Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDiskresi adalah kewenangan berdasar hukum untuk tidak menindak atau menindak pelanggaran atas suatu ketentuan hukum pidana positip, yang harus dilakukan dengan syarat, batas dan cara tertentu sesuai penilaian sendiri, demi kepentingan umum dan dapat dipertanggung jawabkan. Hal itu berkaitan dengan profesionalisme yang intinya pelayanan, standar tehnis dan moral. Tetapi kemaxnpaun tim-tim Sat Gasus yang menjaga, mengatur dan men indak pelanggaran lalu lintas di perempatan Halim Baru Cawang tidak seimbang dengan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya, dimana dukungan, imbalan, pengawasn dan koordinasinya sangat lemah, sehingga peran yang sudah dapat difahaminya tidak dapat dilaksanakan seperti demikian, dikalahkan situasi rutinitas, akal sehat dan kepraktisan yang berkembang, sehingga menutupi kemampuannya, menyesuaikan din dengan keadaan yang dihadapi dan memuaskan ketaatannya pada tugas, maka diambil taktik yang bernuansa diskresi, yang karena kurang dimengerti, terikat tradisi dan desakan kepentingan tertentu, maka pelaksanaannya cenderung menimbulkan ekses yang bersifat legal, professional and etical misconducts. "

"Tesis ini adalah tentang corak diskresi dalam proses penyidikan kecelakaan lalu lintas di Polres blambangan. Perhatian utama dalam kajian ini adalah pada tindakan-tindakan penyidik dan penyidik pembantu dalam melakukan tindakan diskresi pada proses penyidikan kecelakaan lalu lintas yang cenderung menjadi korupsi. Tujuan dalam tesis ini adalah untuk menunjukan bentuk atau corak diskresi kepolisian yang merupakan diskresi birokrasi pada tingkat lokal, yaitu pada polres Blambangan yang cenderung menjadi korupsi corak diskresinya bisa bervariasi antar satu polres dengan polres lainnya dalam menyelesaikan penyidikan kecelakaan lalu lintas . Masalah penelitian dalam tesis ini adalah Diskresi birokrasi kepolisian dalam proses penyidikan kecelakaan lalu lintas pada tingkat polres yang tercermin pada tingkat kebijaksanaan birokrasi serta pada tingkat individual petugas polisi yang cenderung menjadi korupsi. Dalam mengkaji tindakan diskresi yang cenderung menjadi korupsi digunakan pendekatan kualitatif dengan metodologi etnografi, yang dilakukan dengan cara pengamatan terlibat , pengamatan dan wawancara dengan pedoman. Hasil dari penelitian ini ditemukan adanya tindakan-tindakan diskresi yang menyimpang sebagai akibat lemahnya sistem kontrol dan kendali, yang ditunjukan adanya tindakan-tindakan kolusi antara Penyidik dan Penyidik Pembantu dengan pihak tersangka, pihak Kejaksaan atau pihak Pengadilan. Di samping itu juga adanya pemerasan yang dilakukan oleh Penyidik Pembantu terhadap pihak tersangka. Tindakan penyuapan yang dilakukan oleh pihak tersangka kepada Penyidik atau Penyidik Pembantu untuk menagguhkan atau menghentikan perkaranya. Pertimbangan dilakukannya tindakan diskresi oleh petugas dalam menyelesaikan atau menangani kasus kecelakaan lalu lintas, di samping kebijaksanaan Penyidik atau Penyidik Pembantu juga dipengaruhi beberapa faktor antara lain karena tuntutan dari pihak korban pada umumnya adalah tuntutan ganti rugi atau santunan dari pihak tersangka dan adanya kewajiban untuk memenuhi kebutuhan pribadi atau organisasi. Tindakan tersebut bukan semata-mata kesalahan oknum Penyidik atau Penyidik Pembantu tetapi juga dari faktor kebijaksanaan dalam organisasi yang menjadikan diskresi sebagai upaya untuk mencari keuntungan untuk pribadi atau organisasi. Tindakan diskresi yang menyimpang sebagai akibat lemahnya sistem kontrol dan kendali,kurangnya dukungan anggaran untuk operasional, adanya tuntutan atau kewajiban yang harus dipenuhi baik untuk pribadi atau dalam unit di samping itu juga kurangnya gaji petugas kepolisian."

"ABSTRAKKecelakaan lalu lintas adalah merupakan salah satu ancaman yang paling rawan, terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat dibidang lalu lintas jalan raya, karenadapat mengakibatkan korban jiwa maupun harta benda. Situasi kecelakaan lalu lintas di Indonesia menunjukkan gambaran yang cenderung meningkat setiap tahun, sehinqga masih merupakan salah satu penyebab utama terjadinya kematian di Indonesia.Untuk mengatasi situasi yang rawan dibidang lalu lintas, maka POLRI telah melaksanakan upaya penindakan dan pencegahan yang diberi nama "Operasi Zebra 85", dengan tujuan angara lain untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas tersebut. "Operasi Zebra 85" ini dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia pada tanggal 25 Juli sampai dengan 5 Oktober 1985.

---

"

"Masyarakat sebenarnya hanya menginginkan dua hal dari polisinya, pertama mereka ingin merasa lebih diayomi dan dilindungi oleh polisi. Kedua apabila hams berhubungan dengan polisi mereka mengharap untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik. Tuntutan ini merupakan tuntutan yang sederhana, namun sulit untuk diwujudkan karena mengandung muatan tugas yang sungguh amat kuat. Karena apabila keinginan-keinginan itu harus diwujudkan banyak sekali hambatan yang harus dihadapi. Baik yang berlingkup etis, juridis, sosiologis dan psikologis. (Koenarto, 1997 a). Tesis ini bertujuan menunjukan pelaksanaan tugas Polri dalam penyidikan kecelakaan lalu-lintas. Melalui tugas penyidikan inilah Polri dituntut untuk melaksanakan tugas penyidikan terhadap kecelakaan lalu-lintas secara profesional. Namun kenyataannya untuk melakukan tugas tersebut tidak semudah yang diharapkan. Dengan segala keterbatasan seorang penyidik dituntut untuk dapat bertindak secara profesional. Sementara itu tuntutan dan harapan masyarakat justru tidak sejalan dengan tugas kepolisian dalam penegakan hukum. Hal ini mengakibatkan penegakan hukum menjadi tidak konsekuen karena pada satu sisi polisi ingin menerapkan hukum tetapi disisi lain justru hukum tidak dapat ditegakaa Dihadapkan dengan kondisi yang dilematis ini maka penyidik dituntut untuk dapat mengambil suatu keputusan yang bijaksana. Meskipun disadari bahwa pengambilan keputusan ini diperlukan kemampuan intelektual dan analisa antara hukum, situasi, lingkungan, etika/moral dan tujuan yang dikehendaki oleh petugas. ( Faal, 1991: 103 ). Sehingga dalam metodologi penulisan tesis ini difokuskan pada pola perilaku penyidik dalam mengambil keputusan. Yaitu keputusan untuk tidak melanjutkan proses penyidikan kasus kecelakaan lalu-lintas yang sedang ditanganinya ke proses penuntutan maupun ke proses peradilan. Adapun kasus kecelakaan dimaksud adalah kasus kecelakaan yang ditangani oleh anggota pada Unit Kecelakaan Lalu-lintas Polres Metro Jakarta Pusat."

"Data telah menunjukkan bahwa terjadi fluktuasi dalam tren pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polda Metro Jaya sejak 2018-2023. Skripsi ini bertujuan untuk menelaah lebih dalam implementasi kebijakan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dalam rangka mewujudkan kawasan tertib lalu lintas di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Peneliti menggunakan model implementasi kebijakan menurut Grindle dalam melihat keterlaksanaan kebijakan. Adapun peneliti menggunakan pendekatan post-positivist dengan melakukan teknik analisis data secara illustrative methods terhadap data primer berupa wawancara mendalam. Wawancara mendalam dilakukan ke beberapa pemangku kebijakan krusial, termasuk Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya yang memimpin jalannya kebijakan ETLE di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Hasil penelitian menunjukkan implementasi kebijakan ETLE di wilayah hukum Polda Metro Jaya belum berjalan dengan optimal dalam mewujudkan kawasan tertib lalu lintas. Walaupun terdapat kemajuan dalam implementasi, namun terdapat beberapa catatan kritis yang harus dibenahi untuk memaksimalkan tujuan kebijakan.

---

Data has shown that there’ve been fluctuations in the trend of traffic offences in the Greater Jakarta Metro Area Police Jurisdiction from 2018-2023. This thesis aims to further examine the implementation of the Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) policy in order to realise an orderly traffic area in the Greater Jakarta Metro Area Police Jurisdiction. Researchers use Grindle's policy implementation model in looking at policy implementation. The researchers used a post-positivist approach by conducting data analysis techniques in illustrative methods on primary data in the form of in-depth interviews. In-depth interviews were conducted with several crucial policy makers, including the Traffic Director at the Greater Jakarta Metro Area Police who led the ETLE policy in its jurisdiction. The results showed that the implementation of the ETLE policy in the Polda Metro Jaya jurisdiction has not run optimally in realising an orderly traffic area. Although there is progress in implementation, there are several critical notes that must be addressed to maximise policy objectives. "

"Penyimpangan pada hakekatnya merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum dan norma agama serta membahayakan kehidupan masyarakat. Meskipun demikian perbuatan tersebut tetap saja terjadi dilakukan oleh setiap orang.Penyimpangan dalam penegakan hukum lalu lintas di jalan raya yang terjadi di lingkungan PJR dari dahulu sampai saat ini masih terus berlangsung dan dianggap sebagai hal yang biasa sebagai interaksi antara petugas PJR dengan pengemudi kendaraan yang melakukan pelanggaran.Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu partisipasi observasi / pengamatan terlibat karena secara kebetulan peneliti adalah anggota polisi yang bertugas di tempat tersebut. Penelitian dilakukan dengan cara pengamatan terlibat dengan menumpang pada kendaraan dinas patroli secara bergantian.Kerangka teori utama yang digunakan adalah mengacu kepada teori Differential Association (Sutherland) yang berkaitan dengan masalah penyimpangan dalam penegakan hukum di jalan raya, tertetak pada learning theory yang menjadi hakekat subtansi teori dimaksud, sedangkan teori-teori penyimpangan lain adalah sebagai teori penunjang.Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa penyimpangan dalam penegakan hukum lalu lintas di jalan tol yang dilakukan anggota PJR terdapat dua pola penyimpangan yaitu pertama berupa denda damai dan yang ke dua adalah berupa salam tempel, pada masing-masing pola tersebut memiliki karakteristik yang bebeda. Pola-pola penyimpangan tersebut terus berlangsung sampai saat ini dikarenakan adanya kesempatan dalam tugas sebagai anggota PJR, adanya sosialisasi melalui pengalaman kerja, adanya dukungan kawan sejawat dan kurangnya pengawasan dalam pelaksanaan tugas di lapangan."

"Tesis ini membahas tentang penanganan kemacetan lalu lintas di Jalan Raya Bekasi, Jakarta Timur dalam kerangka tugas pokok dan fungsi kepolisian dalam mewujudkan terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas dengan mengacu pada kondisi faktual yang dapat didentifikasikan sebagai faktor-faktor yang berhubungan dengan kemacetan di Jalan Raya Bekasi, baik faktor eksternal maupun faktor internal sehingga dapat dilakukan upaya-upaya yang bersifat preventif maupun represif dalam peningkatan peran Polsek Cakung Jakarta Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggambarkan secara deskriptif analitis dengan metode penelitian berupa studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan pengamatan (observasi) untuk memperoleh data primer sedangkan untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan pengumpulan data yang berasal dari dokumen maupun sumber informasi/data yang berasal dari literature atau penelitian sebelumnya. Analisis data dilakukan dengan tiga tahapan, yaitu Reduksi Data, Sajian atau display data, dan Verifikasi data. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: Upaya preventif dan represif yang dapat dilakukan Polsek Cakung Jakarta Timur dalam penanganan kemacetan lalu lintas khususnya di Jalan Raya Bekasi dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang tidak hanya bersifat sektoral melainkan juga bersifat lintas sektoral. Kegiatan yang bersifat sektoral yang dapat dilakukan Polsek Cakung Jakarta Timur berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang penegakan hukum di bidang lalu lintas terutama terhadap pengguna jalan raya Bekasi pada khususnya. Sementara itu kegiatan yang bersifat lintas sektoral berkenaan dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat koordinasi dalam rangka pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas serta kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas khususnya di Jalan Raya Bekasi. Kemudian Optimalisasi peran Polsek Cakung dalam menangani kemacetan lalu lintas di Jalan Raya Bekasi dalam rangka mewujudkan keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas berdasarkan analisis SWOT terdapat beberapa alternatif yaitu: memanfaatkan keunggulan komparatif yang dimiliki oleh Polsek Cakung dengan meningkatkan koordinasi dalam pengaturan lalu lintas di jalan raya Bekasi, baik dengan Polres Metro Jakarta Timur dan pemerintah walikotamadya Jakarta Timur; melakukan mobilisasi personil dalam kegiatan pengaturan lalu lintas di jalan raya Bekasi sesuai dengan manajemen operasional Polri; menumbuhkembangkan adanya kesadaran dan tanggung jawab dari setiap personil yang ada dilingkungan Polsek Cakung mengenai adanya tanggung jawab bersama antara pihak kepolisian, pemerintah, dan masyarakat atas keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan raya Bekasi; dan melakukan peningkatan kegiatan-kegiatan di bidang penegakan hukum dan pelayanan masyarakat di Polsek Cakung Jakarta Timur.

---

This thesis discusses the handling of traffic congestion at arterial road of Bekasi, East Jakarta within the framework of duties and functions of the police in bringing about the creation of security, safety, order and smooth traffic with reference to the factual conditions that can be identified as factors associated with congestion in the arterial road of Bekasi, both external factors and internal factors so that efforts can be made that preventive and repressive of the police in improving Cakung, East Jakarta.

This study used a qualitative approach with descriptive analysis as a case study research method. Data was collected through interviews and observation to obtain primary data while secondary data was obtained by collecting data from documents and sources of information / data derived from the literature or previous research. Analysis was carried out in three phases, namely data reduction, display of data, and verification of data.

The results conclude that: preventive and repressive efforts to do Cakung Police in handling the traffic congestion especially in the arterial road of Bekasi can be implemented in the form of activities that not only sectoral but also is cross-sectoral. sectoral activities do Cakung Police with regard to the duties and functions in the field of law enforcement in the field of traffic, especially on road users in particular on the arterial road of Bekasi. While the cross-sectoral activities with regard to the activities that are co-ordination in the implementation and management of traffic engineering and traffic awareness in the society especially in the arterial road of Bekasi. Then Optimizing the role of police Cakung traffic jam on the arterial road of Bekasi in order to realize the security, public order and the smooth traffic based on SWOT analysis, there are several alternatives, namely: comparative advantage held by police Cakung to improve coordination in the regulation of traffic on the arterial road of Bekasi, either by police district (Polres Metro) East Jakarta and Mayor governments in the district; undertake the mobilization of personnel in the activities of traffic control on the highway in accordance with the operational management of the Police Cakung; develop the awareness and responsibility of every existing personnel within the Police Cakung about a shared responsibility between the police, the government, and the public for security, safety, order and the smooth traffic on the arterial road of Bekasi, and make improvements to the activities in the field of law enforcement and community service in Police Cakung."