Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Berdasarkan hasil studi pengembangan energi baru dan terbarukan di luar migas di Indonesia, diketahui bahwa panas bumi (geothermal) berpotensi untuk dijadikan sumber energi alternatif dan memiliki kontribusi terbesar dalam pemenuhan kebutuhan tenaga listrik nasional. Untuk mendukung kebijakan diversifikasi sumber energi melalui pemanfaatan panas bumi ini, diperlukan kebijakan ekonomi yang kondusif. Di bidang perpajakan, pemerintah menerapkan bagian pemerintah sebesar 34% dari penerimaan (hasil) bersih usaha yang menggantikan seluruh pajak dan pungutan lain serta berbagai kelonggaran/fasilitas perpajakan lain. Tesis ini bertujuan untuk membahas tax incentive tersebut berdasarkan analisis instrumen fiskal serta kajian revenue-adequacy & azas keadilan perpajakan. Tesis ini juga dimaksudkan untuk mengetahui aspek kepastian dalam peraturan pelaksanaan perpajakan di bidang pengusahaan sumber daya panas bumi. Penulisan tesis bersifat deskriptif analistis dan dilakukan berdasarkan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan, observasi data sekunder, dan wawancara mendalam terhadap pihak-pihak terkait dan berkompeten. Dari hasil pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa pembedaan ketentuan perpajakan bidang panas bumi dari industri pada umumnya, didasarkan atas kekhususan karakteristik industri tersebut, meski terhadap beberapa kewajiban perpajakan tetap diberlakukan ketentuan umum. Namun demikian, beberapa ketentuan perpajakan atas industri ini masih menunjukkan ketidakkonsistenan, diskriminasi perlakuan, dan ketidakpastian hukum yang berpotensi menciptakan ketidakadilan dan perselisihan perpajakan antara pengusaha dan aparat fiskus. Penerapan single fiscal instrument pada industri ini juga dirasakan kurang memperhatikan prinsip revenue-adequacy perpajakan. Untuk menjamin terpeliharanya iklim investasi yang kondusif tanpa mengurangi penerimaan dari sektor perpajakan, direkomendasikan agar pemerintah mengaktifkan pajak-pajak dan pungutan lain yang diberlakukan pada industri pada umumnya yang status pengenaannya digantikan oleh instrumen fiskal bagian pemerintah, atau mengambil langkah-langkah reformatif terhadap upaya memperluas instrumen fiskal dengan memperkenalkan geothermal royalty atau resources rent tax sebagaimana ditempuh rejim fiskal negara lain. Dalam rangka menciptakan kepastian hukum dan keadilan di bidang perpajakan, sebaiknya pemerintah melakukan revisi ketentuan perpajakan menyangkut tarif PPh dan perlakuan pemungutan PPh Pasal 22 atas local purchases. Di samping itu perlu diberikan klarifikasi lebih lanjut atas beberapa ketentuan perpajakan seperti : penyeragaman istilah fiskal dalam kontrak, perhitungan penyusutan, batasan daerah terpencil, kewajiban withholding taxes atas biaya alokasi kantor pusat dan jasa teknik yang dilakukan kantor pusat/afiliasi, dan ketentuan baku persyaratan restitusi PPN."

"Tax has a significant role on the state existence, especially for country development, the tax becomes dominant source of income for the state expenditures including the development expences. The government has effort to optimizing retribution from tax income sector in order to support various expenses of development. In case of state general revenue and expenditure budget of Indonesia, the tax has a top ranking on state revenue. Until year 2000 tax has contributed arround 60%, but after 2009 tax contribution has increased up 70% of total state revenue. Withholding tax has been used by state to finance all development programs caried out at central and local government. Tax benefit may be return to public in form of public facilities and social facilities. The question: How come if the government does not allocated fund from withholding tax as what the community needs? Bad government in management of control has caused a leaking budget on various sector which generating a bad image of tax usage as has been corrupted by irresponsible hands."

"Penerimaan negara dari sektor pajak dari tahun ke tahun mengalami peningkatan Pentingnya pendapatan dari pajak ini dapat dilihat dalam trend persentase sumbangan perolehan pajak bagi APBN. Pemeriksaan pajak sebagai salah satu bagian dari administrasi pajak , dalam tujuannya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, merupakan hal yang selalu dikritisi karena hubungannya yang sangat erat dengan masyarakat, dalam hal ini sebagai wajib pajak yang diperiksa. Masyarakat menilai cara kerja dan kualitas aparat Ditjen Pajak tidak profesional dan cenderung mengandalkan kekuasaan. Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk membandingkan kebijakan pemeriksaan pajak di Indonesia dengan negara Amerika Serikat dan Jepang, menganalisa permasalahan yang timbul sehubungan dengan implementasi kebijakan pemeriksaan pajak di Indonesia, menguraikan prinsip- prinsip kesetaraan antara wajib pajak dan fiskus dalam pemeriksaan dan menguraikan upaya-upaya yang dilakukan oleh Ditjen Pajak dalam mengurangi ketidaksetaraan antara wajib pajak dan pegawai pajak. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analistis. Teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan melalui participant observation dan wawancara dengan pihak pihak terkait. Dari hasil pembahasan diperoleh hal terdapat kesamaan kebijakan pemeriksaan pajak di Indonesia dibandingkan dengan negara Amerika Serikat dan Jepang walaupun ada juga kelebihan dari kebijakan pajak di negara lain tersebut. Prinsip- prinsip yang dijadikan dasar dalam kesetaraan antara wajib pajak dan fiskus dalam pemeriksaan antara lain prinsip kepercayaan publik (public trust), keadilan (fair play), penegakan etika, perlindungan terhadap hak dan kewajiban wajib pajak, penerapan good governance, pengawasan (controlling), dan kebijakan whistle blowing. Kritikan terhadap implementasi kebijakan pemeriksaan pajak di Indonesia timbul karena tidak diterapkannya kebijakan pajak secara utuh oleh pemeriksa pajak dan lemahnya pemberian sanksi kepada petugas pajak apabila melanggar peraturan . Ketidaksetaraan juga timbul kareana adanya kebijakan pemeriksaan yang tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang- undangan. Upaya - upaya yang telah dilakukan oleh Ditjen Pajak telah banyak dilakukan seperti pemberlakuan administrasi perpajakan modern dan ketentuan pemeriksaan pajak yang baru seperti pembentukan Tim Pembahas dan Kuesioner Pemeriksaan Pajak. Upaya- upaya tersebut akan mengalami kelemahan kalau kurang didukung sosialisasi ketentuan- ketentuan pajak baru kepada wajib pajak. Pengawasan kepada petugas pajak juga bisa ditingkatkan dengan mempercepat pembentukan komite pengawasan di bidang perpajakan.

---

Tax revenue is improving from year to year. This improvement can be seen in percentage trend of tax acceptance donation for APBN. Tax Examining is one of tax administration part, related to increase tax payer obedience, thing that always be criticized because of the closest relation with society, in this case, as an examined taxpayer. Society evaluates the work and quality of officers at Tax General Directorate as non-professional and tends to count on power.

The objective of this thesis writing is to compare examining tax in Indonesia with United States of America and Japan, analyzing problems relating to tax examining policy implementation in Indonesia, describing equality principles between tax payer and fescues in examining and describing the efforts which have been done by Tax General Directorate in handling inequality between tax payer and tax officer. Research approach is qualitative approach through analysis descriptive research. Data collecting technique through bibliography study and filed study by participants? observation and interview with related parties.

From study, result obtains equality policy of tax examinig in Indonesia compared with USA and Japan, although there is also some advantageous of tax policy in those nations. Basis principles in equality between tax payer and fescues in the examinig such as public trust, fair play, etiquette, right, and duty protection of tax payer, good governance, supervising and policy of whistle blowing. Critics of tax examinig policy implementation in Indonesia appear because of tax policy is not implemented wholly by tax observer and weaknesses of sanction-given to tax officers who broke the rule. Inequality also appears because the existence of examining policy is not ruled specifically in the rule and regulation. Tax General Directorate has done many efforts such as implementation of modern tax administration and the newest tax examinig rules such as forming Observers Team and Tax Examinig Questioners. The efforts will face some weaknesses if it is not supported by socialization of the newest tax regulation to tax payer. Supervising to Tax officer can be improved by speedingup the form of supervising committee in taxation."

"Kondisi negara yang dalam keadaan krisis multidimensi, menimbulkan tuntutan peningkatan penerimaan negara dari berbagai sumber. Salah satu sumber penerimaan negara yang potensial untuk terus digali adalah pajak.Untuk itu Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan sebuah sistem informasi yang disebut dengan Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MPS), yang mengalihkan sebagian besar detail pekerjaan administratif yang rumit ke sistem informasi komputer untuk diproses secara otomatis. Tujuan sistem ini adalah memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak pada saat melakukan penyetoran pajak dan tercapainya tertib administrasi, serta efisiensi waktu dan tenaga kerja dalam pengolahan Surat Setoran Pajak.Peluncuran sistem ini beberapa waktu yang lalu, memang menemui beberapa kendala, namun Direktorat Jenderal Pajak berupaya agar beberapa komitmen dasar dapat terpenuhi, untuk menjaga agar pihak bank tetap menjalankan sistem implementasi ini sesuai dengan yang direncanakan. Upaya perbaikan terus dilakukan agar tujuan dilaksanakannya sistem ini dapat berjalan dengan baik.Penelitian ini dilakukan dengan wawancara kepada 2 orang pejabat pajak yang memahami persoalan secara mendalam dan memiliki kewenangan dalam hal implementasi Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3). Selain itu dilakukan telaah dan analisis atas berbagai dokumen dari Direktorat Jenderal Pajak, baik pada saat dirancangnya program ini, maupun pada saat dilaksanakannya sosialisasi program ini pada pihak internal Direktorat Jenderal Pajak. Kuesioner disebarkan kepada pihak perbankan, untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3) ini di institusi masing-masing. Selain itu juga digali berbagai manfaat yang dirasakan pihak bank, kendala yang dihadapi, serta harapan untuk masa yang akan datang.Dari penelitian tersebut, diperoleh gambaran implementasi Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3) yang mulai dapat memenuhi harapan akan tercapainya efisiensi waktu dan sumber daya manusia serta peluang peningkatan efisiensi dan layanan kepada masyarakat di masa akan datang. Kurangnya kordinasi antara Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Anggaran diharapkan dapat lebih ditingkatkan guna kelancaran penerapan sistem Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak."

"Dalam berbagai aturan dan aspek legal yang ada, pola pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) masih cenderung diseragamkan antara pemerintah daerah yang satu dengan pemerintah daerah lainnya. Hal ini tentunya relatif bias dan cenderung bertentangan dengan upaya pemerintah untuk memberikan kebebasan kepada daerah untuk mengelola daerahnya termasuk menyangkut masalah pemungutan PBB. Oleh karena itu, seiring dengan semangat kemandirian pemerintah daerah dalam mengelola daerahnya, maka tentunya pihak-pihak terkait dengan masalah pelaksanaan pemungutan PBB tersebut perlu untuk mengakomodasi berbagai karakteristik masyarakat yang terdapat didaerahnya. Hal ini dilakukan untuk menjaga agar pelaksanaan pemungutan PBB di daerah dapat dilakukan secara efektif dan effisien.Administrasi Perpajakan merupakan alat untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijaksanaan perpajakan. Sebagai penyelenggara pemungutan pajak berdasarkan undang-undang pajak, administrasi perpajakan perlu disusun dengan seefektif mungkin sehingga mampu menjadi instrumen yang bekerja secara efisien dan efektif.Berdasarkan uraian tersebut, pokok permasalahan dalam tesis ini adalah Bagaimana pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Propinsi DKI Jakarta dan sejauhmana mendukung optimalisasi penerimaan Pemda Propinsi DKI Jakarta dari sektor pajak pusat khususnya PBB.Tujuan Penulisan tesis ini adalah Menggambarkan dan menganalisis pelaksanaan pemungutan dan sejauhmana efektivitas kinerja pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Propinsi DKI Jakarta..Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode deskriptif analisis, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis yang dilakukan bersifat analisis kualitatif.Berdasarkan hasil analisis, dapat digambarkan usaha-usaha pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Propinsi DKI Jakarta dalam rangka optimalisasi penerimaan serta efektivitas pengelolaan PBB di Jakarta dilakukan melalui usaha-usaha seperti Sistem lnformasi Manajemen Objek Pajak (SISMIOP) yang ditunjang oleh aplikasi sistem lainnya yaitu ; Sistem informasi Geografis (S1G), Payment On Line System (POS) dan Pelayanan Informasi Telepon.Kesimpulan dari analisis yaitu. Kinerja Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Propinsi DKi Jakarta cukup baik. Hal ini ditunjukan dengan perkembangan realisasi penerimaan masih di atas rencana yaitu 8% dan upaya pencairan tunggakan pajak (law enforcement) menunjukkan peningkatan realisasi pencairan tunggakan, seperti pada tahun 2002 terjadi peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 5.81%. Hal ini dapat diartikan bahwa usaha intensif pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Propinsi DKI Jakarta terjadi peningkatan persentase.Adapun sarannya adalah untuk lebih mengintensifkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Propinsi DKI Jakarta perlu transparansi informasi basis data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk kepentingan koordinasi antara instansi unit kerja yang berhubungan kangsung dengan pelaksanaan pemungutan pajak tersebut. Dengan adanya tranparansi informasi tersebut diharapkan akan memungkinkan pihak-pihak yang membutuhkan dapat dengan mudah mengakses informasi serta pihak lainnya yang mempunyai data dapat menyalurkan ke dalam system sehingga akan meningkatkan manfaat data dan informasi secara keseluruhan."

"Sistem pemungutan Pajak Hotel dan Restoran sebelum Tahun 1996 (Perda Nomor 9 Tahun 1977) terdapat dua system yaitu : Official Assessment System dan Self Assessment System. Pada Tahun 1996 yang semula dengan oficcial assessment system diarahkan ke Self Assessment System (Perda Nomor 5 Tahun 1996). Peranan administrasi perpajakan sangat besar dalam system tersebut agar dapat berjalan dengan baik dan dipatuhi oleh Wajib Pajak. Atas dasar itulah, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan administrasi perpajakan, kepatuhan Wajib Pajak dan pengaruh administrasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak, dengan berpedoman pada teori administrasi dan hukum pajak baik hukum pajak materil maupun formil.Variabel penelitian terdiri dari variabel bebas dan vaiabel terikat. Vaiabel bebas adalah administrasi perpajakan sedangkan variable terikat adalah kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian dilakukan di 9 Suku Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DKI Jakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah deskripsi dan korelasi dengan sampel 115 orang (pegawai) yang bertugas di Suku Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya dan secara langsung melaksanakan pemungutan PHR. Instrumen penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah kuesioner (daftar pertanyaan) yang diajukan kepada responden dengan 70 pertanyaan. Teknik analisis data yang digunakan untuk menganalisis hubungan variable babas dan variable terikat adalah korelasi dengan mengunakan model uji regresi linear, Product Moment dart Pearson dan Uji Parametrik Nilai T (t-test).Hasil penelitian menunjukan kecenderungan bahwa adminsitrasi perpajakan tergolong balk, sedangkan kepatuhan Wajib Pajak PHR di DKI Jakarta cukup balk. Berdasarkan analisis, yaitu dengan menggunakan analisis statistik bahwa pelaksanaan administrasi perpajakan memiliki pengaruh positif dan significan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Meskipun demikian ada aspek yang perlu mendapat perhatian bagi Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DKI Jakarta, yaitu mengenai pelaksaaan otomatisasi komputerisasi pendapatan daerah, karena pelaksaaan otomatisasi komputerisasi pendapatan daerah menunjukan kurang baik, dan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembukuan, tanggapan dari responden 34,78% menyatakan bahwa Wajib Pajak kurang patuh melaksanakan kewajiban pembukuan.Berdasarkan penelitian tersebut, untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya disarankan kepada Dinas Dipenda Propinsi DKI Jakarta, agar melaksanakan otomatisasi komputerisasi pendapatan daerah khususnya untuk PHR, meningkatkan frekuensi pemeriksaan, melaksanakan penagihan aktif. Untuk menindakianjuti hasil penelitian ini ada baiknya dilakukan penelitian lanjutan dengan pendekatan kualitatif untuk mengungkap faktor-faktor yang menyebabkan sebagian dari pelaksanaan administrasi perpajakan kurang berjalan dengan baik, serta untuk mengungkap faktor-faktor yang menyebabkan kewajiban perpajakan kurang dipatuhi oleh Wajib Pajak terutama kewajiban melaksanakan pembukuan."

"Waralaba atau franchise adalah sistem bisnis yang telah terbukti sukses, berupa prosedur operasi yang bertujuan membentuk standarisasi mutu dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Di Indonesia sistem bisnis ini sudah berjalan selama puluhan tahun, dimana di era tahun 90-an sistem ini sangat pesat berkembang. Banyak Para pengusaha menginvestasikan dananya untuk membuka usaha dengan sistem franchise. Reformasi undang -undang perpajakan khususnya Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku pada tahun 1994 juga melakukan penyesuaian terhadap situasi perkembangan perusahaan dengan sistem franchise dimana sistem ini menuntut banyaknya dana yang diinvestasikan oleh perorangan ataupun badan hukum. Untuk franchise atau waralaba yang dulunya termasuk dalam jasa dan kemudian setelah adanya reformasi menjadi masuk dalam kategori barang tidak berwujud. Pengaruh pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas initial fee atau nilai jual yang ditetapkan oleh franchisor terhadap minat investor untuk melakukan investasi adalah merupakan dasar penelitian. Variabel lainnya yang digunakan sebagai data adalah capital requirement yang disyaratkan dan jumlah outlet yang dipunyai, dengan menggumakan data pada bulan Desember 1997 dan Desember 1998. Dari hasil regresi linear berganda dengan menggunakan data-data bulan Desember 1997 dengan data bulan Desember 1998, diperoleh nilai korelasinya positif yang berarti walaupun adanya Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Perusahaan yang bergerak dibidang Franchise di Indonesia maka baik perusahaan maupun perorangan tetap berminat untuk menanamkan dananya dengan investasi usaha menggunakan sistem franchise. Dengan adanya hal tersebut diatas dapat dijabarkan beberapa kesimpulan yang kiranya dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan para praktisi pemerintah khususnya dari sisi Pajak Pertambahan Nilai untuk dapat terus meningkatkan penerimaan dari sektor usaha franchise yang baru berkembang pesat di era tahun 90-an."

"Pembukuan merupakan bagian dari administrasi perpajakan yang berfungsi sebagai basis untuk penghitungan pajak, pelaporan SPT, dan pemeriksaan pajak. Skripsi ini meneliti tentang perbedaan ketentuan pembukuan untuk tujuan perpajakan dan permasalahan yang dihadapi Indonesia dan Singapura dalam menerapkan ketentuan pembukuan. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif dengan studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan ketentuan pembukuan antara Indonesia dan Singapura terkait pembukuan elektronik, masa penyimpanan, penyimpanan pembukuan softcopy, dan pemeriksaan pajak elektronik. Ketentuan pembukuan Indonesia menghadapi permasalahan terkait masa penyimpanan, pembukuan elektronik, dan pemeriksaan pajak yang merugikan secara ease of administration dan cost of taxation.

---

Bookkeeping is a part of the tax administration functions as for the base of tax calculation, tax return, and tax audits. This thesis examines the differences in bookkeeping provisions for tax purposes and the problems faced by Indonesia and Singapore in implementing the provisions of bookkeeping. This study is a qualitative descriptive study of the literature and in-depth interviews. The results showed that bookkeeping provisions between Indonesia and Singapore are different to regulate electronic bookkeeping, record keeping time, record keeping in softcopy, and electronic audit. Indonesia bookkeeping provision face obstacle to regulate record keeping time, electronic bookkeeping, and tax audit that inflict loss to ease of administration and compliance cost."

"ABSTRAKKebijakan pengampunan pajak yang telah dilakukan pada tahun 2016 berhasil memperoleh hasil yang memuaskan. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai strategi pemerintah dalam memperbaiki sistem administrasi perpajakan pasca pelaksanaan kebijakan pengampuan pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa strategi pemerintah dalam memperbaiki sistem administrasi perpajakan pasca pelaksanaan kebijakan pengampunan pajak adalah dengan cara memaksimalkan penggunaan teknologi elektronik dalam sistem penyelenggaraan pemungutan pajak dan meningkatkan upaya pengawasan serta penegakan hukum sebagai tindak lanjut atas kebijakan pengampunan pajak yang telah dilakukan.

---

ABSTRACTIn 2016, the government of Indonesia has implemented the tax amnesty with satisfactory results. This research was conducted to get the view of the government strategy in improving the tax administration system post implementation of tax amnesty. This research is qualitative paradigm with data collection techniques through in depth interviews. However, the result was showing that the government strategy in improving the tax administration system post implementation of tax amnesty is to maximize the use of electronic technology in tax collection system and increase the surveillance and law enforcement effort as the continue follow up of the tax amnesty."