Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat dan menganalisa perkembangan produktivitas, efisiensi, dan kemajuan teknologi serta faktor-faktor yang mempengaruhinya pada industri alat angkutan (ISIC 384). Adapun model yang digunakan adalah mengunakan fungsi produksi meta. Dalam studi ini, industri alat angkutan dinnci menurut wilayah, yang mana terdiri dari DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.Dari hasil studi ini, ternyata hipotesa, fungsi produksi bersifat non homotetik, tidak bersifat constant return to scale, dan kemajuan teknologi tidak bersifat natal secara nyata terbukti. Hipotesa produktivitas tenaga kerja, efisiensi pada tahun dasar dan laju pertumbuhan efisiensi input dan output industri alat angkutan di DKI Jakarta terbaik, di tolak.Laju pertumbuhan efisiensi modal antar wilayah bervariasi namun sama-sama mengalami penurunan kualitas input kapital. Di sisi lain untuk input tenaga kerja ada kecenderungan peningkatan efisiensinya, dengan laju yang cukup berbeda.Sementara itu, tingkat efisiensi dan laju efisiensi outputnya antar wilayah sama dengan wilayah base, yaitu sebesar satu kecuali Jawa Barat, di mana tingkat efisiensi output pada tahun dasar terlalu tinggi. Adapun laju pertumbuhan efisiensi output sebesar 1,099 untuk semua wilayah, kecuali Jawa barat (-1,98). Hal ini kemungkinan dikarenakan tidak dapat diterapakan secara penuh model fungsi produksi meta pada studi ini.Hasil estimasi menunjukan bahwa, elastisitas modal dapat ditingkatkan dengan memperbaiki kualitas barang modal, peningkatan teknologi serta tenaga kerja dan penambahan modal justru akan menurunkan elastisitas modal. Kecuali untuk. industri di Jawa Barat, ternyata teknologi berpengaruh negatif terhadap peningkatan elastisitas modal. Positifnya peranan teknologi terhadap elastisitas output terhadap modal, kecuali Jawa Barat berarti bahwa hipotesa teknologi berperan positif terhadap elastisitas output terhadap modal, terbukti. Namun hipotesa yang sama tidak berlaku pada elastisitas output terhadap tenaga kerja industri alat angkutan di semua wilayah studi. Di mana kemajuan teknologi berpengaruh negatif terhadap peningkatan elastisitas tenaga kerja di semua wilayah studi.Nilai skala usaha secara umum berbeda antar daerah dan ada kecenderungan membaik. Pada industri alat angkutan yang berada di Jawa Tengah dan Jawa Timur tampak gejala increasing return to scale, kecuali untuk industri alat angkutan di Jawa Barat sejak tahun 1989-1992 mengalami kemunduran.Produktivitas marjinal modal industri alat angkutan bervariasi namun secara umum rendah bahkan negatif, kecuali Jawa Tengah mendekati satu. Kemajuan teknologi berpengaruh positif terhadap peningkatan produktivitas marjinal modal dan berpengaruh negatif terhadap produktivitas marjinal tenaga kerja. Negatifnya peranan teknologi tergadap produktivitas marjinal tenaga kerja berarti menolak hipotesa yang mengutakan bahwa teknologi berperan positif terhadap produktivitas marjinal tenaga kerja. Sebaliknya hipotesa tersebut terbukti pada produktivitas marjinal modal, kecuati industri yang sama di Jawa Barat. Di mana teknologi berpengaruh negatif terhadap produktivitas marjinal modalnya.Bila pasar indutri alat angkutan diasumsikan persaingan sempurna, maka produktivitas marjinal tenaga kerja mencerminkan balas jasa yang harus diterima oleh tenaga kerja. Dari hasil estimasi yang berdasarkan harga konstan 1983, ternyata tingkat upah yang diterima tenaga kerja meskipun mengalami kenaikan tidak sebanding dengan sumbangan mereka terhadap nilai tambah outputnya.Efisiensi secara keseluruhan industri alat angkutan di semua wilayah studi dapat dilihat dari kemajuan teknologinya (laju pertumbuhan total faktor produktivitasnya). Hasil empiris dari studi ini menunjukan bahwa industri alat angkutan di DKI Jakarta ada kecenderungan makin menurunnya laju kemajuan teknologi, begitu pula di Jawa Barat, bahkan cenderung negatif. Hal ini kemungkinan mencerminkan adanya peningkatan inefisiensi pada industri alat angkutan di kedua wilayah tersebut. Namun di Jawa Tengah dan Jawa Timer, meskipun pada awalnya kemajuan teknologinya negatif, namun ada kecenderungan meningkat dengan arah positif. Hipotesa yang mengatakan kemajuan teknologi industri alat angkutan semakin membaik dengan berjalannya waktu hanya terbukti untuk industri yang sama di Jawa Tengah dan Jawa Timut.Dari basil estimasi fungsi produksi meta pada studi ini, ternyata industri alat angkutan di semua wilayah studi bersifat hemat modal (capital saving) dengan kata lain lebih baik bersifat padat karya.Berdasarkan temuan yang diperoleh selama periode studi, maka dapat disarankan beberapa langkah kebijakan yang harus dilakukan pada industri alat angkutan. Agar sumberdaya yang ada dapat digunakan secara optimal, penempatan sumber daya tersebut harus dipilih pada industri alat angkutan yang paling besar manfaat sosialnya. Dari sisi produksi, manfaat tersebut dapat dilihat dari nilai produktivitas marjinal inputnya. Untuk industri alat angkutan di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur akan lebih baik meningkatkan kualitas input modal, efisiensi, kualitas tenaga kerja ketimbang memperbesar atau menambah barang modalnya. Sementara itu untuk industri yang sama di Jawa Tengah masih dapat menambah barang modal yang tentunya harus sesuai dengan kebutuhan serta lingkungannya.Namun secara umum, industri alat angkutan di semua wilayah studi harus meningkatkan kemampuan serta ketrampilan sumberdaya manusianya agar seirama dengan derap kemajuan teknologi pada sub-sektor tersebut. Dengan demikian jelas bahwa tingkat pendidikan dan keahlian merupakan faktor penting. Tanpa persedian teknisi terlatih, insinyur, dan ilmuwan murni, maka sulit bagi industri alat angkutan kita mengoptimalkan pengunaan teknologi moderen.Hal lain yang perlu diperhatikan adalah perbaikan manejemen serta peningkatan dana R&D agar proses alih teknologi dapat berjalan dengan baik. Di samping itu, industri alat angkutan Indonesia harus berorientasi ekspor agar dapat mengotimalkan pengunaan teknologi yang ada dalam upaya peningkatan efisiensi dan produktivitas."

"Sejak orde baru, kebijakan tentang industrialisasi, sebagai bagian dari kebijaksanaan pembangunan, tertuang dalam Rencana Pembangunan Lima Tabun (REPELITA) yang secara bertahap dilakukan peningkatan. Diawali Pelita I (1969 - 1974) yang memberikan tekanan pada sektor industri dengan membangun industri pendukung sektor pertanian. Dilanjutkan pada Pelita II (1974 - 1979) yang di arahkan untuk memperkuat pengusaha pribumi, industri kecil, pembangunan daerah serta perluasan kesempatan kerja. Pada Pelita M (1979 - 1984), adanya perkiraan peningkatan penerimaan minyak bumi, telah mendorong diversifikasi industri dan integrasi ke belakang (backward integration), yaitu tumbuhnya industri hulu. Pada Pelita IV (1984 - 1989) lebih ditekankan pada unsur keterkaitan, yaitu pembangunan industri dasar yang menghasilkan bahan baku industri, industri barang konsumsi, dan barang-barang modal akan memperkuat keterkaitan ke depan (forward linkage) dan keterkaitan ke belakang (backward linkage). Masa Pelita IV ini kebijaksanaan pembangunan diarahkan pada berbagai industri barang modal yang lebih besar, terutama industri mesin dan peralatan. Kemudian sebagai tahun akhir Pembangunan Jangka Panjang (PP) I, Pelita V (1989 - 1994) diarahkan pada kebijakan perubahan struktur ekonomi Indonesia secara fundamental, yaitu adanya keseimbangan antara sektor industri yang canggih dengan sektor pertanian yang efisien, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperkuas kesempatan kerja. Memasuki awal PP II, kebijaksanaan industri pada Pelita VI (1994 - 1999) adalah pengembangan industri-industri berdaya saing kuat melalui pemanfaatan keunggulan komparatif yang dimiliki dan sekaligus secara bertahap menciptakan keunggulan kompetitif yang dinamis. Pasar domestik yang sangat potensial dikembangkan agar makin kompetitif dan dimanfaatkan sebagai basis bagi penciptaan berbagai industri yang mampu bersaing di pasar internasional. Prioritas pengembangan jenis industri dalam Pelita VI adalah agroindustri dan agribisnis yang produktif termasuk jasa; industri pengolah sumberdaya mineral; industri permesinan, barang modal dan elektronika termasuk industri yang menghasilkan komponen dan sub-perakitan serta industri penunjang lainnya, terutama industri bernilai tambah tinggi dan berjangkauan strategis; dan industri berorientasi ekspor yang makin padat ketrampilan dan keanekaragaman, termasuk tekstil dan produk tekstil. Sesuai dengan kebijaksanaan pembangunan yang memberikan tekanan pada sektor industri, maka peranan sektor industri pengolahan, termasuk industri rnigas, makin meningkat dalam struktur perekonomian Indonesia. Ini tercermin pada komposisi Produk Domestik Bruto (PDB), dimana pada Pelita 1 bare sekitar 9,6 persen meningkat menjadi 21,0 persen pada tahun 1992, atau selama PIP I mengalami pertumbuhan sebesar 12,0 persen per tahun. Pada mesa PIP II kontribusi industri pengolahan terhadap PDB meningkat cukup tajam, di tahun 1994 23,35 persen dan tahun 1996 25,16 persen. Peningkatan peranan sektor industri pengolahan diikuti oleh penurunan peranan sektor pertanian. Dalam dekade 1975-1985 peranan sektor pertanian menurun dari 26,46 persen menjadi 22,68 persen. Bahkan di tahun 1991, untuk pertama kalinya peranan sektor industri pengolahan melampaui sektor pertanian, masing-masing sebesar 19,9 persen dan 18,5 persen. Dari tiga tahun awal PIP II peranan sektor pertanian dalam PDB terus menurun, yaitu 17,29 persen, 17,16 persen, dan 16,30 persen. Perubahan mendasar inilah yang menandai berubahnya struktur ekonomi dari agraris ke industri. "

"Dalam konteks perawatan ICU, ada beberapa masalah utama yang perlu ditangani untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan outcome pasien. Fasilitas ICU di Indonesia terutama di lingkungan dengan sumber daya terbatas, masih kewalahan memenuhi kebutuhan perawatan intensif untuk kondisi akut yang menjadi prioritas pelayanan ketimbang memikirkan atau menerapkan strategi perawatan berdasarkan kedokteran presisi yang kompleks. "

"Sektor industri manufaktur merupakan komponen utama penggerak perekonomian nasional dan memiliki peranan penting dalam pembangunan nasional. Sejak tahun 1991, sektor industri manufaktur menjadi penyumbang terbesar dalam pembentukan PDB Indonesia. Era globalisasi yang terus berkembang pesat belakangan ini menempatkan teknologi sebagai salah satu faktor penentu daya saing industri suatu negara tidak terkecuali industri manufaktur di Indonesia. Kondisi ini mendorong penulis untuk mengetahui perkembangan dan peranan kemajuan teknologi terhadap pertumbuhan sektor industri manufaktur di Indonesia. Hasil studi ini menemukan bahwa sektor industri manufaktur di Indonesia telah mengalami perkembangan kemajuan teknologi yang positif meskipun tarafnya masih relatif rendah bila dibandingkan dengan negara-negara berkembang lain. Peranan perkembangan kemajuan teknologi terhadap pertumbuhan output di sektor ini juga mengalami peningkatan. Studi ini juga memperoleh bahwa selama periode penelitian, kebijakan liberalisasi investasi yang dilakukan pemerintah tidak mampu mendorong terjadinya proses alih teknologi. Dimana kebijakan ini tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan kemajuan teknologi pada sektor industri manufaktur Indonesia."

"Pada masa sebelum krisis tahun 1997, industri tekstil dan produk tekstil (TPT) rnerupakan industri yang diandalkan karena mampu memberikan lapangan kerja kepada sekitar 1,2 juta pekerja dan menjadi penghasil devisa utama bagi pemerintah. Namun semenjak krisis tahun 1997 industri TPT kehilangan kepercayaan diri. Ongkos produksi yang melambung tinggi menyebabkan industri TPT dalam negeri sulit bersaing dengan barang impor. Keadaan menjadi semakin buruk setelah pemerintah menaikkan harga BBM, tarif listrik dan telepon secara serentak. Namun demikian, industri ini masih mencoba bertahan dengan melakukan berbagai efisiensi. Untuk memberikan informasi yang lebih jelas seberapa jauh efisiensi yang telah diraih oleh industri TPT dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya maka studi mengenai efisiensi dan produktivitas industri TPT diperlukan.Studi ini meneliti mengenai efisiensi dan produktivitas industri TPT periode 2002-2004. Metode yang digunakan untuk menghitung tingkat efisiensi dan produktivitas dalam hal ini adalah Total Faktor Produktivitas (TFP) adalah metode nonparametrik dengan pendekatan Data Envelopment Analysis (DEA). Sementara itu untuk mencari faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi dan TFP dilakukan analisa regresi berganda.Data tahun 2002-2004 menunjukkan bahwa tingkat efisiensi teknis industri TPT masih tergolong rendah. Untuk industri tekstil (kode 17) rata-rata efisiensi teknis periode 2002-2004 adalah sebesar 0,432 dan untuk industri produk tekstil (kode 18) rata-rata efisiensi teknis periode 2002-2004 adalah sebesar 0,422. Hasil perhitungan ini sesuai dengan yang ditemukan oleh Margono (2004) bahwa tingkat efisiensi industri tekstil periode 1993-2000 rata-rata sebesar 0,479.Dari hasil analisis regresi berganda ditemukan bahwa faktor-faktor yang secara signifikan berpengaruh terhadap besarnya efisiensi untuk industri tekstil adalah status permodalan dan lokasi perusahaan sementara untuk produk tekstil adalah skala usaha, umur perusahaan dan status permodalan. Sementara itu, yang secara signifikan mempengaruhi TFP pada industri tekstil adalah skala usaha dan untuk produk tekstil adalah skala usaha dan status permodalan."

"Industri makanan merupakan subsektor yang merupakan bagian dari agroindustri yang memiliki peranan besar dalam perekonomian, terutama terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja. Industri makanan juga penting fungsinya dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Selain itu merupakan bagian dari penguatan 10 klaster industri dalam rangka pengembangan sejumlah subsektor yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2004-2009. Sehingga untuk mendukung program tersebut diperlukan suatu analisis faktor produksi dan produktivitas yang akan bermanfaat untuk memberikan gambaran kinerja Industri makanan dalam penentuan kebijakan yang bersifat strategis dan tepat, terutama dalam menghadapi dampak krisis ekonomi.Dari hasil analisis regresi yang dilakukan dengan data panel mempergunakan fungsi produksi Cobb-Douglas, dapat diketahui bahwa Industri makanan skala besar dan sedang pada saat periode sebelum krisis ekonomi (1992-1997) bersifat padat tenaga kerja (labour intensif), decreasing return to scale, elastisitas subsritusi antara kapital dengan tenaga kerjanya bersifat elastis, tingkat TFP (Total Factor Productivity) rata- rata mengalami penurunan (bernilai negatif), produktivitas rata-rata tenaga kerja relatif meningkat walau tidak stabil, dan produktivitas rata-rata kapital menurun. Sedangkan pada saat setelah krisis ekonomi (1998-2003), industri makanan skala besar dan sedang bersifat padat kapital (capital intensif), decreasing retum to scale, elastisitas substitusi antara kapital dengan tenaga kerja bersifat inelastis, tingkat TFP-nya masih mengalami penurunan, namun Iebih baik daripada sebelum krisis ekonomi, rata-rata produktivitas tenaga kerja mengalami kenaikan dan rata-rata produktivitas kapital mengalami penurunan. Sedangkan efisiensi saat sebelum krisis ekonomi Iebih baik dibandingkan setelah krisis ekonomi.Hasil diatas memperlihatkan bahwa kebijakan pemerintah selama ini dalam perbaikan produktivitas sudah cukup baik, akan tetapi dalam efisiensi perlu diadakan perbaikan Iebih lanjut. Sehingga dalam usaha mendukung pengembangan dan revitalisasi industri makanan selanjutnya, maka pemerintah perlu memperhatikan dan mengambil kebijakan yang berfokus pada peningkatan efisiensi tanpa melupakan pembukaan Iapangan kerja, dan perbaikan produktivitas tenaga kerja dan kapital yang didukung oleh kemajuan teknologi."

"ABSTRAKSejalan dengan penyehatan dan penyempurnaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), timbuldengan gencar isu mengenai komersialisasi dan privatisasi BUMN ¡su yang melanda duniadewasa ini. baik pro maupun kontra, permasalaliannya ada pada penngkatan produktivitas danefisiensi BUfvIN. Menghadapi permasalahan ini kemudian timbul berbagai kebijakan danstrategi kemudian yang diterapkan dan ditingkatkan. Kebijakan yang ditempuh manajernenantara lain dengan menìngkatkan segi pengawasan dan pengendalian.Setiap manajemen instansi atau BUMN bertanggung jawab mengkoordinasi dan mengendalikansemua operasi yang berbeda di bawah tanggung jawabnya dan mengusahakan agar memperolehhasil yang optimal dengan meminimaLisasikan kekurangan yang ada. Menurut lnstruksiPresiden Nomor : 15 tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan. Sistempengendalian yang dterapkan oleh manajemen dapat meningkatkan efektivitas dan efísiensinyameialui pengawasan melekat (built in control) dan pengawasan fungsional.Terdapat berbagai ragam pengertian pengawasan. Pengertian melekat dimaksudkan kewajibanpengawasan yang melekat pada diri si pengawas selaku pimpinan/atasan pada tiap tingkatorganisasi baik yang struktural maupun fungsional. Pengawasan fungsional adalah pengawasanyang dilakukan secara fungsional oleh aparat pengawasan. Tolak ukur penilaian kesehatan BUMN/perusahaan adalah rentabilitas, likuiditas, dansoivabilitas (RLS).Serta indikator tambahan yang ditetapkan dari tahun ke tahun dalam Pspat Umum pemegangsabam/RUPS.Agar dapat meningkatkan RLS ini untuk mencapai predikat sangat sehat, maka perusahaanhas-us rneningkatkan efisiensi, kehematan, produktivitas dan efektivitas. Untuk mencapai haltersebut, salah satu jalan adalab dengan menìngkatkan pengawasan dan pengendalianSPI dapat berperan positip dalam usaha peningkatan sistern pengendalian, dengan jalanmemberikan informasi kondisi kelemahan dan merekomendasikan berbagai perbaikannya. Jenisaudit yang dapat dilakukan dalam Audit Manajemen.Pengawasan yang dimaksud adalah pengawasan fungsional dimana aparat SPI mempunyaitugas pokok dibidang pemeriksaan.Pemeriksaan tersebut tidak terbatas pada bidang keuangan tetapi juga meliputi bidang teknismaupun bidang operasional.Hal tersebut bukan berarti meneampuri urusan pelaksanaan. Hal ini sejalan dengan kedudukanpara pemeriksa atau pengawas tbngsional sebag4i orang-orang yang menjalankan fungsi staffbukan fungsi line (pelaksana).Saran tindak yang konstruktifdirnaksud sebagal problem solving yaitu memecahkan persoalanpersoalan yang dihadapi termasuk didalamnya masalah-masalah lama yang belum terpecahkan.Banyak Perusahaan besar, Badan Pemerintah atau Instansi Pemerintahan Lainnya yang sudahmempunyai SPI namun belum bisa diharapkan keampuhannya. Hal ini kemungkinan disebabkankualitas para pemeriksa kurang diandalkan ata pegawal yang tidak mencukupi atau organisasiSPI kurang dikelola secara profesional. Terutama pada BUMN/lnstansi Pemerintah lainnyakebocoran-kebocoran, atau penyelewengan-penyelewengan kenangan negara masih saja terjadicukup besar. Adanya kecenderungan bahwa para personil pemeriksa di SPI bukanlah tenagaterpilij dan kapabel, dimana biasanya direkrut dari fungsi operasi yang tidak terpakai karenamelakukan suatu kesalahan atau kurang mampu melaksanakan tugas.Sementara itu keberadaan SPI itu sendiri belum diterima sebagai nitra kerja dalam memecahkansegala persoalan yang timbul dalam perusaiiaan oleh pimpinan perusahaan. Didalam prakteknyaSPI sering mendapat tantangan karena dinilai selalu mencari-cari kesalahan dalam melakukanpemeriksaan.Fenomena mengenai kualifikasi personil SPI ini memang menjadi the big trouble dítubuh SPI.Semestinya seorang pemeriksa mempunyai wawasan yang luas dan mendalam atas segalakegiatan yang diperiksanya. Namun pada kenyataannya masih banyak pemeriksa intern yangbuta akan seluk beluk kegiatan yang akan diperiksanya. Sehingga kadang-kadang pemeriksatelah membuang-buang waktu hanya untuk mengenali obyek pemeriksaan. Hal itu akanbertambah tidak menguntungkan dengan kualitas dan kapabilitas dan masing-masing pemeriksayang tidak merata babkan kurang memadai.Untuk mengatasi hal tersebut perlu diupayakan suatu mekanisme yang dapat menciptakantercapainya kondisi para personil SPI dengan tingkat kualitas yang memadai.Oleh karena itu perlu dilakukan langkah-langkah seperti dengan diberikannya pendidikan danfatihan secan berkesinambungan. Misalnya diberìkannya kursus atas setiap kegiatan diperusahaan, seminar atau penataran pemeriksaan dan sebagainya. Disamping itu pemberiankesempatan kepada para pemeriksa untuk meningkatkan kualitasnya dengan melanjutkan studiformal alcan mendorong dapat segera terwujucjnya tingkat kualitas personil SPI yang memadai.SPI PERTAMINA saat ini belum membuat mekanisme yang dapat menciptakan tercapainyasuatu kondisi dimana para pemeriksa sudah mencapai tingkat kualitas yang memadai, terutamakeharusari mengikuti pendidikan pemei-ìksaan dan kegiatan operasional yang diperiksa.Rekrutmen tenaga pemeriksa di SPJ PERTAM[NA belum dilakukan secara efektif, terutamauntuk jabatan Rikina keatas tidak dilakukan melalui proses seleksi yang ketat yang dapatmenyaiing tenaga-tenaga yang kapabel sesuai dengan yang sudah ditetapkan dalam persyaratanbagi pemeriksa di lingkungan SPI.Salah satu cara untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi perusahaan adalah denganmenerapkan sistem insentip bagi karyawan yang berprestasi tinggi, temasuk untuk parapemeriksa SPI sehingga lebih mendorong SPI untuk meningkatkan kinerja menjadi lebihproduktif Seyogianya SPI PERTAMINA melakukan evaluasi petaksanaan reward danpunishment.Perlu adanya upaya dan Dirut untuk menjelaskan tugas dan fùngsi SPI kepada seluruh satuanatau jajaran organisasi sedemikian nipa, sehingga benar-benar dimengei-ti dan dipahami, bahwapetugas SPI dalarn melakukan tugasnya pada dasarnya adalah untuk kepentingan DirekturUtama."

"ABSTRAKIndustri ISIC 384 adalah industri alat-alat pengangkutan di Indonesia yang keberlangsungannya telah cukup lama. Dari beberapa penelitian yang dilakukan terhadap industri ini sampai pada kesimpulan bahwa industri ini tidak efisien. Hasil yang sama diperoleh dari temuan studi "Analisis penyerapan pekerja ditinjau dari produktivitas, dan skala ekonomis, serta elastisitas subtitusi pada industri alat-alat pengangkutan ISIC 384". Berdasarkan temuan studi ketidakefisienan dalam industri 384 diindikasikan dengan merosotnya laju kemajuan teknologinya atau dengan kata lain semakin tidak efisiennya input dalam menghasilkan output. Ketidakefisienan tersebut mencerminkan pemanfaatan input yang ada belum optimal. Merosotnya laju kemajuan teknologi menjadi penyebab utama dari kemunduran atau kelesuan produktivitas total, Akibatnya arah dan laju kemajuan teknologi lebih banyak menentukan arah dan besarnya laju perkembangan produktivitas total. Sementara itu, skala ekonomis hanya menentukan besarnya skala produksi minimum yang paling efisien. Dengan demikian skala ekonomis hanya menentukan besarnya laju kemajuan dan kemunduran produktivitas total. Gejala kecenderungan menurunnya dugaan skala ekonomis dalam industri 384 menunjukkan semakin membesarnya skala produksi sehingga didapatkan skala ekonomis. Membesarnya skala produksi diikuti penurunan penyerapan pekerja dan peningkatan pemanfaatan barang modal. Prinsip subtitusi terjadi dalam industri ini, nilai-nilai yang diperoleh dari perhitungan elastisitas subtitusi parsial antara barang modal dan pekerja produksi, dalam identitas industri manapun, besaran elastisitas secara parsialnya selalu lebih besar satu. Dari hasil perhitungan tersebut disimpulkan bahwa pekerja produksi dan barang modal mempunyai kemampuan subtuitusi paling tinggi Peningkatan pemanfaatan barang modal yang cenderung mengurangi penggunaan pekerja terutama pekerja produksi mengimplikasikan terjadinya penurunan permintaan pekerja dalam industri ini. Dengan kondisi negara yang kelebihan penawaran tenaga kerja keadaan ini sungguh tidaklah menggembirakan. Mengingat setiap industri diharapkan dapat membantu terlaksananya kebijakan padat karya. Untuk itu perlu pemikiran langkah-langkah untuk mempertahankan penyerapan pekerja dalam industri 384 dengan meningkatkan laju kemajuan tehnologi, yang tidak hanya terwujud pada barang modal saja tetapi juga pada pekerja, perbaikan manajemen industri, investasi sumber daya manusia pada karyawan diluar yang menangani mesin-mesin baru atau pemakaian alat-alat yang dapat membantu efesiensi kerja. Sementara itu diharapkan tidak terjadi peningkatan harga pekerja produksi, mengingat peningkatan harga akan mengurangi pangsa biaya pekerja produksi dan pada harga pekerja produksi tetap akan mengurangi permintaan pekerja produksi. Selain kedua hal diatas perlu pemikiran pula untuk memperluas output industri ISIC 384, perluasan output akan mengurangi pangsa biaya barang modal dan meningkatkan pangsa biaya pekerja produksi dan akan terjadi efesiensi kapital. Perluasan output akan berimplikasi perluasan pangsa pasar industri dan dapat diupayakan pada industri yang berorientasi ke pasar dengan memperhatikan faktor: selera, daya beli dan jenis produk."