherwise. This finding proves that the investment made by Japan in Indonesia is oriented towards securing raw and intermediate input that Indonesia exports to Japan."

"Dalam penelitian ini terdapat dua pokok permasalahan, yaitu Pertama, berkaitan dengan kedudukan hukum Undang-Undang yang Meratifikasi Perjanjian Internasional dalam sistem hukum nasional Indonesia, dan Kedua, mengenai pengujian Undang-Undang yang meratifikasi perjanjian internasional tersebut terhadap UUD NRI 1945 dengan menganalisis Putusan MK No. 33/PUU-IX/2011 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Pengesahan Piagam Asean. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang menggunakan data sekunder dan disajikan secara deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukan bahwa tata urutan peraturan perundang-undangan menurut UU No. 12 Tahun 2011 tidak melakukan pembedaan kedudukan hukum undang-undang yang meratifikasi perjanjian internasional dengan undang-undang pada umumnya. Apabila dikaitkan dengan wewenang Mahkamah Konstitusi untuk menguji konstitusionalitas suatu undang-undang, maka Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang yang meratifikasi perjanjian internasional.

---

This research focus on two main problems. First, the legal position of the Ratification of Treaties Act in Indonesian legal system. Second, Ratification of Treaties Act review toward UUD NRI 1945 by Constitutional Court by analyzing Constitutional Court Verdict No. 33/PUU-IX/2011 on Law No. 38 year 2008 on Ratification of Asean Charter. The method used in this research is judicial-normative, using secondary data, this research will also be presented in the form of descriptive-analytical.

The result shows that Law No. 12 year 2011 which regulates the hierarchy of legal norms not distinguish the legal position of ratification of treaties act and law in general. Regarding to Constitutional Court competence to review any Law alleged to be in conflict with the Constitution, therefore Constitutional Court has competence to review ratification of treaties act."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mempelajari efek perubahan nilai tukar yangmencakup efek depresiasi dan volatilitas nilai tukar terhadap ekspor Indonesiadengan enam negara mitra dagang utama. Penulis juga akan membandingkan efekdepresiasi dan volatilitas secara relatif terhadap peningkatan ekspor. Studi inimenggunakan data bilateral Indonesia dengan enam negara mitra dagang utamayang terdiri dari Amerika Serikat, China, Singapura, Malaysia, Jepang, dan KoreaSelatan dari tahun 1998 sampai 2015. Data panel diestimasi dengan menggunakanmetode efek acak (random effect model). Untuk membandingkan pengaruhdepresiasi dan volatilitas secara relatif, dilakukan estimasi koefisienterstandardisasi. Hasil estimasi menunjukkan bahwa depresiasi nilai tukar danvolatilitas mempengaruhi ekspor secara signifikan. Kenaikan depresiasi dapatmeningkatkan ekspor, namun volatilitas nilai tukar yang berlebihan dapatmenurunkan ekspor. Depresiasi secara relatif lebih besar pengaruhnya terhadapekspor dibandingkan volatilitas. Pendapatan negara mitra dagang merupakanfaktor yang paling mempengaruhi ekspor. Studi ini mendukung argumen bahwadepresiasi dapat meningkatkan ekspor

---

ABSTRACTThis study aims to analyze the effect of exchange rate changes which consist ofthe effect of depreciation and exchange rate volatility on Indonesia?s export to sixof its main trading partners. The writer will also compare the relative effect ofdepreciation and exchange rate volatility on the increase of export. This study willuse bilateral data between Indonesia and six of its main trading partners whichare United States of America, China, Singapore, Malaysia, Japan, and SouthKorea from the year of 1998 to 2015. The panel data will be estimated usingrandom effect model. To compare the relative effects of depreciation andexchange rate volatility, this study will be using estimation on standardizedcoefficients. The result shows that depreciation and volatility both havesignificant effect on export. The increase of depreciation will increase export, butexcessive volatility of exchange rate will harm export. Depreciation has a biggerrelative effect in comparison to volatility. The income of trading partners is thebiggest factor in determining export. This study supports the argument thatdepreciation can promote export."

"Tesis ini membahas mengenai perbandingan perjanjian perdagangan bebas yang diikuti oleh Indonesia dalam kerangka kerjasama antara ASEAN dan Keempat Mitra Wicara. Substansi yang diperbandingkan dalam penulisan ini adalah pengaturan perdagangan barang atau trade in goods. Keempat perjanjian ini memiliki persamaan dan perbedaan. Perbandingan yang menjadi fokus utama pembahasan adalah bagaimana tiap-tiap perjanjian memenuhi teori keadilan dalam perdagangan liberal. Berdasarkan hasil analis, dicari upaya yang disediakan oleh setiap perjanjian perdagangan bebas bagi negara berkembang yang merasa tidak diuntungkan. Teori critical legal studiesdigunakan dalam menganalisa upaya dan merujuk pada ketentuan pada perjanjian perdagangan bebas yang diikuti oleh Indonesia. Penelitian merupakan penelitian yuridis normatif dengan metode analisa data kualitatif data diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan. Tidak ada perbedaan mendasar dalam pengaturan perdagangan barang dalam perjanjian-perjanjian perdagangan barang antara ASEAN dan keempat Mitra Wicara. Pengaturan perdagangan barang dalam keempat perjanjian perdagangan barang ini telah berusaha memenuhi prinsip keadilan dalam perdagangan liberal, namun bentuk keadilan berupa perlakuan berbeda bagi negara yang paling tidak diuntungkan dalam hal ini adalah negara berkembang, hanya bersifat sementara.Negara berkembang sebagai pengimpor sulit untuk melakukan negoisasi yang membutuhkan prosedur yang panjang. Terhitung pada tanggal pemberlakuan liberalisasi penuh special differential treatment ini akan dihapuskan. Terhadap perjanjian-perjanjian perdagangan bebas yang dirasa tidak adil atau tidak mampu untuk dilaksanakan oleh suatu negara seperti negara berkembang maka terdapat 2 langkah kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah negara yang bersangkutan. Mengingat sulitnya upaya melakukan perubahan atas isi perjanjian yang disepakati. Pemerintah Indonesia harus lebih memperhatikan perjanjian-perjanjian perdagangan bebas yang akan ditandatangani nantinya. Pilihan yang paling realistis untuk saat ini bagi Indonesia adalah tetap memberlakukan perjanjian-perjanjian perdagangan bebas dalam Kerangka Kerjasama ASEAN yang telah disepakati. Demikian, dengan realitas kemampuan Indonesia saat ini hal yang dapat dilakukan adalah memfokuskan diri pada perbaikan kinerja industri lokal (modal, pendidikan, keahlian dan teknologi).

---

This research discusses the comparison of the free trade agreements Indonesia enters into in the cooperative framework between ASEAN and the four Dialogue Partners. The substance upon which this research compares is the regulation of trade in goods. These four agreements share some similarities as well as differences. The comparison that serves as the main focus of the discussion is how every agreement satisfies the theory of justice in liberal trades. An analysis of each agreement is performed to look for the terms by which a disadvantaged developing country can seek to address the justice it perceives. The theory of critical legal studies is employed in analyzing and refering to the terms in the free trade agreements joined by Indonesia. This research is a legal-normative research with qualitative analysis of the data obtained from literature studies. There are no fundamental differences in the regulation of trade in goods in the trade in goods agreements between ASEAN and the four Dialogue Partners. The regulation of the trade in goods within these four trade in goods agreements has sought to satisfy the principle of justice in liberal trades. However, the equity that takes form in the differential treatments for the most disadvantaged countries,which in this case are developing countries, is only temporary in nature. An importing developing country finds it difficult to be in anegotation that undertakes long procedures. By the time the liberalization swings in full effect, this special differential treatment will be abolished. With regards to the free trade agreements perceived to be inequitable or unperformable by a country such as a developing country, there are two policy measures that the government of such country can take. Taking into account the difficulty in amending the agreed-upon terms, the Government of Indonesia has to pay more attention to the free trade agreements it is about to enter into. The most realistic choice for Indonesia at this moment is to keep respecting the free trade agreements in the agreed ASEAN Cooperative Framework. With this reality in mind, Indonesia has to focus on the improvement of the performance of local industries (capital, education, skills and technology)."