Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini merupakan hasil dari penelitian bidang kejepangan yang difokuskan pada penelitian bidang sosial dan sejarah, dengan sedikit menyinggung bidang politik dan hukum. Latar belakang tesis ini adalah Jepang pada masa perang Asia Pasifik 1931-1945 yang kental dengan semangat militerisme. Pada masa itu Jepang mulai mengobarkan perang atas Cina, dan atas dorongan dari kaum militer, perang dengan Cina terus berlangsung dan semakin meningkat., hingga akhirnya Jepang berhadapan dengan kekuatan AS dan Sekutu. Dunia politik dan pemerintahan, beserta seluruh implementasi dari kebijakan yang dihasilkan merupakan kepanjangan tangan dari pihak militer masa itu. Dengan demikian, kondisi kehidupan sosial masyarakat Jepang juga tak dapat terlepas dari militerisme. Bahkan, banyak pakar yang mengatakan bahwa Jepang adalah contoh negara yang berhasil mengembangkan militerisme ke seluruh lapisan masyarakat untuk memperoleh dukungan dalam melakukan ekspansi dan peperangan.Akan tetapi, ditengah kentalnya militerisme Jepang pada masa itu, dalam teks Kike Wadatsumi no Koe penulis menemukan hal yang berbeda. Kike Wadatsumi no Koe adalah kumpulan tulisan berupa catatan harian, surat-surat pribadi, surat wasiat, maupun berupa puisi yang ditulis oleh para mahasiswa Jepang yang dikirim ke medan perang. Dalam tulisan tersebut didapati banyak pandangan yang tidak setuju terhadap sikap dan kebijakan militer Jepang, dan kelompok yang tidak setuju ini merupakan golongan yang dominan. Sementara itu, pandangan sebagian kecil dari mereka menyiratkan kesan "setuju" secara tidak langsung. Penulis menyebutnya secara tidak langsung karena mereka tidak berbicara mengenai substansi dari sikap dan kebijakan militer, melainkan hanya mengungkapkan rasa bangga dan terhormat untuk melakukan sesuatu bagi tanah air mereka tercinta."

"ABSTRACTPenelitian ini membahas peran pemerintah Jepang dalam mengupayakan mobilisasi ekonomi untuk perang serta sektor-sektor ekonomi yang dikerahkan untuk menopang Perang Lima Belas Tahun 1931-1945. Penelitian ini berfokus pada analisis mobilisasi ekonomi terutama dalam bidang industri berat terkait kebutuhan militer. Wilayah yang menjadi perhatian utama dalam konteks bahasan ini adalah wilayah Jepang serta wilayah-wilayah di kawasan Asia Timur yang berada di bawah pengaruh Jepang seperti Manchuria dan Korea. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Jepang berperan sebagai pengendali berbagai sektor ekonomi strategis terutama yang berhubungan dengan produksi militer selama masa perang. Sektor-sektor industri yang dikerahkan untuk perang mencakup industri berat seperti perkapalan, automobil, dan persenjataan. Untuk mencapai target produksi, pemerintah Jepang juga mengerahkan tenaga kerja dari wilayah-wilayah yang berada di bawah kekuasaannya seperti Korea.

---

ABSTRACTThis study discusses the role of the Japanese government in seeking economic mobilization for war as well as the economic sectors that are deployed to support the Fifteen Years War 1931 1945. This study focuses on the analysis of economic mobilization especially in the areas of heavy industry related to military needs. This study discusses the role of the Japanese government in seeking economic mobilization for war as well as the economic sectors that are deployed to support the Fifteen Years War 1931 1945. This study focuses on the analysis of economic mobilization especially in the areas of heavy industry related to military needs. Areas of major concern in this context are Japan and East Asia regions under Japanese influence such as Manchuria and Korea. The results of this study show that the Japanese government acted as the controlling of various strategic economic sectors especially those related to military production during wartime. The industrial sectors that are deployed for war include heavy industries such as shipping, automobiles, and weapons. To achieve production targets, the Japanese government also mobilized labor from areas under its control such as Korea"

"Salah satu ragam karya sastra adalah prosa. Cerita rekaan merupakan jenis karya sastra yang beragam prosa. Cerita rekaan menyajikan gambaran kehidupan manusia, yang disajikan lengkap dengan wama-wami permasalahan. Gambaran-gambaran kehidupan yang sebagian besar berasal dari kenyataan sosial terangkum di dalam cerita rekaan. Dari kriteria panjang pendeknya cerita, cerpen termasuk dalam cerita rekaan.Skripsi ini mengupas tentang keempat cerpen buah karya Haitani Kenjiro, yang isinya mengenai sikap Haitani Kenjiro dalam bidang pendidikan. Haitani menggambarkan kekhawatirannya mengenai sistem pendidikan di Jepang yang hanya menyuguhkan pendidikan yang praktis. Maksudnya, pendidikan di sekolah hanya mencetak murid-murid pandai, yang bisa bersaing dalam dunia pendidikan yang lebih tinggi, tanpa melibatkan dan memasukkan unsur-unsur kenyataan sosial dalam kurikulum sekolah. Ada kesan bahkan pendidikan di Jepang yang dimonopoli pihak Kementrian Pendidikan, menutupi kenyataan sejarah yang sesungguhnya, hanya menampilkan sesuatu yang bagus, sehingga kepekaan murid-murid sekolah semakin lama semakin terkikis, tidak terasah, bahkan tumpul. Keadaan seperti ini membuat Haitani khawatir akan nasib anak-anak Jepang yang kurang peka terhadap kondisi sosial masyarakat, yang nantinya akan berkembang menjadi pribadi-pribadi yang dingin dan angkuh. Lewat keempat cerpen ini, Haitani menampilkan keadaan-keadaan nyata yang pernah ada di Jepang, kejadian nyata yang tidak diajarkan di sekolah, seperti tentang penjajahan yang pemah dilakukan Jepang terhadap Korea, perang di Okinawa, gambaran tentang negara lain yang belum maju seperti Jepang (dalam cerpen ini digambarkan tentang anak-anak Indonesia), dan kenyataan anak-anak idiot yang diacuhkan orang. Haitani menampilkan tokoh-tokoh cerita yang bersinggungan dengan masalah tentang pendidikan di Jepang, sekiranya membuka hati dan pikiran para pendidik di mana pun berada pada unumnya, dan para pendidik Jepang pada khususnya."

"ABSTRACTKebijakan guna menentukan batasan, arah dan tujuan ekonomi merupakan hal penting bagi terlaksananya perekonomian suatu negara kearah pertumbuhan yang lebih baik. Pada masa awal kebangkitan ekonomi Jepang paska perang yang diiringi dengan pecahnya Perang Korea 1950-1953, salah satu faktor penting yakni kebijakan ekonomi yang berlangsung ketika itu, menjadi perhatian penulis di samping para pengamat ekonomi Jepang era paska perang pada umumnya.Sekitar awal tahun 1950an, seiring dengan berlangsungnya perang di semenanjung Korea, muncul berbagai kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan investasi di dalam industri, aturan mengenai sistem perpajakan, termasuk kelancaran bagi ekspor dan impor. Pada tahun-tahun awal tersebut berbagai kebijakan yang mendukung akumulasi modal bagi rekonstruksi industri tersusun dalam waktu yang relatif singkat secara bergantian. Namun begitu, berbagai kebijakan tersebut dapat dikatakan menjadi prototype bagi kebijakan-kebijakan industri era paska perang Jepang untuk tahap berikutnya. Literatur ini tak lepas dari pada upaya penulis di dalam mengembangkan dan memperkaya penulisan sejarah pertumbuhan ekonomi dunia yang terfokus pada studi Jepang di Indonesia. Dengan memilih topik penulisan sejarah yang mengangkat era kebangkitan ekonomi pada masa Perang Korea, penulis berusaha mengungkapkan bahwa berbagai faktor yang muncul pada awal tahun 1950an ini juga sebagai dampak dari munculnya perang tersebut yang dapat dikatakan sebagai suatu anugrah yang tidak diperkirakan sebelumnya oleh Jepang termasuk dalam pembelanjaan khusus pasukan Amerika Serikat kepada pihak Jepang (yang dikenal dengan tokuju) dan pengembalian kemerdekaan Jepang melalui penandatanganan Perjanjian Perdamaian San Francisco 28 April 1952.Berbagai langkah yang cukup berarti telah dilakukan pemerintah Jepang yang mulai memperlihatkan andil besar sejak pecahnya Perang Korea dengan memanfaatkan situasi politik ketika itu, yang diwarnai oleh ketegangan perang dingin antara blok kapitalis (sekutu Amerika Serikat) dengan blok komunis di kawasan Asia. Awal tahun 1950an bersamaan dengan pecahnya Perang Korea ini merupakan periode penting dan menjadi tahap awal pertumbuhan pesat ekonomi Jepang paska Perang Dunia Kedua, sekitar tahun 1950an dan tahun 1960an.

---

"

"Pembahasan dalam skripsi ini berfokus pada perubahan kebijakan luar negeri Jepang terhadap ASEAN pada masa Perang Dingin dan setelah berakhirnya Perang Dingin dengan batasan waktu tahun 1973-1993. Perubahan kebijakan luar negeri suatu negara dapat terjadi karena munculnya masalah di dalam negeri negara yang bersangkutan maupun peristiwa lain yang terjadi di lingkungan internasional negara tersebut. Pasca berakhirnya Perang Dingin tahun 1991, Jepang merubah kebijakan luar negerinya secara umum. Beberapa hal yang terjadi di lingkungan internasional merupakan faktor dominan bagi perubahan kebijakan luar negeri Jepang tersebut. Berubahnya kebijakan luar negeri Jepang juga turut berdampak pada kerjasamanya dengan organisasi bangsa-bangsa di Asia Tenggara atau ASEAN. Beberapa perubahan yang terjadi antara lain pengajuan Proposal Nakayama, penambahan lingkup kerjasama pada Forum ASEAN-Jepang, serta bergabungnya Jepang dengan ASEAN Regional Forum bentukan ASEAN.

---

The content of this thesis is focused on Japanese foreign policy towards ASEAN during Cold War and its alteration when the war ended in 1991. The thesis takes year 1973 until year 1993 as its time scope. Alteration of one_s foreign policy might be caused by its domestic fluctuation or another event happens in international environment surrounds the country. When Cold War ended in 1991, Japan altered its foreign policy in general. Issues happened in international environment is assumed as dominant factors causing the alteration. The alteration of Japanese foreign policy in general also impacts its diplomatic relation with association of Southeast Asia nations, commonly known as ASEAN. It was marked by submission of Nakayama_s Initiative, field cooperation additions in ASEAN-Japan Forum and Japan_s pioneering as well as its participation in ASEAN Regional Forum founded by ASEAN."

"Legalisasi untuk tindakan pengguguran janin dalam kandungan 1 penghentian kehamilan secara disengaja, atau dalam istilah kedokteran disebut Abortus Provokatus, menimbulkan polemik yang berkepanjangan di berbagai negara di seluruh dunia. Ada anggapan negatif di masyarakat bahwa melakukan aborsi adalah suatu tindak kriminal dan tidak bermoral karena membunuh janin yang dikandung. Pada umumnya dilakukan oleh para wanita muda untuk mengatasi kehamilan yang terjadi akibat melakukan seks bebas (pra nikah). Di bawah undang-undang aborsi, Undang-Undang Eugenika Nasional 1940 dan Undang-Undang Perlindungan Eugenika 1948 (Yusei Hogo Ho), aborsi di Jepang dilegalkan. Tujuan utama undang-undang tersebut dibuat adalah untuk mencegah kelahiran bayi-bayi dengan penyakit turunan dan menjaga kesehatan wanita yang mengandung. MeIalui Undang-Undang Aborsi tahun 1948, Pemerintah Jepang menyetujui keinginan untuk aborsi dengan beberapa syarat tambahan, seperti kehamilan akibat perkosaan, ketidakmampuan untuk memelihara bayi secara ekonomi, serta kesehatan mental ibu menjadi terganggu selama mengandung. Dalam skripsi ini, berdasarkan data-data yang dikumpulkan oleh penulis, ditemukan suatu fakta bahwa wanita-wanita Jepang menyetujui aborsi dilakukan. Kasus aborsi yang terjadi di Jepang tetap tinggi dan sebagian besar dari total kasus tersebut, justru dilakukan oleh para wanita yang telah menikah. Aborsi digunakan sebagai salah satu alat pengendali kelahiran yang paling disukai karena terjamin efektivitasnya, tanpa harus melibatkan orang lain, termasuk pada pasangannya, Dampak psikologis (rasa bersalah pada janin yang digugurkan) setelah aborsi dilakukan, dianggap sebagai hal yang wajar dan seolah-olah dapat diatasi dengan suatu ritual keagamaan tertentu, seperti upacara keagamaan Mizuko Kuyo untuk mendoakan ketenangan dan kebahagiaan arwah si janin."