Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAK Partisipasi politik kaum muda di Indonesia telah dikenal jauh lebih awal dibandingkan fenomena serupa di negara-negara lain. Bila di Indonesia partisipasi politik kaum muda telah dikenal pada permulaan abad ke-20 maka di negara-negara barat, misalnya, gejala ini baru muncul pada tahun 60-an. Keterlibatan kaum muda dalam berbagai peristiwa politik nasional seperti pada tahun 1908 (berdirinya Budi Utomo), 1928 (Sumpah Pemuda), 1945 (Revolusi Kemerdekaan), serta tahun 1966 (Tritura) bukan saja telah menempatkan kaum muda tersebut dalam posisi terhormat dalam sejarah nasional bangsa tetapi juga telah membangun citra tersendiri bagi peranan politik kaum muda di Indonesia. Sejauh ini, ada dua teori besar yang mencoba menjelaskan tentang fenomema partisipasi politik. Pertama, disebut Partisipasi yang Otonom (Autonomous Participation), sedang yang kedua, dinamakan Partisipasi yang Dimobilisasi (Mobilized Participation). Teori yang pertama menjelaskan bahwa partisipasi politik itu bisa lahir karena kesadaran sendiri (tanpa paksaan atau tekanan dari siapa pun) dan faktor-faktor yang mendorong terjadinya partisipasi ini antara lain adalah political efficacy, status sosial ekonomi yang dimiliki warga negara. Sementara teori yang kedua mengatakan bahwa partisipasi politik dapat pula lahir karena pengaruh dari luar. seperti adanva faktor peranan pemerintah. Tesis ini mencoba membuktikan atau melihat sejauh mana kedua teori tersebut berlaku dalam kasus partisipasi politik kaum muda di wilavah Kecamatan Gegerbitung. Itulah sebabnya pokok masalah dari tesis ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut Pertama, apakah ada hubungan antara status sosial ekonomi dengan partisipasi politik kaum muda tersebut ?. Kedua, apakah ada hubungan antara peranan pemerintah dengan partisipasi politik kaum muda tersebut ?. Dalam usaha pembuktian tersebut tesis ini mendasarkan diri pada jenis penelitian analitik dengan tehnik analisa yang digunakan adalah kuantitatif, artinya dilakukan pengujian dengan menggunakan rumus-rumus statistik (uji statistik) terhadap hipotesa yang telah ditetapkan sebelumnya guna mengetahui hubungan empirik antar variabel penelitian. Dengan cara ini akan diketahui bukan saja mengenai ada atau tidak adanya hubungan antara variabel penelitian tetapi juga arah dan kemaknaan hubungan tersebut (sesuatu yang tidak bisa diperoleh lewat analisa kualitatif). Meskipun analisis kuantitatif tersebut diatas merupakan tehnik analisis dasar dalam tesis ini, namun untuk melengkapi pembahasan digunakan pula tehnik analisis tabel silang. Atas dasar analisa kuantitatif yang telah dilakukan, tesis ini membuktikan bahwa : Pertama, ada hubungan antara status sosial ekonomi dengan partisipasi politik pemuda di Kecamatan Gegerbitung dan arah hubungan tersebut adalah positif, artinya, ada kecenderungan dimana semakin tinggi status sosial ekonomi maka akan semakin tinggi pula partisipasi politik. Kedua, ada hubungan antara peranan pemerintah dengan partisipasi politik pemuda di Kecamatan Gegerbitung dan arah hubungan tersebut adalah negatif, artinya, ada kecenderungan dimana semakin tinggi peranan pemerintah maka,partisipasi politik justru semakin menurun. Sementara-itu, berdasarkan hasil analisis table silang diperoleh bukti pula bahwa tidak semua sub variable status sosial ekonomi dengan sub variabel partisipasi politik itu mempunyai hubungan positif. Oleh karena dalam kasus hubungan antara penghasilan dengan keikutsertaan dalam menghadiri kegiatan kampanye ternyata yang terjadi adalah hubungan negatif. Dilain pihak, mengenai hubungan antara variabel peranan pemerintah dengan variabel partisipasi politik'berdasarkan hasil analisis tabel silang diperoleh bukti pula bahwa dalam kasus hubungan antara ajakan para pejabat formal dengan keterlibatan dalam organisasi politik/ organisasi massa maka ajakan para pejabat formal ini dianggap cukup berpengaruh dalam mengajak responden untuk terlibat di organisasi massa tetapi kurang berpengaruh dalam mengajak respondem untuk terlibat di organisasi politik."

"Mobilitas Ekonomi Antargenerasi mencoba menjelaskan bahwa kondisi sosial dan ekonomi orang tua akan sangat berpengaruh pada kondisi sosial dan ekonomi anak di masa depan. Namun, faktor lain berupa susunan saudara kandung yang juga dapat memengaruhi mobilitas ekonomi antargenerasi. Susunan saudara kandung (sibling structure) berupa jumlah saudara, urutan kelahiran dan jarak kelahiran dapat memengaruhi berapa jumlah sumber daya yang akan didapatkan oleh tiap anak yang nantinya digunakan sebagai modal untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik di masa depan. Dengan data IFLS dan metode Unconditional Quintile Regression (UQR) penelitian ini berusaha melihat bagaimana pengaruh susunan saudara terhadap mobilitas ekonomi antargenerasi. Pada seluruh observasi hasil signifikan hanya ditemukan pada variabel urutan kelahiran. Hasilnya urutan kelahiran lebih awal justru mengurangi angka mobilitas ekonomi antargenerasi. Namun hasil yang berbeda ditemui pada sub sample Jawa, non Jawa, perkotaan, pedesaan.

---

Intergenerational Economic Mobility tries to explain that the social and economic conditions of parents will greatly affect the social and economic conditions of children in the future. However, other factors such as sibling arrangement can also affect intergenerational economic mobility. Sibling structure in the form of the number of siblings, birth order and birth distance can affect how much resources each child will get which will be used as capital to get a better life in the future. Using IFLS data and the Unconditional Quintile Regression (UQR) method, this study attempts to see how sibling structure affects intergenerational economic mobility. In all observations, significant results are only found in the birth order variable. Where the results of earlier birth order actually reduce the rate of intergenerational economic mobility. However, different results were found in the Java, non-Java, urban, rural sub-samples."

"Skripsi ini membahas status sosial dan kekuasaan narapidana di penjara dalam novel Kisah Para Ratib karya Arswendo Atmowiloto. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dan pendekatan sosiologi sastra. Dari penelitian ini dapat dilihat adanya perbedaan status sosial dan kekuasaan narapidana di dalam penjara. Tingkatan status sosial narapidana di dalam novel hampir serupa dengan struktur sosial narapidana di dalam dunia nyata. Dimensi tingkatan status sosial yang berpengaruh terhadap kekuasaan narapidana di dalam penjara adalah dimensi kekuasaan dan kekayaan. Struktur paling atas dalam dimensi kekuasaan ditempati oleh napi kepala kamar/yang dituakan/brengos. Selain itu, struktur paling atas dalam dimensi kekayaan ditempati oleh napi kelas bos besar. Jadi, status sosial narapidana yang berkuasa di dalam penjara adalah kepala kamar/yang dituakan/brengos dan napi golongan bos besar.

---

This study focuses on the social status and the power of prisoners in the novel Kisah Para Ratib (Story about the Prayers) by Arswendo Atmowiloto. This study uses the analityc-descriptive method and the sosiology of literature approach. Based on the characters, characterizations, and settings, this study shows that there are different statuses and powers among the prisoners in the prison. The social stratification in the novel is almost the same with the one in the prisoners real life. The dimensions of the social status which determine the prisoners power are the power and the economic dimension, in which the highest position in the dimensions is occupied by kepala kamar/brengos and bos besar. As a result, the social status of the prisoners who have the power in the prison are kepala kamar/yang dituakan/brengos and bos besar."

"ABSTRAKPengendalian risiko preeklampsia dapat dilakukan dengan modifikasi terhadap perilaku hidup sehat sesuai status sosial ekonomi. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan antara status sosial ekonomi dengan perilaku hidup sehat pada ibu preeklampsia. Penelitian deskriptif korelasi ini meneliti 107 ibu preeklampsia di ruang postpartum. Pengambilan data dengan kuesioner terbimbing dengan analisis Chi square. Ibu preeklampsia mayoritas memiliki status sosial ekonomi menengah ke bawah (77,6%) dengan perilaku hidup tidak sehat 60,7%. Terdapat hubungan antara status sosial ekonomi dengan perilaku hidup sehat (p value = 0,00). Hubungan antara status sosial ekonomi dan perilaku hidup sehat dipengaruhi oleh usia, kegemukan dan paritas (OR = 5,53, IK 95% = 1,87-16,38). Pelayanan kesehatan perlu memperhatikan status sosial ekonomi dan perilaku hidup sehat secara umum dalam melakukan perawatan ibu hamil dan melakukan deteksi dini preeklampsia pada ibu hamil primipara, berusia lebih dari 35 tahun dan mengalami kegemukan.

---

ABSTRACT

The risk of preeclampsia can be controlled by modifying the healthy lifestyle behaviors appropriate to the socio-economic status. This study aimed to determine the correlation between socio-economic status and healthy lifestyle behaviors of preeclampsia mothers. This descriptive correlational research examined 107 preeclampsia mothers in the postpartum ward. Data were collected using a guided questionnaire and analyzed by Chi-square analysis. The majority of preeclampsia mothers have middle to lower socioeconomic status (77.6%) with unhealthy lifestyle 60.7%. There was a correlation between socio-economic status and healthy lifestyle behaviors (p value = 0.00). The correlation between socioeconomic status and healthy lifestyle behaviors was influenced by age, obesity, and parity (OR = 5.53, 95% CI = 1.87-16.38). Health services need to consider the general socio-economic status and healthy lifestyle behaviors in caring pregnant women and performing the early detection of preeclampsia in primiparous pregnant women, over 35 years old and overweight."

"Masalah lingkungan yang banyak muncul merupakan konsekuensi dari kegiatan tidak ramah lingkungan yang dilakukan manusia. Seiring dengan berjalannya waktu, masyarakat di setiap negara mulai menyuarakan kepedulian lingkungannya dalam berbagai macam bentuk. Kepedulian lingkungan tersebut menjamur di setiap lapisan status sosial ekonomi, baik di negara berkembang dan maju.Penelitian ini membahas kepedulian lingkungan dalam konteks Indoensia sebagai negara berkembang. Berdasarkan temuan penelitian, tidak ada hubungan antara status sosial ekonomi dan kepedulian lngkungan. Namun, ada hubungan antara kepedulian lingkungan khusus dan tindakan lingkungan. Implementasi nyata dari kepedulian masyarakat justru karena rusaknya lingkungan hidup sekitar. Di samping itu, masyarakat setempat, pemerintah lokal, dan pelaku pasar juga memiliki peran dalam pembentukan kepedulian lingkungan.

---

Emergence of environmental problems is a consequence from unfriendly activities toward environment by humans. As time goes by, society in every country become concern to the environment in all sort of way. The environmental concern has spread to all socio-economic status in both developing countries and developed countries.

This research talks about environmental concern in Indonesia?s context as a developing country. According to the research finding, there is no relation between socio-economic status and the environmental concern. However, there is a correlation between specific environmental concern and environmental action. Real implementation from the society concern is driven by damaged environment its self. In addition, local community, local government, and market doer also has a role in making the environmental concern."

"Naskah merupakan benda budaya yang paling berharga. Salah satu benda budaya peninggalan nenek moyang tersebut adalah naskah Hikayat Cindabaya. Isi naskah ini menonjol pada satu aspek sosial yang ada dalam masyarakat, yakni aspek status sosial. Berkaitan dengan hal tersebut, penelitian ini merupakan kajian filologi yang memanfaatkan kajian sastra. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dasar penentu status sosial dalam Hikayat Cindabaya, menunjukkan persoalan status sosial yang terdapat di dalam Hikayat Cindabaya, khususnya diskriminasi dan mobilitas status sosial, serta menganalisis dampak dari persoalan status sosial tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan teknik studi pustaka. Penelitian ini menggunakan sumber utama berupa transliterasi naskah Hikayat Cindabaya karya Jumsari Jusuf dan sumber pendukung berupa buku, artikel, dan penelitian yang berhubungan dengan status sosial. Hasil dari penelitian ini, ditemukan empat dasar penentu status sosial dalam Hikayat Cindabaya, yakni berdasarkan ukuran kekuasaan, ukuran ilmu pengetahuan, ukuran kekayaan, dan ukuran kekuatan. Selain itu, persoalan status sosial yang dominan dalam Hikayat Cindabaya adalah diskriminasi dan mobilitas status sosial. Dalam hal ini, terlihat pula dampak dari terjadinya persoalan status sosial, yaitu kemakmuran, kesengsaraan, ketakutan, kesedihan, dan kekecewaan.

---

Manuscripts are the most valuable cultural objects. One such cultural object is the Hikayat Cindabaya manuscript. The content of this manuscript highlights one social aspect of society, namely social status. In this regard, this research is a philology study that utilizes literature studies. This study aims to describe the basis for determining social status in Hikayat Cindabaya, show the social status issues that are presented in Hikayat Cindabaya--especially discrimination and social status mobility--and analyze the impact of these social status issues. The method used in this research is descriptive qualitative method with literature study technique. This research uses the transliteration of the manuscript of Hikayat Cindabaya by Jumsari Jusuf as the main source as well as books, articles, and research related to social status as supporting sources. As a result of this research, four basic determinants of social status were found in Hikayat Cindabaya, namely based on the measure of power, the measure of knowledge, the measure of wealth, and the measure of power. In addition, the dominant social status issues in Hikayat Cindabaya are discrimination and social status mobility. In this case, we can also see the impact of social status issues, namely prosperity, misery, fear, sadness, and disappointment."

"A lot of disease's occurrence has been caused by smoking which which exclusively happened to woman, especially due to their health reproductive... "

"Dengan otonomi daerah maka diharapkan partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan di daerah tersebut semakin tinggi karena salah satu hakekat sekaligus tujuan diadakannya otonomi adalah terjadinya peningkatan partisipasi politik masyarakat. Berbagai hasil studi mengidentifikasi bahwa faktor yang paling mempengaruhi atau berhubungan positip dengan partisipasi politik adalah faktor Status Sosial Ekonomi (SSE) yang terdiri dari variabel tingkat pendidikan dan tingkat penghasilan. Penelitian ini pada dasarnya merupakan suatu verifikasi terhadap sebuah teori yang melihat adanya pengaruh yang signifikan antara tingkat Status Sosial Ekonomi dengan tingkat Partisipasi Politik yang mengambil setting pada masyarakat di Kabupaten Banyumas selama menjadi Daerah Percontohan Otonomi. Dari berbagai teori mengenai partisipasi politik dan hasil-hasil penelitian terdahulu di dapati bahwa untuk meneliti partisipasi politik harus diteliti pada setiap bentuk menurut intensitasnya. Karena partisipasi politik merupakan konsep payung di mana setiap bentuk partisipasi politik yang ada di dalamnya merupakan variabel yang berdiri sendiri. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskripftiv/survey, pengambilan sampel dilakukan dengan cara cluster random sampling dengan jumlah responden sebanyak 198 orang. Sedangkan analisa data menggunakan analisis regresi logistik dan pengujian hipotesis memakai taraf signifikansi 5 %. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pendidikan dan penghasilan secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap berbagai bentuk partisipasi politik yang diteliti. Namun secara parsial baik variabel pendidikan maupun penghasilan tidak selalu memiliki pengaruh yang signifikan tehadap berbagai bentuk partisipasi politik. Dari hasil penelitian ini disarankan agar pemerintah daerah berhati-hati dan cermat dalam mengelola partisipasi politik ini dan secara mandiri mengadakan mobilisasi politik yang positip yang bertujuan menciptakan iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya partisipasi politik masyarakat."

"Tujuan studi ini adalah mengetahui dan menganalisis suatu fenomena sosial yakni Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Inpres Dati II di Kabupatren Kendari.Program Inpres Dati II adalah merupakan salah satu jenis Inpres yang dimulai sejak tahun 1970/1971, dimaksudkan untuk; (1) menciptakan dan memperluas lapangan kerja serta meningkatkan partisipasi penduduk dalam pembangunan dan (2) membangun proyek-proyek prasarana perhubungan, prasarana produksi serta proyek-proyek lain yang meningkatkan mutu lingkungan hidup dan serasi dengan proyek proyek pembangunan lain di daerah yang bersangkutan.Besarnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Inpres Dati II adalah variabel terikat sedangkan Efektivitas Pemerintah Daerah Tingkat II Kendari adalah variabel bebas. Besarnya partisipasi masyarakat meliputi; (a) partisipasi masyarakat dalam perencanaan, (b) partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan, (c) partisipasi masyarakat dalam penikmatan/pemanfaatan hasil pembangunan, (d) partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan hasil pembangunan, (e) partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan. sedangkan Efektivitas Pemerintah Daerah Tingkat II Kendari meliputi; (a) besarnya kewenangan Pemerintah Daerah Tingkat II, (b) perencanaan, (c) produktivitas, (d) Kohesi/moril, (e) pengembangan sumberdaya manusia dan (f) stabilitas/kontrol.Unit analisis penelitian ini adalah masyarakat dan organisasi Pemerintah Daerah Tingkat II Kendari. Populasi unit analisis adalah tokoh masyarakat dan Instansi/Dinasdinas Dati II Kendari yang terlibat dalam pengelolaan Inpres Dati II. Pemilihan sampel ditetapkan secara purposive yaitu, (a) pemilihan informan/responden dari masyarakat dan aparat pengelola yang dianggap lebih memahami permasalahan penelitian, (b) pemilihan instansi/Dinas-dinas Dati II berdasarkan keterlibatannya yang dominan, (c) pemilihan lokasi penelitian dan jenis proyek didasarkan pada sejumlah desa dalam beberapa kecamatan yang memiliki berbagai jenis proyek yang berbeda.Metode yang digunakan adalah wawancara sebagai metode utama, sedangkan metode kuesioner dan pengamatan adalah sebagai pendukung atau pembanding.Studi ini, selain menggunakan pendekatan efisiensi (besarnya output terhadap input) dari proyek Inpres Dati II, juga memperhatikan kepentingan pengelola (aparat) dari berbagai Instansi/Dinas-dinas Dati II yang terlibat dan terutama kwalitas hasil yang dipersembahkannya kepada masyarakat.Hasil studi menunjukkan bahwa ketatnya berbagai peraturan pelaksanaan Inpres Dati II menyebabkan kurangnya keleluasaan Pemerintah Daerah Tingkat II Kendari dalam pengelolaannya baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan sehingga menyebabkan pula kurang munculnya potensi dan kreativitas aparat pengelola. Meskipun Pemerintah Daerah Tingkat II Kendari menggunakan kriteria dan ketentuan yang berlaku, hubungan pribadi dan kekeluargaan masih mewarnai Penetapan aparat pengelola proyek dan kontraktor.Pengelolaan Inpres Dati II di Kabupaten Kendari belum banyak menciptakan partisipasi masyarakat. Perencanaan dari atas masih tetap mendorainasi penentuan program dan proyek Inpres Dati II, meskipun mekanisme perencanaan dari bawah telah dilaksanakan. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan terbatas pada tahap identifikasi masalah dalam musyawarah pembangunan tingkat desa dan diskusi UDKP tingkat Kecamatan. Masyarakat yang terlibat adalah tokoh formal sebagai Pengurus Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa dan bentuk partisipasinya adalah saran dan pendapat. Namun demikian, saran dan pendapat tersebut kurang mendapatkan perhatian karena aparat tingkat atasnya menganggap telah mengetahuinya.Peningkatan jumlah dan jenis proyek Inpres Dati II setiap tahun belum banyak menciptakan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaannya karena kurang menciptakan lapangan kerja terhadap masyarakat di sekitar proyek. Partisipasi masyarakat terhadap pemeliharaan hasil proyek sangat kurang karena masih terdapatnya anggapan bahwa pemeliharaan hasil-hasil pembangunan merupakan tugas pemerintah. Partisipasi masyarakat baru sebagian kecil dalam proses- pembangunan yaitu penikmatan/pemanfaatan hasil pembangunan. Jadi posisi masyarakat dalam pembangunan baru sebagai obyek atau penikmat hasil pembangunan belaka dan belum banyak berfungsi sebagai subyek pembangunan.Semakin tinggi tingkat pendapatan, peran dan kedudukan pegawai pengelola dalam organisasi proyek, cenderung pula semakin tinggi partisipasinya dalam pengelolaan proyek. Keikutsertaan pegawai .pengelola dalam kursus/pelatihan mempengar hi peningkatan karier dan rasa pengabdian terhadap tugasnya meskipun jumlahnya masih terbatas.Irwilkab Dati II, DPRD Tingkat II cenderung lebih berorientasi ke atas karena ketergantungannya kepada Hupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari sehingga mengakibatkan kurangnya otonomi dalam melakukan pengawasan. Hal ini mempengaruhi gala kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan. Kondisi ini menyebabkan kurang terpadunya pengawasan fungsional, pengawasan melekat, pengawasan legislatif dan pengawasan masyarakat. Akibatnya pelaksanaan proyek-proyek Inpres Dati II pada umumnya belum memenuhi target yang telah ditentukan baik dari segi waktu maupun dari segi kualitas."