Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPerusahaan minyak milik pemerintah Indonesia PT-X mengelola beberapa jenis produk energi antara lain minyak bumi, gas dan Panas Bumi. Salah satu produknya, LNG telah menjadi komoditi yang sangat penting tidak saja bagi PT-X, tetapi bagi kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia. Karena pertumbuhan yang pesat dari ekspor LNG maka proyek LNG train terus berkembang sampai saat ini.Di dalam pengembangan kilang LNG maka didalam kegiatan kilang akan ada dua aktivitas yang berjalan bersamaan (concurrent) dengan objectivity yang berbeda. Kedua aktivitas itu adalah kegiatan operasi atau produksi kilang dan kegiatan proyek ekspansi didalamnya. Fenomena yang menarik disini adalah sangat diharapkan kedua aktivitas tersebut dapat berjalan bersamaan dan dikelola dengan suatu mekanisme sedemikian rupa tanpa menimbulkan konflik yang dapat memperburuk kinerja salah satu atau kedua-duanya sekaligus. Kedua aktivitas dapat menciptakan konflik didalam operasi kilang yang berlangsung dilokasi yang sama dengan proyek ekspansi. Penurunan kinerja dapat terjadi pada proyek, operasi/produksi atau kedua-duanya.Upaya yang dilakukan PT-X dalam ekspansi kilang LNG nya adalah implementasi PLG yang anggotanya terdiri dari orang-orang yang sangat berpengalaman didalam operasi kilang LNG. Dalam studi ini PLG menjadi, fokusnya: Seberapa jauh peran PLG mengatasi konflik yang terjadi antara kedua aktifitas. Melalui model yang dikembangkan dianalisa peran PLG yang dinyatakan dan effektifitas proyek yang akan ditunjukkan oleh korelasi antara nilai rating (valuation) antara variabel input dan outputnya.Hasil menunjukkan: implementasi PLG yang baik (diimplementasikan tahun 1986-1997) telah menunjukkan suatu sensitifitas (β) yang tinggi, sebaliknya tanpa PLG akan menunjukkan sensitifitas (β) yang rendah. Ini berarti PLG mampu menciptakan robust concurrent management, koordinasi yang sinergis, perbaikan sistem management mutu yang continue sebagai faktor kunci sukses dan akhirnya mampu meminimumkan konflik dan memaksimumkan kinerja.

---

ABSTRACT

Indonesian State Oil Company PT.X manages a wide variety of energy products i.e. Oil, Gas and Geothermal. Among the product, LNG has been a very important commodity not only to PT.X but also to the whole nation. Because of LNG export growth, LNG train project expansion will be continued.

In the LNG Plant expansion there will be two activities going on concurrently with different objectives. Those are running production / operation and expansion project activities. The interesting phenomena is the two activities must be running together and managed in such a way without any conflict which can diminish-each activity or the both performance. The two activities may create conflict in operation activities which is running at the same site of project activities.

The effort in the PT.X Refinery Expansion is the implementation of PLG (Project Liaison Group) consist of experience member selected from the operation. PLG is the focus of the study: How far the role of PLG overcame conflicts between the two activities. Through a developed model, PLG role is expressed in term of Production

Operation and Project Effectiveness which will be shown as the correlation between the valuation of rating of input and output variables.

The result show : A well implement PLG (implemented in 1996-1997) has shown a high sensitivity (β) correlation between the designed input and output variables and relatively low variation of continuos improvement.

In contrast, without PLG has shown a low / correlation. It means that PLG created robust concurrent management, synergic coordination, quality management system improvement as key success factors and finally minimize conflict and maximize performance."

"Penemuan gas bumi yang baru dan ekpor LNG yang masih menjadi andalan pemasukan devisa, mendorong untuk terus dilakukan peningkatan kapasitas kilang LNG di masa yang akan datang. Rencana pembangunan kilang LNG Tangguh adalah salah satu contohnya. Di sisi yang lain, penjualan LNG Arun yang sudah mengalami penurunan karena kontraknya hampir berakhir dan cadangannya sudah jenuh (mature) akan berakibat pada menurunnya angka ekspor LNG. Penurunan ekspor dari Arun lebih besar dari naiknya penjualan LNG Badak (total penurunan pada tahun 2000 sebesar 77,026 MMMSCF).Penelitian ini bertujuan mengembangkan pemodelan menggunakan metodologi System Dynamics sektor minyak dan gas bumi, termasuk di dalamnya kilang LNG. Optimasi dilakukan untuk mendapatkan kapasitas kilang LNG yang optimal dari tahun ke tahun, dalam rangka mempertahankan ekspor LNG. Berbagai rumusan kebijakan dikembangkan untuk menguji kinerja sektor minyak dan gas bumi sebagai induk model dalam penelitian ini.Pengujian yang dilakukan pada berbagai alternatif skenario menunjukkan bahwa pembangunan kilang Tangguh perlu dilakukan paling lambat tahun 2001, kilang Arun dan Badak perlu penjadwalan penutupan agar bisa beroperasi lebih lama. Kebijakan dasar dan subsidi minyak terbaik untuk mendapatkan penemuan migas dan keuntungan pemerintah dari gas yang lebih banyak, sedangkan kebijakan bagi hasil lebih baik untuk mendapatkan keuntungan pemerintah dari minyak yang lebih banyak. Ekspor minyak akan aman hingga tahun 2008 {pada kebijakan dasar, subsidi minyak dan gas), sedangkan ekspor gas aman hingga tahun 2029 (selain kebijakan produksi yang aman)."

"ABSTRAKDalam skripsi ini akan dibahas mengenai perkembangan pengaturan dan penyelenggaraan rekam medis, hak pasien dalam mengakses isi rekam medisnya ditinjau dari hukum kesehatan, dan peran rekam medis dalam membuktikan dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh dokter. Metode penelitian dalam skripsi ini adalah berdasarkan studi kepustakaan dengan tipe preskriptif yang mana tujuan dari penelitian ini membawa penulis untuk mengenal lebih dalam mengenai rekam medis. Penelitian ini dilakukan dan ditujukan pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum serta menganalisis putusan-putusan yang berhubungan dengan penelitian mengenai peran rekam medis dalam membuktikan dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh dokter. Sehingga dengan adanya peran rekam medis dapat membantu hakim dalam mengambil putusan terhadap kasus yang berhubungan dengan perbuatan melawan hukum dalam bidang kesehatan.

---

ABSTRACTThis thesis examines the development of regulations and the conduct of medical record, medico legal perspective of patient rights to access his her medical record, and the role of medical record to prove allegation of tort by doctor. The research method of this thesis is literature study with prescriptive type, so that a deeper understanding of medical record can be reached. This thesis research is conducted through the analysis of written regulations, related court judgments with respect to allegation of tort by doctor. Thus, it can be seen the role of medical record to help judges to make a decision with respect to allegation of tort in the medico legal field."

"Bagi perusahaan yang merencanakan penyelenggaraan proyek berskala besar yang menyangkut aset-aset strategis, seperti proyek tenaga listrik, jalan tol, minyak dan gas bumi ("migas") di negara berkembang, seperti Indonesia, tidak dapat terlepas dari keterlibatan negara. Dalam kegiatan usaha hulu migas, keterlibatan negara dikarenakan penguasaan migas masih berada di tangan negara sampai titik penyerahan yang diperjanjikan. Namun, negara membutuhkan keterlibatan perusahaan yang berpengalaman karena karakter kegiatan usaha hulu migas ialah berisiko tinggi, berbiaya besar, serta membutuhkan teknologi tinggi. Perusahaan yang mengusahaan kegiatan usaha hulu migas di Indonesia (kontraktor) harus menanggung pembiayaan serta risiko selama penyelenggaraan proyek. Selain kebutuhan keterlibatan para pihak yang berkompeten di bidang pembiayaan proyek berskala besar, kontraktor membutuhkan struktur pembiayaan yang dapat mewadahi transaksi pembiayaan yang besar, pengalokasian risiko, serta kepentingan para pihak. Pada umumnya, struktur pembiayaan dapat menaungi kebutuhan dalam proyek berskala besar tersebut ialah struktur project finance. Struktur project finance telah dipergunakan dalam penyelenggaraan kegiatan usaha migas, khususnya proyek Liquefied Natural Gas ("LNG") di Indonesia. Salah satu contoh penerapan struktur project finance pada pembiayaan proyek LNG di Indonesia adalah proyek LNG Arun di Nangroe Aceh Darussalam, hingga pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi. Dengan demikian, untuk mengetahui lebih lanjut tentang peran kontraktor dalam struktur pembiayaan proyek LNG di Indonesia dengan suatu studi kasus, maka dalam ruang lingkup penulisan skripsi ini akan membahas mengenai "Tinjauan Yuridis Peran Kontraktor Dalam Struktur Project finance Pada Pembiayaan Kegiatan Usaha Hulu Liquefied Natural Gas (LNG) Di Indonesia Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi: Studi Kasus Proyek LNG Arun".

---

For a company who plans a large scale project operation related to strategic assets as such power plant, toll road, oil and gas ("O&G") in a developing country, as such Indonesia, the role of state remains inseparable. In O&G upstream business enterprise, the role of state related to the authority of O&G ownership remains in state until the agreed point of transfer. However, state needs the involvement of an experienced-company due to the character of O&G upstream business enterprise as such high risk, lucrative, and high technology one. That company (contractor) should bear the financing and risk during operational of project in Indonesia. Beside, the needs of the involvement of experienced parties in large scale financing, contractor needs financing structure that would accomodate large scale financing transaction, risk alocation, and parties' interest. Generally, financing structure that able to accomodate the needs of large scale financing project thereof is project finance structure. Project finance structure has been utilised in O&G upstream business enterprise,particularly Liquefied Natural Gas ("LNG") project in Indonesia. One of samples for the implementation of project finance structure in financing Indonesia LNG projects is LNG Arun project located in Nangroe Aceh Darussalam, until the enactment of Law Number 22 of 2001 concerning oil and gas. Therefore, to further analyse the role of contractor in project finance structure due to financing LNG project in Indonesia including analyse a case study, further the scope of this undergraduate thesis is "Juridical Analysis of Contractor's Role In Project Finance Structure of Financing Upstream LNG After Law Number 22 of 2001 Concerning Oil And Gas In Indonesia – Case Study Arun LNG Project"."

"Skripsi ini membahas persyaratan dalam peraturan perundang-undangan terkait pemberian Jaminan Pemerintah dalam proyek infrastruktur yang menggunakan skema public private partnership yang telah berjalan. Penelitian ini adalah penelitian normatif (legal research) dengan desain eksplanatoris deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), lembaga yang memberikan Jaminan Pemerintah di Indonesia, tidak bisa memberikan Jaminan Pemerintah untuk proyek public private partnership yang telah berjalan karena tidak terpenuhinya syarat Jaminan Pemerintah hanya dapat diberikan untuk proyek public private partnership yang belum beroperasi secara komersial. Akibat tidak tersedianya Jaminan Pemerintah, PT Aetra Air Tangerang dapat menggunakan alternatif Jaminan Pemerintah untuk melindungi kepentingannya. Agar proyek public private partnership yang telah berjalan bisa mendapatkan Jaminan Pemerintah maka Pemerintah perlu merevisi ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010 dan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010 terkait waktu penyampaian usulan penjaminan; PT Aetra Air Tangerang dapat menggunakan alternatif atas Jaminan Pemerintah untuk mengelola risiko akibat tidak adanya Jaminan Pemerintah.

---

This thesis addresses the requirements in law related to Government Guarantee given to infrastructure project in operating phase using public private partnership scheme. This research will be conducted as normative (legal research) with descriptive explanatory design. The research showed that PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), as an agency that provides Government Guarantee in Indonesia, cannot give Government Guarantee for public private partnership project in operating phase due to non-compliance with the provision regarding Government Guarantee can only be given to public private partnership project that is still in planning phase. Since no Government Guarantee available, PT Aetra Air Tangerang could use alternative methods to Government Guarantee to protect its interest. Therefore, to make Government Guarantee available to public private partnership project that has been in operating phase the Government should revise provisions in Presidential Decree Number 13/2010 and Presidential Decree Number 78/2010 on when the guarantee proposal should be submitted; PT Aetra Air Tangerang could use the alternative methods to Government Guarantee to mitigate its risk due to the absence of Government Guarantee thereof."

"Dalam rangka pemenuhan kebutuhan minyak dalam negeri dan potensi penurunan produksi Crude Duri & Minas sehingga memerlukan alternatif crude lain yang lebih ringan dan sour, maka diperlukan upgrading dan revamping kilang-kilang saat ini di PT XYZ salah satunya dengan peningkatan kapasitas dan fleksibilitas produksi kilang minyak PT XYZ melalui proyek revamping Crude Distillation Unit (CDU) di salah satu kilang PT XYZ. Dengan proyek revamping ini diharapkan adanya peningkatan kapasitas CDU dari 125 MBSD ke 150 MBSD, peningkatan kandungan sulphur mixed crude dari 0,2% Sulphur ke 0,37% Sulphur dan komposisi mixed crude yang lebih ringan dengan estimasi nilai proyek sebesar USD 67.873.382 selama total durasi proyek 20 tahun. Berdasarkan perhitungan nilai keekonomian, proyek ini sangat layak dengan nilai NPV (Net Present Value) sebesar USD 20 juta (positif), IRR (Internal Rate Return) sebesar 15,88%, PBP (Pay Back Period) sebesar 10,92 tahun dan PI (Profitability Index) sebesar 1,34. Berdasarkan keekonomian proyek diatas, IRR proyek revamping CDU di salah satu kilang PT XYZ memenuhi kriteria layak karena berada diatas Hurdle Rate (USD) Corporate RKAP 2020 sebesar 10,52% pada Bidang Kegiatan Kelompok Bisnis Hilir Oil Refining. Aspek K3L (Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan) telah diterapkan dalam praktik keinsinyuran dengan menganalisis bahaya serta mengambil tindakan untuk mengurangi dampak resiko dari bahaya tersebut. Diantara bahaya yang ada yaitu pada aspek Kesehatan, keselamatan, keamanan dan lingkung juga didukung pelaksanaan HSE Plan dalam menjalankan proyek. Penerapan kode etik, etika profesi dan profesionalisme juga telah menerapkan prinsip dasar (Catur Karsa) dan tuntutan sikap & perilaku (Sapta Dharma).

---

In order to meet domestic oil needs and the potential for a decrease in Crude Duri & Minas production so that it requires other crude alternatives that are lighter and sour, it is necessary to upgrade and revamp PT XYZ's existing refineries, one of which is by increasing the capacity and production flexibility of PT XYZ's oil refineries through Crude Distillation Unit (CDU) revamping project at one of PT XYZ's refineries. With this revamping project, it is expected that there will be an increase in CDU capacity from 125 MBSD to 150 MBSD, an increase in the sulfur content of mixed crude from 0.2% Sulfur to 0.37% Sulfur and a lighter mixed crude composition with an estimated project value of USD 67,873,382 over the the total duration of the project is 20 years. Based on the calculation of the economic value, the project is currently very feasible with an NPV (Net Present Value) of USD 20 million (positive), IRR (Investment Rate Return) of 15.88%, PBP (Pay Back Period) within 10.92 years and PI (Profitability Index) of 1.34. Based on the economics of the above projects, the IRR of the revamping CDU in one of refinery PT XYZ meets the eligibility criteria because it is above the 2020 Corporate RKAP (Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan) Hurdle Rate (USD) of 10.52% in the Downstream Oil Refining Business Group Activities Sector. HSE aspects have been applied in engineering practice by analyzing hazards and taking action to reduce the impact of risks from these hazards. Among the existing hazards, namely the aspects of health, safety, security and the environment, are also supported by the implementation of the HSE Plan in carrying out the project. The application of the code of ethics, professional ethics and professionalism has also implemented basic principles (Catur Karsa) and attitude & behavior demands (Sapta Dharma)."

"Turnaround adalah suatu proyek unik dengan probabilitas perubahan lingkup kerja tinggi, kemungkinan bertambahnya biaya proyek, dan kompleksitas penjadwalan waktu, penelitian ini menyajikan pengelolaan proyek turnaround pada kilang LNG, menyoroti pengembangan kompetensi pelaksana proyek dalam mencapai hasil optimal dalam lingkungan multi-disiplin dan kompleks. Kompetensi merupakan variabel yang penting dalam penelitian ini, penulisan ini membantu mengembangkan standar kompetensi pengelolaan proyek Turnaround untuk meningkatkan kinerja proyek dengan didasarkan pada pendekatan Capital value process yang terbukti handal dalam meningkatkan efisiensi proyek, hasil penelitian didapat variabel dominan dan pendukung yang mempengaruhi kinerja waktu, termasuk tindakan preventif dan korektif kompetensi pelaksana dalam meningkatkan kinerja waktu proyek.

---

Turnaround is a unique project with high probability of changes in scope of work, possibility of increasing project cost, and complexity of time scheduling, this research presents a project management turnaround at LNG plant, highlighting the competency development of project executors in achieving optimal results in multi-disciplinary complex. Competence is an important variabel in this research, this paper helps develop standards competency of project management Turnaround to improve the performance of the project with the Capital value process approach, which proved reliable in improving the project efficiency, the final research results obtained dominant variabels and support will impact on time performance, including preventive and corrective action to be implemented to improve project time performance."

"Karya akhir ini bertujuan untuk melakukan valuasi dan optimasi struktur modal terhadap PT.Indonesia Power. Langkah ini diajukan untuk melihat prospek Indonesia Power sebagai perusahaan yang bergerak dalam bisnis tenaga listrik, serta untuk memberikan masukan terhadap struktur modal yang optimal dalam rangka pengembangan perusahaan. Kedua langkah tersebut diterapkan pada skenario masa depan perusahaan yang optimis dan pesimis, yang dikembangkan berdasarkan analisis lingkungan usaha.Metode Adjusted Present Value (APV) digunakan untuk menilai perusahaan. Metode relative valuation maupun Discounted Cash Flow Analysis digunakan sebagai perbandingan. APV dipilih dalam kaitan dengan adanya perubahan struktur modal yang mungkin terjadi. Selain itu, dengan menerapkan metode APV, dapat dilakukan identifikasi terhadap kontribusi interest tax shield (ITS) dalam nilai perusahaan. Hal ini dianggap perlu untuk ditonjolkan, karena posisi Indonesia Power yang merupakan perusahaan dengan leverage yang Sedang. Berdasarkan nilai valuasi perusahaan, selanjutnya dilakukan optimasi struktur modal perusahaan. Proses optimasi dilakukan dengan cara mencari weighted average cost of capital (WACC) yang terendah. Langkah optimasi struktur modal ini sebenarnya diarahkan untuk meningkatkan share holder value, mengingat saat ini Indonesia Power masih merupakan perusahaan yang memiliki hutang jangka panjang yang terbilang kecil. Disisi lain, dengan adanya peningkatan modal kerja maupun kebutuhan dana untuk investasi, perusahaan memang membutuhkan dana segar yang diasumsikan tidak dapat dipenuhi seluruhnya dari pihak internal perusahaan, untuk pembiayaan proyek-proyek investasinya yang terutama berupa sejumlah pembangkitpembangkit listrik baru yang berkapasitas besar di beberapa wilayah di Indonesia.Hasil perhitungan valuasi menunjukan bahwa perusahaan masih memiliki prospek yang sangat baik untuk berkembang. Perusahaan diperhitungkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi para share holder-nya. Namun, ekspansi pasar yang membutuhkan investasi pembangkit listrik baru, memberikan prospek yang lebih baik. Factor yang melatar belakangi hal ini adalah karena adanya peningkatan efisiensi akibat adanya pembangkit baru tersebut. Dari aspek optimasi struktur modal, rasio hutang sebesar 30% merupakan struktur modal optimal bagi perusahaan. Dengan rasio hutang 30% ini, perusahaan diperhitungkan masih dapat memenuhi kewajibannya terhadap stock-holder maupun share-holder. Hasil evaluasi ini, diharapkan menjadi masukan untuk memperkaya pengambilan keputusan terhadap penentuan masa depan PT. Indonesia Power."