Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Masalah inti dari penelitian ini adalah adanya ideologi jender yang menempatkan wanita pada posisi yang tidak menguntungkan. Wanita sering tidak diperhitungkan keberadaan dan pekerjaannya. Kontribusi wanita yang besar di bidang pertanian menjadi tidak 'nampak' di mata pejabat pendesain program pertanian sehingga perencanaan banyak program pertanian masih bersifat bias pria. Bagaimana dengan proyek Pembangunan Pertanian Rakyat Terpadu (P2RT) di Desa Tembok Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng, Bali? Apakah hal demikian juga terjadi? Penelitian ini mengungkapkan hal tersebut.Tipe penelitian ini adalah deskriptif eksploratif dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Data primer dikumpulkan dengan wawancara menggunakan daftar pertanyaan semi terstruktur untuk 33 orang informan yang terdiri atas lima orang informan petugas, 24 orang informan petani, baik pria maupun wanita dan empat orang wanita partisipan proyek. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan model analisis jender.Penelitian ini menemukan bahwa wanita petani berperan sangat nyata dalam usaha tani jagung dan usaha peternakan kambing lingkup proyek P2RT. Meskipun demikian, mereka diabaikan dalam perencanaan ataupun pelaksanaan proyek tersebut. Wanita tidak dilibatkan bahkan tidak masuk pertimbangan dalam proyek P2RT. Hal ini karena nilai jender yang dianut oleh perencana, pelaksana proyek ataupun oleh petani itu sendiri yaitu bahwa "tugas pria mencari nafkah", "tugas wanita di rumah tangga" dan "usaha tani itu milik pria". Ini membuat mereka "buta" terhadap realitas bahwa wanita berperanan besar di usaha tani lingkup proyek. Petani wanita dinilai tidak pantas menjadi peserta proyek dan mengikuti pelatihan-pelatihan di bidang usaha tani, karena akan menelantarkan pekerjaan rumah tangganya bila mengikutinya. Ternyata, peran reproduktif wanita digunakan sebagai alasan untuk menyingkirkan wanita dari kegiatan proyek P2RT tersebut. Padahal, sebenarnya jadwal kegiatan ini dapat diatur dan disesuaikan dengan jadwal kegiatan wanita di ranah domestik apabila proyek ada kemauan. Jadi, ini merupakan wujud ketidakadilan perlakuan antara petani pria dan petani wanita. Petani wanita berada pada posisi yang dirugikan. Tidak dilibatkannya petani wanita dalam kegiatan proyek berdampak negatif pada keberhasilan proyek P2RT di Desa Tembok Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng. Dampak negatif ini ditunjukkan dari masih diterapkannya teknologi budi daya jagung yang mengacu pada kebiasaan lama, seperti masih menggunakan benih secara berulang dan jarak tanam, jumlah benih per lubang serta memupuk masih belum sesuai dengan yang dianjurkan proyek. Kesemuanya justru banyak dikerjakan petani wanita. Di samping itu, ditemukan bahwa proyek P2RT tidak mengubah pola pembagian kerja jender pada usahatani jagung di Desa Tembok. Sebaliknya pada usaha peternakan kambing terdapat perubahan pola pembagian kerja. Beban kerja sehari-hari wanita cenderung bertambah. Ini karena sebelum proyek, kegiatan sehari-hari membersihkan kandang kambing ataupun memberi pakan kambing tidak dilakukan. Jadi, masuknya proyek P2RT menambah beban bagi wanita di Desa Tembok.Temuan di atas menunjukkan bahwa perencanaan P2RT belum sensitif terhadap masalah jender. Oleh karena itu, proyek P2RT sendiri dirugikan. Berdasarkan temuan di atas maka dianjurkan agar petani wanita diberi perhatian khusus seperti layaknya petani pria. Agar petani wanita mendapat kesempatan dan perhatian, perlu ada pengakuan bahwa petani wanita mempunyai peran besar di usaha tani lingkup proyek. Dalam perencanaan ataupun pelaksanaan proyek P2RT di masa mendatang petani wanita jangan diabaikan, sehingga mereka memperoleh juga manfaat proyek seperti petani pria. Selain itu, perlu ada upaya penyadaran jender bagi semua pejabat yang berada pada posisi pengambil keputusan, perencana dan pelaksana di lingkup Departemen Pertanian. Ini dimaksudkan agar pejabat lingkup pertanian dapat menyusun perencanaan proyek P2RT, khususnya di Kabupaten Buleleng, Bali yang memperhatikan kepentingan petani wanita dan petani pria. Lebih lanjut perlu dikondisikan bahwa petani wanita dan petani, pria memperoleh akses yang sama untuk berpartisipasi dalam proyek tersebut. Intervensi proyek P2RT juga dapat lebih berhasil apabila pekerjaan wanita dan kepentingannya lebih diperhatikan. Apabila proyek P2RT memperhatikan kepentingan wanita di daerah penelitian, lebih bijaksana untuk mengembangkan juga ternak babi, mengingat di daerah ini ternak babi telah biasa diusahakan oleh wanita. Di samping itu, ternak ini mempunyai arti penting untuk keperluan konsumsi, penambah penghasilan ataupun pemenuhan fungsi sosio-kultural."

"Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif yang menitikberatkan pada peran perempuan di sektor pertanian. Sumber data yang digunakan adalah Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2009 untuk analisis kuantitatif, sedangkan untuk analisis kualitatif, digunakan data primer dari hasil wawancara mendalam dan diskusi kelompok terfokus (FGD) yang dilaksanakan di Kabupaten Sukabumi. Hasil analisis inferensial dengan menggunakan model regresi logistik biner diperoleh bahwa secara umum, penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk miskin adalah mereka yang berjenis kelamin perempuan, berpendidikan SD kebawah, memiliki jam kerja di bawah 35 jam (setengah penganggur), berumur 15-24 tahun, berstatus belum pernah menikah, bukan kepala rumah tangga, bertempat tinggal di perkotaan. Sedangkan hasil analisis kualitatif menunjukkan masih kentalnya pola pikir tradisional membuat mereka terperangkap dalam kemiskinan. Hal ini terlihat dari kecilnya semangat untuk berubah dan beranggapan bahwa bekerja di pertanian merupakan takdir mereka.

---

This study uses quantitative and qualitative approaches that focuses on the role of women in the agricultural sector. Source data used in this study is National Sosio Economic Survey called SUSENAS year 2009 for quantitative analysis, while for qualitative analysis, data used in this study is primary data from in-depth interviews and focus group discussions (FGD) conducted in Sukabumi Regency.

The results of inferential analysis using binary logistic regression model found that in general, people who work in the agricultural sector and have a greater tendency for being poor are those who are female, with education elementary school or below, having work hours below 35 hours (under employment), 15-24 years old, never married, not head of household and residing in urban areas. While the results of qualitative analysis shows that traditional mindset makes them trapped in poverty. This is shown from their little enthusiasm to change (develop) and believe that working in agriculture is their fate."

"Dalam banyak tulisan tentang Revolusi Hijau selalu dikatakan bahwa Revolusi Hijau telah memarginalisasi perempuan dari pertanian terutama di Jawa. Tulisan ini bermaksud bahwa di daerah tertentu tidak terjadi peminggiran perempuan dari pertanian. Sebagai contoh di Nagari Batuhampar di Sumatera Barat terjadi peningkatan peran perempuan di pertanian pada masa Revolusi Hijau. Untuk melihat peran perempuan di pertanian pada masa Revolusi Hijau menurut Palmer bisa dilihat dalam beberapa hal:1. Kelas-kelas sosial perempuan.2. Intensitas kerja untuk penanaman pada kondisi yang telah ada sebelumnya.3. Persaratan teknis yang objektif dari metoda yang baru (tanaman yang baru)4. Pembagian kerja secara seksual5. Bentuk-bentuk mekanisasi yang diperkenalkannya.Penulisan ini mengaitkan sistem kekerabatan matrilinial yang dianut masyarakat dan budaya merantau. Berdasarkan kerangka pemikiran itu penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa perempuan di Batuhampar tidak tersingkir pada masa Revolusi Hijau bahkan terjadi peningkatan peranan mereka baik dari segi intensitas kerja maupun dalam pendapatan. Penelitian ini, selain menggunakan data kuantitatif juga menggunakan wawancara naratif untuk memperoleh "life history" dari petani itu sendiri, yaitu bagaimana pengalaman, kegembiraan yang mereka rasakan pada saat bekerja."

"Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk memaparkan penerapan teknologi pertanian dan pengaruhnya pada peminggiran posisi dan aktivitas perempuan, (2) menggambarkan aktivitas perempuan di area pertanian yang tersentuh teknologi pertanian modern, (3) memaparkan adanya pro-ses-proses pemiskinan perempuan di desa sebagai dampak dari penerapan teknologi pertanian. Manfaat penelitian ini adalah (1) pentingnya melihat proses-proses dan bentuk lain dari kemiskinan (2) dapat menjadi bahan pertimbangan oleh para pembuat kebijakan dalam merencanakan program pembangunan pertanian dan program pengentasan kemiskinan yang berperspektif perempuan."

"ABSTRAKTujuan penelitian thesis yang beriudul "Pembangunan Pertanian Dalam Menunjang Ketahanan Daerah - Studi Kasus : Usahatani di Kahupaten Daerah Tingkat II Timor Tengah Selatan" adalah untuk menentukan keterkaitan pembangunan pertanian dengan kondisi Ketahanan Nasional di daerah berdasarkan pendekatan Kesejahteraan dan Keamanan dari aspek Astagatra Penelitian dilakukan dengan penelitian lapangan, studi kepustakaan dan sumber informasi lainnya. Data dianalisis secara tabulasi dan deskriptif. Keadaan dan kondisi pertanian yang umumnya ditangani oleh masyarakat pedesaan merupakan cermin kemakmuran. Sebagai hasil interaksi faktor lingkungan dan sosial budaya di Timor Tengah Selalan telah berkembang bermacam-macam pola usahatani, yang secara keseluruhan cenderung berpola usahatani campuran. Petani dominan menanam tanaman pangan seluas-luasnya terutama jagung dan ubi kayu serta beternak, terulama sapi dan babi. Luas lahan usahatani rata-rata 2,15 ha per keluarga tani dan kemampuan mengolah tanah rata-rata 1,25 ha per musim tanam. Kecukupan pemenuhan konsumsi pangan menunjukkan bahwa ketahanan pangan para petani cukup memadai, yaitu jagung 306,106 kg setara beras per kapita per tahun dan ubi kayu 102 kg setara beras per kapita per tahun. Kecukupan pangan itu didukung oleh adanya tradisi diversifikasi dalam pola konsumsi pangan. Demikian pula kriteria kesejahteraan petani menurut Sajogyo (1976) menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan petani Timor Tengah Selatan tergolong dalam kategori cukup, yaitu Rp. 5.941.800 per tahun per keluarga tani atau setara dengan 990,3 kg beras per kapita per tahun. Dengan demikian, kondisi sosial ekonomi petani memberikan andil dalam menunjang Ketahanan Nasional di daerah. Karena kuatnya perekonomian masyarakat desa yang bersumber dari pengelolaan usahatani dapat mendukung terbentuknya ketangguhan kondisi Ketahanan Daerah dan Ketahanan Nasional."

"Kajian kebijakan& peta jalan (Roadmap) pembangunan pertanian dlam rangka ketahanan & swasembada pangan bertujuan merumuskan dasar & arah kebijakan pembangunan pertanian dlm rangka ketahanan pangan , utamanya dlm hal kemandirian pangan pokok. Kajian dilaksanakan pd dlm th 2008, diawali dengan pertemuan tim untuk menyusun rencana kerja , diikuti debgab focus group discussion di Jakarta & seminar di Malang, Yogyakarta dan Bogor. Informasi & masukan yg diperoleh kemudian disusun menjadi laporan utuh yg meliputi kondis & perkembangan pertanian & pangan , tantangan & kendala, serta strategi yg dpt ditempuh , untuk mewujudkan ketahanan pangan. jenis data yg digunakan adalah data sekunder mengenai produksi , konsumsi & distribusi pangan serta di gunakan pula dokumen produk perundangan yg terkait dengan bidang ketahanan pangan. ruang lingkup kajian meliputi: (1) Rangkaian seminar yg dilaksanakan di tiga kota (2) roundtable (focused group discussion, serta(3) kajian (desk studi/literature review) . Hasil yg diharapkan adalah rekomendasi kebijakan dlm pembangunan pangan nasional. kajian mengindentifikasikan beberapa isu strategis ketahanan pangan di Indonesia beberapa th ke depan. Isu strategis tersebut diantaranya adalah (a) pengambilan keputusan yg lambat dlm mengantisipasi perubahan permintaan & penawaran produk pangan memperburuk kondisi krisi pangan global yg terjadi; (b) urbanisasi (yg didorong oleh pertumbuhan ekonomi perkotaan yg lebih cepat, , substitusi energi fosil dengan biofuel & perubahan iklim global menjadi variabel penentu ituasi pangan global (hasil proyeksi badan & lembaga internasional)(c)perubahan ekonomi & demografi yg terjadi dlm kurun waktu 2009 - 2015 berdampak pd ketahanan pangan nasional (d) terbatasnya kapasitas produksi pangan nasional karena terbatasnya lahan, menurunnya kualitas lahan, rusaknya prasarana tdk terealisasinya harga & persebaran (distribusi) optimal pupuk bersubsidi dll (e) terhambatnya distribusi & akses pangan krn lambannya pengembangan sarana & prasarana, kelembagaan sistem informasi, pembinaan standar kualitas dll.(f) adanya perubahan pola konsumsi beras & tepung terigu (g) merabaknya kasus keracunan pangan (h) kebijakan yg dikembangkan secara implisit menghendaki suatu sistem ketahanan pangan yg hierakis mulai dr level rumah tangga, desa kec, kab./kota, provinsi & nasional. Hal itu menjadi masalah krn terkait dengan desentralisasi pembangunan yg terjadi di Ind, keterpaduan lintas sektor & lintas daerah, serta kondis keragaman selera, budaya,kelembagaan & sumberdaya bahan pangan..."

"Salah satu masalah yang dihadapi bangsa Indonesia adalah jumlah penduduk miskin yang cukup besar, yaitu mencapai 36,1 juta jiwa pada tahun 2004. Penduduk miskin dan kelaparan sering merusak Iingkungan hidup sekitar mereka untuk mempertahankan hidup, mereka menebang potion di hutan, mencari pakan ternak di wilayah terlarang, memakai tanah marjinal; dan dalam jumlah yang terus bertambah mereka memenuhi pusat perkotaan.Untuk mengatasi masalah kemiskinan dan kerusakan Iingkungan perlu dilakukan pembinaan dan pemberdayaan terhadap penduduk miskin sehingga mereka dapat memperoleh penghasilan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Pembinaan dan pemberdayaan perlu dilakukan terhadap penduduk miskin di pedesaan karena sebagian besar penduduk miskin berada di pedesaan. Sebagian besar penduduk miskin di pedesaan adalah petani gurem dengan kepemilikan iahan kurang dari 0,5 hektar per rumah tangga petani (RTP). Jumlah petani gurem pada tahun 1993 adalah sebanyak 10,8 juta dan meningkat menjadi 13,7 juta pada tahun 2003.Pembinaan dan pemberdayaan penduduk miskin di pedesaan perlu dilakukan melalui pengembangan sektor pertanian yang terbukti menyerap banyak tenaga kerja dan menghasilkan komoditas pangan. Di antara komoditas pertanian yang dapat berperan dalam diversifikasi pangan dan dapat dikembangkan untuk meningkatkan pendapatan petani adalah komoditas jagung.Pengembangan budidaya tanaman jagung memiliki prospek ekonomis, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan berpeluang untuk diekspor ke luar negeri. Namun, pengembangan budidaya tanaman jagung secara intensif dan secara monokultur di Iingkungan alam Indonesia yang memiliki ekosistem hutan hujan tropis akan berakibat pada terjadinya degradasi Iingkungan, terganggunya keseimbangan ekosistem dan tidak berkelanjutan. Untuk mengatasi dampak yang merugikan terhadap lingkungan tersebut, perlu dilakukan pembinaan dan pemberdayaan terhadap petani agar mereka dapat melaksanakan dan mengembangkan sistem pertanian terpadu dan berkelanjutan, yang dapat menjaga kesuburan sumberdaya lahan pertanian secara berkelanjutan, menjaga keseimbangan ekosistem, tidak menremari lingkungan dan dapat meningkatkan produktivitas serta memberikan keuntungan kepada petani.Sistem pertanian berkelanjutan akan dapat mengurangi penggunaan pupuk kimia dan peslisida kimia, sedangkan Iimbah pertanian yang dihasilkan dapat dimanfaatkan untuk pakan ternak ruminansia. Pembinaan dan pemberdayaan petani dalam pengembangan sistem pertanian berkelanjutan dapat dilaksanakan melalui kemitraan agribisnis.Tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan model sistem pertanian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Selain itu juga untuk mendapatkan model kemitraan agribisnis yang dapat membina petani dalam pengembangan pertanian berkelanjutan.Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei dengan penjelasan deskriptif-eksploratori untuk memperoleh gambaran petani dalam hubungannya dengan pengembangan pertanian berkelanjutan. Sumber data primer diperoleh dari petani responden (33 petani) Desa Mojo, Kec. Andong, Kab. Boyolali serial lembaga Pembina petani, yaitu: PT. Dharma Niaga (Kemitraan Usaha Bersama) dan CV. Dus International Trading (Program Pembangunan Kemandirian Ekonomi Rakyat Melalui Pertanian Organik Terpadu).Berdasarkan hasil penelitian diajukan perlunya pengembangan sistem pertanian polikultur yang sesuai dengan dengan tipologi lingkungan Indonesia berbentuk hutan hujan tropis, berbeaya rendah dan sedikit masukan sumberdaya dari luar ekosistem pertanian. Selain itu, perk] dikembangkan kemitraan agribisnis yang tidak hanya dapat meningkatkan penghasilan petani tetapi juga dapat meningkatkan kemampuan petani dalam perbaikan kualitas ekosistem pertanian.

---

A problem faced by Indonesia is the fairly large number of poor people, with totaled 36.1 million in 2004. The poor and hungry often destroy the environment where they live just to survive; they cut down trees in forests, they look for cattle feed in restricted areas, they use marginal lands, and in increasing number they crowd city centers.

In order to deal with problems of poverty and damaged environment, upgrading and empowering disadvantaged people should be initiated to help them make money to meet their own needs. The upgrade and empowerment programs should be aimed at poor people in villages because the fact shows that most of those living below poverty line are rural areas. Many of them are small farmers with land ownership of less than 0.5 hectare per household. The number of small farmers increased from 10.8 million in 1993 to 13.7 million in 2003.

Upgrading and empowering poor villagers should be done by promoting the agriculture sector which has shown to have employed many workers and provided food products. One of the agricultural commodities that are significant in food diversification and can be developed to increase farmers income is maize.

Cultivating maize has economic potential because the crops can supply domestic demands and foreign export. However, intensive and monoculture maize plantation in Indonesia with its tropical rain forest ecosystem could lead to environmental degradation and ecosystem imbalance, and would not be sustainable. In order to eliminate the damaging effects to the environment, it is necessary to upgrade and empower farmers to enable them to carry out and develop an integrated and sustainable agricultural system capable of keeping farmlands sustainably fertile, the ecosystem in balance and the environment dean and intact, as well as improving productivity and giving benefits to farmers.

A sustainable agricultural system can minimize the use of chemical fertilizers and pesticides, and the produced wastes can be used as forage for ruminants. Farmers upgrading and empowering programs for developing a sustainable agricultural system is possible through an agribusiness partnership.

The reseach aimed to gather a model of the sustainable and environmental friendly agriculture system. The reseach to gather too a model of the agriculture partnership will be can to empowering farmers in the promotion of sustainable agriculture.

The reseach methode is survey methode with the exploratory-description to gather the farmers Image in promotion of sustainable agriculture. The primer resource from farmers in Desa Mojo, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali and the empowering farmers institute (PT. Dharma Niaga and CV. Dus International Trading).

Based on the reseach above, it's suggested the promotion of policuiture agriculture system that in agreement with the environmental tipology of Indonesia is tropical rain forest, in low cost and low external input sustainable agriculture. It's. suggested too the promotion of the agribusiness partnership that just not can giving benefits to farmers but can also empowering farmers to increasing quality of the agriculture ecosystem."

"Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang perlu ditumbuh kembangkan dalam pelaksanaan pembangunan nasional, peningkatan kesejahteraan rakyat secara umum. Atas pertimbangan hal tersebut pengembangan sektor ini juga dilaksanakan di Kecamatan Pasaman. Dengan pengembangan sektor ini diharapkan dapat memberdayakan masyarakat yang mana pada gilirannya akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pasaman. Pelaksanaan program pembangunan di sektor salah satunya adalah dengan pengembangan komoditi perkebunan. Pengembangan komoditi perkebunan telah banyak pola yang dikembangkan salah satu dari pola tersebut adalah pengembangan melalui Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan (PIR Bun). Dimana dalam pelaksanaan program ini diharapkan terjadinya transfer teknologi perkebunan dari perusahaan pengelolaan kepada masyarakat yang berada di sekeliling lokasi dilaksanakan proyek.Pelaksanaan pembangunan perkebunan melalui pola Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan (PIR Bun) tidaklah mutlak sesuai dengan konsep yang telah dirumuskan sebelumnya. Tidak sedikit masalah yang timbul akibat dibangunnya perkebunan dengan pola tersebut diantaranya tidak harmonisnya hubungan antara pelaku utama proyek Perkebunan dengan petani peserta PIR Bun yang disebabkan oleh latar belakang yang berbeda, penyelesaian pembebasan tanah yang tidak tuntas, penentuan petani plasma yang kurang tepat sasaran dan terjadinya jual beli atas lahan perkebunan oleh petani plasma.Dari berbagai permasalahan tersebut, maka penulis melaksanakan penelitian terhadap Pelaksanaan Program Perkenunan Inti Raktay (PIR Bun) di Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman serta faktor-faktor apa saja yang menyebabkan timbulnya peralihan hak atas lahan perkebunan oleh petani plasma.Melalui pendekatan kualitatif digambarkan secara lebih akurat tentang gejala atau situasi sosial melalui pengamatan dan wawancara. Beberapa informan yang dipilih adalah Ninik Mamak/datuk Ketua KUD, Petani Plasma, dan petani pekerja. Analisis dilakukan dengan menelaah data yang diperoleh dari berbagai sumber dan informanHasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukan bahwa sebelum dilaksanakannya PIR Bun dilaksanakan langkah-langkah yang ditempuh oleh pemerintah dan pihak perusahaan adalah penyedian lahan atau tanah untuk lokasi PIR Bun di Sumatera Barat, khususnya Kecamatan Pasaman. Kepemilikan lahan dikuasai oleh masyarakat hukum adat yang dikepalai oleh kepala suku (datuk) dimana tanah tersebut dikenal dengan tanah ulayat, tanah ulayat tersebut dapat dimanfaatkan oleh semua anggota kaum tersebut akan tetapi pengaturan berada pada seorang datuk.Tanah ulayat tersebut diserahkan kepada pihak perusahaan untuk diolah menjadi perkebunan kelapa sawit, ada yang berbentuk Inti dan ada yang berbentuk plasma. Pihak perusahaan berkewajiban untuk membeli semua hasil panen petani plasma dan membina petani sedangkan KUD memberikan pelayanan sarana dan prasarana produksi, pelayanan kebutuhan hidup petani, hingga pelayanan pembayaran hasil penjualan tanda bush segar dan menyembatani kepentingan para petani pemilik dengan pihak perusahaan, khususnya terkait dengan proses pencairan pinjaman dari Bank. Kebun inti diberikan dalam bentuk HGU kepada perusahaan untuk beberapa. tahun, sedangkan kebun plasma langsung menjadi hak milik petani dengan diterbitkannya sertifikat atas nama masing-masing anggota, mereka tidak boleh memperjual belikan kebun tersebut sebelum hutang mereka kepada Bank lunas. Akan tetapi ada sebagian dari petani yang menjual kepada pihak lain dengan berbagai faktor, yaitu persepsi tentang hak atas tanah, persepsi ekonomis terhadap PIR Bun, persepsi sosial terhadap Pir Bun, kesenjangan budaya antara perusahaan inti denga petani plasma serta kepemilikan tanah yang kumonal."