Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Konsep ini menunjukkan bahwa pembangunan harus selaras antara upaya memenuhi kesejahteraan lahiriah dan kesejahteraan batiniah. Dalam perspektif pembangunan nasional yang demikian diperlukan adanya pembangunan jangka panjang, jangka sedang dan jangka pendek yang dilaksanakan secara bertahap dimana tujuan dari setiap tahap pembangunan adalah meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia serta meletakkan dasar yang kuat untuk pembangunan tahap berikutnya. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang cukup besar baik dalam luas wilayah, sumber daya alam maupun jumlah penduduk. Penduduk Indonesia menempati urutan keempat terbesar dunia setelah Cina, India dan Amerika. Menghadapi penduduk yang besar ini persoalannya menjadi tidak sederhana, terutama yang berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas, pengendalian pertumbuhan dan pemerataan penyebarannya. Berbagai upaya dilakukan baik melalui jalur pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, transmigrasi, pembangunan perumahan maupun lainnya. Pembangunan perumahan merupakan salah satu aspek dari pembangunan nasional dalam rangka peningkatan kualitas dan kesejahteraan manusia dan masyarakat, dengan harapan agar seluruh rakyat Indonesia mampu menempati rumah yang layak dan sehat sehingga didalamnya dapat terbina anggota keluarga yang sehat dan berkualitas. Keadaan dan kondisi perumahan suatu masyarakat dapat menjadi salah satu ukuran taraf hidup, peradaban dan kepribadiannya. Kondisi perumahan dapat mempengaruhi pertumbuhan jiwa dan pribadi seseorang, kesehatan, prestasi kerja, serta kesejahteraan seluruh keluarga. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Blaang bahwa rumah mempunyai arti sangat penting dalam pembinaan watak dan kepribadian suatu bangsa ( Blaang, 1996: 7). Dengan demikian maka pembangunan perumahan merupakan pembangunan yang tidak terpisah dari pembangunan nasional. Menyadari hal ini maka sektor perumahan dan permukiman mendapat perhatian penuh dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara. Pembangunan perumahan tidak hanya untuk mereka yang mampu melainkan agar semakin merata dan dapat dijangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah dengan senantiasa memperhatikan rencana tata ruang dan keterkaitannya serta keterpaduannya dengan lingkungan sekitar. Menurut Profesor N. lskandar (Ninik W, 1987: 116) bahwa penduduk Indonesia tahun 2000 diperkirakan akan mencapai 250 juta jiwa, tidak kurang dari 60 juta jiwa tinggal di perkotaan. Sebagian besar penduduk diperkirakan masih tinggal di Pulau Jawa. Pulau Jawa pada tahun 2000 keadaannya dapat dilukiskan sebagai suatu pulau yang semi kota (semi-urban)."

"Rumah merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia disamping pangan dan sandang, begitu juga sebagai kebutuhan dasar (basic needs) yang bersifat materi dan non materi. Itulah sebabnya pembangunan perumahan khususnya di Perumahan Bumi Bekasi Baru Kodya Bekasi mampu memberikan kontribusi untuk meningkatkan kesejahteraan bagi konsumennya. Namum setelah tinggal di perumahan dihadapkan pada persoalan mulai dari beban biaya hidup, keterbatasan fasilitas yang dibutuhkan sampai rasa kenyamanan dan ketentraman dalam keluarga.Permasalahan yang ada dalam penelitian ini adalah pembangunan perumahan rakyat dalam meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan keluarga, yang dijabarkan dalam pertanyaan sebagai berikut :1. Apa yang menjadi pertimbangan konsumen pada waktu memilih perumahan dalam meningkatkan kesejahteraan.2. Apa dampak pembangunan perumahan terhadap masyarakat sekitar komplek perumahan.3. Adakah dampak pembangunan perumahan rakyat dalam menunjang ketahanan keluarga.Adapun tujuan dalam penetitian ini adalah :1. Menentukan preferensi konsumen dalam memilih perumahan di daerah lokasi penetitian.2. Menganalisis dampak pembangunan perumahan rakyat terhadap masyarakat sekitar komplek perumahan.3. Menentukan dampak pembangunan perumahan rakyat dalam menunjang ketahanan keluarga di daerah penetiban.Metode yang digunakan dan hasil penemuan penelitian :Metode penelitian untuk menjawab permasalahan pertama digunakan AHF (Analytical Hierarchy Process) dari Thomas Saaty yaitu suatu metode yang mengukur bobot dalam menentukan pilihan dari variabel-variabel yang dianalisis dan permasalahan 2 ; 3 menggunakan analisis diskriptif kualitatif yang dilengkapi dengan data dalam bentuk tabel yang menggunakan presentase.1. Tujuan penetitian butir 1 diperoleh kesimpulan tingkat preferensi rumah tinggal prioritas utama adalah Lingkungan dengan bobot tertinggi 0,317 (31,70%), diikuti Waktu tempuh 0,254 ( 25,40%), Harga rumah 0,216 (21,60%), dan Transportasi 0,213 (21,30%). Sedangkan pada tingkat kriteria preferensi rumah tinggal yang terpenting /disenangiadalah tipe 70 bobot tertinggi 0,339 (33,90%), diikuti oleh rumah tipe 45dengan bobot 0,265 (26,50%), tipe 36 dengan bobot 0,225 (22,50%), dan tipe 21 dengan bobot 0,171 (17,10%).2. Tujuan penelitian butir 2 diperoleh kesimpulan bahwa: 96,67% dari responden pengamatan terhadap warga sekitar komplek ikut memanfaatkan fasilltas komplek perumahan, dan 93,33% kekompakan warga perumahan dengan warga sekitar komplek dalam menjaga ketertiban. Kontribusi positif seperti membuka peluang usaha kegiatan ekonomi baik usaha dagang (pedagang keliling, pedagang sayur/buah, warung makan) dan jasa (penarik becak, ojek, petugas keamanan, kuli bangunan, pembantu rumah tangga). Pengembangan wilayah menjadi hidup dari berbagai fasilitas pendukung. Mobilitas masyarakat dan wawasan lebih terbuka. Muncul hunian liar yang tidak sesuai dengan rencana Tata Ruang yang telah ditentukan, dan masih terjadi kecemburuan sosial.3. Tujuan penelitian butir 3 diperoleh kesimpulan bahwa : Pembangunan perumahan memberikan andil terwujudnya ketahanan keluarga tidak terlepas dari 5 aspek kesejahteraan dan keamanan adalah Kemampuan ekonomi (kecukupan hidup) : 96,67% kelancaran mengangsur/mencicil rumah; 73,33% kemampuan merenovasi rumah yang memadai, walaupun setelah tinggal di perumahan yang dirasa memberatkan adalah transportasi ke tempat bekerja 70%, karena 83,34% dari responden pegawai/karyawan bekerja di wilayah DKI Jakarta. Aspek pendidikan : 100% bercita-cita menyekolahkan anaknya sampai jenjang Perguruan Tinggi dan 96,67% mempunyai kesempatan meningkatkan kualitas pendidikan anggota keluarganya. Aspek kesehatan : 93,33% kondisi kesehatan keluarga di perumahan dan 90% kondisi kesehatan lingkungan perumahan memadai. Aspek ketaqwaan : 93,33% masyarakat mempunyai peluang meningkatkan ketaqwaan, dan menyatakan mampu menggunakan peluang dengan baik untuk meningkatkan ketaqwaan 86,67%. Aspek kemudahan : 93,33% sarana transportasi memadai, sarana penyediaan kebutuhan sehari-hari 90%, sarana pendidikan 83,33% tersedia, namun sarana rekreasi hanya 10% responden dapat menikmati. Kondisi keamanan : 93,33% telah merasa tentram tinggal di perumahan, dan 90% kondisi ketertiban masyarakat di perumahan memadai."

"Rumah hadir sebagai suatu pelengkap dalam memenuhi kebutuhan manusia selain sandang dan pangan. Perkembangan suatu perumahan tidak bisa lepas dengan perkembangan penduduk yang membutuhkan rumah tersebut. Akibatnya jika suatu perkembangan perumahan tidak diikuti dengan pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat maka akan terjadi backlog. Pemenuhan kebutuhan akan perumahan yang kurang atau disebut backlog ini tidaklah mudah karena pemerintah hanya menyediakan seperempat dari kekurangan perumahan yang ada. Selain itu mahalnya perumahan yang ditawarkan pemerintah menjadi kendala bagi kaum berpenghasilan rendah untuk memenuhi kebutuhan akan rumah. Sehingga perlunya adanya usaha masyarakat dalam memenuhi kebutuhan akan rumahnya sendiri yang biasa disebut dengan swadaya. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui seberapa banyak perumahan yang kurang disuatu kawasan dan apa saja program pemerinta dalam menutupi kekurangan perumahan tersebut. Metode yang dipakai dalam penulisan yaitu dengan membaca berbagai refrensi untuk menganalisis kasus yang ada dilapangan.

---

House functions as a supplementary thing in fulfilling the human need in addition to cloth and food. Development of housing cannot be separated from development of population needing the house. Consequently, if a housing development is not kept up with the growth of population which is getting increased then it will result in backlog. Fulfilling the shortage of housing or so called backlog is not easy since the government only provides one-fourth of the existing shortage of housing. Besides, expensive price of housing as offered by the government has become constraint for those of low-income people to afford the house. So that people need to exert its best to fulfill the need for their own house which is usually called self-help. Writing of this paper is aimed at identifying how much housing which is still lacking in a cerain are and what program already adopted by government in covering the shortage for housing. Method used in writing is reading variety references to analyze case existing in field."

"Saat ini di Jakarta banyak ditemui perumahan yang berkesan eksklusif karena terlihat seperti sengaja membedakan dan memisahkan diri dari Iingkungan sekitatnya. Kesan eksklusrf yang kita rasakan biasanya muncul akibat hal-hal seperti desain arsitektur yang menonjolkan kesan kemewahan dan kernegahan, penggunaan tembok tinggi sebagai batas kawasan Iengkap dengan portal besi, pos jaga dan satpam di pintu masuk kawasan sehingga menimbulkan kesan tertutup. Hal ini biasanya terjadi pada perumahan-perumahan yang dihuni oleh kelornpok-kelornpok yang tergolong elite dalam masyarakat.Dengan pengkajian teori mengenai adanya sikap dan perilaku eksklusif pada manusia sebagai sebuah kelompok elite lewat sudut pandang sosiologi, adanya kebutuhan rasa aman manusia lewat sudut pandang psikologi, dan bagaimana kedua hal ini dapat diterjemahkan dengan unsur-unsur desain perumahan Iewat sudut pandang arsitektur, serta dari pengamatan Iapangan, dapatlah diketahui bahwa ketiga hal tersebut saling berhubungan dan memiliki peran dalam tedadinya fenomena eksklusivisme pada perumahan."

"Jumlah penduduk Indonesia meningkat setiap tahunnya, pada tahun 2000 akan mencapai sekitar 210 juta jiwa, dan diperkirakan 40% nya tinggal di daerah perkotaan. Dampaknya adalah peningkatan kebutuhan sarana dan prasarana perkotaan. Salah satunya adalah perumahan, yang merupakan gejala umum yang terjadi khususnya di perkotaan. Untuk menanggulangi masalah perumahan pemerintah telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan dengan memperlunak peraturan pembangunan perumahan dan memberikan pelayanan penyediaan perumahan bagi masyarakat berpendapatan rendah dan sedang. Salah satunya dengan membentuk sistim pembayaran melalui Kredit Pemilikan Rumah. Tingginya jumlah rumah tangga yang membutuhkan rumah di Jabotabek menimbulkan keinginan untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi setiap pemilik rumah dalam menentukan lokasi perumahannya. Atas dasar itu maka telah dilakukan penelitian di Jabotabek untuk 1) mengetahui jumlah kebutuhan rumah di Jabotabek dan perkotaan Indonesia, berdasarkan faktor demograf, tingkat penggantian dan tingkat kekurangan dari rumah, 2) mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pemilik dalam memilih lokasi perumahan. Dan 3) melihat faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan efektif terhadap rumah.Pertumbuhan penduduk Jabotabek khususnya dan daerah perkotaan di Indonesia pada umumnya dipengaruhi oleh: pertambahan penduduk alamiah, migrasi neto penduduk dan rekiasifikasi desa menjadi kota. Unsur ini mempengaruhi kebutuhan rumah berdasarkan faktor demografi. Disamping itu, juga diperhitungkan kebutuhan rumah untuk mengganti rumah yang tidak memenuhi persyaratan yaitu sebesar 2% dan jumlah rumah dan kekurangan rumah yang tidak terpenuhi dari tahun-tahun sebelumnya yaitu sebesar 1% dari jumlah rumah. Untuk mengetahui pola penyebaran lokasi perumahan dilihat melalui alasan pemilihan lokasi perumahan melalui survey lapangan di perbatasan Jakarta dengan Bogor, Tangerang dan Bekasi. Ada tiga faktor utama yang diteliti yaitu kemudahan hubungan ketempat bekerja dan sekolah anak, harga tanah di lokasi tersebut dan fasilitas yang tersedia disekitar perumahan juga termasuk kenyamanan lingkungannya. Ketiga alasan ini diuji dengan menggunakan metode chi kuadrat Variabel yang dianggap mempengaruhi permintaan efektif terhadap rumah atau pengeluaran untuk rumah adalah besarnya pendapatan konsumen, harga rumah yang dibelinya dan jumlah anggota rumah tangga. Variabel tersebut dirangkum dalam satu model regresi untuk melihat signifikansi variabel bebas dengan variabel terikatnya yaitu pengeluaran untuk perumahan dengan menggunakan metode Pangkat Dua Terkecil Biasa (Ordinary Least Square, OLS).Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah rumah yang dibutuhkan baik di Jabotabek maupun perkotaan Indonesia meningkat terus dari tahun ke tahun, dan faktor pertambahan penduduk merupakan faktor yang paling dominan pengaruhnya setiap tahunnya. Bila kita bandingkan jumlah kebutuhan rumah dengan jumlah rumah yang disediakan oleh sektor formal ternyata setiap tahun kebutuhannya melebihi dari yang dapat disediakan oleh sektor formal. Dari hasil pengujian chi kuadrat terhadap alasan pemilihan lokasi temyata ketiga alasan pemilihan lokasi (yaitu kemudahan hubungan, harga tanah/rumah dan fasilitas lingkungan) sangat mempengaruhi setiap konsumen dalam memilih lokasi perumahan dan dari hasil penelitian lapangan ternyata dari ketiga faktor alasan tersebut yang paling dominan pengaruhnya adalah harga rumah yang terjangkau, sehingga mereka memilih lokasi tersebut diikuti oleh kemudahan hubungan dan kelengkapan fasilitas dimana termasuk didalamnya kenyamanan lingkungan. Hasil perhitungan persamaan permintaan perumahan dengan menggunakan data konsumen KPR-BTN di Botabek, dan Jakarta tidak digunakan. Hal ini dikarenakan untuk beberapa tahun terakhir ini tidak ada yang mengambil fasilitas yang disediakan oleh pemerintah tersebut, Besarnya perubahan pendapatan mempengaruhi besarnya pengeluaran untuk rumah, dengan mengasumsikan faktor lainnya tetap konsumen akan meningkatkan pengeluaran untuk rumah jika pendapatannya meningkat, tetapi besarnya peningkatan pengeluaran untuk rumah tidak lebih besar dan kenaikan pendapatan, sehingga dapat kita katakan bahwa rumah merupakan barang pokok bagi konsumen KPR-BTN dan bukan barang investasi. Harga rumah mempengaruhi pengeluaran untuk rumah, dengan mengasumsikan faktor lainnya tetap bila harga rumah meningkat maka pengeluaran untuk perumahan meningkat pula, dimana peningkatan pengeluaran untuk rumah lebih kecil dari peningkatan tingkat harga dari rumah. Sedangkan faktor jumlah anggota rumah tangga ternyata tidak mempengaruhi pengeluaran untuk perumahan.Dari hasil pengamatan dimana disatu sisi kebutuhan akan rumah meningkat terus setiap tahunnya dan pola permintaan rumah sangat dipengaruhi oleh besarnya pendapatan dan tingkat harga rumah, sedangkan data menunjukkan bahwa besarnya pendapatan seluruh rakyat Indonesia yang terbesar yaitu + 80% berada pada kelompok golongan berpendapatan menengah dan rendah, kemudian adanya perubahan tata cara kehidupan rumah tangga muda karena adanya proses modernisasi, maka jenis rumah yang paling tepat dibangun adalah rumah tipe kecil dengan fasilitas yang cukup lengkap dan lingkungan alam yang nyaman dan asri."

"Perumahan mempunyai fungsi dan peranan yang penting dalam kehidupan manusia. Salah satu usaha pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat dilakukan melalui peningkatan pembangunan perumahan dan pengembangan permukiman.Pembangunan perumahan pelaksanaannya melalui proses yang panjang dan melibatkan berbagai instansi. Sering terjadi kesemrawutan dalam proses pelaksanaan pembangunannya dan banyak keluhan penghuni atas kurang baiknya penyediaan prasarana di lingkungan perumahannya masing-masing.Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang koordinasi pelaksanaan kegiatan pembangunan perumahan di Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi serta faktor-faktor apa yang menghambat dalam pelaksanaan koordinasi tersebut. untuk dapat menggambarkan koordinasi tersebut, disamping mendalami dan mempelajari bahan-bahan tulisan yang bersangkutan dengan pembangunan perumahan, maka diadakan penelitian di lapangan dimana para individu dari instansi yang terkait dalam koordinasi pelaksanaan pembangunan perumahan tersebut dijadikan nara sumber dalam penelitian ini dengan menggunakan tehnik wawancara yang mendalam.Koordinasi dalam pelaksanaan pembangunan perumahan sangat diperlukan karena pembangunan perumahan melibatkan berbagai instansi baik pemerintah maupun swasta. Mekanisme koordinasi yang baik dapat dicapai melalui kepemimpinan yang tepat dan terjalinnya komunikasi yang efektif serta kesesuaian pendapat antara semua pihak dengan terwujudnya kesepakatan diantara pihak-pihak yang terkait.Dari basil penelitian dapat dikemukakan bahwa koordinasi pelaksanaan pembangunan perumahan di Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi masih dihadapkan pada hambatan-hambatan. Hambatan tersebut terjadi karena instansi-instansi terkait yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan perumahan kurang menyadani arti pentingnya koordinasi. Bahwa Koordinasi berdasarkan pengamatan harus diusahakan bukan hanya dibiarkan berjalan dengan sendirinya walaupun sudah ada dasar hukumnya. Dari segi kepemimpinan Bappeda sebagai koordinator kurang memotivasi instansi yang terkait yang terlibat dalam koordinasi pembangunan perumahan. Dari segi komunikasi hambatan disebabkan karena kekurang lengkapan informasi yang diberikan oleh instansi yang satu kepada instansi yang lain. Dari segi kesepakatan, kesepakatan antara instansi yang terkait masih rendah. Hal ini menyebabkan masing-masing instansi cenderung berjalan sendiri sendiri dalam melakukan tugasnya.Untuk itu disarankan antara lain koordinator harus lebih aktif dan memiliki inisiatif untuk memotivasi dan menumbuhkan kesadaran diantara instansi terkait bahwa keberhasilan pembangunan perumahan tergantung dari kerjasama semua instansi yang terkait. Disamping itu Bank Tabungan Negara atau bank pemberi kredit yang lain sebaiknya dilibatkan secara aktif dalam koordinasi pembangunan perumahan sebagai anggota Tim Koordinasi."

"ABSTRAKRumah atau papan merupakan kebutuhan dasar (basic needs) manusia, disamping kebutuhan akan sandang dan pangan. Dewasa ini permasalahan perumahan dan pemukiman tampak semakin transparan dan jelas bagi masyarakat luas. Hal ini terutama disebabkan oleh peranan media massa, salah satunya surat kabar, dalam meliput hal-hal yang kritis, seperti masalah pembebasan tanah dengan ganti rugi yang tidak sesuai, perilaku developer yang kurang bertanggung. jawab, perumahan frktif, maraknya keluhan konsumen, dan lain-lain. Harian Kompas menyajikan permasalahan ini dalam bentuk liputan berita, tajuk rencana dan artikel opini. Sedangkan dari konsumen rumah atau masyarakat di sekitar kompleks perumahan keluhan ini umumnya disampaikan melalui surat pembaca. Guna memahami permasalahan perumahan yang diliput di surat kabar, maka penulis melakukan kajian isi (content analysis) terhadap berbagai liputan berita, tajuk rencana, artikel opini, dan surat pembaca di Harian Kompas selama periode tahun 1991- 1995. Analisis ini adalah untuk mengetahui hal-hal apa yang umumnya dipermasalahkan oleh para pemuka masyarakat, pakar, masyarakat dan konsumen rumah. Di samping itu juga untuk mengetahui perkembangan isu dan permasalahan tersebut. Berdasarkan hasil kajian terhadap berbagai liputan berita, tajuk rencana, artikel opini, dan surat pembaca dapat diketahui beberapa permasalahan di bidang perumahan dan pemukiman seperti masalah pertanahan, perijinan dan pungutan, fasilitas sosial dan umum (faros dan fasum), perumahan bagi masyarakat berpendapatan rendah, perilaku dan etika bisnis para developer, lingkungan hidup, tata kota, KPR, keluhan konsumen dan warga masyarakat di sekitar kompleks perumahan baru, dan lain-lain. Adanya liputan berita, tajuk rencana, artikel opini, dan surat pembaca ini merupakan salah satu perwujudan dari kepedulian Harian Kompas terhadap permasalahan pembangunan perumahan dan pemukiman. Harian ini juga telah melaksanakan fungsi pengawasan lingkungan dan pertalian (correlation) di bidang ini. Kompas juga telah melaksanakan fungsi pemberian informasi dan pendidikan kepada masyarakat. "

"Town house akhir-akhir ini marak berkembang dan menjadi tren baru perumahan di Jakarta. Awalnya, town house muncul di Eropa dan Amerika sebagai rumah deret dan terdapat satu atau dua sisi dinding rumah yang digunakan bersama. Saat ini masih belum jelas bagaimana pengertian, karakteristik, dan sistem yang dimiliki oleh town house di Jakarta. Oleh karena itu, dilakukan pengamatan terhadap perumahan town house di wilayah Kebagusan untuk mengetahui gambaran umum town house di Jakarta dan perkembangannya dari segi investasi. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu pengamatan langsung dan wawancara dengan studi kasus town house di wilayah Kebagusan Jakarta Selatan. Berdasarkan hasil pengamatan, diketahui bahwa town house merupakan rumah deret yang dibangun di atas tanah seluas < 5000 m2 dengan sebuah pagar utama sebagai gerbang keluar masuk perumahan dan pos serta aparat keamanan 24 jam yang terletak di dekat pagar utama. Nama 'town house' pada perumahan di wilayah Kebagusan hanya digunakan untuk keperluan promosi. Namun, town house diperkirakan dapat menjadi salah satu solusi alternatif atas pemenuhan kebutuhan akan hunian di Jakarta yang lahan kosongnya semakin berkurang. Berdasarkan perkembangan pembangunannya, setidaknya hingga tahun 2030 akan terus terjadi pembangunan town house di wilayah Kebagusan sehingga investasi town house dapat dikatakan menguntungkan.

---

Lately, town house grow rapidly and soon become a new trend of housing in Jakarta. Town house appeared initially in Europe and America as row house located side by side with one or two sides sharing common walls. It is not clear yet about the meaning, characteristic, and system of town house in Jakarta. Therefore, an observation of town houses in Kebagusan was hold to find out about the overview of town house in Jakarta dan its development in terms of investment. The methods which used to collect data are direct observation and interview by taking town houses in Kebagusan, South Jakarta as case study.

Based on observation, it is known that town house is row of houses built on less than 5000 m2 land area with main gate as one way entrance-exit to the residential, completed with 24/7 security post and personnel located near by the main gate. Label 'town house' on name of housing in Kebagusan is being used for promotional purpose only. However, town house can be predicted as one of alternative solutions to fullfill housing needs in Jakarta where wasteland is getting lesser. Based on town house's build development, town house in Kebagusan will be build continually at least until 2030, therefore town house investment can be taken as profitable investment."

"Kebijakan alih fungsi lahan merupakan proses perkembangan kota yang dipengaruhi oleh dua faktor yaitu pertumbuhan penduduk dan transformasi. Pertambahan penduduk di kota Bandung sebesar 2,62% per tahun dan jumlah penduduk sebesar 3.351.048 jiwa (BPS Kab. Bandung 2017). Kondisi tersebut menyebabkan meningkatnya kebutuhan tempat tinggal yang layak, sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia. Salah satu kebijakan pemerintah kabupaten bandung dalam penyediaan perumahan adalah melalui alih fungsi lahan pertanian dan perkebunan menjadi perumahan.Permasalahan alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan apabila tidak sesusai dengan peruntukannya mengakibatkan bencana banjir, longsor, kekeringan, dan dampak lainnya yang merugikan kehidupan manusia"