Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Demokrasi merupakan konsepsi yang popular dan banyak dianut oleh negara-negara di dunia pada saat ini, termasuk Indonesia. Dalam upaya demokratisasi, make di dalam UUD 1945 terdapat ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang demokrasi. Ketentuan-ketentuan tersebut ada yang secara langsung dapat terlihat karaktar demokratisnya, namun ada pula yang masih netral, sehingga sifat demokratisnya masih sangat tergantung dari undang-undang organiknya, yang biasanya sangat dipengaruhi oleh kebijakan politik yang ada.Selama berlakunya UUD 1945 ternyata efektifikasi implementasi demokrasi tersebut mengalami pasang surut yang dapat dilihat dari tiga periode, yaitu 1) periode 1945-1959 (Demokrasi Liberal); 2) periode 1959-1966 (Demokrasi Terpimpin) dan 3) periode 1966-sekarang (Demokrasi Pancasila). Keadaan pasang surut tersebut dapat dilihat dari bekerjanya pilar-pilar demokrasi, antara lain, yaitu kehidupan pers, kehidupan kepartaian, dan bekerjanya lembaga perwakilan.Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis, politis, dan komparatif. Objek atau sasaran penelitian ialah sekitar peraturan perundangundangan yang merupakan dasar pengaturan dan pengejawantahan tentang demokrasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektifikasi implementasi demokrasi sangat tergantung pada kebijakan politik, yaitu yang tercermin melalui peraturan perundang-undangan yang merupakan pengejawantahan dari pasal-pasal UUD 1945 yang mengatur tentang demokrasi. Berbagai peraturan perundang-undangan yang merupakan implementasi demokrasi, seyogianya merupakan pengukuhan dan bukan sebaliknya.Berkaitan dengan itu, diajukan saran agar berbagai peraturan perundang-undangan tentang implementasi dari pasal-pasal tentang demokrasi (dalam penelitian ini yang berkaitan dengan Pemilu) ditinjau kembali."

"ABSTRAKDisertasi ini berjudul ?Pergeseran Fungsi Institusi Militer di Indonesia Dalam Perspektif Perubahan Undang-Undang Dasar l945?, yang ditinjau secara sosiologis, dengan menggunakan Pendekatan Sejarah sesuai dengan perspektif yang telah dipilih yakni perubahan Undang-Undang Dasar 1945, baik yang mcnggunakan cara interpretasi maupun cara amandemen, kemudian atas perubahan tersebut dianalisis faktor yang mempengaruhi dan bagaimana terjadinya, memakai suatu optik, yaitu Faham Kedaulatan.Penelitian ini ingin menjelaskan suatu thesis yang berbunyi ?Faham Kedaulatan yang dianut pada suatu era pemerintahan, menentukan fungsi lnstitusi Militernya?. Adapun Faham Kedaulatan dipersepsikan sebagai ?suatu resultante antara faktor Disposisi dari Institusi Militer dengan faktor Aspirasi di dalam masyarakat?. Karena faktor yang mempengamhi lebih dari satu faktor, rnaka sexing disebut sebagai multi-kausalitas, atau secara diakronik. Sedangkan periodisasi ditempuh untuk menggambarkan kontinuitas dan dis-kontinuitasnya.Analis dilakukan dengan menggunakan Teori dan Alat Bantu Analisis berupa gagasan dan peristiwa yang pernah ada/terjadi di bumi Nusantara, dengan tetap memperhatikan perspektif perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu perubahan yang telah ditempuh baik melalui cara interpretasi dan perubahan melalui amandemen.Perubahan Aspirasi pada era Demokrasi Terpimpin, dianalisis perubahan melalui interpretasi, yakni interpretasi pada Pembukaannya Perubahan Aspirasi pada era Demokrasi Pancasila juga dianalisis melalui interpretasi pada Sejarah Pembuatannya. Adapun perubahan Undang-Undang Dasar 1945 pada era Reformasi dinalisis perubahan faktor Aspirasi dan Disposisi Institusi Mililter yang mempengaruhi sehingga terjadi amandemen Undang Undang Dasar 1945.Pada sisi Disposisi dianalisis tindakan lnstitusi Militer pada masing-masing era pemerintahan, yang nampak sebagai tindakan me-libat-kan diri, meng-optimasi-kan momentum yang sedang berkembang, atau me-lepas-kan diri dari keterlibatan ketika konstelasi dunia mulai berubah dan tuntutan aspirasi demokratisasi di dalam masyarakat sedemikian menggebu.Sisa kebijakan segregasi dalam bentuk pluralitas hukum dipergunakan untuk menganalisis tentang ancaman, sedangkan pendapat Jenderal A.H. Nasution tentang ?100 bataliyon tempur berbasis infanteri yang mobile, persenjataan ringan dan mudah dijinjing, organisasi Tentara dan Teritorium" dipergunakan sebagai ?indeks perubahan? terhadap struktur organisasi Institusi Militerya."

"Pada Negara Indonesia dari sejak tahun 1950-1959 menganut sistem Demokrasi Liberal. Karena sistem kabinet yang berlaku, maka kabinet dapat jatuh olrh karena kebijaksanaannya tidak didukung oleh parlemen, sedangkan Presiden/Kepala Negara adalah Presiden Konstitusional. Setelah terlaksananya pemilihan umum 1955, terbentuklah Kabinet Ali Sastroamidjoyo yang kedua sebagai wujud kekuatan-kekuatan (fraksi-fraksi di Parlemen). Dalam perjalanan pemerintahannya, Kabinet ini banyak menemui masalah-masalah yang menyulitkan kedudukan Kabinet Ali kedua, antara lain ketika Presiden Soekarno mengucapkan Konsepsinya pada tanggal 21 Februari 1957. Menurut presiden, konsepsi ini adalah untuk mengatasi kekalutan politik yang menjadi-jadi di tanah air. Hanya saja, gagasan presiden ini diumumkan tanpa sepengetahuan pemerintah terlebih dahulu. Tindakan presiden itu, mungkin sekali tidak dalam kedudukannya sebagai Presiden Konstitusional, melainkan sebagai Pemempin Rakyat yang prihatin melihat kekacauan politik sudah begitu memuncak, sehingga dapat membahayakan kesatuan, keselamatan bangsa dan negara. Tetapi bagaimanapun tindakan presiden itu benar-benar menempatkan pemerintah dalam suatu posisi yang sukar dan cukup menyulitkan, karena selaku Pemerintah harus bertanggung jawab atas Pidato Presiden itu."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai Implementasi Demokrasi dalam ProsesPerubahan Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Tahun 1999 ? 2002. Penelitianini adalah penelitian yuridis-normatif, dimana alat pengumpulan data yangdigunakan adalah studi kepustakaan yang didapat melalui literatur berupa bukubuku,peraturan perundang-undangan, dan artikel-artikel dari harian umummaupun dari internet. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Proses perubahanUndang-Undang Dasar 1945 Tahun 1999 ? 2002 memakai model demokrasipartisipatif hal ini didasarkan atas teori demokrasi partisipatif yang dikemukakanoleh David Held. Peran dari masyarakat sebagai bentuk perwujudan demokrasipartisipatif yang sangat luar biasa dapat dimengerti karena pada dukungan duniatelekomunikasi yang sudah sangat canggih sehingga dapat memberikan peran danpeluang yang besar bagi masyarakat untuk ikut telibat dalam proses perubahanterhadap Undang-Undang Dasar 1945 Tahun 1999 - 2002.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the implementation of democracy in the ProceedingsAgainst the Amendment Act of 1945 Years 1999 to 2002. This study is thejuridical-normative research, where data collection tools used were obtainedthrough library research literature in the form of books, legislation, and newspaperarticles from the public or from the internet. The results showed that the processof changing the Constitution of 1945 Years 1999 to 2002 using this model ofparticipatory democracy based on Participatory democracy theory advanced byDavid Held. The role of the community as a form of manifestation of participatorydemocracy that is extraordinary world can be understood as support for a highlysophisticated telecommunications so as to give a role and a great opportunity forpeople to participate in the process of change towards telibat Act of 1945 Years1999 to 2002"

"Skripsi ini membahas tentang latar belakang kehidupan Kaisar Hirohito dan situasi di sekitar Beliau ketika Perang Dunia II berlangsung, serta kedudukan Kaisar berdasarkan Undang-Undang Dasar Meiji. Jepang terjun ke dalam kancah Perang Dunia II melawan negara-negara sekutu yang menyebabkan kesengsaraan bagi banyak orang. Selama Perang Dunia II ini berlangsung, Kaisar Hirohito tidak banyak terlibat dalam pengambilan kebijakan-kebijakan perang. Padahal, berdasarkan Undang-Undang Dasar Meiji, jelas bahwa penentu kebijakan perang adalah Kaisar. Terjadi ketidaksesuaian antara apa yang tertuang di pasal-pasal tentang kedudukan kaisar dalam Undang-Undang Dasar Meiji dengan prakteknya ketika Perang Dunia II berlangsung

---

This thesis discusses about emperor Hirohito_s background life and the situation around him during World War II, and the emperor_s authority in Meiji Constitution. Japan involved to the World War II opposed Allies which oppressed many people. During the World War II, emperor Hirohito did not involved with the decision making of the World War II. Whereas, Meiji Constitution said that the decision maker of war should be the emperor. There were discrepancies in the Meiji Constitution with the fact when the World War II occurred"